MATA KULIAHKU H A N - Widyawati Boediningsih WebBlog

Report
POWER POINT
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH.
OKTOBER 2010 – INTENSIVE
POWER POINT :
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH
BAB I – PENDAHULUAN
•PENGANTAR
•OBYEK ( NEGARA )
•ISTILAH HAN
•LETAK HAN
•DEFINISI HAN
•RUANG LINGKUP HAN
HK ADMINISTRASI NEGARA
WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH
PENGANTAR
PENGANTAR :
DASARNYA HUKUM :
PIH + PHI + ILMU NEGARA
MKDKH
PHI+PIH
Hk.PERDATA /
HK.PIDANA/
Hk.INTERNASIONAL
Hk.ADAT/
Hk.DAGANG / DSB
PIH + PHI + ILMU NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM :
HUKUM PRIVAAT
HUKUM PUBLIEK
HUKUM PERDATA
HUKUM DAGANG
HUKUM PIDANA
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM TATA NEGARA
DAS
DAL
Hk PRIVAAT :
“Hk yang mengatur hubungan2 antara
orang yang satu dengan orang yang lain,
dengan menitik beratkan kepada ke –
pentingan perseorangan”
Contoh :
a>Hukum Perdata / Burgerlijk Recht :
“ Rangkaian peraturan2 Hukum yang me
ngatur hubungan hukum antara orang
yang satu dengan orang lain,dengan
menitikberatkan kepada kepentingan
perseorangan “
BW (BURGERLIJK WETBOEK ) /
KHUS /KITAB UNDANG-UNDANG HK
SIPIL
Diresmikan pada 1 Oktober 1838
b> Hukum Dagang
:
“Keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan
disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam
usaha mereka untuk menjalankan perdagangan “
•KUHD / Wetboek Van Koophandel Indonesia
( W.K ) – mulai berlaku 1 Mei 1848
HUKUM PUBLIK / HUKUM NEGARA :
“ Hukum yang mengatur hubungan antara
negara dengan alat-alat perlengkapan atau
hubungan antara negara dengan perseorang
an ( Warga Negara ) “
Hukum Pidana :” Hukum yang mengatur ttg
pelanggaran & kejahatan thd kepentingan
umum “
Hukum Internasional :” Sekumpulan hukum
yang sebagian besar terdiri atas
asas-asas & peraturan tingkah laku
yang mengikat Negara2 & karena itu
ditaati dalam hubungan negara2”
HK PERDATA INTERNAS &
HK PUBLIK INTERNAS
Hukum Tata Negara :
“Sekumpulan peraturan hukum yang me ngatur organisasi dari negara,hubungan
antar alat perlengkapan negara dalam garis
vertikal &horizontal,serta kedudukan
Warga Negara & Hak-hak Asasi “
HUKUM :
privaat Recht
* isi
Hk.Perdata
Hk Dagang
Publiek Recht
HAN
Hk.Pidana
HI
Hk.Tata Negara
•TEMPAT BERLAKUNYA
•SUMBERNYA
•BENTUKNYA
•WAKTU BERLAKUNYA
•FUNGSINYA
HUKUM MATERIIL
HUKUM FORMIL
HUKUM MATERIIL :
HUKUM PERDATA
HUKUM PIDANA
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI
HUKUM
FORMIL
HUKUM FORMIL :
HUKUM ACARA PERDATA
HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ACARA PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
PLKH
OBYEK NEGARA
ILMU NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
HK ADMINISTARSI NEGARA
FH
ILMU ADMINISTRASI NEGARA - FIA
HTN + HAN
Tidak ada perbedaan prinsip
hanya khusus di dalam hukum
ADMINISTRASI NEGARA
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
HK ADMINISTRASI NEGARA
Beda
HAN
Administratief Recht – Belanda
Droit Administratief - Perancis
Administrative Law - Inggris
Verwaltungs Recht
- Jerman
ISTILAH HAN :
1.H T P
SK Mendikbud RI N0 :
0198/V/1978;
pernah digunakan di Unair,UGM ,
Unibraw; Unpad
2.HTUP
Wiryono Projodikoro
3.HTUN
UU No.14 / 1970
Tap II / MPR / 1983
UU No.5 / 1986
HTUN :
UUDS 1950 → Pasal …….
KRIS
→ Pasal ……
UU No.14 / 1970 → Pasal …..
UU No.8 /1974 → Pasal 35
Kurikulum UI
LETAK HAN DLM
KERANGKA HUKUM
1. HTN Dalam arti Luas
2. Hukum yang tidak termasuk dalam Hk.Privaat & Hk.Pidana
3. Merupakan Hukum Antara , artinya :
Terletak antara Hukum Perdata & Pidana
( Sehingga mempunyai pengaruh terutama
Watak & Sifat )
HUBUNGAN DENGAN HK.PERDATA;HK
PIDANA & HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
HK.PERDATA HK.ADM
MATERIIL
MATERIIL
HK.PIDANA
MATERIIL
FORMIL
FORMIL
FORMIL
RUANG LINGKUP HAN
1.Dasar –dasar & Prinsip- prinsip Umum dari
HAN.
2.Hukum tentang Organisasi
3.Hukum tentang Aktivitas2 daripada Adm Neg
4.Hk ttg Sarana2 daripada Adm Negara
5.Hk Administrasi Pemerintah Daerah
6.Hk ttg Peradilan Administrasi Negara
DEFINISI HAN
1.LOGEMANN
“ Hukum yang mengatur
bagaimana cara Pemerintah ikut berperan di
dalam kehidupan Sosial “
2. Prof,Dr.PRAYUDI ATMOSUDIRDJO
“ Adalah Hukum mengenai seluk beluk
Administrasi Negara “
3. GERANDO
“Hukum yang mengatur
hubungan timbal balik antara Pemerintah dan
yang di pemerintah “
4. VAN VOLEN HOVEN
“ Rangkaian &
peraturan yang mengatur organ tertinggi &
organ rendah setelah organ tersebut
melakukan kewenangannya .”
5. DE HANN
“ Merupakan Instrumen yuridis bagi
Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif
mengendalikan kehidupan masyarakat .”
PEMERINTAH
WARGA
KESIMPULAN :
DEFINISI HAN
“HUKUM MATERILL :
“Merupakan pedoman bagi warga masyarakat
tentang bagaimana orang selayaknya berbuat
atau tidak berbuat di dalam masyarakat “
Contoh :
HUKUM FORMIL :
“Kumpulan
ketentuan-ketentuan tentang cara
bagaimana orang harus menyelesailan masalahmasalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim
apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar
oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara
mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut
oleh orang lain .”
*
Kesimpulan

similar documents