Paparan Rakor Kepala Desa Di Horison 28

Report
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JAWA BARAT 2005-2025
YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL
Oleh :
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa
Hotel Horison, Bandung, 28 November 2012
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
– 2013
TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
MISI
MISI PERTAMA :
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat
Yang Produktif dan Berdaya Saing
MISI KEDUA :
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal
MISI KETIGA :
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas
Infrastruktur Wilayah
MISI KEEMPAT :
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan Yang
Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah
dan Kualitas Demokrasi
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the
expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing
TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang
Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata
DUNIA.
1
KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT
DAN RUANG LINGKUP NKRI
(HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
(KONDISI 2011)
Perkembangan Jumlah Penduduk
44,3 Juta
Jiwa
Kabupaten/Kota
Luas
Kecamatan
Kelurahan
Desa
Penduduk 2011
Indonesia
Jawa Barat
Penduduk Miskin
Pengangguran Terbuka
2
: 26
: 3.709.528,44 Ha
: 625
: 638
: 5.316
: 241.037.751 Jiwa
: 44.286.519 Jiwa
: 10,57%
: 9,83%
Penduduk Lanjut Usia (lebih 60 Th) : 7,04 %
Penduduk Usia Balita
: 7,80 %
PDRB (2011)
Inflasi (2011)
LPE (2011)
IPM (2011)
RLS (2011)
AKI (2007)
AKB (2010)
APK SD
APK SMP
APK SMA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB
343,11 T
Nasional : 14,33 % (Thn. 2011)
3,10%
PDRB per Kapita (ahb/Thn. 2011) Rp. 19.645.670
6,48%
Investasi (2010) : 46,6 T (PMA: 28 T, PMDN: 18,6 T)
72,82
Daya Beli (2011): 635,10 ribu rupiah
8,20 th
228 per 100.000 Kel Hidup (rev)
25 per 1.000 Kel Hidup (rev)
119,06 Rangking 5 (2009/2010)
94,03 Rangking 23 (2009/2010)
59,56 Rangking 31 (2009/2010)
APK PT
: 11,11 Rangking 24 (2009/2010)
JUMLAH UNIT USAHA:
Usaha Mikro dan Kecil : 8,49 Juta
Usaha Menengah
: 25.725
Usaha Besar
: 1.536
IPM INDONESIA (2011) : 61,7 Rangking 124 dari 187 Negara
IPM JAWA BARAT (2011) : 72,82
IPM JAWA BARAT (2010) : 72,08 Rangking 15 dari 33 Provinsi (DKI
(1) : 77,03; Jateng (14); Bali (16); Aceh (17) Jatim (18); Papua (33) )
SOSOK MASA DEPAN MANUSIA JAWA BARAT 2025
MANUSIA JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN 7 (TUJUH) PENCIRI UTAMA:
1. CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
4. MANDIRI DAN MENGATUR DIRI
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
RANCABUAYA
TPI Pelabuhan Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
3
PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
(YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT)
PERATURAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DESA:
1. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 63 bahwa “Desa WAJIB menyusun
Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP-Desa)”
2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
4
MAKSUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum :
 Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.'
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah.
Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah :
(UU 32/2004, Penjelasan Umum)
1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :
 Peningkatan pelayanan,
 Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan:
 Prinsip demokrasi,
 Pemerataan,
 Keadilan,
 Keistimewaan dan kekhususan, serta
 Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI
5
PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH
Regional Development for People
PRINSIP – PRINSIP :
(1) Pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development for
People) bukan pembangunan berbasis rakyat (People Centered
Development);
(2) Pemerintah memandu, memfasilitasi dan memberi contoh agar
rakyat dapat beraktifitas untuk menjadi sejahtera;
PRA SYARAT:
(1) Untuk efektifnya Regional Development for People
dibutuhkan data kependudukan dan permasalahan
pembangunan yang akurat secara spasial dan a-spasial
berdasar fungsi waktu
(2) Membutuhkan Analisis Kebijakan Pembangunan yang tepat
6
MODEL HYBRID PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
PENGEMBANGAN
METROPOLITAN
DIDAN
JAWA
BARAT
MEMADUKAN PEMBANGUNAN
BERBASIS DAERAH OTONOM
METROPOLITAN
3
1. Pengembangan
metropolitan sebagai
penghela percepatan
pembangunan Jawa
Barat.
2. Pengembangan Koridor
Ekonomi Indonesia di
Jawa Barat bertumpu
pada pengembangan 3
Metropolitan :
Bodebek Karpur,
Bandung Raya, dan
Cirebon Raya
RENCANA PEMBANGUNAN
PELABUHAN LAUT CILAMAYA
Jakarta
5
6
Sentul
2
PKNp
Metro
Bodebekkarpur
PELABUHAN LAUT
CIREBON
Cariu
1
Sk.makmur
Aerocity
Kertajati
Metro
Bandung Raya
4
Metro Cirebon
Raya
7
Pelabuhan
Palabuhanratu
Ratu
PELABUHAN LAUT
PALABUHAN RATU
Prov. Jaw
Tengah
Surade
Tegalbuleud
NO
JALAN TOL
1
Cikampek-Palimanan (116 km)
2
Bogor Ring Road (11 km)
3
Cikarang-Tj.Priok (34,5 km)
4
Ciawi-Sukabumi (54 km)
5
Cimanggis-Cibitung (25,4 km)
6
Depok-Antasari (21,7 km)
7
Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km)
Cidaun
PKNp
Rancabuaya
PanganPangandaran
daran
Kelapagenep
Jalan Tol Eksisting
Jalan SNR
Rencana Jalan Tol
Rencana Jalan Alternatif Puncak
7
PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN
PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN
RKP
(PP 20/2004)
Rancangan
RKPD P/K/K
KUA/PPAS
APBD
RKPD
P/K/K/Desa
Rancangan
Renja SKPD
Jan
Feb
RAPBD
Mrt
Apr
Mei
Renja SKPD
Jun
Juli
RKA-SKPD
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
Musrenbang
NAS
Musrenbang
PROV
Musrenbang
RKPD K/K
Forum SKPD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa/kel
Rancangan
Interim RKP
(PP 40/2006)
Pra
Musrenbang
Kewilayahan
KETERANGAN:
Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010
11
8
PERAN POLITIK
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan sering dianggap
terpisah dari Politik
Peran
Politik pada
pimpinan
Teknokratik
Dampak :
a.
Percepatan atau Perlambatan pembangunan
b. Sinergi atau Tidak Sinergi antara Pusat-ProvinsiKabupaten/Kota
c.
Efektifitas Tinggi atau Kurang Efektif
d. Tepat Sasaran atau Kurang Tepat Sasaran
Peran Politik
pada Level
Pembahasan
DPRD
Perencanaan
20% alokasi dana fungsi pendidikan
10% alokasi dana fungsi kesehatan
Pembangunan 5 (lima) stadion olahraga
BOS Provinsi
Pencetakan buku ajar
Pembangunan 6.000 RKB/tahun
Pembangunan 100-150 PONED/tahun
Kredit Cinta Rakyat (KCR)
Kemantapan Jalan
Penyediaan Air Bersih
Penanganan Sampah
Perencanaan
Hasil Perencanaan Fungsi Idealisme :
a.
Jika pembahasan berjalan lancar maka hasil akan maksimum
b. Jika pembahasan tidak lancar maka hasil tidak optimum
Dalam kenyataannya
Perencanaan adalah bagian
dari proses politik
Oleh karena itu pentingnya kepemimpinan politik yang berpihak kepada rakyat
(for People)
9
ALIRAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pusat
Bidang A
APBN/
NON APBN
Provinsi
Bidang B
Bidang A
APBD/
NON APBD
Kab/Kota
Bidang B
Bidang A
APBD/
NON APBD
Bidang A
DESA
Bidang C
Bidang B
Bidang B
Bidang C
Bidang C
PERLU
KESAMAAN
TUJUAN DAN
BERBAGI PERAN
LINTAS
PEMERINTAHAN
UNTUK
PENCAPAIAN
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN
Bidang C
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
10
SISRENBANGDA
JABAR
SMART Planning
PERDA NO 6 TAHUN 2009
Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan
Pendekatan SMART Planning, yaitu :
PERENCANAAN BERBASIS EVALUASI
DIRI DAN PARTISIPATIF
Specific (spesifik)
Measurable (terukur)
Achievable (dapat dicapai)
Resources availability (ketersediaan
sumberdaya)
Time (Time)
Shewhart Cycle
(Plan-Do–Check–Act)
MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008:
1. TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN
2. KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS
3. MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE).
4. PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN
DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA YANG
TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA.
OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan
11
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT
SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA
MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL DAN
KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN
12
PENDEKATAN TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat
CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12
tahun untuk kota
Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15
tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat
Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional
Pendidikan berkebutuhan khusus
Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.
Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan
CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan.
Peningkatan Program Keluarga Berencana
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu,
jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah
Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC, Flu Burung dan Narkoba
Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat
CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
UMKM serta Pengentasan Kemiskinan
Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi
Pengembangan skema pembiayaan alternatif
Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur
Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif
CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN
1.
2.
3.
4.
Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013
Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013
Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan)
Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan
CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR
1. Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT
melalui Jabar Cyber Province
3. Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk
Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan
4. Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan
CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
1.
2.
3.
4.
Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di
Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya
Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor,
Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan
Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan
antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat.
CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR
BAKU
1. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan
domestik
2. Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat
CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung,
Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province
3. Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan
sampah regional
CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN
1. Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa
CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN
DESTINASI WISATA
1. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal
sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat
2. Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat
3. Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage
serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali
13
PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN 2010-2013
(Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010)
1.
2.
3.
4.
5.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri
Karawang-Bekasi
Pengembangan industri manufaktur
Pengembangan industri perberasan
Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air
payau serta mangrove
Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah)
1. Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan
domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi
2. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak,
Sukabumi dan Cianjur
3. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis,
bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka
perintisan PKN Pelabuanratu
4. Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias
untuk memenuhi pasar regional dan internasional
5. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas
(varietas pandan wangi)
1.
2.
3.
4.
5.
Pengembangan agribisnis mangga dan industrialisasi perikanan
Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan
palawija
Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar
budaya
Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (Kebun Raya
Kuningan)
Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan
1. Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di
Jatinangor
2. Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak
unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan
Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab.
Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut
dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan
ternak di Kab. Garut
3. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab.
Bandung dan Bandung Barat
4. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota
Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota
Tasikmalaya
5. Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka
perintisan PKN Pangandaran
14
15
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2013
UNTUK PERENCANAAN 2014
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI
2 – 31 Januari 2013
MUSRENBANG DESA/
KELURAHAN
Januari
18-22 Maret 2013
FORUM OPD
PROVINSI
Februari
MUSRENBANG
KECAMATAN
1 – 28 Pebruari 2013
INOVASI MUSRENBANG JABAR
25 Maret – 1 April 2013
PRA MUSRENBANG
KEWILAYAHAN
(BKPP)
Maret
MUSRENBANG
KABUPATEN/
KOTA
1 – 12 Maret 2013
8-9 April 2013
15 Mei 2013
MUSRENBANG
PROVINSI
PENETAPAN
PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG RKPD
2014
April
Mei
Minggu ke-3 April 2013
Minggu ke-4 April 2013
PRA
MUSRENBANG
NASIONAL
MUSRENBANG
NASIONAL
PASCA
MUSRENBANG
NASIONAL
Minggu ke-2
Mei 2013
RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
16
PENYUSUNAN RENJA 2014
PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
12 Februari 2013
1 - 11 Januari 2013
Penyampaian Usulan Kegiatan
OPD/Biro
Tahun 2014
(melalui Sistem RKPD Jabar
OnLine)
3 Desember 2013-31 Januari 2012
1
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Tahun
2012
Penyusunan
Rancangan Awal
RKPD 2014
(Draft Awal)
2
Pembahasan
Rancangan Awal RKPD
2014/Forum Komunikasi
Publik
Penyusunan Rancangan Awal6
Renja OPD/Biro 2013
7 – 11 Februari 2013
4
3
Rancangan Awal
RKPD 2014
(Draft Akhir)
II
IV
5 - 6 April 2013
12– 5 April 2013
12
Penyusunan Rancangan
RKPD 2014
Finalisasi
Rancangan Awal
RKPD 2014
1 – 12 Maret 2013
25 Maret – 1 April 2013
11
(Hasil Pra Musrenbang
dan Musrenbang
Kab/Kota)
9
13
Musrenbang Provinsi
Musrenbang
Kabupaten /Kota
Pra Musrenbang
Kewilayahan
Rancangan
Akhir RKPD 2014
18 – 20 Maret 2013
Forum OPD/ Gabungan
OPD
8
1 – 2 April 2013
10
Penyampaian Rancangan
Awal Renja Ke Bappeda
3 - 5 April 2013
14
Verifikasi Renja OPD oleh
Bidang Bappeda
10 April – 1 Mei 2013
13 – 15 Maret 2013
7.b
Penyampaian Hasil
Musrenbang
Kabupaten/Kota
(Formulir C-4)
(melalui sistem RKPD
Jabar OnLine)
III
Penyampaian Hasil 7.a
Musrenbang
Kabupaten/Kota
(Formulir C-4)
(melalui sistem RKPD
Jabar OnLine)
15 April – 3 Mei 2013
16
Renstra
OPD/Biro
7
13 – 15 Maret 2013
8 – 9 April 2013
5
12–28 Februari 2013
4-6 Feb ruari 2013
7 – 18 Januari 2013
Penyampaian Surat
Edaran Gubernur tentang
Rancangan Awal RKPD 2014
I
Penyusunan Rancangan Akhir15
Renja OPD
13 – 14 Mei 2013
Penyampaian Rancangan Akhir17
Renja OPD
21 – 23 Mei 2013
V
VI
20
Verifikasi Renja OPD oleh
Bidang Bappeda
27 Mei - 4 juni 2013
 Usulan kegiatan OPD Provinsi dilengkapi : Surat Pengantar
8 Mei 2013
18
Kosultasi Rancangan Akhir
RKPD 2013 dengan Gubernur
dan wakil Gubernur
Kepala OPD, Proposal, Smart Planning dan Pra RKA
 Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota dilengkapi : Surat
Pengantar , Proposal, Smart Planning dan CPCL
15 Mei 2013
Peraturan Gubernur19
RKPD 2014
Permendagri , 54 Tahun 2010
VII
21
Penyempurnaan
Rancangan Akhir Renja OPD
6 Juni 2013
Penetapan Renja OPD
/Biro Tahun 2014 melalui
Peraturan Kepala OPD
22
14 Juni 2013
Pengesahan Renja OPD/
Biro Tahun 2014 melalui
Peraturan Gubernur
23
17
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Dari Pelibatan 3 (Tiga) Aktor Penbangunan menjadi
4 (Empat) Aktor Utama Pembangunan dengan Kendali Satu Simpul Kualitas dan
Akuntabilitas yaitu Laws And Regulations
“JABAR MASAGI”
Strengthening Local Actors (Community)
B
B
G
LR
A
A
C
A : Academician/akademisi
B : Businessman/pelaku usaha
G : Government/pemerintahan
C : Community/komunitas
LR = Laws and Regulations
G
Sumber : Deny Juanda P., 2011
18
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Mari Kelola Birokrasi Jawa Barat Sebaik-baiknya, dan
Jangan Menyesal Setelah Tidak Menjabat
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

similar documents