Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi

Report
MEKANISME DAN PERMASALAHAN
PEMBAYARAN GAJI PTT
TAHUN 2012
BIRO UMUM, SETJEN
KEMENTERIAN KESEHATAN
DASAR HUKUM

KEPPRES No. 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai
Pegawai Tidak Tetap.

KEPPRES No. 32 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai
Pegawai Tidak Tetap.

Surat persetujuan Menteri Keuangan RI nomor : S-399/MK.02/2009
tanggal 1 Juli 2009 tentang Persetujuan Penghasilan bagi Dokter dan
Bidan PTT

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1307/MENKES/SK/IX/2010
tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak
Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Direktur Jenderal (PERDIRJEN) Perbendaharaaan Nomor PER29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai
Tidak Tetap.
POKOK-POKOK
DALAM PEMBAYARAN GAJI DAN INSENTIF
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
1.
Pembayaran gaji dan insentif PTT dikelola (diproses, dicairkan dan dibayarkan)
oleh Biro Umum
a. Diproses maksudnya Biro Umum melakukan penerimaan,
pemilahan, perekapan, dan pemeriksaan/verifikasi daftar gaji dan
insentif yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota seluruh
Indonesia,
b. Dicairkan maksudnya Biro Umum menyusun dan mengajukan
pencairan gaji dan insentif PTT ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta V untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D),
c. Dibayarkan maksudnya Biro Umum melakukan pembayaran gaji dan
insentif PTT melalui Bank Rakyat Indonesia.
2. Dasar utama dalam pengelolaan gaji dan insentif PTT di Biro Umum
adalah daftar gaji dan insentif yang dibuat dan diusulkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota.
3. Pembuatan daftar gaji dan insentif PTT mengacu pada Peraturan
Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan No. PER-29/PB/2007
tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap
yang selanjutnya format-formatnya diubah dengan Perdirjen
Perbendaharaan No. PER-13/PB/2010 dan PER-56/PB/2010.
4. Daftar gaji dan insentif PTT dibuat per bulan dan diusulkan ke Biro
Umum dalam 3 (tiga) bulan kedepan.
5. Ketepatan waktu diterima usulan merupakan kunci kelancaran
pembayaran gaji dan insentif. Adapun jadwal sebagai berikut :
a. Gaji bln Jan, Peb dan Mar sudah diterima Biro Umum tgl 2 Jan,
b. Gaji bln Apr, Mei dan Jun sudah diterima Biro Umum tgl 2 Apr,
c. Gaji bln Jul, Agt dan Sep sudah diterima Biro Umum tgl 2 Jul,
d. Gaji bln Okt, Nop dan Des sudah diterima Biro Umum tgl 2 Okt.
6. Pengiriman daftar gaji dan insentif PTT menggunakan
alamat PO BOX 4086 JKTM 12700 (merupakan
sarana khusus pelayanan gaji di Biro Umum).
7. Peran PTT yang diharapkan dapat membatu
kelancaran dalam pembayaran gaji dan insentif PTT
adalah dengan melengkapi berkas persyaratan yang
diminta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan
turut
mendorong
agar
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/kota menyampaikan usulan gaji dan
insentifnya tepat waktu.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai
kewenangan
untuk
menunda/menghentikan
pembayaran gaji dan insentif PTT yang melanggar
disiplin dengan cara menyampaikan nota dinas
kepada Kepala Biro Umum.
PENGELOLAAN GAJI PTT
GAJI INDUK
PROSES GAJI YANG USULANNYA DITERIMA TEPAT WAKTU (SEBELUM
PENCAIRAN) :
GAJI SUSULAN
JAN
FEB
MAR APR MEI
MAR JAN
JUN
JUL
AGT SEP
FEB
DAFTAR GAJIYANG DITERIMA TERLAMBAT ( TW 1 diterima FEB) :
• Yang berproses adalah gaji Maret (karena gaji Jan dan Feb sdh lewat)
• Gaji Jan dan Feb diproses di GAJI SUSULAN (kolektif)
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PTT
1. Adanya Perbedaan data yang dimiliki oleh Biro
Kepegawaian dan yang dimiliki oleh Biro Umum.
- Biro Kepegawaian memiliki data SIMPEG yang online
dengan Dinkes Kab/Kota (pengelola Adm PTT).
- Biro Umum memiliki data penggajian yang
bersumber dan dibuat oleh Dinkes Kab/Kota
(pengelola gaji PTT).
Dampak sangat tidak baik.
- Data
SIMPEG dipergunakan sebagai dasar
perhitungan kebutuhan/formasi PTT.
- Data Penggajian dapat diartikan sebagai data aktif
PTT.
PERMASALAHAN ( LANJUTAN )
Pada Pertemuan Koordinasi dengan para pengelola Gaji
PTT tahun yang lalu, ditempat ini juga, tampil panel bertiga
yaitu Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala
Biro Keuangan dan BMN.
Roum & Ropeg sepakat menggunakan 1 data
(didukung penuh oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN)
Koordinasi terus berlanjut
hingga Biro Umum berketetapan akan mempergunakan data SIMPEG.
Terkait dengan derasnya
arus akan efisiensi APBN
Biro Umum melakukan
penjajakan dengan BRI.
Mempersiapkan NOREK
yang sumber datanya
diambil dari SIMPEG
Diinformasikan ke Dinkes
Kab/Kota
Muncul reaksi dari Dinkes kabupaten/kota :
1. PTT yang masih aktif (versi Dinkes) tidak
tercantum/ memperoleh rekening.
2. PTT yang sudah non aktif (CPNS, SMB) masih
tercantum/ memperoleh rekening.
3. PTT pindahan masih tercantum dan
memperoleh rekening di kabupaten/kota
lama.
KOMPLAIN KE ROUM DAN ROPEG
SAMPAI SAAT INI BIRO UMUM MASIH
MENYISIR DAN MENAMPUNG KOMPLAIN THD
PTT YG BELUM MEMPEROLEH REKENING
1. Terdapat NRPTT ganda (akibat dari masih
manual) shg tidak tervalidasi.
2. Terdapat PTT yg diusulkan oleh 2 kab/kota
(lama dan baru).
Acuan SIMPEG
TUJUAN UTAMA penggunaan SIMPEG dalam
pembayaran gaji :
1. Menghindari/memperkecil salah sasaran
“bermain dg APBN”.
2. Ada mekanisme/alat kontrol dari institusi yang
mengangkat dan memberhentikan PTT (Biro
Kepegawaian).
3. Selalu ter updatenya data SIMPEG sehingga
akurat untuk penyusunan formasi dan tentu
saja dalam penyusunan alokasi.
Telp :
021-5223013
021-52921532
021-52960477
SMS
(081287299522) atau
(0811139436).
www.gajiroum.net
PESAN KHUSUS UNTUK PTT
ANGKATAN APRIL 2012
SETIBA DILOKASI TEMPAT TUGAS SEGERA SELESAIKAN
ADMINISTRASI YANG TERKAIT DENGAN PENGGAJIAN
GUNA PERCEPATAN PROSES GAJI
DAFTAR GAJI DAN INSENTIF BULAN APRIL 2012
DAPAT DI FAX TERLEBIH DAHULU SEBELUM TANGGAL 15 APRIL
KE 021 5227061
AGAR PADA BULAN MEI 2012 TELAH MENERIMA GAJI PERTAMA
PENGADUAN KE BIRO UMUM AKAN LEBIH TEPAT
APABILA DIDAHULUI DENGAN PENELUSURAN GAJI KE DINKES KABUPATEN/KOTA
YAKINKAN TANGGAL PENGIRIMAN DAFTAR GAJI DAN INSENTIF
DAFTAR PENGHASILAN
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
Dokter/Dokter Gigi
Unsur Penghasilan
Dokter/Dokter Gigi Spesialis
Bidan
Biasa
Terpencil
S,Terpencil
Terpencil
S,Terpencil
Biasa
Terpencil
S,Terpencil
1,510,500
1,510,500
1,510,500
1,510,500
1,510,500
1,295,600
1,295,600
1,295,600
- Tunjangan Istri/Tunjangan PTT
271,430
271,430
271,430
271,430
271,430
181,985
181,985
181,985
- Tunjangan PPh
267,290
267,290
267,290
267,290
267,290
221,638
221,638
221,638
780
780
780
780
780
777
777
777
2,050,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
- IWP/ Iuran 2% Kes. PTT
30,210
30,210
30,210
30,210
30,210
25,912
25,912
25,912
- Potongan PPh
267,290
267,290
267,290
267,290
267,290
221,638
221,638
221,638
297,500
297,500
297,500
297,500
297,500
247,550
247,550
247,550
1,752,500
1,752,500
1,752,500
1,752,500
1,752,500
1,452,450
1,452,450
1,452,450
- Insentif (X)
0
3,350,000
5,800,000
7,850,000
8,300,000
0
1,700,000
2,700,000
- Potongan PPh (Y)
0
251,250
435,000
588,750
622,500
0
127,500
202,500
JUMLAH Insentif Bersih ( Z ) = (X) – (Y)
0
3,098,750
5,365,000
7,261,250
7,677,500
0
1,572,500
2,497,500
JUMLAH PENGHASILAN BERSIH (D) +( Z )
1,752,500
4,851,250
7,117,500
9,013,750
9,430,000
1,452,450
3,024,950
3,949,950
JUMLAH PENGHASILAN KOTOR (A + X)
2.050.000
5.400.000
7.850.000
9.900.000
10.350.000
1.700.000
3.400.000
4.400.000
Penghasilan Kotor :
- Gaji Pokok
- Pembulatan
Jumlah Gaji (A)
Potongan – potongan :
Jumlah Potongan Gaji (B)
JUMLAH Gaji Bersih (D) = (A) - (B)
Insentif
KPPN
JAKARTA V
3
DINKES
KAB/KOTA
4
2
5
BRI
BIRO UMUM
DAFTAR GAJI
DATA
PEMBAYARAN
6
1
PTT

similar documents