Pencerahan dari Kapusku Kemhan, Perber Menkeu No. 67

Report
PEMBEKALAN/DISKUSI IMPLEMENTASI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN
NO. 67/PMK.05/2013 DAN NO. 15 TAHUN 2013
27 MARET 2013
1
TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI
PADA PEMERIKSAAN KINERJA LAKGAR APBN TA. 2014
PADA KEMHAN DAN TNI
REGULASI DAN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA
DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI PERATURAN
BERSAMA MENTERI (PBM)
BELUM MEMADAI
ANGGARAN BELANJA
BELUM MEMADAI
PERENCANAAN & PELAKSANAAN
BELUM OPTIMAL
- ASPEK SATKER PENERIMA DIPA
- ASPEK ALOKASI ANGGARAN
- ASPEK SDM PELAKSANA ANGGARAN
DAN AKUNTANSI
2
REGULASI PELAKSANAAN ANGGARAN
Keppres No. 42 Tahun 2002
tgl 28 Juni 2002
PMK No. 190/PMK.05/2012
Surat Keputusan Bersama (SKB) No.
KEKHUSUSAN
630/KMK.06/2004 dan
MOU/04/M/XII/2004
Tgl 31 Desember 2004
Dephan dan TNI
UU No.17 Tahun
2003 dan
UU No.1
Tahun2004
Kriteria
Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan
Keuangan pada Kemhan dan TNI Tahun
2012
Tgl 4 Juli 2012
Tgl 29 November 2012
Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 2013
KEKHUSUSAN
Peraturan Bersama Menteri (PBM)
Kemhan dan TNI
No. 67/PMK.05/2013 dan No 15 Tahun
2013
Tgl 1 April 2013
Tidak Sesuai pada
Pasal 5 ayat (7)
Tgl 7 Juni 2013
SE Dirjen Renhan No. SE/23/IX/2013
Tidak Sesuai
Berlaku
seluruhKementerian/
Lembaga
(kecuali Perwakilan RI di
luar negeri)
1. Revisi PBM terutama pada
Perlu
Penyesuaian
pasal 5 ayat (7)
2. SE Dirjen Renhan No.
23/IX/2013 dicabut
3
KETIDAKSESUAIAN REGULASI
 Pasal 5 ayat (7) dalam PBM agar menyesuaikan dengan isi
pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2013
PP Nomor 45 Tahun 2013
PBM
Pasal 5 ayat (2): Kewenangan
PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilimpahkan
kepada KPA
Pasal 5 ayat (7): Kewenangan
PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pa
da ayat (3) dapat dilimpahkan kepada KPA kecuali penetapan PPSPM pada
DIPA Petikan Satker Pusat
4
KELEMAHAN KEBIJAKAN DAN REGULASI
Ketidaksesuaian PBM dengan peraturan perundangundangan terkait pelaksanaan APBN yi.PP No.45
Tahun 2013 dan Permenkeu
PBM belum sepenuhnya menganut asas kejelasan
rumusan dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik
Kebijakan dan Regulasi yang
Mengatur Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia
belum Memadai
Peraturan turunan yang mengatur mengenai teknis
pelaksanaan anggaran sesuai PBM belum memadai
-SE Dirjen Renhan No.23/2013 tidak sesuai PBM
- Peraturan turunan PBM belum tersedia
Peraturan Pelaksanaan Anggaran Yang Telah Ada
Sebelum Terbitnya PBM Belum Disesuaikan
Kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme
dan tata cara monev atas implementasi PBM belum
disusun
5
Mekanisme penyusunan PBM belum sesuai dengan
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Dephan
KELEMAHAN PERENCANAAN
DAN PENETAPAN SATKER
PENETAPAN SATKER BELUM
MEMADAI
BELUM BERDASARKAN
KRITERIA
KEMAMPUAN SATKER MENJALANKAN FUNGSI
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN
(Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan)
BESARNYA ALOKASI ANGGARAN
YANG ANTARA LAIN
MEMPERTIMBANGKAN
KECUKUPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI (JUMLAH DAN KOMPETENSI)
TIPOLOGI SATKER, MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN
KETERSEDIAAN UNIT AKUNTANSI BELUM OPTIMAL
KEBERADAAN KPPN MITRA
6
PENJELASAN KELEMAHAN SATKER
 Fungsi Satker: Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pelaporan  PMK No. 136/PMK.02/2014
 Ketentuan Besarnya Anggaran yang akan dialokasi
pada Satker Penerima Daerah
- 297 Satker Daerah TNI AD mendapat alokasi kurang dari 10 juta
- Satker Daerah TNI AU dan AL berkisar 10 sd.30 juta
 Kecukupan Pejabat Perbendaharaan Dan Akuntansi
(Jumlah Dan Kompetensi)
 Tipologi Satker: Satker Mandiri, Activity Area, dan
Service Area , diarahkan pada type Satker Ideal yaitu
Satker Mandiri, satu satker dengan Pejabat
Perbendaharaan lengkap
7
SATKER PELAKSANA
DAN PELAPORAN ANGGARAN IDEAL
8
KELEMAHAN PENETAPAN SATKER
 Dalam menetapkan Satker seharusnya sudah didukung
dengan Mekanisme Hubungan Kerja antar masing2
Pejabat Perbendharaan atau pun Pejabat Akuntansi
 Penetapan Satker harus mempertimbangan juga
pembentukan Unit Akuntansi di dalamnya seimbang
antara Unit Akuntansi keuangan dan Barang
 Lokasi KPPN Mitra perlu dipertimbangkan dalam
pelaksanaan pembayaran dan rekonsiliasi
9
KELEMAHAN SATKER DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN
KEMAMPUAN SATKER MENJALANKAN FUNGSI PENGELOLAAN
ANGGARAN KEU TIDAK OPTIMAL
Perencanaan Anggaran Dibatasi pada 3 Akun
PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA
DAERAH BELUM OPTIMAL
205 Satker Belum Merealisasikan Alokasi Anggaran per Agt 2014
Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Kurang Tepat (UP,LS,GU)
Kesulitan Rekon dan menyusun Laporan Keuangan seccara lengkap dan
akurat
PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Belum terpenuhi seacar ideal
Belum dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggungjawab
sesuai PBM
ALOKASI ANGGARAN KE DIPA SATKER DAERAH MINIM
DAN TIDAK MEMADAI MENDUKUNG KEGIATAN
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATKER TIPE AKTIVITY
DAN SERVICE AREA SANGAT RENDAH
Karena Lokasi Pejabat Perbendaharaan Berjauhan
10
KELEMAHAN
PENGALOKASIAN & PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOKASI BESARAN ANGGARAN
RENCANA INDUK ALOKASI
ANGGARAN BELUM
KOMPREHENSIF
ALOKASI DAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN BELUM
SEPENUHNYA
MEMADAI
Belum Mengacu
Pd Prinsip
Penggangaran
berbasis Kinerja,
LMM, MFF
PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELUM
EFISIEN & EFEKTIF
DIPA SATKER DAERAH
RELATIF KECIL
PEMBATASAN 3 AKUN BELANJA SHG
TIDAK MENDUKUNG KEGIATAN SATKER
SECARA MEMADAI
PELAKSANAAN ANGGARAN BELUM SESUAI
KETENTUAN ANTARA LAIN MEKANISME
PEMBAYARAN KEGIATAN YG BERSIFAT UP
DIBAYAR DENGAN LS DAN SEBALIKNYA
MENGGUNAKAN MEKANISME
OTORISASI TAMBAHAN (KOM,KOP, &
P3) utk DIPA PETIKAN PUSAT
Pelaksanaan anggaran belanja belum
mampu mendukung pendanaan
kegiatan pendidikan secara memadai
11
KELEMAHAN SDM PELAKSANA
ANGGARAN DAN AKUNTANSI
PEMENUHAN SDM BELUM BERDASARKAN
PEMETAAN JUMLAH & KOMPETENSI SDM BELUM
DILAKSANAKAN
SUMBER DAYA MANUSIA
BELUM MEMADAI
ANALISIS BEBAN KERJA PEJABAT, URAIAN KERJA
DAN PENATAAN FUNGSI PERBENDAHARAAN
BELUM DILAKSANAKAN
PERSYARATAN JABATAN UNTUK PEJABAT
PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BELUM
SELURUHNYA TERPENUHI
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN BELUM
MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP CHECK DAN
BALANCES
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BELUM
DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF
12
13
REKOMENDASI
BPK-RI
Revisi Pasal 5 Ayat 7 PBM ,
Agar Praktik Pelaksanaan Anggaran
Lebih Tertib, Transparan Dan Akuntabel
Segera diterbitkan Permenhan tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran, menindaklanjuti Revisi PBM
Rencana Aksi Penerapan PBM yang Komprehensif termasuk
Penataan Ulang, Satker, Alokasi Anggaran, SDM, Fungsi Pejabat
Perbendaharaan, Akuntansi dan Badan Keuangan
Perlu ….Willingness, Commitment, Change Management
Biasakan Yang Benar,
Bukan Membenarkan Yang Biasa
ORGANISASI PENGELOLA PROGAR KEMHAN DAN TNI
(Permenhan No 24 Thn 2011 ttg Perubahan atas Permenhan No 20 Thn 2010 ttg SPA)
MENHAN (SELAKU PA)
KEPALA FUNGSI HAN
(KA FUNGSI HAN)
TINGKAT
FUNGSI
HANNEG
PENGENDALI FUNGSI
( DAL FUNGSI )
DIRJEN RENHAN KEMHAN
PENGAWAS FUNGSI
(WAS FUNGSI )
PARA DIRJEN KEMHAN
KAPRO TNI
PANGLIMA TNI
TINGKAT
TNI
DAL PRO
ARSENUM PANG TNI
TINGKAT
UO
SEKJEN KEMHAN
KAPRO U.O KEMHAN
DALPRO/DAL GIAT
KAROREN SETJEN
KEMHAN
TINGKAT
KOTAMA
P5 TNI
KAPRO U.O MABES TNI
DAL GIAT
ASRENUM P5
TNI
WAS GIAT
PARA AS PANG
TNI/IRJEN TNI
KASATKER KEMHAN
KA GIAT
DALLAK GIAT
KABAG PROGLAP/
KABAGTU
TINGKAT
SATKER
SUB
SATKER
WASPRO/WASGIAT
PARA DIRJEN/
KABADAN
WAS PRO
PARA ASISTEN PANG TNI
DAL GIAT
ASRENA
KAS ANGK
WAS GIAT
PARA AS KAS
ANGK/IRJEN
PANG/DAN/KAKOTAMA
KA GIAT
WASLAK GIAT
DIR/IR DI LINGK KEMHAN
KA SATKER/KA SUB
SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DITUNJUK
KALAK GIAT
KAS ANGKATAN
KAPRO U.O ANGKATAN
DALLAK GIAT
ASRENA KOTAMA
KA SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DITUNJUK
KA GIAT/KALAK GIAT
WASLAK GIAT
PARA AS/DIR
KTM/IRJEN
KA SATKER/KA SUB SATKER/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KALAK GIAT
14
ORGANISASI PENGELOLA PROGAR KEMHAN DAN TNI DIPA SATKER PUSAT
(Permenhan No 16 Thn 2014 ttg SPA)
MENHAN (SELAKU PA)
KEPALA FUNGSI HAN
(KA FUNGSI HAN)
TINGKAT
FUNGSI
HANNEG
PENGENDALI FUNGSI
( DAL FUNGSI )
DIRJEN RENHAN KEMHAN
PENGAWAS FUNGSI
(WAS FUNGSI )
PARA DIRJEN KEMHAN
KAPRO TNI
PANGLIMA TNI
TINGKAT
TNI
DAL PRO
ARSENUM PANG TNI
TINGKAT
UO
SEKJEN KEMHAN
KAPRO U.O KEMHAN
DALPRO/DAL GIAT
KAROREN SETJEN
KEMHAN
TINGKAT
KOTAMA
P5 TNI
KAPRO U.O MABES TNI
DAL GIAT
ASRENUM P5
TNI
WAS GIAT
PARA AS PANG
TNI/IRJEN TNI
KASATKER KEMHAN
KA GIAT
DALLAK GIAT
KABAG PROGLAP/
KABAGTU
TINGKAT
SATKER
SUB
SATKER
WASPRO/WASGIAT
PARA DIRJEN/
KABADAN
WAS PRO
PARA ASISTEN PANG TNI
DAL GIAT
ASRENA
KAS ANGK
WAS GIAT
PARA AS KAS
ANGK/IRJEN
PANG/DAN/KAKOTAMA
KA GIAT
WASLAK GIAT
DIR/IR DI LINGK KEMHAN
KA SATKER/KA SUB
SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DITUNJUK
KALAK GIAT
KAS ANGKATAN
KAPRO U.O ANGKATAN
DALLAK GIAT
ASRENA KOTAMA
KA SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DITUNJUK
KA GIAT/KALAK GIAT
WASLAK GIAT
PARA AS/DIR
KTM/IRJEN
KA SATKER/KA SUB SATKER/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KALAK GIAT
15
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT K/L
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
SATKER
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PPK
PPK
PPK
PPK
PPSPM
)
BENDAHARA
PENGELUARAN
BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
UNIT
AKUTANSI
INSTANSI
16
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT K/L
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
PPSPM
UAPA
BENDAHARA
PENGELUARAN
UAPPA-E-1
(TNI)
UAPPA-E-1
(UO)
SATKER
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PPK
PPK
PPK
PPK
BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
UAPPA-W
UAKPA
17
PELAKSANAAN OTORISASI DAN DANA DI LINGKUNGAN UO KEMHAN DIPA SATKER PUSAT
MENHAN
KOM
SEKJEN KEMHAN
(SELAKU KA UO KEMHAN)
KETERANGAN:
JALUR OTORISASI
KOP
TEMB
KOP
TEMB KOM
KAPUSKU KEMHAN
NPB-M
KABID
KUKEM
JALUR PENDANAAN
TEMBUSAN
NPB
SATKER /SUB
SATKER
KEMHAN
PEKAS
KEMHAN
18
PELAKSANAAN OTORISASI DAN DANA DI LINGKUNGAN TNI DIPA SATKER PUSAT
MENHAN
KOM
TEMB KOM
KAPUSKU KEMHAN
TEMB
KOM
PANGLIMA TNI
NPB-M
TEMB. KOP
TEMB. KOP
TEMB
KOM
PANGLIMA TNI
(SELAKU KA UO MABES TNI)
KAS ANGKATAN
TEMB
KOP
KAPUSKU TNI
KETERANGAN:
TEMB
KOP
JALUR OTORISASI
JALUR PENDANAAN
DIRKU/KADISKU
ANGKATAN
KOP
PANG/DAN/KA
KOTAMA
ANGKATAN
NPB-P
NPB-P
KOP
TEMBUSAN
KABAGKU
PUSKU TNI
PEKAS
ATHAN
NPB
NPB
SATKER TNI/
KOTAMAOPS
KAKU
KOTAMA
PEKAS TNI
PEKAS
GABRAH/
GABPUS
P3
TEMB
P3
SATKER
ANGKATAN
19
MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGAR
(SAAT INI)
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
PUSAT
PELAPORAN
DAERAH
KEMKEU
KEMKEU
KEMKEU
RKA-KL
KEMKEU
APBN
KEMHAN
LK - PA
KEMHAN
APBN
KEMHAN
LK-UAPPA E1
(KEMHAN
KEMHAN
DIPA
RKA-UO
KOM
UO TNI
UO
RKA-KOTAMA
KOP
UO KEMHAN
UO
LK-UAPPA
W
KOTAMA
SATKER
P-3
KOTAMA
LK-UAPPA
W
KEMHAN
LK-KPA
LK-KPA
SATKER
SATKER
SATKER
KEMHAN
DIPA
KOP
KOTAMA
RKA-SATKER
LK-UAPPA
E1 (UO)
SATKER
SATKER
20
MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGAR
(SARAN)
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
PUSAT
PELAPORAN
DAERAH
KEMKEU
KEMKEU
KEMKEU
RKA-KL
KEMKEU
APBN
KEMHAN
KEMHAN
KOM
UO TNI
TNI
UO KEMHAN
DIPA
RKA-UO
KOP
LK-UAPPA
E1 (UO)
UO
KOP
LK-UAPPA
W
KOTAMA
SATKER
KOTAMA
RKA-SATKER
LK-UAPPA
E1 (TNI)
LK-UAPPA E1
(KEMHAN
DIPA
TNI
RKA-KOTAMA
KEMHAN
APBN
KEMHAN
RKA-TNI
UO
LK - PA
P-3
KOTAMA
LK-UAPPA
W
KEMHAN
LK-KPA
LK-KPA
SATKER
SATKER
SATKER
KEMHAN
SATKER
SATKER
21
BAGAN SISTEM PERENCANAAN HANNEG
LEMBAGA
DPR
BAPPENAS
JANGKA PANJANG (20 TAHUN)
RANC RPJP
NAS
RPJP
NAS
JANGKA MENENGAH (5 TAHUN )
RANC
RPJM
NAS
RANC
AWAL
RPJMN
KEMKEU
RPJMNAS
JANGKA PENDEK (1 TAHUN)
RANC
AWAL
RKP
RANC
RKP
RKP
RAPBN
JAKUM HANNEG
APBN
DIPA DEPHAN
RENBUT
THNAN
KEMHAN
RANC RPJP
HANNEG
RPJP
HANNEG
TNI
RPJP TNI
POSTUR
TNI
KIR INTEL
UO
-KEMHAN
RANC
RPJP UO
JAKGARA
HANNEG
RANC
RENSTRA
TNI
JAKSTRA
TNI
RENSTRA
HANNEG
JAKREN
HANNEG
RANC
RENJA
HANNEG
RENJA
HANNEG
RKA
HANNEG
AA
MENHAN
RENSTRA
TNI
JAKREN
TNI
RANC
RENJA
TNI
RENJA
TNI
RKA
TNI
PPPA
TNI
RENJA
UO
RKA
UO
PPPA
UO
RENJA
KTM/
SATKER/
RKA
KTM/
SATKER/
PROGJA
KTM/
SATKER/
PRODUK
STRA HANNEG
RUTR KWS
RANC
RPJP TNI
RANC
RENSTRA
HANNEG
RPJP UO
KIR INTEL
KIRINTEL
JAKSTRA
UO
RANC
RENSTRA
UO
RENSTRA
UO
JAKREN
UO
RENYUDHA
RANC
RENJA
UO
-MABES TNI
-ANGKATAN
KOTAMA/
KIR INTEL/LINGSTRA
POSTUR
UO
KIR INTEL/
LINGSTRA
KIRINTEL
RANC
RENSTRA
KTM/SATKER/
JAKSTRA
KOTAMA
SATKER
RTRW
HAN KOTAMA
RENSTRA
KTM/
SATKER/
JUKCAN
KOTAMA/
SATKER/
RANC
RENJA
KTM/
SATKER/
ANPOTWIL/
MAR/DIRGA
FEED BACK
RENKON
Ket: Kotak dengan garis putus-putus menunjukkan dokumen pendukung/dibuat oleh unsur di luar ren
22
DOKUMEN PERENCANAAN
SERTA
PEJABAT YANG TERLIBAT
23
DOKUMEN (KEBIJAKAN) PERENCANAAN JANGKA PANJANG - KURUN WAKTU 20 TAHUN
TINGKAT
KEMHAN
DOK. UTAMA
-RANC RPJP
HANNEG
-RPJP HANNEG
PENDUKUNG
PENYUSUN
PENGESAH
WAKTU SIAP
-PRODUK STRATEGIS HANNEG
-RUTR KAWASAN
DITJEN
RENHAN
MENHAN
 8 BLN SEBELUM MASA RPJP
HANNEG PERIODE BERJALAN
BERAKHIR
 1 BLN SETELAH RPJPN
DITETAPKAN
TNI
RANC RPJP TNI
RPJP TNI
POSTUR TNI
KIR INTEL JP
SRENUM TNI
P5 TNI
 10 BLN SBLM RPJP TB HBS
 1 BL STLH RPJP HAN DI TAP
 1 TH SBLM POSTUR YLL HBS
MABES
TNI/ANGKATAN (UO)
RANC RPJP UO
RPJP UO
POSTUR UO
KIR INTEL JP
RTRW HAN
KTM
SREN UO
P5 TNI/KAS
ANGKATAN
 1 TH SBLM RPJP TB HBS
 1 BL STLH RPJP TNI DI TAP
 1 SBLM POSTUR YLL HBS
24
DOKUMEN (KEBIJAKAN) PERENCANAAN JANGKA MENENGAH - KURUN WAKTU 5 TAHUN
TINGKAT
KEMHAN
DOK. UTAMA
RANC RENSTRA
PENDUKUNG
PENYUSUN
PENGESAH
JAKGARA
DITJEN
RENHAN
MENHAN
 4 MGG SETELAH RANC AWAL
RPJMN DITETAPKAN
 2 MGG SETELAH JAKUM
HANNEG DITETAPKAN
RENSTRA
WAKTU SIAP
TNI
RANC RENSTRA
RENSTRA
JAKSTRA
KIR INTEL JM
SRENUM
TNI
P5 TNI
 3 MNG STLH RA RPJMN DI TAP
 1 MNG STLH RENSTRA HAN TAP
 PARALEL DG SUN JAKSTRA HAN
MABES
TNI/ANGKATAN (UO)
RANC RENSTRA
RENSTRA
JAKSTRA
KIR INTEL JM
SREN UO
P5 TNI/KAS
ANGKATAN
 2 MNG STLH RA RPJMN DI TAP
 1 MNG STLH RENSTRA TNI TAP
 1 MNG STLH JAKSTRA TNI TAP
KOTAMA/
SATKER
SETINGKAT
KOTAMA
RANC RENSTRA
RENSTRA
JAKSTRA
RTRW HAN KTM
ANPOTWIL
SREN KTM
P5 TNI/KAS
ANGKATAN
 1 MNG STLH RA RPJMN DI TAP
 1 MNG STLH RENSTRA UO TAP
 1 MNG STLH JAKSTRA UO TAP
25
DOKUMEN (KEBIJAKAN) PERENCANAAN JANGKA PENDEK – KURUN WAKTU 1 TAHUN
TINGKAT
KEMHAN
DOK. UTAMA
JAKREN
PENDUKUNG
PENYUSUN
PENGESAH
WAKTU SIAP
RENBUTGAR
TAHUNAN
DITJEN
RENHAN
MENHAN
 1 MGG SETELAH RANC AWAL
RKP DAN PAGU INDIKATIF
 MEDIO MART TAB-1
 AWAL JUNI TAB-1
 AKHIR JULI TAB-1
 AKHIR DES TAB-1
RANC RENJA
RENJA
RKA
AA
TNI
JAKREN
RANC RENJA
RENJA
RKA
PPPA
KIR INTEL
REN YUDHA
RENKON
SRENUM
TNI
P5 TNI





1 MNG STLH JAKREN HAN DI TAP
MEDI0 MARET TAB-1
MEDIO JUNI TAB-1
MEDIO JULI TAB-1
AKHIR DESEMBER TAB-1
MABES
TNI/
ANGKATAN
(UO)
JAKREN
RANC RENJA
RENJA
RKA
PPPA
KIR INTEL/LINGSTRA
SREN UO
P5 TNI/KAS
ANGKATAN





1 MNG STLH JAKREN TNI DI TAP
AWAL MARET TAB-1
MEDIO JUNI TAB-1
MEDIO JULI TAB-1
AKHIR DESEMBER TAB-1
KOTAMA/
SATKER SETINGKAT
KOTAMA
JUKCAN
RANC RENJA
RENJA
RKA
PROGJA
RENKON
SREN KTM
P5 TNI/KAS
ANGKATAN





1 MNG STLH JAKREN UO DI TAP
AWAL MARET TAB-1
AKHIR JUNI TAB-1
AWAL JULI TAB-1
AKHIR DESEMBER TAB-1
26
PROSEDUR DAN/ATAU KETENTUAN UMUM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(TAHUNAN)
27
GARIS BESAR PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(TAHUNAN)




Proses Perencanaan dan Penganggaran merupakan serangkaian tindakan untuk
menentukan/penyusunan program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran, serta pengalokasian anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan anggaran tersebut pada dasarnya merupakan isi dari RKAKL.
Sebagai bagian dari manajemen pengelolaan pertahanan negara, maka penyusunan
program, kegiatan dan anggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan
lingkungan strategis serta terikat pada kebijakan pemerintah di bidang pembangunan, baik
yang ditetapkan berdasarkan UU maupun keputusan Presiden, Peraturan pemerintah dan
lain sebagainya yang dapat membatasi perencanaan yang disebabkan oleh adanya
keterbatasan sumber daya.
Usulan program, kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran diajukan secara bottom up
dan/atau top down, sesuai dengan ketentuan yang ada, tuntutan tugas yang berkembang,
renstra, prediksi ancaman dan kondisi saat ini serta realistis dalam menentukan besaran
anggaran yang diperlukan.
Setelah Pagu Indikatif diterima, usulan tersebut diatas selanjutnya dibahas bersama-sama
antara Staf Perencana dengan Kewasgiatan, Bintek dan Kotama/Satker, guna menentukan
prioritas program, kegiatan dan dukungan anggarannya disesuaikan dengan pagu
indikatif yang ada.





Hasil pembahasan di evaluasi secara terbatas oleh Pejabat terkait untuk di crosscek
kesesuaiannya dengan kebijakan yang ada dan lain sebagainya.
Setelah Pagu Anggaran (Pagu Sementara) diterima (bulan juni-juli), hasil pembahasan
akan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, baik dikarenakan adanya
perubahan dukungan anggaran maupun perubahan kebijakan dan lain-lain.
Penyesuaian pagu sementara dibahas secara bilateral bersama Kemkeu, Bappenas,
Kemhan dengan melibatkan para Bintek dan Kewasgiatan terkait (bulan Agustus –
September) --- sebagai dasar pembahasan di DPR dan/atau untuk penetapan Alokasi
Anggaran (pagu Definitif).
Setelah Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ditetapkan, dilaksanakan pembahasan secara
terbatas bersama pihak terkait untuk finalisasinya dan selanjutnya dibahas/ditelaah di
Kemkeu bersama Kemhan, Bappenas dan pihak terkait lainnya (Bintek dan
Kewasgiatan).
Hasil pembahasan di Kemkeu, Alokasi Anggaran (pagu Definitif) akan ditetapkan
sebagai APBN dan/atau DIPA (proses pembahasan terakhir di Kemkeu pada akhir
bulan Oktober Tahun Anggaran Berjalan minus 1) dan secara paralel akan disampaikan
pada seluruh Kotama/Satker di lingkungan Kemhan dan TNI untuk dilakukan
persiapan2 seperlunya.
29



Pada awal bulan Desember akan dilaksanakan Asistensi Rengiat dengan
maksud untuk penelaahan ulang kesesuaian antara RKA-KL dengan Rencana
Kegiatan (Rengiat) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) dan pihak lainnya yang terkait dalam pengelolaan
Program dan Anggaran untuk menjamin bahwa rencana kegiatan yang ada
tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan dalam RKA-KL ---selanjutnya akan diterbitkan policy letter sebagai dasar awal para KPA
dan/atau PPK untuk bergiat dengan maksud agar kegiatannya dapat
diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Setelah DIPA ditetapkan (akhir bulan Desember), segera disusun PPPA tahun
anggaran berjalan.
Pada dasarnya perubahan sasaran terhadap program dan kegiatan yang telah
selesai dibahas di Kemkeu dan/atau ditetapkan dalam DIPA/PPPA tidak bisa
dilaksanakan, namun apabila terpaksa karena sesuatu hal yang tidak bisa
dihindari maka harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui
prosedur revisi DIPA yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan).
30
PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
31
INSTANSI
DPR
BAPPENAS
KEMKEU
1
1
KEMHAN
UO KEMHAN
RANC
AWAL
RKP
RENBUT
TAHUNAN
RANC
RKP
RKP
RAPBN
APBN
DIPA KEMHAN
RENJA
HANNEG
RANC
RENJA HANNEG
2
JAKREN
HANNEG
RAKOR RPT
HANNEG
3
JAK REN
UO
KEMHAN
RANC
RENJA
UO KEMHAN
RKA
HANNEG
AA MENHAN
RENJA UO
KEMHAN
RKA
UO
KEMHAN
PPPA
UO KEMHAN
RENJA TNI
RKA TNI
PPPA TNI
RAKOR RPT
UO KEMHAN
TNI
4
JAK REN
TNI
RANC
RENJA TNI
KIR
INTEL
UO MABES
TNI
UO ANGKATAN
RAKOR
RPT TNI
5
JAK REN
UO MBS TNI
RANC RENJA
UO MBS TNI
6
JAK REN
UO
ANGKATAN
RANC RENJA
UO ANGKATAN
REN
YUDHA
RENJA
UO
MBS TNI
RKA
UO
MBS TNI
RENJA
UO
ANGKATAN
RKA
UO
ANGKATAN
PPPA
UO
ANGKATAN
RKA KTM/
SATKER
PROGJA KTM/
SATKER
PPPA
UO
MBS TNI
RAKOR RPT
UO ANGKATAN
KOTAMA/
SATKER
7
JUKCAN
KASATKER
RANC RENJA
KTM/SATKER
RENJA KTM/
SATKER
RENKON
PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
TAHUNAN
PAGU
PAGU ANGGARAN
SE MENKEU PD MED JULI
PAGU INDIKATIF
SEB MN PPN & MENKEU PD MED MARET
ALOKASI ANGGARAN
UU APBN PD MED NOV
LEMBAGA
DPR,
BAPPENAS,
KEMKEU
RANC AWAL
RKP
RANC RKP
RKP
RANC RENJA
HANNEG
RENJA
HANNEG
RAPBN
APBN
DIPA HANNEG
KEMHAN
JAK
MENHAN
RKA
HANNEG
A.A.MENHAN
TNI
MABES TNI/
ANGKATAN
KOTAMA/
SATKER
JAK
PANG TNI
RANC
RENJA
TNI
RENJA
TNI
RKA
TNI
PPPA TNI
JAK
PANG TNI/KAS ANGK
RANC RENJA
MABES TNI/ANGK
RENJA
MABES TNI/ANGK
RKA
MABES TNI/ANGK
PPPA
MABES TNI/ANGK
JUKCAN
PANG KOTAMA/
KA SATKER
RANC RENJA
KOTAMA/
SATKER
RENJA
KOTAMA/
SATKER
RKA
KOTAMA/
SATKER
PROGJA
KOTAMA/
SATKER
32













Intervensi hak budget (dari pihak2 tertentu) terlalu kuat
Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme rapat
koordinasi dlsb masih menjadi retorika..
Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran,
Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.
Breakdown RPJP ke RPJM dan RPJM ke RKA seringkali tidak
nyambung (match).
Kualitas RPJP, RPJM h dan Renstra seringkali belum optimal.
Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan.
Koordinasi antar satker untuk proses perencanaan masih lemah
Satker seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai.
Monev dari komando atas belum otimal
Kualitas hasil rakor dlsb seringkali rendah karena kurang fokus
Dalam praktek, pendekatan pemecahan masalah yang HANYA melihat
ke AKAR MASALAH saja dapat berpotensi menimbulkan bias dan
oversimplifikasi terhadap suatu persoalan.
Masih ada ego sektoral
33
PROSES PERENCANAAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN TNI
34
MABES TNI /
ANGKATAN
KOTAMA/SATKER
Evaluasi/Rakernis - I
I
Progja TAB
Medio Desember TAB
II
PPPA TAB
Awal Januari TAB+1
III
PPPA TAB
Medio Januari TAB+1
- Ev o/ lakgiat/p’jwb giat dgn koor/dal o/
sren u/ nilai akunt kinerja
- Hsl ev sbg bhn rakenis-I o/ wasgiat/
waslakgiat u/ cari solusi/cah mslh
- Hsl ev/rakernis sbg bhn sun jakren u/
msk rapim
- Hsl ev krm ke kemhan u/ msk sun ranc
rkp/pagu indikatif
RAPIM
III
Pksp setelah Rapim
Mabes TNI/Angk
II
Pksp setelah Rapim
TNI
I
Akhir Januari TAB+1
- Penekanan laks progar TAB+1/sekrg
- Jakren TAB+2/yad
- Sbg p’gara = sren
Olah Yudha
III
Minggu I Maret TAB+1
II
I
Minggu III Feb TAB+1 Minggu I Feb TAB+1
Rakernis II
I
II
III
- u/ rumuskan jaks teknis sbg bhn sun
Pksp stlh Olah Yudha Pksp setelah Raker- Pksp stlh Rakernis II
ranc renja
nis II Kotama/Satker Mabes TNI/Angkatan
- Sbg p’gara = waspro/wasgiat/waslak
Penyusunan
Rancangan
Renja
I
II
TNI
KETERANGAN
KEGIATAN
III
- Mrpkan t/l rapim u/ sinergitas, sinkronisasi n penyamaan kerangka pikir
- Sesuai ketentuan umum renprogar
- Dilaks o/ panitia anggaran (sesuai
tingkatan)
35
KEGIATAN
KOTAMA/SATKER
MABES TNI / ANGK
KETERANGAN
TNI
Rakor Renaku I
Pra Renaku
Awal Maret TAB+1
I
Medio Maret TAB+1
II
Akhir Maret TAB+1
- Menyempurnakan Ranc Renja
- Penyesuaian dgn pagu (indikatif)
Penyusunan
Renja
III
II
I
- Dgn berpedoman pd renja diatasnya
- Dilaks o/ panitia anggaran sesuai tingkatannya
Penyusunan
RKA-K/L
I
Medio Juli TAB+1
II
Medio Juli TAB+1
III
Medio Juli TAB+1
- Berpedoman pd pagu anggaran, renja
dan hsl asistensi tehnis
- Laks asi. tehnis scr berlanjut u/ nilai
validitas, prioritas dll
- Sun rka o/ panitia anggaran
Renaku II
Pra Renaku II
Akhir Oktober
Rakor Renaku II
Akhir Oktober
Rakor Renaku II
Awal November
Penyusunan
DIPA
-
I
II
-
Penyusunan
PPPA/progja
III
Akhir Des TAB+1
II
Akhir Des TAB+1
I
Akhir Des TAB+1
Menyempurnakan RKA
Penyesuaian dgn alokasi gar
Sbg dasar penerbitan policy letter
DIPA TNI di konsep o/ msg2 UO
terdiri dr DIPA Pusat dan Daerah
- DIPA Pusat terdiri dr uo Kemhan, Mbs
TNI dan Mbs Angkatan.
- DIPA Satker Daerah disalurkan langsung
PPPA TNI, Mabes TNI/Angkatan dan
Progja Kotama/ Saker.
36
PANITIA ANGGARAN
merupakan organisasi kepanitiaan yang dibentuk secara
fungsional diluar struktur organisasi penyelenggara
program dan kegiatan, dalam rangka membantu
pimpinan untuk mengoptimalkan hasil
penyelenggaraan program dan kegiatan
37
TUGAS PANITIA GAR
1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek
(tahunan) berupa Rancangan Renja, Renja & RKA sesuai
tingkatannya masing-masing;
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dlm rangka evaluasi
pelaksanaan
Prog
&
kegiatan
&
memberikan
saran
masukan/pertimbangan pemecahan masalah yg terjadi sesuai
tingkatannya masing-masing; &
3. Melaksanakan pembahasan & memberikan saran tindak lanjut atas
usulan perubahan sasaran Prog & kegiatan yg diajukan sesuai
tingkatannya masing-masing.
38
SUSUNAN PANITIA ANGGARAN DI LINGKUNGAN TNI
PANITIA
TNI
MBS TNI/ANGKATAN
KOTAMA
KETUA
KASUM TNI
KASUM TNI/WKL KS
KAS KTM (UTK MBS UO –
WAASREN UO)
WAKET
WKL KS/ASRENUM
ASRENUM/ASRENA UO
ASRENA KTM (UTK MBS UO
– PBN IV SREN UO)
SET
WAASRENUM
WAASRENUM/WAASREN UO
PBN REN SREN KTM (PBNDYA BAN IV SREN UO –
UTK MBS UO)
ANGGOTA
TETAP :
- IRJEN TNI, IRJEN/AS/BAKU II UO
YG DIBAHAS, KAPUSKU TNI, PBN
IV SRENUM
TIDAK TETAP :
- PJB/KEDINASAN/BALAKPUS/SAT
KER TERKAIT YG DIPERLUKAN
TETAP :
- WAIRJEN TNI/IRJEN UO,
AS UO, BAKU II UO,
KABGKU PUSKU (KHUSUS
MBS TNI), PABAN IV SREN
TIDAK TETAP :
- PJB/KEDINASAN/BALAKPU
S/SATKER TERKAIT YG
DIPERLUKAN
TETAP :
- IRDAKU, IR KTM, AS
KTM, BAKU III/KABAGKU PUSKU TNI, PBN IV
SREN KTM, PBNDYA
RENPROGAR SREN UO
TIDAK TETAP :
- PJB/KEDINASAN/BALAK
PUS/SATKER TERKAIT
YG DIPERLUKAN
P’GAR
SRENUM
SRENUM/SRENA UO
SREN KTM (UTK MBS UO –
SREN UO)
P’LAKS
SESUAI KEBUTUHAN
MIN
2 BL SEKALI/SESUAI
KEBUTUHAN
MIN 2 BL SEKALI/SESUAI
KEBUTUHAN
39
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
40
PENGENDALIAN
DAN
PENGAWASAN
41
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SAAT INI
SARAN
KEMHAN
KEMHAN
FUNGSI
FUNGSI
KEMHAN
PROGRAM
KOTAMA
KEMHAN
PROGRAM
UO
PROGRAM
KEMHAN
KOTAMA
GIAT
GIAT
SATKER
PROGRAM
TNI
KEMHAN
UO
UO
PROGRAM
TNI
GIAT
GIAT
SATKER
SATKER
SATKER
42
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pengendalian
(1) Pengendalian merupakan fungsi manajemen utk mengarahkan & memotivasi seluruh kegiatan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan gar sampai pelaporannya, sehingga kegiatan yg dilakukan
tidak berttgan dg peraturan perun&g-un&gan yg berlaku. Tindakan-tindakan yg dilakukan utk
menjamin bahwa rencana-rencana, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk & kebijakan dpt
ditepati/dilaks sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran yg telah ditetapkan sebelumnya dpt
dicapai scr berhasil guna & berdaya guna.
(2) Sarana yg diperlukan dlm pengendalian Prog & gar, antara lain:
a.
Dokumen perencanaan, terutama dokumen Thnan terdiri dari: Renja, PPPA, Progja &
Renlakgiat.
b. SKO & dokumen penyaluran &a (Nota Pemindah Bukuan/NPB);
c.
Laporan & evaluasi yg terkait dg pelaksanaan Prog & gar; &
d. Ketentuan & perun&g-un&gan yg berlaku.
(3) Pejabat yg ditunjuk sebagai pejabat pengendali baik tingkat UO Kotama maupun Satker,
mengkoordinasikan kegiatan para Wasgiat/Waslakgiat, mengambil langkah-langkah tindak koreksi
thdp penyimpangan-penyimpangan, meneliti & menganalisa laporan Prog.
(4) Dal dilaks scr pasif (melalui lit adm) maupun aktif (melalui peninjauan fisik di lap ), dg sasaran:
a.
terwujudnya kesinambungan kegiatan sesuai dg rencana yg telah ditetapkan;
b. terselenggaranya giat selrh fungsi scr terpadu & serasi guna tercapainya seluruh sasaran; &
c.
T’capai keseimbangan antara laks giat dg lur gar maupun duk dana sesuai pentahapannya.
43
(5) Pengendalian dilaks menggunakan metode & prinsip, sebagai berikut:
a. metode:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Pengarahan, meliputi kegiatan memberikan arahan dlm perencanaan Prog &
gar serta pembiayaan agar mengacu pd pendekatan gar terpadu, berbasis
kinerja & kerangka pengeluaran jangka menengah;
Pemantauan, meliputi kegiatan mempelajari, menelaah & menganalisis serta
mengambil kesimpulan dari semua aspek & permasalahan dlm pelaksanaan;
Kunjungan staf, utk memperoleh gambaran pelaksanaan dari suatu proses
perencanaan serta informasi lain yg tidak dpt dilaporkan tertulis sehingga
perlu dilakukan peninjauan lapangan yg dilakukan oleh staf perencana;
Analisa & evaluasi, utk memberikan masukan dlm rangka menetapkan,
memperhitungkan & menyempurnakan pelaksanaan Prog & gar pd tahap
berikutnya;
Tindakan korektif, dilaks utk meluruskan hal-hal yg menyimpang baik
masalah kebijakan teknis administrasi maupun tatacara administrasi
laporan; &
Tuntutan ganti rugi, dpt dilaks karena pelgar hukum atau kelalaian pejabat,
dlm rangka kewenangan administrasi atau kewenangan kebendaharaan.
44
b. Prinsip-prinsip:
1) Mengutamakan preventif di atas represif;
2) Peran serta.
Mengikut sertakan semua pihak utk
bertanggung-jwb & berdisiplin thdp pelaksanaan un&gun&g, peraturan, instruksi serta ketentuan lainnya yg
berlaku;
3) Keadilan. Setiap tindakan &/atau pemberian sanksi-sanksi
hukum harus didasarkan pd obyektivitas, kecermatan,
ketelitian & kebenaran agar tercapai kepastian hukum,
sehingga harus menjamin rasa aman & mencegah a&ya
tindakan sewenang-wenang;
4) Membimbing & mendidik; &
5) Ambeg Paramaarta, dpt menentukan mana yg harus
didahulukan.
45
PENGENDALIAN PEMBAYARAN
1. Sebagai Ordonatur Pembantu, setiap Pekas sebelum membayar terlebih dahulu harus mengadakan
pengujian atas kebenaran dokumen tagihan.
a. setiap dokumen tagihan harus memenuhi persyaratan:
1) wetmatigheid yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/ pembayaran yang mempunyai
dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2) rechtmatigheid yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/ pembayaran yang
menyatakan bahwa hak atas tagihan telah dibuktikan dan kewajiban telah dilaksanakan
oleh yang berhak atas tagihan tersebut sesuai batas wewenang dan hak yang
diperoleh;doelmatigheid (bersifat administratif) yaitu salah satu syarat sahnya suatu
tagihan/pembayaran yaitu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam
program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
3) cijfermatigheid yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/ pembayaran yang sesuai
dengan angka-angka baik dari segi “Aritmatic” (kali, bagi, tambah, kurang dan jumlah)
ataupun pembebanan Mata Anggaran (MA) yang berkaitan dengan penetapan kode
anggaran yang benar.
2. dokumen Tagihan (Doktag) yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat dibayarkan dan Pekas wajib
memberitahukan kepada pihak terkait untuk melengkapi. Pembayaran dapat dilaksanakan setelah
syarat kelengkapan dipenuhi;
3. kewenangan Pekas dalam hal pengujian terkait syarat sahnya suatu dokumen tagihan terhadap
kesesuaian dengan tujuan dan sasaran pada program yang telah direncanakan, sebatas pada aspek
administrasi, untuk fisik tetap menjadi tanggung jawab PPK.
46
PENGAWASAN
Pengawasan dilakukan guna menjamin pencapaian sasaran program dan anggaran
secara efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pengawasan;
a. pengawasan merupakan fungsi komando dari setiap atasan;
b. setiap atasan wajib melaksanakan pengawasan melekat;
c. pengawasan dan pemeriksaan oleh badan inspektorat dilaksanakan secara
intensif dan obyektif sesuai kondisi riil di lapangan, dengan menggunakan
pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
konsisten dan bertanggungjawab; dan
d. pengawasan program/kegiatan dilakukan oleh pejabat fungsional sesuai
bidangnya, dengan cara memberikan bimbingan teknis atas- pelaksanaan
program/kegiatan, mengawasi kelancaran pelaksanaannya serta mengambil
langkah-langkah koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, meneliti
dan menganalisa laporan program/kegiatan.
47

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG
MISI
1. Mewujudkan Kamnas yg mampu menjaga
kedaulatan
wil, menopang kemandirian
ekonomi dgn mengamankan sumda maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia
Sbg neg kepulauan.
48
2. Mewujudkan msy maju, berkesinambungan
dan demokratis berlandaskan neg kum
3
Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif
dan memperkuat jati diri sbg neg maritim
4
Mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
5
Mewujudkan bangsa yg berdaya saing
6
Mewujudkan Indonesia menjadi neg maritim
yg mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan Nas
7
Mewujudkan msy yg berkepribadian dlm
kebudayaan.
49
Sekian dan terima kasih
Pusat Keuangan
Kemhan
Tahun 2014
50
50

similar documents