TEMA RKP 2015

Report
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN
2015 - 2019
Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
7 Mei 2014
1
PENYUSUNAN
RPJMN 2015-2019
2
ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT
RPJPN 2005-2025
RPJM 3: Pembangunan
Keunggulan Kompetitif
Perekonomian yang berbasis:
1. SDA yang tersedia
2. SDM yang berkualitas
3. Kemampuan Iptek
3
KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019
MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT)
Jangka Panjang:
KELUAR DARI MIT
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
RT-RPJMN sangat penting untuk
menguatkan fondasi keluar dari
MIT. Tidak boleh meleset masa 5
tahun kedepan.
AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3):
SDA, SDM, IPTEK.
RT-RPJMN: 2015-2019
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Polhukam
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
Ekonomi
-Tranfromasi
Struktur
-Resiliensi
-Infrastruktur
-Inovasi
Kesra
-Mutu SDM
-Kemiskinan
-Pemerataan
-Employment
-BPJS
Lingkungan
-Pengelolaan
SDA dan
biodiversity
-Kelautan
-Mitigasi
adaptasi PI
Daerah
-Pemerataan
-SPM terpenuhi
-Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
• Membutuhkan
Comprehensif Reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendirisendiri
Delivery Mechanism
Kerangka
Pendanaan :
APBN dan Non-APBN
Kerangka
Regulasi
Kerangka
Kelembagaan
4
POLA HUBUNGAN ANTARA RPJPN,
RPJMN,DAN RKP
RPJM I
RPJM II
RKP
2014
RPJP 2005-2025
9 BIDANG
TANTANGAN
INTERNAL
EKSTERNAL
RPJM IV
RPJM III
SDA
SDM
IPTEK
TEMA RKP 2015
• Keberlanjutan RKP 2014
• Merespon Tantangan
Eksternal-Internal
• Diterjemahkan ke dalam
isu strategis masingmasing Bidang
2015 Transisi
RPJM II  III
TEMA RKP
2015
RKP 2015
RPJM 3
Perpres
(Jan 2015)
RPJM 3
Teknokratik
(Agt 2014)
APBN 2015
ISU STRATEGIS 9
BIDANG PEMB. 2015
Diselaraskan Melalui Proses APBN-P
2015 (Mar-Apr 2015)
5
TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS RKP 2015
ARAHAN RPJPN 2005-2025
RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif yang berbasis:
1. SDA yang tersedia
2. SDM yang berkualitas
3. Kemampuan IPTEK
RANCANGAN TEMA RKP 2015 :
Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan
Daya Saing Nasional
PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025:
Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur;
Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana;
Pengelolaan SDALH.
1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian
dari RPJPN 2005-2025
2. RKP 2015 adalah tahun pertama
RPJMN 3 dan merupakan transisi dari
RPJMN 2 khususnya RKP 2014.
Dengan demikian isu strategis RKP
2014 ada yang masih perlu
dilanjutkan pada RKP 2015.
3. Tema disusun berdasarkan:
tantangan, keberlanjutan, dan mandat
RPJPN 2005-2025 dengan penekanan
pada tahapan pembangunan periode
RPJMN 2015-2019.
4. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9
bidang pembangunan RPJPN 20052025
ISU STRATEGIS :
Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus,
memiliki daya ungkit tinggi, jelas lokasi)
6
6
RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG RKP 2015
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ISU STRATEGIS
BIDANG PEMBANGUNAN SOSBUD DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
1
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
2
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3
Pengendalian Jumlah Penduduk
4
Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5
Optimalisasi Anggaran Pendidikan
BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI*
1
Transformasi Struktur Industri
2
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
BIDANG PEMBANGUNAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA*
1
Perkuatan Sistem Logistik Nasional
2
Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
3
Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
4
Penataan Perumahan/Permukiman
5
Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
BIDANG PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
1
Perkuatan Ketahanan Pangan
2
Peningkatan Ketahanan Energi
BIDANG PEMBANGUNAN IPTEK
Peningkatan Kapasitas IPTEK
BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK
Konsolidasi Demokrasi
BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR
1
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Pembangunan daerah tertinggal
7
JADWAL RANCANGAN RPJMN 20152019…(1)
2013
No.
Kegiatan/bulan
Agust Sep
Okt
2014
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
1 2 3 41 234 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Raker I Penyusunan RPJMN 2015-2019
2 Background study RPJMN 2015-2019
a. Draft Awal Background study
b. Hasil Background study
3 Evaluasi RPJMN
4 Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik
RPJMN
a. Konsultasi Publik
b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik
c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik
5 Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN
6 Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L
a. Kick of Penyusunan Renstra K/L
b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L
7 Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik
RPJMN Kepada masyarakat dan penjaringan
aspirasi masyarakat
5-20 Mei Finalisasi RKP 2015
12-19 Mei Masukan Renstra K/L
3 Juni
Launching RPJMN Teknokratik dan Pedoman Renstra K/L
8
JADWAL RANCANGAN RPJMN
2015-2019…(2)
No.
Kegiatan/bulan
2014
2015
Agust
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Maret
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
Pelantikan Presiden
Penyusunan Rancangan Awal RPJMN
Penyusunan Rancangan Renstra K/L
Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN
Penetapan Rancangan Awal RPJMN
Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L
Konsultasi Publik
Penyusunan Rancangan RPJMN
Musrenbang Jangka Menengah Nasional
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN
Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN
Penetapan RPJMN 2015-2019
Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda
Proses Penyesuaian Rancangan Renstra K/L terhadap
RPJMN
24 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN
(jika diperlukan)
9
PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019
•
•
•
Pimpinan K/L wajib menyusun Renstra K/L (teknokratis) berpedoman RPJMN 2015-2019
(teknokratis).
Pimpinan K/L berkoordinasi dg Pemda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam rangka
pencapaian sasaran nasional sesuai dg Rancangan teknokratis Renstra K/L di sektornya.
K/L melakukan penyelarasan terhadap rancanagan teknokratis Renstra dg visi, misi, dan
program prioritas presiden terpilih, yg selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra K/L 20152019
– Menyampaikan rancangan Renstra ke Bappenas paling lambat Nov 2014 untuk penelaahaan,
penyesuaian, dan penetapan (3 bulan setelah penetapan RPJMN)
– Renstra yang telah ditetapkan dikoordinasikan antara KemenPPN, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen
PAN-RB (kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan)
– Rencana uji coba pada K/L pilot (PU, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemenag,
Kemenkes, Kemendikbud, MA, MK, dan KPK)
•
Sistematika penulisan Renstra:
–
–
–
–
–
Bab I Pendahuluan
Bab II Visi, misi, dan tujuan K/L
Bab III Strategi dan arah kebijakan
Bab IV Penutup
Lampiran
10
PERMASALAHAN SAAT INI
11
Triple-track problem:
MISKIN – RENTAN – TIMPANG
KEMISKINAN
BERKURANG
KERENTANAN
TINGGI
KESENJANGAN
MENINGKAT
Jumlah penduduk miskin terus
berkurang, namun semakin
rendah tingkat kemiskinan,
semakin sulit
penanggulangannya.
PERMASebagian yang di atas GK masih SALAHAN
DALAM
rentan jatuh ke kemiskinan.
PENANGAN
Namun kelompok ini adalah
AN
embrio kelas menengah
KEMISKINIndonesia.
AN
Rasio Gini yang meningkat
dipicu oleh pertumbuhan yang
condong kepada kelompok
menengah atas dan kaya.
1. Tidak terjadi komplementaritas
antar program
2. Belum menggunakan basis
data yang sama dalam
penetapan sasaran;
3. Terlalu banyak instansi yang
menangani penanggulangan
kemiskinan sehingga:
– Koordinasi sangat sulit
– Penanggungjawab utama tidak
jelas
4. Keterlibatan dan tanggungjawab pemerintah daerah
kurang jelas.
PERKEMBANGAN JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN
PENDUDUK
1.Jumlah penduduk masih
bertambah dengan jumlah
absolut yang relatif besar
sebagai akibat dari
momentum kependudukan
(tingkat kelahiran yang
stagnan)
2.Laju pertumbuhan
penduduk relatif masih
tinggi dan bervariasi antar
provinsi
3.Rendahnya akses dan
kualitas layanan KB dan
kespro, termasuk kapasitas
SDM penyedia layanan, dan
tingginya disparitas
antarwilayah
Sumber: www.bps.go.id dan Bappenas dkk (2013).
13
TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014
45
39.30
40
36.15
37.17
35.10
35
34.96
32.53
31.02
30
30.02
29.13
28.07
28.55
25
20
12,5-13,5
15
16.66
15.97
17.75
16.58
10
15.42
11,5-12,5
11.47
14.15
13.33
12.49
11.96
10,5-11,5
5
11.37
9,5 - 10,5
8,0-10,0
0
2004
2005
2006
2007
Jumlah Penduduk Miskin
2008
2009
2010
Persentase Penduduk Miskin
2011
2012
Mar-13
Sep-13
2014
Target Tingkat Kemiskinan
• Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat
kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari
11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak
dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni
2013 dan perubahan iklim.
• Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0%-10,0%).
14
14
KINERJA EKONOMI BAIK, NAMUN
KEMAKMURAN BELUM MERATA
• Kesenjangan meningkat
• Tidak ada negara yang maju
dengan kesenjangan yang
tinggi
• Kesenjangan terjadi karena
adanya inequality of
opportunities.
• Inclusive growth:
Pertumbuhan ekonomi harus
memungkinkan setiap orang
berkontribusi dan mendapat
manfaat
• Opportunity for all
(termasuk miskin,
berkebutuhan khusus,
perempuan)
• quality: produktivitas
meningkat
15
ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN
Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003-2010
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga
/Kapita/tahun (%)
8
7
6
5
4
2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah
tumbuh di bawah rata2 nasional
3
2
1
Growth Incidence
2003 to 2010
0
1
11
21
31
41
51
61
Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
71
81
91
Growth in mean
Sumber: Susenas, World Bank calculations
Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi
yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40
dianggap masih rentan.
Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan
lebih besar terdapat pada rumah tangga terkaya. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari
kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad.
16
ARAH DAN STRATEGI
RPJMN 2014-2019
17
SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN
RPJMN 2015-2019
RPJPN 2005-2025
MP3KI 2013-2025
Background
Study RPJMN
2015 - 2019
Rancangan RPJMN
Teknokratis
Evaluasi RPJMN
2010 - 2014
RPJMN
2005-2009
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2020-2024
2005-2009
2010-2014
2015-2019***
2020-2024***
Target
8,2
9,0 – 10,5**
6,0 - 8,0
4,0 – 5,0
Realisasi
14,15 - 15,97
11,47*
Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
18
Klasifikasi Program dan Kegiatan
Fase
MP3KI
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015 – 2019
Keberlanjutan
Rekonsiliasi
Transformasi & Ekspansi
Bantuan & perlindungan
sosial
Sistem perlindungan sosial
yang komprehensif
Sistem jaminan sosial
Sistem bantuan sosial
Pemenuhan kebutuhan dasar
& program pro rakyat
Peningkatan pelayanan
dasar bagi penduduk miskin
& rentan
Jaminan layanan dasar
Infrastruktur dasar terpadu
Pengembangan
penghidupan penduduk
miskin & rentan
Kapabilitas & produktivitas
Pembangunan partisipatif
2013-2014
Pemberdayaan masyarakat
dan UMKM
RPJMN 2010 - 2014
2015-2019
2020-2025
RPJMN 2015 - 2019
19
PENDEKATAN UPAYA
PENGURANGAN KESENJANGAN
K
E
S
E
N
J
AN
GA
N
ANTAR
INDIVIDU
GINI
RASIO
PELAYANAN
DASAR
ANTAR
WILAYAH
TINGKAT
PERKEMBANGAN
EKONOMI
PDRB
SJSN,PKH,BEASISWA,
BLT, DLL
AMANAT UUD
SEMUA WILAYAH
SPM
ANALISA GAP
COSTING
SPM
-
DELIVERY MECHANISM
Sektoral (pendidikan,kesehatan, dll)
DAK
DAU
Hibah Daerah (Earmark)
WILAYAH
STRATEGIS
PERCEPATAN
MP3EI,KEK,FTZ,
KAPET
-
WILAYAH
TERTINGGAL
KEBERPIHAKAN
Kab. Tertinggal
- Lintas Sektor
- Pelayanan Dasar
- Akses Perekonomian
KAWASAN
PERBATASAN
KESEJAHTERAAN
KEAMANAN
Darat & Pulau Terluar
PERKOTAAN
Metropolitan, Besar,
Menengah dan Kecil
PERDESAAN
Desa Maju dan
tertinggal
Basis Keunggulan
Daya Saing
Proses nilai tambah
Konektivitas
Pelayanan Dasar dan Akses
Ekonomi di Kecamatan Lokasi
Prioritas
- SPM Perkotaan
- Implementasi UU Desa
20
REGULASI
Kebijakan Ekonomi
SISDUR
PROPOOR
KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY PERLU DIPERKUAT
DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANG
Non-Miskin
FOUR
TRACK
STRATEGY
DUAL
TRACK
GROWTH
WITH
EQUITY
Miskin
Kebijakan Afirmatif
DATA
REGULASI
SISDUR
21
PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI
REGULASI
Mekanisme pelaksanaan dan
koordinasi antar
Kementerian/ Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan
stakeholders lainnya (BUMN,
Swasta, NGO/LSM)
SISTEM
PROSEDUR
Landasan hukum yang dapat
memberikan kekuatan dan
dukungan dalam melaksanakan
kebijakan PK
• Basis data yang akurat dengan
update regular yang dilakukan
melalui kelembagaan yang solid
• Definisi kemiskinan yang tepat
dan dapat mencerminkan taraf
kesejahteraan rakyat
DATA
22
PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF
Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Yang
Komprehensif
Pengembangan Kerangka
Regulasi dan Kebijakan
Peraturan pelaksanaan
yang mengurangi
kesenjangan dalam akses
layanan publik dan
kesempatan ekonomi
Peraturan pelaksanaan
pendukung implementasi
jaminan sosial
Penguatan Lembaga
Jaminan Sosial
Penataan Bantuan Sosial
Pengembangan Sistem Pelayanan
Sosial Yang terintegratif
Penguatan Kelembagaan
Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN)
Transformasi program sesuai
skema MP3KI (berkelanjutan
dan temporer)
Pengembangan sistem
pelayanan dan rujukan
terpadu: BDT dan
updatingnya, outreach dan
pengaduan
Pengembangan sistem
pendukung, pengendalian
mutu, dan monev SJSN
Perbaikan desain dan Sinergi
antar program (Contoh:
transformasi kepesertaan
PKH)
Pengembangan sistem
pelayanan dan rujukan
terpadu: BDT dan
updatingnya dan
pengaduan
Perluasan sosialisasi dan
advokasi kepada sektor
informal, kelompok
tertentu lainnya
Efektivitas bantuan sosial
(review kriteria dan paket
manfaat, monev)
Peningkatan kompetensi
pekerja sosial &
pendamping masyarakat
23
TRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL – BERBASIS SIKLUS
HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA
Bantuan pangan
Asistensi sosial Lanjut Usia
Asistensi sosial Penyandang Disabilitas
Asistensi sosial pendidikan dan kesehatan
Bantuan Tunai Bersyarat
Berbasis Keluarga dengan
komponen:
- Anak (pendidikan dan
kesehatan)
- Penyandang disabilitas
- Lansia
- Bantuan pangan
Bansos Reguler
Panti Anak, Lansia, disabilitas telantar
Bantuan sosial berbasis panti
untuk penduduk di luar
sistem keluarga (termasuk
ABH)
Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya
SINERGI DAN INTEGRASI
Sistem Rujukan Terpadu:
•Pendataan, updating, &
outreaching;
•Rujukan program
•Pengaduan
Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP
Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai
Bantuan penghidupan berkelanjutan
Bansos Temporer
Potensi Penataan PMKS (1)
Permensos 8 tahun 2012
Saran Setelah Penataan
1. Balita telantar
2. Anak telantar (usia 6-17 tahun)
3. Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun
ke atas
1. Penduduk Telantar
4. Anak dengan disabilitas
5. Penduduk dengan disabilitas usia 18
tahun ke atas
2. Penduduk Penyandang Disabilitas
6. Fakir miskin
7. Perempuan rawan sosial ekonomi
3. Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata
& berdomisili tetap)
8. Gelandangan
9. Pengemis
10. Anak jalanan
11. Pemulung
4. Penduduk Miskin yang Tidak
Berdomisili Tetap (Homeless)
Potensi Penataan PMKS (2)
Permensos 8 tahun 2012
Saran Setelah Penataan
12. Komunitas adat terpencil
5. Masyarakat adat
13. Korban bencana alam
14. Korban bencana sosial
6. Korban bencana
15. Anak yang menjadi korban tindak
kekerasan
16. Korban tindak kekerasan (usia 18 tahun
ke atas)
17. Wanita tuna susila
18. Korban trafficking
19. Pekerja migran bermasalah
7. Korban kekerasan, eksploitasi dan
perdagangan manusia
20. Anak berhadapan dengan hukum
21. Anak memerlukan perlindungan khusus
lainnya
22. ODHA
23. Kelompok minoritas
24. BWBLP
25. Keluarga bermasalah sosial
psikologis
26. Korban Napza
8. Penduduk termarjinalkan
26
PENATAAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
27
KERANGKA KELEMBAGAAN: SISTEM RUJUKAN
DAN PELAYANAN SOSIAL TERPADU
• Program Kesejahteraan
Sosial yang terfragmentasi
diarahkan untuk lebih
terpadu.
• SISTEM RUJUKAN
TERPADU dibangun di
setiap daerah untuk
meningkatkan integrasi
program, dengan fungsi:
⁻ Pemutakhiran basis data
terpadu
⁻ Penanganan pengaduan
dan pelayanan
kesejahteraan sosial
• Sistem ini menjadi media
penghubung dan
koordinasi pelaksanaan
untuk K/L terkait di tingkat
pusat dan daerah, serta
masyarakat dan
perusahaan (CSR).
 Pengembangan sistem dilakukan pada tingkat daerah (kota/kabupaten, di
kecamatan untuk daerah yang padat atau dengan geografis yang sulit)
 Sistem Rujukan melibatkan pekerja sosial dan komponen masyarakat lain.
28
SINERGI LOKASI, TARGET, DAN WAKTU
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Komponen
Saat ini
MP3KI
2013 - 2014
2015 - 2025
A. Mekanisme Ekonomi
- Pertumbuhan
Ekonomi
Pertumbuhan inklusif (MP3EI)
- Stabilitas Ekonomi
Makro
Pengendalian inflasi dan kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat
B. Afirmasi (Keberpihakan)
- Program 4 Klaster
Belum terpadu lokasi dan
waktu
• Terpadu lokasi target dan waktu
• Sinergi dengan program daerah dan
CSR
• Konsolidasi program
bantuan sosial unified
data base
- Sistem Jaminan
Sosial
Sistem dan cakupan
terbatas
• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan)
dan cakupan diperluas
• Sistem semakin lengkap
dan universal coverage
- Sustainable
Livelihood
Terbatas dalam
meningkatkan daya tahan
penduduk miskin
• Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial
inclusion dan supply chain MP3EI)
- Dukungan
Data belum terpadu
• Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security
number (e-KTP)
29
29
SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA
G
A
R
I
S
Program-program
Perlindungan Sosial
Sangat
Miskin
Miskin
Moderat
K
E
M
I
S
K
I
N
A
Program Keuangan Mikro dan
Pengembangan Penghidupan
Non Miskin
Rentan
Tidak
Miskin
Sejahtera
N
•
Penanganan kemiskinan harus lebih terintegratif dan proporsional. Pemberian bantuan memerlukan syarat sasaran,
kriteria, dan mekanisme agar tidak membuat ketergantungan pada negara.
•
Sinergi di tingkat wilayah dan rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).
30
KOMPONEN UTAMA DALAM PENDEKATAN GRADUASI
MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN
Penghidupan
Berkelanjutan
Kemiskinan
Ekstrim
PENDAMPING (COACHING)
TABUNGAN
TRANSFER ASET
PELATIHAN KETRAMPILAN
ANALISIS PASAR
BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN
PERTARGETAN
Mulai
Sumber: Graduation model, CGAP
Bulan
ke-3
Bulan
ke-6
Bulan
ke-24
Bulan
ke-36
SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM (PUSAT
DAN DAERAH)
PROGRAMPROGRAM
PUSAT
PROGRAMPROGRAM
PROVINSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROGRAMPROGRAM
KAB/KOTA
•
•
•
•
•
•
JAMKES, BSM, RASKIN
KUBE/UEP/RTLH
ASLUT, ASODKB,
ASKESOS
PNPM: P’desaan, PUAP,
KP
UMKM
Dll.
KUBE/UEP/RTLH daerah
Jamkesda
Beasiswa siswa miskin,
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Koperasi
Dll.
Berbagai pelat.
keterampilan,
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan,
PRONA,
Koperasi,
Proyek2 infrastruktur desa,
dll
•
•
•
•
•
•
•
Permasalahan yg sering timbul dalam
koordinasi dan sinergi
TNP2K: koord TKPKD
Bappenas: koord sasaran
& program2 pusat
K/L: supervisi
implementasi
Bappeda: koordinasi
penentuan sasaran,
program & monev
Dinas terkait: supervisi
implementasi
Bappeda: koordinasi
penentuan sasaran &
program
Dinas terkait: supervisi
implementasi
RTSM
/KSM
ex
PKH
Pemda tidak
memiliki data
peserta by
name by
address
Informasi yang
diterima daerah
tidak sempurna
(sosialisasi
lemah)
Inclusion/Exclusion error
pendataan dan
tidak adanya
pemutakhiran
sehingga tidak
sesuai dg
kondisi riil
Kriteria peserta
program pusat
berbeda dg
target sasaran
program daerah
Tidak adanya
kekuatan hukum
untuk mendorong komplementaritas
Resertifikasi PKH telah
dapat menyelesaikan
masalah ini
32
CONTOH INISIATIF KOMPLEMENTARITAS
PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PESERTA PKH
Akselerasi Kemampuan Belajar
Pemberantasan
Buta Aksara
Koperasi Wanita
(Kopwan) RTSM
- Les bahasa Inggris
- Les SD/SMP untuk
mata pelajaran
UAN
Mengajarkan bacatulis ibu-ibu dalam
setiap pertemuan
kelompok bulanan
Mengupayakan
bantuan permodalan
Kopwan dari Dinas
Koperasi
Pendirian Fasdik di
Tempat Terpencil
Pembangunan
Fasilitas MCK
Kelompok Usaha
Bersama (KUBe)
Koordinasi dg tokoh
masyarakat untuk
mengajukan
pendirian MTs ke
Depag
Mengajak
mahasiswa untuk
membangun fasilitas
MCK di desa
Mengupayakan
RTSM memperoleh
pendampingan KUBe
Taman Bacaan /
Perpustakaan Desa
Pelatihan
Keterampilan
Dukungan Marketing Usaha Bordir
Fasilitasi
pembangunan taman
bacaan desa
Memfasilitasi
pemberian pelatihan
keterampilan pada
kelompok RTSM
Fasilitasi kemudahan
akses pemesanan
jasa bordir milik
RTSM
“Saya sangat bersyukur karena sudah
tidak dianggap sebagai orang miskin
lagi.... Anak saya sudah SMA dan
sekarang saya sudah punya usaha
sendiri”
Contoh: Ibu Mujali Saodah dari Desa
Triwulan Mojokerto, Jawa Timur saat
menerima surat graduasi dari PKH.
33
PENUTUP
1. Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah
yang harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi guna mencapai pertumbuhan
yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titikberat pencapaian pertumbuhan
yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada:
(a) Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan,
pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan
pengembangan penghidupan berkelanjutan;
(b) Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan
mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global.
(c) Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta
keberpihakan kepada koperasi;
3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun
daerah diperlukan agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan, termasuk ego
sektoral dan wilayah.
TERIMA KASIH
34

similar documents