Mutu dan Akuntabilitas - Unit Penjaminan Mutu

Report
Disampaikan oleh :
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
Pada Acara:
“ Sistem Penjaminan Mutu di IPDN - Kementerian Dalam Negeri RI”
Verona Palace Hotel, Bandung,
Rabu,14 Maret 2012
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1
SEKILAS PERINGKAT INDONESIA DI DUNIA
NO
SURVEY
TAHUN
RANKING
INDONESIA
KETERANGAN
1
The Global
Competitiveness Report
(WEF) World Economic
Forum
Tertinggi di Dunia :
Swiss
2011
Ranking 46 (Dunia)
2
2010
Ranking 9 (AsiaWorld Tourism Ranking
Daya
Saing
Negara
di
Dunia
Pasific) : 7 Juta
Indikator :
Turis Asing
Jumlah Turis Asing dan
Pendapatan Negara dari
Wisata
3
Indeks Pembangunan
Manusia
2011
Ranking 124 (Dunia)
(IPM 61,7)
Tertinggi di Dunia : Norwegia 94,3 (UHH 81,1 Th;
RLS 17,3 Th)
Indonesia : (UHH 69,4 Th ; RLS 5,8 Th)
4
Top 20 Countries With
The Highest Number Of
Internet User
2010
Rangking 16 (Dunia)
30 Juta Pengguna
Jumlah Pengguna Internet. Tertinggi di Dunia:
China 420 Juta Pengguna
5
Environmental
Performance Index
(EPI)
2011
-
6
IT Index
2011
Rangking 57 dengan
score 24,8
3 Pilar Daya Saing
1. Persyaratan Dasar (Institusi, Infrastruktur,
Makroekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar)
2. Penompang Efisiensi (Pendidikan Tinggi, Efisiensi Pasar
Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Keuangan,
Kesiapan Teknologi dan Besar Pasar)
3. Inovasi dan Kecanggihan Bisnis
Tertinggi di Dunia: Perancis (76,80 Juta Turis Asing)
Parawisata
diTahun
Dunia
berdasar
UNWTO.
2010 : total di dunia 940
juta Turis Asing
Tertinggi Negara Iceland (score 93,5)
Tidak masuk pada 50 besar dari 163 negara.
EPI Indicator :
1. Kehandalan Ekosistem
2. Lingkungan Sehat
Tertinggi : USA dengan score 80,5
Indicator :
1. Overall business environment
2. IT infrastructure
3. Human Capital
1
PROVINSI JAWA BARAT
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten/Kota
Luas
Kecamatan
Kelurahan
Desa
: 26
: 3.709.528,44 Ha
: 625
: 638
: 5.242
Penduduk 2010
Indonesia
: 237.641.326 Jiwa
Jabar
: 43.053.732 Jiwa
Penduduk Miskin : 11,27%
PDRB (2010)
Inflasi (2010)
LPE (2010)
IPM (2010)
RLS (2010)
AKI (2007)
AKB (2009)
APK SD
APK SMP
APK SMA
APK PT
: 321,87 Trilyun Kontribusi PDRB Jawa
Barat terhadap PDB
: 6,46%
Nasional : 14,58 %
(Thn. 2010)
: 6,09%
: 72,29
Investasi : 46,6 T (PMA:
28 T, PMDN: 18,6 T)
: 8,02 th
: 228 per 100.000 Kel Hidup (rev)
: 38,51 per 1.000 Kel Hidup (rev)
: 119,06 Rangking 5 (2010)
: 94,03 Rangking 23 (2010)
: 59,56 Rangking 31 (2010)
2
: 11,11 Rangking 24 (2010)
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN
2008 – 2013
TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu
(Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS
Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Cermat, Produktif
dan Berdaya Saing TINGGI.
3. PENGELOLAAN Pertanian Dan Kelautan.
MISI
MISI PERTAMA :
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang
Produktif Dan Berdaya Saing
MISI KEDUA :
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal
MISI KETIGA :
Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur
Wilayah
MISI KEEMPAT :
Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan
Kualitas Demokrasi
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA
DAN INDUSTRI KREATIF.
6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7. Pengembangan Budaya Lokal Dan Menjadi
Destinasi Wisata DUNIA.
3
TANTANGAN AKTUAL MANAJEMEN CERDAS
PEMERINTAH PROVINSI JABAR
1. ASPEK EKONOMI
Tantangan pembangunan di bidang perekonomian yang selama ini paling dominan,
adalah: (1) mengurangi jumlah penduduk miskin dari 12,61% (2008) menjadi 9,02%
(2013); (2) menurunkan jumlah pengangguran dari 12,08% (2008) menjadi 10% (2013);
(3) menciptakan lapangan kerja, serta (4) peningkatan daya saing ekonomi melalui
peningkatan investasi dan penguatan KUKM
2. ASPEK FISIK
Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik
dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial. Fungsi dan peran
infrastruktur dalam pembangunan sebagai pengarah pembentukan struktur ruang,
pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan suatu wilayah dan pengikat
wilayah.
Tantangan pada bidang fisik dimasa yang akan datang yang menjadi fokus
pembangunan di Jawa Barat adalah mewujudkan infrastruktur strategis; mewujudkan
bebas banjir dimetropolitan Bandung, Bodebek dan Pantura Jabar; Mewujudkan Jabar
Caang; Mewujudkan Jabar Green Province.
4
3. ASPEK PEMERINTAHAN
Kinerja organisasi Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan clean government dan good
governance adalah dengan menerapkan dan memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi,
partisipasi publik dalam perumusan kebijakan serta implementasi kebijakan pemerintahan daerah
perlu didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna mendukung hal tersebut
Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan Jabar Cyber Province sebagai upaya perwujudan
menuju masyarakat dengan budaya baru berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi. Tahun 2010 telah terkoneksi jaringan antar OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan 26 kabupaten/kota, pada Tahun 2012 akan terkoneksi diseluruh kecamatan (548 kecamatan).
Selain itu, intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan paperless office intra
dan inter OPD/Biro sebagai bagian dari pengembangan virtual office
JUMLAH PEGAWAI PEMPROV JABAR
BERDASARKAN PENDIDIKAN :
PENDIDIKAN
JUMLAH
SD
SLTP
SLTA
D2
D3
S1
S2
S3
Jumlah
801
692
5.800
790
1.127
4.449
998
19
14.691
%
5,45
4,71
39,48
5,38
7,67
30,28
6,79
0,13
100,00
5
4. ASPEK SOSIAL BUDAYA
a. Jumlah penduduk Jawa Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan
rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dalam kurun waktu 2000-2010
sebesar 1,89 %, untuk itu diperlukan pengendalian jumlah penduduk dengan
menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,70% tahun 2008 menjadi 1,36%
pada tahun 2013. Pengendalian kuantitas penduduk perlu di dukung dengan
peningkatan kualitas hidup penduduk. Di Jawa Barat pengukuran kualitas
penduduk di muat dalam Indikator makro keberhasilan pembangunan Jawa Barat
yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan angka agregat dari
Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.
b. Peningkatan kualitas penduduk Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya Angka
harapan hidup (AHH) dari 67,8 tahun (2008) menjadi 68,52 tahun (2013), Ratarata lama sekolah ( RLS) ditargetkan dari 7,5 tahun (2008) menjadi 8,28 tahun
(2013) serta Angka Melek Huruf (AMH) dari 95,53% (2008) menjadi 96,34%
(2013)
6
PENGANGGARAN DEKON DAN TP
DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT
KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT
DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL
TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8)
DK
Pem.Pusat
?
T.P
T.P
Pem. Provinsi
T.P
?
Pemerintah
Kab./Kota
T.P
T.P
T.P
T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM.
PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD
KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD
DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU
NO.32/2004 PS 1 ANGKA 9)
?
Desa
7
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SETIAP MISI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008 S.D 2011 DENGAN BASELINE TAHUN 2007
VERSI : 03 MARET 2012
No
Indikator Kinerja
Capaian
Kondisi Awal
2007
2008
2009
2010
Tahun
7.50
7.50
7.72
7.95
Persen
95.32
95.53
95.98
96.00
per 1.000 KH
39.38
38.51
N/A
per 100.000 KH
228
N/A
Satuan
Capaian
Target Midterm
2011
Tahun 2011
*)
8.20
8,23 - 8,40
*)
96.48
96,93 - 96,94
25
N/A
35 - 36
N/A
N/A
N/A
215 - 220
MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing
1
Angka Rata-rata Lama Sekolah 6)
2
Angka Melek Huruf
3
6)
Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)
6)
6)
*)
4
Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)
5
Indeks Pembangunan Gender 6)
61.4
61.81
61.84
62.38
N/A
63 - 64
6
6)
54.4
55.51
55.77
67.01
N/A
61 - 63
6.41
5.83
4.29
*)
*)
Indeks Pemberdayaan Gender
MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
1
2
3
4
5
Laju Pertumbuhan Ekonomi 6)
Persen per Tahun
6)
Daya Beli Masyarakat
Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)
atas dasar harga berlaku 6)
Indeks Gini
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
*)
6.48
5-6
630.77
*)
635.10
Rp. 634.930,-
*)
9.77
10 - 12
N/A
0,19 - 0,20
62.27
55 - 56
ribu rupiah
623.64
626.81
628.71
Persen
20.19
21.26
9.70
17.38
0.21
0.28
0.36
0.37
6)
6)
6.09
*)
Persen
62.5
63.09
62.89
62.38
Persen
87.31
88.7
89.50
92.08
95.02
91 - 92
Persen
190
192
194
196
198
194 - 198
Persen
99.59
99.80
100.00
100.00
100.00
100
Persen
60.41
62.71
65.21
69.89
71.70
67 - 69
Persen
52.00
53.00
54.00
56.00
58.26
57 - 62
Persen
28.00
29.00
30.00
35.05
49.66
50 - 55
Persen
50.00
51.00
51.00
52.00
60.20
56 - 61
MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
1
Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1)
1)
2
Intensitas Tanam Padi
3
Rasio Elektrifikasi Perdesaan 1)
4
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 1)
5
Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)
6
Cakupan Pelayanan Air Bersih (Perkotaan) 1)
7
1)
Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)
1)
8
No
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian
Kondisi Awal
2007
Capaian
2008
2009
Target Midterm
2010
2011
Tahun 2011
1.90
Status Mutu
Cemar Berat
50 (hasil
pengukuran
terhadap 11
kab/kota)
1,7 - 1,8
Status Mutu Cemar
Sedang
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
1
Laju Pertumbuhan Penduduk 6)
2
Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar 1)
3
Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik 1)
4
Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 1)
5
Jumlah Penerapan Energi Alternatif 1)
Persen
1.83
Status Mutu
Cemar Berat
1.71
Status Mutu
Cemar Berat
1.90
Status Mutu
Cemar Berat
Hari Baik/Tahun
20
N/A
N/A
Persen
27.00
N/A
*)
1.89
Status Mutu
Cemar Berat
51
(pengukuran
terhadap 5
kota)
35.20
*)
27 - 30
N/A
27.50
29.00
30 - 31
MH=20 ;
MH=20 ;
MH=23 ;
Meningkatnya
MH=523 ;
PLTS=1.589 ; PLTS=1.589 ;
PLTS=2.457 &
diversifikasi energi
PLTS=1.116 ;
Biofuel= - ;
Biofuel= - ;
Biogas=1.461
dari mikro hidro,
Biogas=1.121
Biogas=687 & Biogas=687 &
& PLTP = 3
biofuel (biokerosin)
& PLTP=3
PLTP= lelang 3 PLTP= lelang
wkp
serta bio gas
wkp
3 wkp
MISI KELIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
1
Skala Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan
2
Skala Komunikasi Organisasi
3
Jumlah Angka Kriminalitas
4
Jumlah Kasus Korupsi
5
Skala 1 - 4
2)
Skala 1 - 7
3)
4)
Tingkat Partisipasi Pemilih 5)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tindak Pidana
Persen
66
67 - 70
88
N/A
N/A
74,11 (dalam 72,27 (dalam
koridor "BAIK") koridor "BAIK")
2
N/A
N/A
4
N/A
Menurunnya angka
kriminalitas
104
N/A
Menurunnya jumlah
kasus korupsi
62,96 (Kab
Sukabumi) ; 61,44
(Kab Bandung) ;
64,22 (Kab
Indramayu) ;
63,61(Kab
Karawang) dan
54,13 (Kota Depok)
66,71 (Pilkada
Kab.
Tasimalaya) ;
62,08 (Pilkada
Kab.Cianjur)
75 - 78
N/A
N/A
27.725 jumlah
28.366 jumlah
tindak pidana
tindak pidana
95
67,31 (Pilgub) ;
70 (Pilkada
67,31 (Pilgub) Kab/Kota) ;
72,62 (Pilleg
DPRD Provinsi)
N/A
Keterangan : N/A = Not Available Data (Data tidak tersedia)
Dikompilasi oleh Balai PUSDALISBANG BAPPEDA Provinsi Jawa Barat@ Maret 2012
1)
Sumber Dinas Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2)
Sumber Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
3)
Sumber Kepolisian Daerah Jawa Barat
4)
Sumber Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Tindak Pidana Korupsi di tingkat Penuntutan)
5)
Sumber Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat
6)
Sumber BPS Provinsi Jawa Barat
9
SOSOK MASA DEPAN
MANUSIA JAWA BARAT 2025
MEWUJUDKAN MANUSIA JAWA BARAT DENGAN 7
(TUJUH) PENCIRI:
1. CERDAS DAN CERMAT(SMART AND PRECISE)
2. PRODUKTIF (PRODUCTIVE AND JUST IN TIME)
3. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
(HIGH ENDURANCE ON COMPETITIVENESS)
4. MANDIRI (SELF REGULATION AND SELF ENTITY)
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN
PERSAHABATAN (NETWORKING)
6. BERINTEGRITAS TINGGI (HIGH INTEGRITY)
7. BERMARTABAT (DIGNITY)
10
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
MCR
MCB
PKNp
PANGANDARAN
RANCABUAYA
PKN
PALABUHANRATU
TPI Pelabuhan Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
11
PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK RAKYAT
Regional Development For People
PRINSIP – PRINSIP :
 Jabar menganut prinsip pembangunan daerah untuk rakyat
(Regional Development For People) bukan pembangunan berbasis
rakyat (People Centered Development)
 Untuk suksesnya Regional Development For People rakyat dituntut
untuk berpartisifasi dalam pembangunan dan pemerintah dituntut
untuk memandu dan memfasilitasi agar rakyat dapat beraktifitas
untuk menjadi sejahtera
 Untuk efektifnya Regional Development For
People dibutuhkan data kependudukan yang
akurat secara spasial dan aspasial
12
SISRENBANGDA
JABAR
SMART Planning
PERDA NO 6 TAHUN 2009
PERENCANAAN BERBASIS
EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF
Shewhart Cycle
(Plan-Do–Check–Act)
Perencanaan Program dan Kegiatan,
dengan
Pendekatan SMART Planning, yaitu :
Specific (spesifik)
Measurable (terukur)
Achievable (dapat dicapai)
Resources availability (ketersediaan
sumberdaya)
JABAR MASAGI
UNTUK PERENCANAAN
PARTISIPATIF
1. Pemerintahan
2. Dunia Usaha,
3. Akademisi
4. Komunitas
Time (Time)
MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008:
1. TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN
2. KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS
3. MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE).
4. PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN
DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA
YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA.
OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan
13
KONSEPSI MANAJEMEN
BIROKRASI CERDAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Deny Juanda P.,2010)
Konsep manajemen BIROKRASI CERDAS (SMART BUREAUCRACY)
berbasis 3 (tiga) prinsip yaitu :
(1)SMART OBJECTIVES (Cerdas dalam Sasaran),
(2)SMART PLANNING (Cerdas dalam Perencanaan),
(3)QUALITY ORIENTED AND ACCOUNTABILITY (Berorientasi Mutu dan Akuntabilitas)
Prasyarat: Insan Birokrat yang harus memiliki INTEGRITAS(Integrity) berderajat TINGGI
dan BERMARTABAT (Dignity)
Pembuktian:
Sistem birokrasi telah dijalankan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, menuju
kriteria
MAKE Award (The Most Admired Knowledge Enterprises)
SMART OBJECTIVES :
 SPESIFIK (SPECIFIC)
 TERUKUR (MEASURABLE)
 KOMITMEN BERSAMA (AGREED)
 REALISTIS (REALISTIC)
 DIBATASI OLEH WAKTU
(TIME BOUND)
ACCOUNTABILITY
(Anderson, UNESCO 2005)

COMPLIANCE WITH
REGULATION and

ADHERENCE WITH NORM
PROFESSIONAL

QUALITY RESULT DRIVEN
14
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN
JAWA BARAT
MELALUI PENDEKATAN
4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 PENGIKAT (LR)
“JABAR MASAGI”
G
B
B
LR
A
A
G
C
LR = Laws and Regulation
C = Community
Sumber : Deny Juanda P., 2011
15
SKEMA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
4 PILAR
PEMBANGUNAN
Tataran Nasional
VISI & MISI
OPD/Biro
Terkait
KEBIJAKAN
Komitmen
DPRD Kab/Kota
PROGRAM
DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
SKALA PROVINSI
Akademisi
SASARAN
PROGRAM DAN
CAPAIAN
KINERJA PROVINSI
Dunia Usaha
Komunitas
Sasaran
Komunitas
Pendukung
Notes:
Perencanaan Berbasis Multi Stakholder
dengan paradigma “ACTIVITY BASED”
dan melibatkan MULTI-STAKEHOLDERS
terintegrasi
16
BREAKTROUGH KREASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT
ANUGERAH INOVASI JABAR
INVENTION
6 Hadiah
@ 50 Juta / Individu
6 Hadiah
INNOVATION
@ 100 Juta/Kelompok
6 Bidang Anugerah:
LEADERSHIP
ANUGERAH
INOVASI
JAWA BARAT
TAHUN KE 2
ANUGERAH
PRAKARSA
PEMBANGUNAN
JAWA BARAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendidikan
Kesehatan
Pangan
Energi
Lingkungan Hidup
Seni, Budaya dan
Parawisata
17
DELAPAN PROGRAM UTAMA KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program Sertifikasi ISO
Program Sertifikasi Kompetensi Pegawai
Program Pengukuran Kinerja dan TTP
Program Absensi Elektronik Terintegrasi
Program Pensiun 2 Milyar
Program 300 Doktor Luar Negeri
Program Pensiun Dini Pegawai
Program Pelayanan Keamanan dan Kesehatan
24 Jam
Sumber : BKD Jabar 2011
18
PROGRAM PENGUKURAN KINERJA DAN TTP
PERILAKU
KERJA
PRESTASI
KERJA
“PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”
(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 PASAL 39)
Sumber : BKD Jabar 2011
19
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI PEGAWAI
Regulasi
Pengelola
PNS Berbasis
Kompetensi
Kurikulum
berbasis
kompetensi
Sistem uji
Kompetensi
Kerja dalam
Kegiatan
Management
PNS
DIKLAT
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KERJA
AKTIVITAS KERJA MENJADI SUMBER BELAJAR SEKALIGUS
SUMBER BUKTI BAHWA PEGAWAI KOMPETEN
Sumber : BKD Jabar 2011
20
PROGRAM PENSIUN 2 MILIYAR
KEBIJAKAN TPP
PNS
PEMERINTAH
PROVINSI
PROVINSI
PREMI ASURANSI
SEBESAR RP. 500 RB
SETIAP BULAN
Sumber : BKD Jabar 2011
DANA YANG
DIBERIKAN
KEPADA PNS
YANG
MENINGGAL
DUNIA SEBESAR
75 JUTA
ASR KESEHATAN
DANA YANG
DIBERIKAN KEPADA
PNS YANG PENSIUN
SEBESAR 2 MILIYAR
DENGAN MASA
KERJA 30 TAHUN
ASURANSI JIWA
DANA PENSIUN
PROVIDER I/ PROVIDER II/PROVIDER III
DANA
PENGGANTIAN
PELAYANAN
KESEHATAN BAGI
PNS DAN
KELUARGA
21
PROGRAM 300 DOKTOR LUAR NEGERI
KAB
KOTA
PROVINSI
PREPARATION
(2012)
PLANNING
DOCTORAL
DEGREE
(2013-2018)
(2011)
Penyiapan Prasyarat (TOEFL, IELTS,
Policy formulation (Penyiapan
kebijakan kerjasama)
Mapping kebutuhan (jumlah &
kualifikasi)
Mapping targeted lembaga donor
dan universitas
GMAT/GRE)
Kerjasama dengan lembaga donor
dan universitas
Kerjasama dengan pemerintah
Pusat
Doctoral Degree
program
Monitoring dan
evaluasi
Sumber : BKD Jabar 2011
23
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : ttp//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

similar documents