PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Report
135
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
1
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU :
 Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
dengan pelelangan umum
 Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dgn
pemilihan langsung
 Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
dengan penunjukan langsung dan pengadaan langsung
 Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dgn
pelelangan terbatas
 Menentukan sistem Pelelangan dengan latihan kelompok
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3
3
Pascakualifikasi
metode satu sampul
dan evaluasi sistem
gugur.
Prakualifikasi
metode dua tahap dan
evaluasi sistem nilai dan
sistem penilaian biaya
ekonomis
Pascakualifikasi
metode satu sampul
dan evaluasi sistem
gugur.
Pelelangan Umum
Pemilihan Langsung
Pekerjaan Konstruksi
Pelelangan Terbatas
untuk penanganan
darurat.
Penunjukan Langsung
Bukan untuk
penanganan darurat
Pengadaan Langsung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pengumuman pascakualifikasi
Pendaftaran dan pengambilan
dokumen pengadaan
Pemberian penjelasan
Pemasukan dokumen
penawaran
Pembukaan dokumen
penawaran
Evaluasi penawaran
Evaluasi kualifikasi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pembuktian kualifikasi
Pembuatan Berita Acara
Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan pemenang
Pengumuman pemenang
Sanggahan
Sanggahan banding
Penunjukan penyedia
barang/jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6
2
 Ketentuan umum sama dengan Metode Pelelangan
Pascakualifikasi di Pekerjaan Barang
 Perbedaannya:
1. Persyaratan Teknis yang dinilai adalah :
a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui
batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7
3
c) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8
3
 Perbedaannya berikutnya:
2. Persyaratan Kualifikasi yang dinilai adalah :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang
diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan.
c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan
kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir dengan ketentuan :
1) KD = 3 x NPt
2) KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS
3) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan,
nilaikontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak
4) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang dengan present value.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9
3
 Perbedaannya:
2. Persyaratan Kualifikasi yang dinilai adalah (lanjutan) :
d. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/
swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang
10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket;
d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang
sedang dikerjakan.
1) KP untuk usaha kecil = 5
2) KP untuk usaha non-kecil = 6
3) KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N bila N>6 dimana N=Jumlah paket
pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
f. Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang
dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10
10
PAKET : Peningkatan Jalan Kampung TERINDAH Tahap II Kec. Selancar
HPS/OE : Rp 2,350,000,000.00
PERHITUNGAN KD
no
nama
Konversi diabaikan
nilai kontrak
tahun
tertinggi (jt rupiah)
1
2
3
4
5
PT. A
PT. B
PT. C
PT. D
PT. E
L/ TL
KD
(jt rupiah)
1500
1997
1000
2003
1250
2004
790
2007
775
2008
PERHITUNGAN SKP
no
nama
1
2
3
4
5
PT. A
PT. B
PT. C
PT. D
PT. E
Tidak lulus KD
SKP tidak dihitung
paket dikerjakan
SKP
L/ TL
3
5
7
3
4
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11
10
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12
2
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13
2
Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung
≈
proses pelaksanaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada
Pekerjaan Konstruksi
Perbedaannya pada:
• Waktu penayangan pengumuman dilakukan paling
kurang 3 (tiga) hari kerja
• KD tidak diberlakukan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14
2
Proses pelaksanaan
≈
proses pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi dua
tahap, sistem nilai dan sistem biaya selama umur ekonomis
pada Pengadaan Barang
Perbedaannya pada:
Dokumen teknis yang dinilai mengacu pada dokumen
teknis untuk pekerjaan konstruksi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15
2
Proses Pelaksanaan
≈
Proses pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi dua
tahap, sistem nilai dan sistem biaya selama umur ekonomis
pada Pekerjaan Konstruksi
Perbedaannya pada:
a.
Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia
barang/jasa yang akan diundang.
b.
Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak
tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi,
maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16
3
Pada dasarnya langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah melalui penunjukan langsung untuk
penanganan darurat atau bukan untuk penanganan darurat, semuanya
mempunyai prosedur dan ketentuan yang sama, baik untuk pengadaan
barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya.
Perbedaannya hanya pada:
Unsur-unsur yang dinilai dalam Dokumen Teknis !!!!
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17
2

Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi ????

Tahapan Pelaksanaan
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konstruksi dan
harga
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2(dua)
sumber Informasi
HPS disusun
oleh PPK
PPK
melakukan
dan
mendapatkan
Bukti
Perjanjian
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampaikan
ke PPK
Pejabat Pengadaan
Mengundang calon
Penyedia
Melampirkan spek.
Teknis/gambar/
dokumen lain
Pejabat Pengadaan
membuka, mengevaluasi,
Penyedia
dan melakukan klarifikasi
menyampaikan
dan Negosiasi teknis serta
penawaran
mendapatkan harga yang
wajar
Jika tdk
Negosiasi
sepakat/gagal, PL
menggunakan
Ulang
HPS
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18
1
Kewenangan untuk menyatakan dan
menetapkan Pelelangan Gagal beserta
ketentuan-ketentuannya SAMA DENGAN
ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia
Barang (Pasal 83)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19
10
• Isi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan
pekerjaan konstruksi hampir sama dengan isi
kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannya
terletak pada syarat-syarat umum kontrak.
• Syarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk
isi kontrak dan bagian-bagian lain dari kontrak)
dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6
tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20
5
• Sistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan
pelaporan pada pengadaan barang melalui penyedia barang.
• Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan pada
Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut :
 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak
untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan
harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
harian.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21
5
 Laporan harian berisi:
1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan
6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.
 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta halhal penting yang perlu ditonjolkan.
 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22
2
Pada dasarnya proses serah terima pekerjaan konstruksi
sama dengan proses serah terima barang, yaitu dilakukan
secara bertahap:
1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terima pekerjaan
berupa pekerjaan konstruksi dari Penyedia kepada Panitia Penerima
Pekerjaan.
2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima pekerjaan
konstruksi dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah
masa pemeliharaan.
3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Pengguna dengan tata
cara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang
berlaku.
23
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• 2 kel. pertama, melakukan evaluasi administrasi dan
teknis
• 2 kel. kedua, melakukan evaluasi harga
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
& bandingkan dengan jawaban kelompok lain
• diskusikan
45
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24
15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25

similar documents