selengkapnya.. - Bappeda Jabar - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Report
RAPAT PERSIAPAN
PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016
Oleh :
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimadja, DEA
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Bandung, 25 Februari 2015
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
ISO 9001 : 2008
1. pendahuluan
1
JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2016
Rancangan
Awal RKPD
P/K/K
RKP
(PP 20/2004)
Rancangan Akhir
RKPD P/K/K
KUA/PPAS
M-3
M-3
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
M-4
M-1
Ags
Reses
DPRD 1
Forum SKPD
Prov
Pra Musrenbang
Kewilayahan
PERUBAHAN
APBD
APBD
M-4
M-4
Sept
Musrenbang
RKPD K/K
MusrenbangN
as u/ RKP
RAPBD
RKA-SKPD
PERUBAHAN
Renja SKPD
Renja
SKPD
Rancangan
Renja SKPD
Des Jan
RKPD
Perubahan
PERUBAHAN
KUA/PPAS
RKPD
P/K/K/Desa
Rancangan
RKPD P/K/K
Rancangan
RKPD
Perubahan
Okt
Nov
Des
Reses
DPRD 3
Reses
DPRD 2
KETERANGAN:
Rancangan
Interim RKP
(PP 40/2006)
: Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d Minggu
ke-2 Mei 2015)
: Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3
Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015)
: Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016)
Peran aktif DPRD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa/kel
Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan
Musrenbang
RKPD Prov
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun
2007, Permendagri 27 Tahun 2014
2
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015
UNTUK PERENCANAAN 2016
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI
2 – 31 Januari 2015
MUSRENBANG DESA/
KELURAHAN
9 -13 Maret 2015
PRA MUSRENBANG
KEWILAYAHAN
(BKPP)
FORUM OPD
PROVINSI
M-2
Januari
Februari
M-3
15 Mei 2015
MUSRENBANG
PROVINSI
PENETAPAN
PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG RKPD
2015
M-2
M-4
Maret
M-1
MUSRENBANG
KECAMATAN
MUSRENBANG
KABUPATEN/
KOTA
1 – 28 Pebruari 2015
2 – 6 Maret 2015
INOVASI MUSRENBANG JABAR
24 - 25 Maret 2015
16 – 20 Maret 2015
April
M 2-3
Mei
M-4
Minggu ke-2-3 April 2015
Minggu ke-4 April 2015
PRA
MUSRENBANG
NASIONAL
MUSRENBANG
NASIONAL
PASCA
MUSRENBANG
NASIONAL
Minggu ke-1
Mei 2015
RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
2
2
3
4
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD
PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Forum SKPD
Reses DPRD
KUNKER PIMPINAN
RANCANGAN AWAL RKPD
PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV
RANCANGAN RKPD
MUSRENBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD
PERGUB RKPD
4
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN
1
OPD/BIRO
KAB/KOTA
DESA
RESES DPRD
AKADEMISI
UMUM
KOMUNITAS
DUNIA USAHA
Usulan
Awal
Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap)
Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar
Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah)
2
Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran
3
Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD
Kabupaten/Kota
4
Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur
Menetapkan APBD
Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD
Rancangan Awal RKPD
dan Forum OPD
Pra Musrenbang dan
Musrenbang
Pasca Musrenbang
RKPD
KUA – PPAS
5
Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli
Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS
5
2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016
6
Tema Pembangunan RKPD
2012
Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat,
Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera
2013
Mengintegrasikan Peran Pemerintahan, Dunia Usaha, Akademisi dan Komunitas dalam Mewujudkan
Pembangunan Tematik Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Tematik Kewilayahan untuk Mempercepat
Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat
yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
2014
2015
Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis
Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera
Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat
Rancangan Tema :
2016
“Peningkatan Daya Saing Jawa Barat untuk Kemandirian dalam Persaingan
Global”
7
SANDINGAN ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2015 dan 2016
2016
2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
Pengangguran dan ketenagakerjaan.
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan
strategis.
Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya
Jabar Green Province.
Kualitas demokrasi.
Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta
adaptasi masyarakat terhadap bencana
Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal.
Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat.
Penanggulangan penduduk miskin.
Pasar global danAsean – China Free Trade Area (ACFTA).
Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).
Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan
penertiban okupasi lahantidur (HGU).
Ketahanan Pangan.
Keamanan dan ketertiban daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja
Sinergitas pembangunan desa-kota
Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air
bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan)
Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta
api, pelabuhan, bandara)
Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green
Province.
Kualitas demokrasi.
Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat
terhadap bencana
Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal.
Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat.
Penanggulangan penduduk miskin.
Pasar global, Asean – China Free Trade Area, dan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA).
Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian .
Ketahanan Pangan.
Keamanan dan ketertiban daerah
Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota
Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja
Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
Penataan Daerah Otonom Baru
Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah
Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek
8
27
1.
Memantapkan Kelembagaan;
2.
Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3.
Koordinasi Pusat-Daerah;
4.
Meningkatkan Deviden BUMD;
5.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
6.
Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan
Balai Penghasil;
7.
Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
A.
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA Tahunan
B.
Pengeluaran Pembiayaan
1.
Penyertaan modal;
2.
Penyediaan dana bergulir;
3.
Pembelian Saham;
4.
Penyediaan Dana LPDP Jabar;
5.
Penyediaan Dana Kolateral.
1.
Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 20132018, RPJMN 2015-2019, MDGs dan Inpres No.
3/2010
tentang
Program
Pembangunan
Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and
Pro-Enviroment),
serta
dukungan-dukungan
terhadap program strategis nasional;
2. Program implementasi janji Gubernur;
3. 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada
OPD/Biro;
4. Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral
dan Pembangunan Tematik Kewilayahan;
5. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
6. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja;
7. Infrastruktur minimal 10% dari total PKB,
PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang
perekonomian 10% dari total belanja;
9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV
Tahun 2016
10. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa,
Hibah, Bansos dan Subsidi.
11. DAK, DBHCHT, BOS Pusat.
9
Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
45.00 53.33
31.67
15.28 17.38
6.34
2008
7.03
6.34 7.03
2009 2010
8.41
9.27
9.27
8.41
2011 2012
15.28
2013
13.19
2014
25.00
23.33
20.03
16.80 18.34
15.79
2015
21.87
2016
2017
Target Setelah Perubahan APBD 2008 - 2012
dan RPJMD 2013 - 2018
Target PENDAPATAN (OPTIMIS)
Target Pendapatan Optimis 2016
Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013-2018)
Keterangan : pendapatan Tahun 2013 –
2018 (RPJMD 2013-2018) belum
memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar
Rp. 4,1 T
2018
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah)
32.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
27.00
4.61
2008
4.61
2009
5.04
5.04
2010
6.25
6.25
2011
7.00
7.00
2012
8.74
8.74
2013
10.51
10.51
2014
14.00
13.04
2015
15.00
19.00
14.42
2016
15.77
2017
Target Setelah Perubahan APBD 2008 - 2012
dan RPJMD 2013 - 2018
17.25
18.87
Target PENDAPATAN ASLI DAERAH
(OPTIMIS)
Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016
Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013-2018)
2018
Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah)
12.00
10.00
9.00
8.00
6.00
4.67
4.00
2.00
2008
2.10
2.25
1.96
1.68
2009
1.96
2.10
2.25
2.33
2.66
2010
2011
2012
2013
2014
Target Setelah Perubahan APBD 2008 - 2012
dan RPJMD 2013 - 2018
6.33
2.75
2.74
1.68
2.33
5.00
2.73
2.37
2015
2016
10.67
2.98
Target (OPTIMIS)
2.55
2017
2018
10
Keterangan
:
Keterangan
:
Pendanaan dalam Trilyun Rupiah
Pendanaan dalam Trilyun
Rupiah
11
PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2016
•
•
•
•
•
PENCAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD 2013 – 2018
PEMENUHAN JANJI KAMPANYE GUBERNUR 2013 – 2018
PENUNTASAN KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL (COMMON GOALS)
PENUNTASAN KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN
HASIL RESES DAN POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD
12
Aktivitas RKPDJabar Online 2101
Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2016
(Telah sesuai dengan Pergub 82/2014 dan 83/2014)
No
Aktivitas
Batas Waktu
1.
Input Usulan Rancangan Awal
10 Februari 2015
2.
Verifikasi Usulan Belanja Tidak
Langsung Rancangan Awal
Seleksi Usulan Rancangan Awal
11 –13 Februari 2015
Input Usulan Hasil Musrenbang
Kab/Kota
Verifikasi Usulan Belanja Tidak
Langsung
Input Hasil Forum OPD
2 – 8 Maret 2015
Seleksi Bahan Pra Musrenbang dan
Musrenbang
Penyelarasan Pasca
Musrenbang Provinsi
Verifikasi dan Seleksi Hasil
Musrenbang Provinsi
Proses Penetapan RKPD Provinsi Jawa
Barat
15 – 21 Maret 2015
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13-15 Februari 2015
10 - 14 Maret 2015
10 - 14 Maret 2015
26 – 31 Maret 2015
1 – 30 April 2015
1 – 15 Mei 2015
Output
User
Rancangan Awal RKPD Subag Perencanaan OPD/Biro
2016
Provinsi
dan
Bappeda
Kab/Kota
Rancangan Awal RKPD Tim
Verifikatur
OPD/Biro
2016
Provinsi
Rancangan Awal RKPD Bidang Bappeda Provinsi
Tahun 2016
Rancangan RKPD Tahun Bappeda Kab/Kota
2016
Rancangan RKPD Tahun Tim Verifikatur OPD/Biro
2016
Rancangan RKPD Tahun Subag Perencanaan OPD/Biro
2016
Rancangan RKPD Tahun Bidang Bappeda Provinsi
2016
Rancangan Akhir RKPD Subag Perencanaan dan Tim
Tahun 2016
Verifikatur OPD/Biro
Rancangan Akhir RKPD Bidang Bappeda
Tahun 2016
Provinsi
RKPD Tahun 2016
Tim Penyusun RKPD
13
3. Mekanisme pra musrenbang
provinsi tahun 2015
14
AGENDA KEGIATAN
PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
Sesi Pertama (08.00 – 13.00)
WAKTU
ACARA
PENYAJI
08.00 – 09.00
Pendaftaran
09.00 – 09.15
Sambutan Gubernur
Kepala BKPP
09.15 – 10.00
Paparan Rancangan Awal RKPD 2016
Kepala Bappeda
Provinsi Jawa Barat
10.00 – 12.00
Paparan Program dan Kegiatan Prioritas Kab/Kota
Tahun 2016
- Usulan Kegiatan Tematik Sektoral Yang Akan
Didanai oleh APBD Provinsi (sesuai Pagu
Indikatif)
- Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan
- Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai oleh APBN
Kepala Bappeda
Kab/Kota
12.00 – 13.00
ISOMA
15
AGENDA KEGIATAN
PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
Sesi Kedua (13.00 – 18.00)
WAKTU
ACARA
PENYAJI
Desk :
Desk/Verifikasi Usulan Prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota
Setiap Bidang
Para Kabid Bappeda Provinsi dan OPD
Provinsi
13.00 – 14.00
Kabupaten/Kota 1
Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda
14.00 – 15.00
Kabupaten/Kota 2
Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda
15.00 – 16.00
Kabupaten/Kota 3
Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda
16.00 – 17.00
Kabupaten/Kota 4
Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda
17.00 – 18.00
Kabupaten/Kota 5
Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda
KETERANGAN :

BAHAN DESK VERIFIKASI :
- Surat Pengantar Materi Paparan Usulan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;
- Isian Formulir Smart Planning Setiap Kegiatan Yang Diusulkan
- Usulan Kegiatan Tematik Sektoral dari Kabupaten/Kota;
- Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan dari Kabupaten/Kota;

OUTPUT/KELUARAN HASIL VERIFIKASI :
- Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Sektoral Kabupaten/Kota dan
- Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Kewilayahan Kabupaten/Kota;
yang diusulkan untuk didanai dari APBD Provinsi dan/atau Yang diusulkan Ke APBN
16
AGENDA SIDANG KELOMPOK
PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
1.
2.
3.
4.
Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam
rangka pendukungan terhadap kegiatan tematik kewilayahan dan tematik sektoral
untuk didanai oleh Provinsi;
Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota Tahun
2016 dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada
Musrenbang Nasional Tahun 2015;
Menyepakati Kategori Usulan kegiatan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan) Tahun
2016
Melakukan verifikasi urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota berdasarkan pada
kriteria usulan kegiatan prioritas dan kelengkapan usulan kegiatan oleh Bappeda
dengan didampingi oleh OPD Provinsi.
17
PEMBAGIAN PERAN
SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
Tugas Bappeda Kabupaten/Kota
1. Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan per bidang
2. Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam
rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang
Nasional per bidang;
3. Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota.
Tugas OPD Provinsi
1. Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota
Tahun 2016;
2. Melakukan verifikasi substansi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun
2016 berdasarkan Rencangan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro Tahun 2016
Tugas Mitra Pemegang Sektor Bappeda Provinsi
1. Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota
Tahun 2016;
2. Melakukan Seleksi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang telah
di verifikasi oleh OPD/Biro Provinsi
18
Kriteria Usulan Kegiatan 2016
A. Kegiatan Yang Mengacu Tema Pembangunan Tahun 2016 yang terdapat didalam Rancangan
Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
B. Kewenangan Provinsi atau Kewenangan Pusat :
• Kegiatan yang memiliki dampak regional dan nasional;
• Kegiatan Yang Merupakan Tindaklanjut Tematik Kewilayahan dan Tematik Sektoral;
• Kegiatan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota;
C. Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota :
• Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU);
• Tindak lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah
• Memerlukan komitmen baru
D. Merupakan kegiatan unggulan atau terobosan Kabupaten/Kota :
• Menjawab isu strategis Provinsi
• Keterkaitan dengan 10 (sepuluh) Common Goals
19
Kriteria Hibah dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa
Barat mulai APBD Murni Tahun 2015
1.
Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya
2.
Hibah, yang dibolehkan :
a.
Hibah untuk Pekerjaan Fisik
b.
Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi
c.
Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional
d.
Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan
perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan.
e.
Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal.
f.
Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan.
3.
Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan :
a.
Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi,
fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama.
b.
Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi
c.
Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana
peralatan
d.
Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional.
e.
Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan.
20
JADWAL PELAKSANAAN
NO.
1.
2.
3.
4.
BKPP
Badan Koordinasi Pemerintahahan dan
Pembangunan Wilayah I
(Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Depok,
Sukabumi)
Badan Koordinasi Pemerintahahan dan
Pembangunan Wilayah II
(Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota
Bekasi)
Badan Koordinasi Pemerintahahan dan
Pembangunan Wilayah III
(Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka,
Kota Cirebon)
a.
b.
Badan Koordinasi Pemerintahahan dan
Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab.
Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota
Tasikmalaya dan Kota Banjar, Kabupaten
Pangandaran )
Badan Koordinasi Pemerintahahan dan
Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab.
Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bandung
Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi)
PELAKSANAAN
PRA MUSRENBANG
TEMPAT PELAKSANAAN
16 Maret 2015
BKPP Wilayah Bogor
17 Maret 2015
BKPP Wilayah Purwakarta
18 Maret 2015
BKPP Wilayah Cirebon
19 Maret 2015
BKPP Wilayah Priangan
20 Maret 2015
BKPP Wilayah Priangan
21
LAY OUT SIDANG PLENO
PRA MUSRENBANG PROVINSI
ASROT
BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA; UNSUR SWASTA;
UNSUR MASYARAKAT
OPD PROVINSI DAN
BAPPEDA PROVINSI
P
O
D
I
U
M
KA BAPPEDA PROVINSI; KA BPKPP;
UNSUR DPRD PROVINSI
NOTULEN
22
LAY OUT SIDANG KELOMPOK
PRA MUSRENBANG PROVINSI
KA BAPPEDA KAB/KOTA;
OPD KAB/KOTA
KA BKPP DAN
BAPPEDA PROVINSI
KA BKPP; BAPPEDA PROVINSI
NOTULEN
UNSUR SWASTA; UNSUR
PERGURUAN TINGI; UNSUR
MASYARAKAT; UNSUR
KOMUNITAS
ASROT
23
Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015
KELOMPOK I : WILAYAH BOGOR
Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan
Evaluasi
Penanggung Jawab Sidang Kelompok :
1. Kepala Bidang Pemerintahan
2. Kepala Bidang Ekonomi
3. Kepala Bidang Fisik
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
Anggota :
1. Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Kasubid Kependudukan dan Kesehatan
3. Kasubid Kerjasama Pembangunan
4. Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan
dan Pariwisata
5. Elis Sondayani, SP
6. Deny Hermawan, ST., MT
7. Drs. Hendi Mulyana
8. Delsi Taurustiati, SKM., M.Soc
KELOMPOK II : WILAYAH PURWAKARTA
Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan
Pembangunan
Penanggung Jawab Sidang Kelompok :
1. Kepala Bidang Pemerintahan
2. Kepala Bidang Ekonomi
3. Kepala Bidang Fisik
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
Anggota :
1. Kasubid Infrastruktur Wilayah
2. Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum
4. Tanti Harlianti, SP
5. Mujiono, S.Ap
6. Secilia Fammy Rukhamah, S.Sos., MM
7. Endang Damayanti, ST., MT
24
Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015
KELOMPOK III : WILAYAH CIREBON
KELOMPOK IV : WILAYAH PRIANGAN
Koordinator : Sekretaris Bappeda
Koordinator : Kepala Pusdalisbang
Penanggung Jawab Sidang Kelompok :
1. Kepala Bidang Pemerintahan
2. Kepala Bidang Ekonomi
3. Kepala Bidang Fisik
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
Anggota :
1. Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Kasubid Kependudukan dan Kesehatan
3. Kasubid Kerjasama Pembangunan
4. Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan
dan Pariwisata
5. Drs. Achmad Pranusetya, MT
6. Asep sahriman, SP
7. Indra Permana, ST., MT
8. Yosep Mochamad Zuanda, S.STP, M.Si
Penanggung Jawab Sidang Kelompok :
1. Kepala Bidang Pemerintahan
2. Kepala Bidang Ekonomi
3. Kepala Bidang Fisik
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
Anggota Wilayah Priangan Barat:
1.
Kasubid Infrastruktur Wilayah
2.
Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
3.
Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum
4.
Ir. Denny Trikomandani, ME
5.
Drs. Bunbun Wahyu Korneli, MAP
6.
Supradi, SKM
7.
Tunggul Hary Murtie, ST
Anggota Wilayah Priangan Timur
1. Kasubid Infrastruktur Wilayah
2. Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum
4. Gilang Bayu Erlangga, SE
5. Lia Muliawaty, SAB., MM
6. R. Ayu Dian Vita Damayanti, S.IP
7. Widianto Nugroho Adi, ST., MT
25
4. Simulasi bantuan keuangan
tahun 2016
14
SIMULASI BANTUAN KEUANG PADA DOKUMEN
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
No
Uraian Kabupaten/Kota
Pembobotan (1, 2,….,4,5)
Persentase
1
∆ IPM (Realisasi IPM 2013 terhadap
Realisasi IPM 2012)
Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi
bobotnya
15%
2
∆ Capaian Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2013
Semakin tinggi ∆ semakin besar bobotnya
10%
3
∆ AKB 2012 - 2013
Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi
bobotnya
10%
4
Jumlah Penduduk Tahun 2013
Semakin besar semakin besar bobotnya
10%
5
Luas Wilayah
Semakin luas wilayahnya semakin tinggi
bobotnya
10%
6
Panjang Jalan Kabupaten/Kota
Semakin panjang jalan semakin tinggi
bobotnya
15%
7
Kawasan Lindung / Luas Wilayah
berbanding Proporsi target Kawasan
Lindung 2018
Semakin tinggi perbandingannya semakin
tinggi bobotnya
20%
8
PAD Sendiri Tahun 2012 dibagi Jumlah
Penduduk Tahun 2012
Semakin tinggi semakin besar bobotnya
10%
90
SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
(Tematik Sektoral)
No.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Kabupaten/Kota
BKPP Wilayah I Bogor
Kabupaten Bogor
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Sukabumi
Kota Bogor
Kota Depok
Kota Sukabumi
BKPP Wilayah II Purwakarta
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Subang
Kota Bekasi
Pagu Indikatif (Rp.)
Rancangan Awal RKPD 2016
282,499,895,636.3
65,157,418,923.1
58,578,392,035.5
58,187,312,526.8
33,147,080,338.5
35,551,342,742.8
31,878,349,069.8
245,196,489,463.6
51,899,388,782.2
59,687,042,305.2
42,194,699,386.1
47,056,353,322.0
44,359,005,668.1
SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
(Tematik Sektoral)
No.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
Kabupaten/Kota
BKPP Wilayah III Cirebon
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kota Cirebon
BKPP Wilayah IV Priangan (Barat)
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Sumedang
Kota Bandung
Kota Cimahi
Pagu Indikatif (Rp.)
Rancangan Awal RKPD 2016
228,889,053,729.9
52,571,657,689.8
56,479,430,245.1
42,741,047,123.9
39,664,124,047.0
37,432,794,624.2
219,454,080,956.0
55,669,197,405.0
35,222,732,105.6
40,607,347,490.2
54,771,093,580.2
33,183,710,375.1
SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
(Tematik Sektoral)
No.
V.
Kabupaten/Kota
BKPP Wilayah IV Priangan (Timur)
Pagu Indikatif (Rp.)
Rancangan Awal RKPD 2016
273,960,480,214.1
1.
Kabupaten Ciamis
42,303,606,069.3
2.
Kabupaten Garut
55,522,477,361.9
3.
Kabupaten Tasikmalaya
53,759,650,025.3
4.
Kabupaten Pangandaran
50.000.000.000,0
5.
Kota Banjar
34,062,831,254.2
6.
Kota Tasikmalaya
38,311,915,503.3
Keterangan :
1. Pagu Indikatif Tematik Kewilayahan sebesar Rp. 250 Milyar,- , terdiri dari BTL Rp. 150 Milyar
dan BL Rp. 100 Milyar;
2. Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan berdasarkan pengajuan proposal dari Kab/Kota;
3. Perbaikan Proposal Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan paling lambat dua hari
setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.
Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan
(Pergub No. 52 Tahun 2014 Pasal 16)
Pemerintah Kabupaten/Kota
• Surat Pengantar dari Bupati/Walikota, dengan nomor Surat Bappeda;
• Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat
apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta DED untuk kegiatan
pembangunan fisik;
• Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik;
dan
• Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
11
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

similar documents