Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan

Report
Kerangka Kebijakan Upaya
Percepatan Penurunan AKI dan PPIA
Slamet Riyadi Yuwono
KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN
RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
JAKARTA,26 SEPTEMBER 2013
KONDISI YANG TERJADI
KECENDERUNGAN
ANGKA KEMATIAN IBU
Kecenderungan Angka Kematian Ibu
Tahun 1991 -2015
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
500
450
400
390
350
334
300
307
250
214
228
200
161
150
118
100
102
50
0
1990
1995
SDKI
2000
ESTIMATED
2005
TARGET
RPJMN 2014
2010
Expon. (SDKI)
2015
Target
MDG 2015
BABEL
BENGKULU
2011
DIY
5118
GORONTALO
PAP BAR
SULUT
2010
KALTENG
KEPRI
SULBAR
BALI
400
PAPUA
MALUKU
JAMBI
MALUT
SULTRA
SULTENG
NTB
SUMBAR
DKI
2011
KALSEL
KALTIM
SUMUT
2010
SULSEL
SUMSEL
KALBAR
RIAU
237
675
900
ACEH
178
172
170
158
151
143
140
137
106
103
101
100
100
86
84
81
77
69
65
63
59
56
55
49
47
46
40
38
37
100
NTT
200
LAMPUNG
300
BANTEN
582
600
JATIM
700
JATENG
781
800
JABAR
Jumlah Kematian Ibu per provinsi
2010 - 2012
Sumber : Data Rutin Kesehatan Ibu 2010 - 2012
2012
4986
4662
500
2012
0
Karakteristik Ibu meninggal
Sumber : Kajian Lanjut hasil SP 2010
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2006-2012
90.18
88.64
88.27
85.5
86.38
84.4
85.6
80.7
82.0
79.6
84.8
80.3
76.4
Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012
K4
49,633
77.2
Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012
Pn
26,554
12,000
Th 2010
Th 2011
Faskes KB
Th 2012
NB. Faskes KB baru menjadi indikator sejak tahun 2010
Sumber: Lap KIA Dinkes Provinsi
HIV-AIDS
Latar Belakang
 34 juta orang terinfeksi HIV di seluruh dunia. Sebanyak 50% di
antaranya adalah perempuan dan 2,1 juta anak berusia kurang dari
15 tahun. (Laporan UNAIDS,2012)
 Di Asia Tenggara, terdapat kurang lebih 4 juta orang dengan HIV,
sekitar 1,3 juta orang (37%) perempuan terinfeksi HIV. (menurut
Laporan Perkembangann HIV-AIDS WHO-SEARO 2011)
 Di Indonesia, jumlah kumulatif AIDS sampai tahun 2012 adalah
42.887 , kumulatif HIV sampai tahun 2012 98.390, dengan
persentase anak usia ≤ 4 tahun yang terinfeksi HIV mencapai 2,5%
(Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS, Tahun 2012).
 21.103 ibu hamil yang menjalani test HIV, sebanyak 534 (2,53%)
positif HIV (2011)
 43.264 ibu hamil yang menjalani tes HIV, 1.329 (3,04 %) positif HIV
(2012)
Peta Epidemi HIV di Indonesia
Estimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591.823
Persentase AIDS yang Dilaporkan Menurut Kelompok Umur
Januari-Desember 2012
Data Dirjen P2PL, Tahun 2012
Perkiraan Jumlah Ibu Hamil Terinfeksi HIV
Jumlah
Bumil
Kunjungan
Antenatal
Papua dan Papua
Barat
82,714
50,721
(61%)
Kab/Kota daerah
terkonsentrasi
2.842.341
2.776.673
(98%)
7,106
(0,25%)
Kabupaten/Kota
daerah epidemi
rendah
2,509,329
2,397,342
(96%)
6,273
(0,25%)
TOTAL
5,434,384
2,448,063
16,382
(0,30%)
Kabupaten/Kota
Bumil HIV
3,003
(3,63%)
TANTANGAN DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN AKI DAN PPIA
Tantangan dalam pencapaian MDG 4 dan 5
1.Diskontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi
FAKTA:
Risfaskes 2011 & data
rutin KIA 2011:
70.15% Bidan tinggal di
desa
Puskemas memiliki
sarana persalinan
47,4% puskesmas
perawatan mampu
PONED
Ketersediaan oralit &
zinc di puskemas
Kualitas pelayanan KIA
yang sub standar
Studi Banten, sebab
keterlambatan 474
kematian ibu thn 2006:
45% terlambat krn
pengambilan keputusan
Persalinan


Ibu , Bayi
Balita
Selamat
85% normal
15% perkiraan
komplikasi, tak dpt
diprediksi tp dapat
dicegah
III. Kualitas
pelayanan di RS
I. Pemanfaatan
penolong persalinan
terampil , Penanganan
Balita Sakit di fasilitas
kesehatan
Akses ke RS
tepat waktu
Kualitas pelayanan
Pencegahan komplikasi
Identifikasi komplikasi
Pertolongan pertama thd
Komplikasi & penstabilan
sebelum rujukan
II.Rujukan Efektif
FAKTA:
Risfaskes 2011
Ketersediaan
dokter spesialis di
RS
21% RS
Pemerintah
Memenuhi
Kriteria Umum
PONEK
Kualitas
pelayanan KIA di
RS sub standar
Studi di Banten:
44% terlambat
mendapatkan
pelayanan di RS
2. Desentralisasi sektor kesehatan
 Lemahnya tata kelola di tingkat kabupaten/kota
 Kesenjangan dalam sistem kesehatan (upaya
kesehatan, SDM, obat dan alat, pembiayaan,
informasi/manajemen/regulasi, pemberdayaan
masyarakat)
 Kurangnya kualitas pelayanan dan lemahnya
sistem rujukan
Sumber: Analisis bottle neck untuk penyusunan RAD MDG Jateng
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN
AKI DAN PPIA
Kerangka Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu
Tahun 2013 – 2015
ILUSTRASI PENTAHAPAN PROVINSI
No
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1
Sumut
Kepri
Aceh
Sumbar
Jambi
2
Sumsel
Jogja
Babel
Riau
GTO
3
Lampung
NTB
Kalsel
Bengkulu
Malut
4
DKI
Bali
Sulut
Kalteng
Papua
5
Banten
Kalbar
Sulbar
Kaltim
Papua Barat
6
Jabar
Sultra
Kaltim
Maluku
Kaltara
7
Jateng
8
Jatim
9
NTT
10
Sulsel
MDG’s
UP4B
PKP Agustus 2013
19
Kebijakan PPIA
(SE MENTERI KESEHATAN NO.GK/MENKES/001/I/2013)
1.
2.
3.
Melaksanakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari
Ibu ke Anak (PPIA) untuk diintegrasikan pada layanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB)
dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan
kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan dapat
melibatkan peran swasta serta LSM.
PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari
Program Nasional Pengendalian HIV-AIDS dan IMS.
Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan
remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.
Kebijakan PPIA (lanj)
4. Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada
semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin
lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.
5. Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga
kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB secara
inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat
pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.
6. Untuk daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu
/ berwenang memberikan pelayanan PPIA dapat dilakukan dengan
cara :
a. Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadai
b. Pelimpahan wewenang (task shifting) kepada tenaga kesehatan
lain yang terlatih. Penetapan daerah yang memerlukan task
shifting petugas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
setempat.
Kebijakan PPIA (lanj)
7.
8.
9.
10.
Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan
mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih
lanjut (PDP).
Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan
pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes.
Pelaksanaan Persalinan baik secara pervaginam atau Per abdominam
harus memperhatikan indikasi obstetrik Ibu dan bayinya serta harus
menerapkan kewaspadaan standar.
Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi
adalah pemberian ASI secara ekslusif selama 0-6 bulan, untuk itu maka
Ibu dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak
perawatan antenatal pertama sesuai pedoman. Namun apabila ibu
memilih lain (Susu Formula) maka, Ibu , pasangannya dan keluarga
perlu mendapat konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan
teknis
Strategi Pelayanan PPIA
1. PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan
ekspansi bertahap
2. Semua fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat
memberikan pelayanan PPIA
3. Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian
dari LKB
4. Melibatkan peran swasta dan LSM
5. Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan task
shifting
6. Ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV)
Rencana dan Target
Pengembangan Program PPIA
Rencana Pengembangan Layanan PPIA
Baseline
(2012)
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Kab/Kota dengan
fasilitas pelayanan
PPIA
18
67
133
185
339
497
RS Rujukan ARV
355
400
444
464
484
504**
Target
Puskesmas PPIA:
a. Prong 1 dan 2
9323
a. Prong 1,2,3 & 4
90
*
**
***
****
9419*** 9419*** 9419*** 9419*** 9419***
1000
2000
100% Kabupaten/Kota
100% RS
100% Puskesmas PPIA Prong 1 & 2 (seluruh Puskesmas)
Puskesmas dengan Rawat Inap (diutamakan)
4736
7046
9419****
Target Ibu Hamil di Tes HIV dan sifilis pada Pemeriksaan
Antenatal
Daerah
Papua dan
Papua Barat
Jumlah ibu
hamil
82.714
Ibu Hamil
ANC
2013
2014
2015
2016
2017
60%
70%
80%
90%
100%
50.721
31.261
Kab/Kota
epidemi
terkonsentra
si
2.842.341
Kab/Kota
epidemi
rendah
2.509.329
Total
5.434.384
36.471
41.681
60%
46.891
90%
52.101
15%
35%
100%
404.231
943.206
10%
15%
20%
25%
30%
226.856
340.284
453.712
567.140
680.568
662.348
1.319.659
2.111.916
3.038.915
3.426.940
2.776.673
1.616.924
2.425.386
2.694.873
2.397.342
5.224.736
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
RENCANA AKSI PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
KERANGKA PIKIR PERCEPATAN MDG
RAKERKESNAS
2013
PENJABARAN HSL
RAKERKESNAS
 SINERGISME
PERENCANAAN& &
PELAKSANAAN:
HASIL MIDTERM
RPJMN 2010-2014 o ANTAR UNIT UTAMA
oPROVINSI
TERKAIT MDG
(3 ON THE TRACK,, oKAB/KOTA
4 PERLU KERJA
KERAS, 5 SULIT
TERCAPAI )
SUSUAN PRIORITAS
SASARAN&PROGRAM
INTEGRASI
PELAKSANAAN:
PENETAPAN
LOKUS : 9 PROV,
64 KAB/KOTA
(Tahap I)
KESEPAKATAN
PERCEPATAN MDG
PELAKSANAAN
KEGIATAN DI
DAERAH
ADVOKASI,
ENDAMPINGAN
&
MONEV
Rekomendasi Rakerkesnas 2013
1.
2.
3.
4.
Mengutamakan upaya promotif-preventif dan peran aktif masyarakat serta
komunikasi publik dalam rangka mendukung MDG dan target RPJMN 2010-2014
Menyediakan akses informasi kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui
media massa dan membangun jejaring dengan lintas sektor serta LSM terkait
Mewujudkan semua pelayanan kesehatan dan sumber daya fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar yang berlaku, melalui
penguatan program dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan
kualitas perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang diperkuat dengan sistem
informasi SDM Kesehatan dan aspek legal
Meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi, dan pendayagunaan SDM kesehatan
untuk mendukung pelayanan kesehatan dan KB, seperti di daerah padat penduduk
(Provinsi Sulsel), wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan
Kluster 4, dan daerah tertentu perlu disiapkannya tenaga kesehatan strategis
(nakesstra), dan standarisasi insentif SDM Kesehatan di DTPK dengan memperhatikan
karakteristik daerah
Rekomendasi Rakerkesnas 2013
5.
6.
7.
8.
9.
Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan
menjadi minimal 85% dan penyediaan rumah tunggu persalinan di daerah terpencil
untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh nakes di faskes
Mempercepat terwujudnya revitalisasi program Keluarga Berencana untuk
pencapaian target penurunan TFR
Menurunkan AKI dan AKB, seperti penguatan Puskesmas PONED dan RS PONEK
termasuk peningkatan kolaborasinya, penguatan sistem rujukan, pengembangan
Sistem Komunikasi - Informasi Maternal dan Neonatal
Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
melalui dukungan regulasi daerah dan penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Meningkatkan pengetahuan komprehensif HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24 tahun,
seperti dengan cara memperluas kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) dengan
melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda
Rekomendasi Rakerkesnas 2013
10. Menurunkan annual parasite index (API) dengan kegiatan seperti: penemuan kasus
malaria secara aktif di daerah fokus dan perlindungan pada masyarakat
11. Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sejak dini,
seperti: pembentukan jejaring PTM di setiap kabupaten/kota, dengan minimal
terdapat satu Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana PTM
12. Meningkatkan pembinaan pelayanan kefarmasian, seperti: penyediaan obat, alat
Kesehatan, dan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau
dalam jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan ECatalogue; menjamin ketersediaan dan pemerataan melalui pengelolaan satu pintu
(one gate policy); menjamin kualitas obat, alat kesehatan dan alat kontrasepsi
melalui sampling dan pengujian laboratorium; serta perwujudan pelayanan
kefarmasian sesuai dengan standar melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga
kefarmasian
Rekomendasi Rakerkesnas 2013
13. Menyiapkan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai
secara operasional per 1 Januari 2014 meliputi berbagai hal terkait dengan regulasi,
penyiapan (kecukupan dan distribusi) SDM Kesehatan yang kompeten dan merata,
kesiapan fasilitas Kesehatan, pengembangan regionalisasi sistem rujukan
berjenjang, penyiapan standar pelayanan termasuk penyiapan formularium obat,
alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta mengutamakan pelayanan
Kesehatan primer
14. Mempercepat penyelesaian produk-produk hukum untuk pelaksanaan Sistem
Kesehatan Nasional (SKN), advokasi dan sosialisasi Perpres SKN melalui dialog
kepada seluruh stakeholder di Daerah; penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
yang di-Perda-kan; serta pembinaan intensif dan sesuai jenjang administratif
15. Mempersiapkan RPJMD 2015-2019 di tingkat Daerah dengan mengacu pada RPJMN
2015-2019 dengan mempertimbangkan: 1) analisis situasi dan kecenderungan
Kesehatan, 2) analisis situasi dan kecenderungan lingkungan yang memengaruhi
pembangunan Kesehatan, 3) aspek promotif-preventif menjadi arus utama, 4)
perumusan dan pengkajian skenario/altenatif penyelesaian masalah Kesehatan, 5)
penetapan stratregi program pembangunan Kesehatan, dan 6) penetapan reward
system
Rekomendasi Rakerkesnas 2013
16. Mengusulkan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke daerah,
yang pengelolaannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK)
17. Mewujudkan good and clean governance melalui sinkronisasi perencanaan yang
tepat dan evidence-based dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) yang memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan
dan pemberdayaan peran Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menciptakan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada
seluruh satuan kerja
KESEPAKATAN
RPJMN
RENSTRA
RPJMD
RENSTRA
RPJMD
RENSTRA
RAKERKESNAS 2013
SISTEM
FEEDBACK
INFORMASI
TINDAK LANJUT TINGKAT PROVINSI
DILAKSANAKAN DI KAB/KOTA
(ACTION PLAN)
SISTEM
MONITORING
EVALUASI
PERIODIK (3
BULANAN)
MAPPING/ANALASIS DETAIL
(PER KAB/KOTA)
LOKUS TAHAP 1
NO
PROVINSI
JUMLAH KAB/KOTA
1
SUMUT
9
2
SUMSEL
4
3
LAMPUNG
7
4
DKI
3
5
JABAR
10
6
BANTEN
4
7
JATENG
12
8
JATIM
9
9
SULSEL
6
CONTOH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jml penduduk: 989.403
Kecamatan: 20
Desa/Kelurahan: 266/12
Puskesmas: 35
Puskesmas PONED: 13
Bumil: 18.354
Bulinfas: 16.424
Posyandu: 1.592
Poskesdes: 173
Dokter Umum: 47
Bidan: 445
Perawat: 197
Dokter SpOG : 1
Dokter SpA : 1
KAB BANJARNEGARA
JAWA TENGAH
Pneumonia
Ensefalitis,
1
1
Ginjal, 1
Infeksi, 2
Perdarahan
,7
HDK, 5
Jantung, 6
Total Kematian Ibu
tahun 2012:
23 kasus
KABUPATEN BANJARNEGARA
Fokus Intervensi
KRITERIA:
• Berdaya ungkit tinggi
• Data kinerja capaian program
belum optimal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Puskesmas Punggelan 1
Puskesmas Susukan 1
Puskesmas Purwonegoro 2
Puskesmas Pejawaran
Puskesmas Batur 1
Puskesmas Wanayasa
BATUR
1
PUNGGELAN
5
1
1
4
2
0
1
SUSUKAN
2
5
0
1
5
0
3
4
1
0
0
PURWONEGORO
Jumlah Kematian : ibu (3),
Neonatal ( 4)
2
4
2
Jumlah Kematian : Ibu (2) , Neonatal (1).
Wilayah
sangat
sulit
(pegunungan),
kematian
ibu
tinggi
tiap
tahun,
masyarakatnya spesifik
PEJAWARAN
0
1
0
1
3
1
3
2
12
3
Jumlah Kematian : Ibu (3), Neonatal
( 4 ) , Daerah fokus vokasi kab,
kematian ibu tinggi dengan penyebab
perdarahan
dan
terlambat
penanganan,
Jumlah Kematian : Ibu (2), neonatal
(5),
wilayah
luas
perbatasan
mobilitas tinggi
0
3
Jumlah kematian : Ibu (3) Noenatal (3) ,
Jumlah sasaran terbanyak, Kematian ibu
tertinggi, cakupan indikator KIA belum
mencapai target
Keterangan :
1
Kematian Ibu
Kematian Neonatal
Upaya PP AKI dan AKN Kab Banjarnegara:
Masalah SDM
Jenis Kegiatan
Pelaksanaan
Peran
 PONEK belum maksimal karena SpOG
tidak standby 24 jam
 Jumlah bidan di puskesmas baik
PONED maupun Non PONED dengan
persalinan 24 jam belum ideal untuk
jadwal jaga 3 shift
 Kebutuhan: SpOG 4, Bidan 621
 Kekurangan: SpOG 1, Bidan 77
 Ketersediaan: Dokter Umum 111,
Dokter gigi 94, Perawat 664,
bidan 544, farmasi 68, gizi 43,
sanitasi 64, kesehatan
masyarakat 84, 2 SpA, 3 SpOG, 1
Sp Anestesi
 Dari audit kasus kematian masih ada
permasalahan kompetensi dan
kepatuhan SDM
 Rekrutmen tenaga dokter SPOG
dan bidan
 Melakukan mapping penempatan
tenaga bidan
 2014-2015:
SpOG 1, bidan
10
 2015-2019:
bidan 10
 2020-2025:
bidan 57
BKD,
Dinkes
 Penguatan Tim Supervisi
Fasilitatif (Sufas) di Kab & PKM
 Sufas, evaluasi & pembinaan ke
35 Puskesmas
 Sufas Bidan Koordinator PKM ke
bidan desa (278 desa)
 Melakukan kualifikasi dan
pembinaan tekhnis medis oleh
Bidan CI/CT
 Jk pendek
2014-2015: 35
Puskesmas
UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA
Masalah SDM
 Dari audit kasus kematian masih ada
permasalahan kompetensi dan
kepatuhan SDM
 Seringnya mutasi dokter terlatih
PONED ke Pusk non PONED
 5 Puskesmas tidak memiliki supir
ambulans/ Pusling
Jenis Kegiatan
 Uji petik pelayanan ANC dan
KN oleh CI/CT kepada 35
Puskesmas
 Sistem reward bagi bidan yang
berhasil dan punishment
kepada bidan yang bermasalah
 Mapping SDM sesuai
kompetensi
 Rekrutmen tenaga pengemudi
Pelaksanaan
Peran
35 Puskesmas
BKD,
Dinkes
 Jk pendek: 2
 Jk men: 2
 Jk pjg: 1
Dinkes,
BKD
 Kewenangan Dokter di Puskesmas
PONED
 Membuat protap setiap
Puskesmas PONED
 Pengusulan pedoman dan juknis
bagi dokter PONED ke provinsi
dan pusat
 Jk pdk
Dinkes,
Dinkes
Prov,
Kemkes,
IDI
 Legalitas dokter SpOG dan SpA
memberikan pelayanan di Puskesmas
PONED dalam rangka deteksi dini
 Audiensi dengan IDI
 Jk pdk
Dinkes,
Dinkes
Prov, IDI
UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA
Masalah Sarana & Peralatan
Jenis Kegiatan
Pelaksanaan
Peran
 Dari 13 PONED baru 3 yg
memiliki ruang khusus pelayanan
PONED yang representatif
 Kekurangan: 10
 Pengadaan sarana & prasarana
pertolongan persalinan normal dan
tindakan emergency obstetri neonatal di
10 Puskesmas PONED sesuai standar
 Jk pdk: 3 pkm
Jk men: 3 pkm
Jk pjg: 4 pkm
Dinkes,
Kemkes
 22 Pusk non PONED dengan
pelayanan persalinan belum
memiliki sarana yang memenuhi
standar
 Assesment Faskes dengan
menggunakan daftar tilik kelengkapan
faskes
 Jk pdk: 5 pkt
 Jk men: 10 pkt
 Jk pjg: 7 pkt
Dinkes,
Kemkes
 Pengadaan sarana dan prasarana APN
di 8 Puskesmas fokus yang sesuai
standar
 Jk pdk: 5 pkt
 Jk men: 10 pkt
 Jk pjg: 7 pkt
Dinkes,
Kemkes
 1 Puskesmas tidak punya mobil
Pusling sebagai fasilitas rujukan
 Pengadaan mobil Pusling
 Jk pdk: 1 bh
Dinkes,
Kemkes
 Dari 13 Puskesmas PONED, 3
belum memiliki
 Pengadaan PONED kit Pusk
Banjarmangu 1, wanadadi 1 dan
punggelan 1
 Jk pdk: 3 bh
Dinkes,
Dinkes Prov,
Kemkes
 Dari 278 desa baru 75 desa yang
memiliki bidan kit dalam keadaan
baik, Kebutuhan: 278 kit
 Pengadaan, monitoring dan evaluasi
penggunaan bidan kit
 Jk pdk: 100 kit
 Jk men: 53 kit
 Jk pjg: 50 kit
Dinkes,
Dinkes Prov,
Kemkes
 Dari 100 kelas bumil hanya 13
kelas ibu hamil yang memiliki
paket kelas ibu hamil,
 Pengadaan paket Kelas Ibu Hamil
 Jk pdk: 102
pkt
Dinkes,
Dinkes Prov,
Kemkes
UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA
Masalah Pembiayaan
Jenis Kegiatan
Pelaksanaan
Peran
 Mekanisme pencairan dana
Jampersal untuk puskesmas terkait
peraturan keuangan yang harus
disetor ke pemda sehingga terlambat
diterima puskesmas
 Audiensi dengan Dinkes
Provinsi dan Kemenkes
 Jk pdk
Dinkes,
Pemda,
Dinkes Prov,
Kemkes
 Standar penggunaan keuangan di
daerah yang tidak bisa digunakan
sesuai dengan kebutuhan program
 Audiensi dengan BUD
Pemda
 Jk pdk
Dinkes,
Pemda
 Belum ada pembiayaan fasilitasi
PONEK ke PONED
 Audiensi dengan Direktur
RS PONEK
 Jk pdk
Dinkes, RS
UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA
Masalah Pemberdayaan Jenis Kegiatan
Masyarakat
Pelaksanaan
Peran
 keterlambatan
 Sosialisasi dan advokasi kepada linsek tk kabupaten dan
pengambilan
kecamatan terkait peran keluarga dan masyarakat serta
keputusan keluarga
lintas sektor dalam percepatan penurunan kematian ibu dan
menjadi salahsatu
neonatal.
penyebab dalam kasus  Pendataan sasaran dan mapping bumil risiko
kematian Ibu dan Bayi  Melaksanakan pertemuan tk Desa di 15 wilayah puskesmas
fokus
 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan KP KIA/KelasIbu Balita di
setiap Desa di 15 wilayah pusk fokus
 Jk pdk: 15
PKM
Dinkes,
Kecamata
n, PKK
 Belum optimalnya
sistem
rujukan:disebabkan
keterbatasan fasilitas
 Membuat call center dan jejaring informasi antar puskesmas  Jk pdk
PONED dan antar Rumah Sakit rujukan termasuk swasta
 Penyusunan pedoman sistem rujukan mengakomodir kondisi
lokal namun tetap mengacu pada Permenkes
 Mendorong RS BLU untuk mendukung kegiatan PONEK 24/7
 Menyusun SOP, monev implementasi SOP
 AMP klinis harus dilakukan rutin
 Peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui studi
kelompok, magang, pembahasan kasus, dan lain-lain
Dinkes,
Dinkes
Prov
 keterbatasan fasilitas
rujukan
 Menyusun peraturan dan pedoman sistem rujukan tingkat
kabupaten dan kota: Perbup dan Penyusunan mekanisme
rujukan / regionalisasi alur rujukan ke puskesmas PONED
dan rumah sakit
Dinkes,
Dinkes
Prov,
Kemkes,
IDI
 Jk pdk
SINKRONISASI INTERVENSI
 SELURUH UNIT UTAMA MELAKUKAN INTERVENSI
SASARAN YG SAMA SESUAI DG TAHAPAN
PELAKSANAAN
 ALOKASI SUMBER DAYA DG SASARAN YG
SAMA,DENGAN TETAP TIDAK MENINGGALKAN DAERAH
YG BLM DALAM TAHAPAN
 SINKRONISASI MULAI
PRENCANAAN,PELAKSNAAN,MONEV
 ADVOKASI,PENDAMPINGAN UTK KAB/KOTA DAN
KOMITMEN DARI KAB/KOTA
 RECORDING DAN REPORTING
 SUSUN ALAT MONEV
POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG
PENCAPAIAN IKT TERKAIT
NO
13
14
IKT
Jml Kebijakan yang dibuat berdasarkan kajian dari
data yang tersedia
16
•% Puskesmas yg memiliki nakes dgn sertifikasi
promosi & prevensi
17
•% Puskesmas yg memiliki tenaga terlatih Manajmen
Puskesmas
18
•Tersusunnya PP Pelayanan Kesehatan Primer
19
%. Puskesmnas di Kab/Kota yang melaksanakan
Simpus secara optimal
• % Yankes Primer dengan SPA sesuai standart
21
Pokok
Kegiatan
Kegiatan
•% kab/kota yang memiliki perda yang mendukung
pembangunan kesehatan
% Kab/kota yang memiliki Desa Siaga Aktif
15
20
Program
Utama
•% Yankes Primer yg mendapat obat dan dukungan
perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan
Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC
45
POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG
PENCAPAIAN IKT TERKAIT
NO
IKT
1
2
•IMR 23/1000
•MMR 102/100.000
3
•Tk Kepuasan masyarakat pd pelayanan kesehatan
primer
4
•Tk kepuasan nakes di pelayanan kes primer
5
•% Kabupaten/kota yg memiliki UKBM aktif lebih dari
50
6
•Tk kepedulian masyarakat pd kesehatan kesehatan
7
•% Kab/Kota yg memiliki sistim rujukan terstruktur
8
•% Rujukan yang tepat (% AMP)
9
•% Puskesmas terpenuhi asupan SD secara memadai
10
•% K4, % D/S,
11
•% Kab/Kota yeng memiliki lebih dar 2 bentuk UKBM
yang melibatkan peran serta anak sekolah
•% kab/kota yg memiliki Posyandu mandiri lebih dr
50 %
12
Program
Utama
Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC
Pokok
Kegiatan
Kegiatan
46
Mari kita bekerja sama untuk masa
depan yang lebih baik
TERIMA KASIH
47

similar documents