Document

Report
BAB I
• NAMA ANGGOTA:
1. ALYA BUDIHARTI
2. AZKA FATHUR R
3. ERICK W.R
4. FATHIN FEBRY
5. LUTFIAH
6. RAHADIAN
PENJELAJAHAN BANGSA
EROPA
Jatuhnya kota Konstantinopel
Tahun 1453 ke tangan penguasa
Turki Usmani.
Penemuan Copernicus
yang didukung oleh
Galileo, yang
menyatakan bumi itu
bulat.
Kisah perjalanan Marco Polo
ke dunia Timur, yaitu
perjalanan kembalinya Marco
Polo dari negari Cina melalui
jalur pelayaran.
Penemuan Kompas.
Semangat reconquesta yaitu semangat untuk menaklukkan
Islam di seluruh dunia.
PENYEBAB PENJELAJAHAN
BANGSA EROPA
1. Mencari emas/rempah rempah (Gold)
2. Mencari kejayaan/daerah jajahan (Glory)
3. Menyebarkan agama nasrani (Gospel)
TUJUAN PENJELAJAHAN
BANGSA EROPA
PERBEDAAN
PERSAMAAN
kolonialisme Portugis di Indonesia
Penjelajah
Pertama
Tujuan dan
Upaya
Keberhasilan
Tujuan:
a. Tujuan Ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari
hasil perdagangan rempah-rempah.
b. Tujuan agama untuk menyebarkan agama Nasrani
c. Tujuan petualangan untuk mencari daerah jajahan.
Menguasai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia
Tenggara.
Alfonso d’Albuquerque bersama armadanya berhasil
menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan
sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat
dengan Ternate.
Kedatangan Bangsa Spanyol
ke Indonesia
• Kapal ekspedisi MagelhaensDel Cano tiba di Tidore (1521)
• Kedatangan Spanyol disambut
baik rakyat Maluku yg sedang
bersengketa dengan Portugis.
• Bagi Portugis, kedatangan
Spanyol adalah pelanggaran
hak monopoli perdagangan.
• Timbul konflik antara
Portugis dan Spanyol
• Perundingan di Saragosa,
Spanyol (1529) menghasilkan
Perjanjian Saragosa:
1. Spanyol meninggalkan
Maluku dan berdagang di
Filipina.
2. Portugis tetap berdagang di
Kepulauan Maluku.
Kedatangan Bangsa Belanda ke
Indonesia
• Pedagang Belanda membeli
rempah-rempah dari
Indonesia di Lisabon.
• 1585 : Belanda tidak lagi
membeli dari Lisabon karena
Spanyol menguasai Portugis
• Belands melakukan
penjelajahan samudra.
• April 1595, Belanda memulai
pelayaran menuju Indonesia
dibawah pimpinan Cornelis
de Houtman.
• Rute: Belanda – Pantai Barat Afrika – Tanjung Harapan –
Samudra Hindia – Selat Sunda –Banten.
• 1596: Belanda tiba di Banten.
• Belanda mendapatkan izin untuk berdagang di Banten.
• Belanda melakukan intimidasi kepada rakyat Banten
lalu rakyat Banten mengusir Belanda.
• Armada Belanda menuju ke Kepulauan Maluku.
• 2 Oktober 1596: Belanda
kembali lagi ke Banten untuk
mengadakan perjanjian
persahabatan.
• 28 Oktober 1596: konflik
antara Belanda antara
Belanda dan Portugis.
• Portugis berhasil mengusir
Belanda.
• 28 November 1598:
rombongan kapal Belanda di
bawah pimpinan van Neck
dan van Waerwyck tiba di
banten.
• Kedatangan Belanda disambut baik oleh
rakyat Banten karena hubungan Banten
dengan Portugis memburuk.
• Van Neck berhasil menarik simpati Sultan
Banten dan banyak membawa pulang
rempah-rempah.
PERLUASAN KOLONIALISME
DAN IMPERILISME BARAT
DIINDONESIA
SEJARAH VOC
• Untuk mengintensifikasi perdagangan di kawasan Nusantara dan
mengakhiri persaingan tidak sehat diantara para pedagang Belanda
sendiri, dibentuklah sebuah perkumpulan dagang yang diberi nama VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie), atas usul Johan Van
Oldenbarneveld
• VOC merupakan gabungan dari enam kamar dagang di Belanda, masing2
Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Delft, Hoorn, dan Enkhuysen.
• Pembentukkannya dilakukan di Belanda pada 20 Maret 1602
• Di tahun yang sama, VOC membuka kantor pertamanya di Banten
dikepalai oleh Francois Wittert.
Perwakilan dari kamar2 dagang ini membentuk sebuah lembaga
yang dinamakan Heeren XVII (Dewan atau Tuan Tujuhbelas) sebagai
pengendali kegiatan2 VOC. Pusat kedudukan dewan ini berada di
Amsterdam. Sementara di wilayah kegiatannya, di Hindia Timur,
kendalinya berada dalam suatu pemerintahan tertinggi yang disebut
Dewan Hindia. Anggota Dewan Hindia (Raad van Indie) terdiri dari lima
orang dan bersama dengan seorang Gubernur Jendral mereka mengatur
seluruh manajemen VOC di Hindia Timur
 Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia diangkatlan jabatan
Gubernur Jenderal VOC antara lain: 1
1. Pieter Both, merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang
memerintah tahun 1610-1619 di Ambon.
2. Jan Pieterzoon Coen, merupakan Gubernur Jenderal kedua yang
memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta (Batavia). Karena
letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara memudahkan pelayaran ke
Belanda.
Pada 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya
dalam sepanjang sejarah, dengan lebih dari 150 perahu
dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata
pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%.
Pada masa awal petualangannya ini, VOC membutuhkan satu lokasi
sebagai pusat administrasi mereka di wilayah baru ini, tadinya dipilih
antara Banten atau Ambon. Banten dirasa terlalu kuat sebagai kerajaan
dagangAmbon yang sudah mereka duduki sejak 1605 mulai dirasa
kurang strategis untuk melindungi kepentingan mereka di timur.
Kemudian dipilihlah wilayah Jakarta
Hak Istimewa (Hak Octrooi)
• Oleh Pemerintahan Belanda, VOC diberi octroi (hak-hak
istimewa) sebagai berikut :
1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2. Monopoli perdagangan
3. Mencetak dang mengedarkan uang sendiri
4. Mengadakan perjanjian
5. Membuat benteng pertahanan sendiri
6. Menjalankan kekuasaan kehakiman
7. Pemungutan pajak
8. Memiliki angkatan perang sendiri
9. Mengadakan pemerintahan sendiri.
Kebijakan Perdagangan VOC
Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang
Belanda sendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain seperti (EIC) Inggris, dan
dapat memonopoli perdagangan rempeh-rempah di Indonesia. Dalam berbagai
kebijakannya, VOC selalu berusaha untuk mencari keuntungan yg sebanyak-banyaknya.
Seiring dengan perubuhan permintaan dan kebutuhan di Eropa dr rempah-rempah ke
tanaman industri, yaitu kopi, gula dan the maka pada abad ke-18 VOC mengalihkan
perhatiannya untuk menanam ketiga jenis barang komoditi tersebut. Dalam melaksanakan
pemerintahannya, VOC banyak mempergunakan tenaga bupati. Sedangkan bangsa Cina
dipercaya untuk memungut pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun
lamanya.
Kebijakan Perdagangan VOC
HAK
PEMUNGUTAN
PAJAK
KEBIJAKAN
KONGSI
PENYEBAB VOC
MAMPU
MENGUASAI
INDONESIA
PENGARUH
KEBIJAKAN VOC
PENYEBAB
KEMUNDURAN
VOC
Kebijakan kongsi dagang Belanda di Hindia timur dilakukan dgn
mengadakan eksploitasi agraris di seluruh Indonesia, antara lain:
a. VOC menentukan luas areal penanaman rempah-rempah;
b. VOC menentukan jumlah tanaman rempah-rempah;
c. VOC melarang rakyat Maluku menjual rempah-rempahnya kepada bangsa Eropa
lain;
d. VOC mengadakan ekstirpasi, yaitu peebangan tanaman yg melebihi produksi;
e. Penyerahan upeti wajib setiap tahunnya dr kerajaan yg tunduk kepada VOC atau
kerajaan yg telah mengikat perjanjian dgn VOC;
f. Rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu dan menjualnya kembali dgn
harga tertentu kepada VOC saat panen.
Hak Pemungutan Pajak
a.
b.
c.
d.
Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban bagi raja pribumi untuk
membayar pajak hasil bumi kepada Belanda;
Contingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat
dengan hasil bumi.
Peraturan tentang ketentuan awal dan jumlah tanaman rempahrempah yg boleh ditanam
Pelayaran Hongi pelayaran dgn perahu kora-kora (perahu perang)
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan
menindak pelanggarannya di Maluku.
Pengaruh Kebijakan VOC Bagi Rakyat Indonesia
• Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan
didominasi secara keseluruhan oleh VOC
• Wilayah kerajaan terpecah-belah dgn melahirkan
kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC
• Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat
Indonesia menjadi miskin, dan menderita
• Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal
sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan
prajurit bersenjata modern (senjata api,meriam)
• Pelayaran Hongi, dpt dikatakan sebagai suatu
perampasan, perampokan, dan pembunuhan
• Hak ekstirpasi bgi rakyat merupakan ancaman matinya
suatu harapan atau sumber penghasilan yg bisa bisa
berlebih
Penyebab VOC Mampu Menguasai Indonesia
a.
b.
c.
VOC adalah organisasi dagang yg tertib dan para pengurusnya bekerja
keras sehingga maju dengan pesat,
Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu
domba,dan
Para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang
kuat
KEBIJAKAN POLITIK
untuk semakin memperbesar kekuasaanya di Indonesia, VOC
melakukan cara-cara politik devide et impera atau politik adu domba
dan tipu muslihat. Apabila ada persengketaan antara kerajaan yg satu
dgn kerajaan yg lain, mereka mencoba merupa salah satu pihak. Dari
jasanya itu, mereka mendapatkan imbalan berupa penguasaan daerah.
Hal ini berlangsung terus sehingga di Indonesia semakin banyak
daerah koloni orang-orang Eropa, terutama Belanda.
POLITIK DEVIDE ET IMPERA
namanya devide et impera, ‘pecah belah dan kuasai. Dalam
memperluas pengaruh dan wilayah di Nusantara atau Hindia Belanda
ini, kaum kolonial memanfaatkan segala sifat buruk yg dimiliki para
‘pribumi’, seperti sifat dengki, khianat, tamak, mudah diadu-domba
dan muah disuap. Bersamaan dgn itu segala faktor disintegrasi yg
dimiliki manusia Indonesia selalu dikobar-kobarkan, baik perbedaan
suku, maupun agama dan ras. Itulah sebabnya dgn serdadu yg sedikit,
kaum kolonial selalu bisa mengendalikan kekuatan pribumi, selama
350 thn lamanya di berbagai Nusantara. Sehingga pada hakekatnya,
yang terjadi adalah rakyat Nusantara memerangi sesama rakyat
Nusantara
Bukti Politik Adu Domba
1.
2.
3.
VOC berhasil membantu Sultan Haji dlm merebut Banten dr tangan
Sultan Ageng Tirtayasa.
Dlm permusuhan antara Aru Palaka (Raja Bone) dan Hasanddin (Sultan
Makassar), VOC membantu Aru Palaka sehingga terjadilah perjanjian
Bongaya yg menyebabkan Makassar jatuh ke tang VOC
VOC berhasil memecah belah Mataram menjadi tiga: kasunanan,
kesultanan, dan mangkunegara.
Runtuhnya VOC
• Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran
karena beberapa sebab sehingga dibubarkan (pailit) .
Alasannya adalah sebagai berikut:
1. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi
2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh
perang melawan Hasanuddin dari Gowa
3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang
luas membutuhkan pegawai yang banyak\
4. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang
saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC
kekurangan
5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris
dan Perancis
• Pada 1795, harta kekayaan VOC diperiksa oleh pemerintahan Belanda.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa VOC mempunyai hutang sebesar
136,7 juta gulden dan tidak mampu mengembalikan.
• Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan kedudukannya
diambil alih oleh pemerintahan Belanda, tetapi semua harta kekayaannya,
termasuk daerah dagangannya menjadi milik pemerintah Belanda.
 Dengan dibubarkannya VOC, maka mulai terjadi perubahan politik
pemerintahan diIndonesia. Kepulauan Indonesia yang dikuasai VOC,
berganti diperintah dan dijajah olehpemerintah Belanda. Untuk
menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia diangkatlah
seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal ini berkuasa diIndonesia
atas nama pemerintahdi negeri Belanda. Dengan diangkatnya Gubernur
Jendral di Indonesia terbentuklah pemerintahan Kolonial Belanda di
Indonesia.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
KOLONIAL DIINDONESIA
PADA ABAD KE-19
Kebijakan Pemerintah Kolonial di
Indonesia pada Abad Ke-19
Kebijakan pemerintah Kolonial di Indonesia cukup
banyak, namun kali ini hanya beberapa yang
disebutkan antara lain :
• Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di
Bawah Gubernur Jenderal Daendels
• Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris
• Pelaksanaan Tanam Paksa (1830-1870)
• Sistem Usaha Swasta
• Politik Etis
Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda
di Bawah Gubernur Jenderal Daendels
Sejak Belanda dikuasai Prancis, Kaisar
Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis
Napoleon, menjadi penguasa di Belanda. Louis
Napoleon khawatir Pulau Jawa akan dikuasai
Inggris yang telah menguasai sebagian besar
Wilayah di Hindia Belanda. Karena hal tersebut
Louis Napoleon mengirimkan seorang ahli
bernama Herman Willem Daendels ke Pulau
Jawa untuk menjadi Gubernur Jenderal.
Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda
di Bawah Gubernur Jenderal Daendels
Tujuan utama Daendels ke pulau Jawa adalah untuk
memper-tahankan Jawa dan memperbaiki keadaan tanah
jajahan. Daendels mempunyai beberapa kebijakan untuk
memperta-hankan Pulau Jawa antara lain :
• Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan,
• Mendirikan benteng pertahanan,
• Membangun angkatan Laut di Merak dan Ujung Kulon,
• Memperkuat pasukan yang beranggota warga Indonesia,
• Dan mendirikan pabrik senjata di Semarang dan
Surabaya.
Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda
di Bawah Gubernur Jenderal Daendels
Selain dalam bidang militer dan pertahanan,
Daendels juga berusaha memperbaiki keadaan Pulau
Jawa dengan cara :
• Membagi pulau Jawa menjadi 9 daerah,
• Mengangkat para Bupati di seluruh Jawa sebagai
pegawai pemerintahan Belanda,
• Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi
dan memberi hukuman yang berat bagi para
pegawai yang melakukan praktek korupsi,
• Dan mendirikan badan [engadilan yang sesuai
dengan adat istiadat setempat.
Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda
di Bawah Gubernur Jenderal Daendels
Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa tidak
mendapat bantuan dari Belanda, kemudian Daendels
mencari biaya sendiri dengan cara :
• Menerapkan aturan menyerahkan sebagian hasil bumi
sebagai pajak dan aturan penjualan paksa hasil bumi
kepada pemerintah dengan harga yang sudah
ditetapkan,
• Mengadakan kerja pajak / rodi untuk penduduk
Indonesia,
• Menjual tanah kepada pengusaha swasta Belanda dan
Tionghoa,
• Dan memperluas area untuk penanaman kopi.
Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda
di Bawah Gubernur Jenderal Daendels
Daendels memang dikenal sebagai penguasa yang
sangat keras. Karena itu setiap ada orang yang melanggar
aturan pemerintahannya akan langsung dihukum. Di
negerinya pun Daendels mendapat berbagai protes karena
tindakannya di Indonesia. Kebijakan yang menerima protes
keras itu adalah kerja paksa untuk membangun jalan raya
dan menyebabkan banyak rakyat yang mati menderita
hingga kelaparan.
Daendels kembali ke Belanda tahun 1811 dan digantikan
Gubernur Jenderal Yansens. Pada masa pemerintahan
Yansens akhirnya Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris
dengan ditanda-tanganinya perjanjian Tuntang.
Kebijakan Pemerintah Kolonial
Inggris
Pemerintahan Inggirs dipimpin oleh Thomas Stamford
Raffles. Raffles memiliki kebijakan yang dikenal dengan
nama sistem pajak tanah (Landrentsystem) atau sistem
sewa tanah (Landelijk Stelsel). Raffles prinsip dalam
memerintah yang berdasarkan 3 asas yaitu :
• Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa
dihapuskan.
• Peranan Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan
dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan
kolonial.
• Para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai
penyewa (tenant) yang memiliki kewajiban untuk
membayar sewa tanah (Landrent) atau pajak tanah.
Kebijakan Pemerintah Kolonial
Inggris
Dasar ekonomi tradisional di Indonesia juga diubah menjadi
system ekonomi kapitalisme dengan kebijakan-kebijakan yaitu :
• Mengurangi beban kehidupan rakyat,
• Memberikan kebebasan dan kepastian hokum kepada para
petani atas tanah yang dimilikinya,
• Pemerintah memiliki pemasukan yang tetap dari sewa tanah.
Namun sistem sewa tanah yang dicanangkan Raffles mengalmi
kegagalan karena :
• Pemerintah kolonial kesulitan menentuka jumlah pajak,
• Pajak tanah yang harus berupa uang menjadi masalah dalam
pedesaan,
• Kepemilikan tanah yang masih bersifat tradisional.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di
Indonesia
Penjajahan Inggris di Indonesia akhirnya selesai tahun 1816
dikarenakan jatuhnya kekaisaran Napoleon Bonaparte tahun 1814.
Karena hal tersebut akhirnya Belanda kembali menguasai Indonesia,
Indonesia pada saat itu dipimpin 3 Komisi Jenderal yaitu Elout,
Buyskes dan Van Der Capellen. Dengan perbaikan ekonomi menjadi
tugas utamanya, namun kepemimpinan Capellen dianggap gagal dan
pada tahun 1826 digantikan Bus de Gisignies. Pemerintahan Gisignies
juga gagal disusul menipisnya uang kas Belanda yang disebabkan
Perang Diponegoro dan pem-berontakan di Belgia.
Untuk mengatasi masala uang tersebut, Van Den Bosch
mengusulkan produksi tanaman di Indonesia ditingkatkan
menggunakan system Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di
Indonesia
Usulan Van Den Bosch pun diterima dan menjadi Gubernur
Jenderal di Indonesia mulai tahun 1830. Ia pun menyusun
berbagai program kerja di tanah jajahan, antara lain :
• Sistem sewa tanah menggunakan uang dihapuskan,
• Sistem tanaman bebas digantikan tanaman wajib yang
sudah ditentukan oleh pemerintah,
• Pajak tanah harus dibayar dengan sebagian hasil tanam,
• Dan kerja wajib kembali dihidupkan untuk menunjang
system Tanam Paksa
Tujuan diberlakukannya Tanam Paksa yaitu untuk
mendapat dana dengan waktu sesingkat-singkatnya untuk
menutupi uang kas negara. Ciri utama Tanam Paksa adalah
keharusan rakyat untuk membayar pajak berupa barang
seperti Kopi dan Nila
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di
Indonesia
Tanam Paksa di Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang diatur
dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834 no. 22, yang berisi :
1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk untuk menyediakan
sebagian tanahnya yang akan ditanami dengan tanaman perdagangan
yang dapat dijual di Eropa,
2. Tanah petani yang dijadikan lahan untuk tanaman wajib tidak boleh
lebih dari 1/5 luas tanahnya,
3. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaska dari pajak,
4. Pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak melebihi
pekerjaan yang diperlukan dalam menanam padi,
5. Jika nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir melebihi pajak
tanah selisihnya akan dikembalikan,
6. Panen yang gagal akan dibebankan kepada pemerintah
7. Penggarapan tanah akan diawasi langsung kepala pribumi dan pegawai
eropa hanya mengawasi tanah, panen dan pengangkutan hasil.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di
Indonesia
• Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa kelihatan tidak menekan rakyat
namun yang terjadi malah sebaliknya, yang disebabkan oleh
Cultuurprocenten yang berisi bahwa setiap pegawai Belanda yang
dapat memberi hasil lebih akan diberi bonus dan hadiah.
Penyimpangan-penyimpangan itu antara lain ;
1. Penggunaan tanah untuk tanaman ekspor luasnya melebihi 1/5
bagian yang paling subur,
2. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani,
3. Tidak ada selisih yang dikembalikan kepada rakyat,
4. Lahan yang diwajibkan tetap dikenai pajak,
5. Rakyat harus kerja over-time,
6. Rakyat terpaksa lebih bekerja kepada lahan pertanian ekspor
dan tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di
Indonesia
• Tanam Paksa berdampak sangat besar bagi rakyat seperti kelaparan yang
terjadi di Cirebon tahun 1843, Demak 1849 dan Grobogan 1859 yang
menyebabkan penurunan penduduk secara drastis. Namun bagi Belanda
malah terjadi dampak sebaliknya, hingga Belanda mampu melunasi
hutang-hutang VOC, membangun jalan dan rel kereta dan membangun
benteng pertahanan menggunakan uang hasil Tanam Paksa.
• Sistem Tanam Paksa juga mendapat berbagai kecaman dari berbagai
golongan yang memaksa untuk menghapuskan system Tanam Paksa.
Golongan Humanis menuntut karena menindas rakyat tanah jajahan.
Golongan Kapitalis menuntut karena menciptakan ekonomi yang tidak
sehat. Tokoh-tokoh yang menolak Tanam Paksa antara lain Baron Van
Houvell, Fransen Van Der Putte di buku Suiker Contracten dan Eduard
Douwes Dekker / Multatuli yang menulis buku Max Havelaar. Berbagai
kecaman itu pun membuahkan hasil diikuti penghapusan tanam paksa
secara berangsur-angsur mulai dari tahun 1860 hingga hilang keseluruhan
tahun 1917. Tahun 1870 dianggap sebagai tahun berakhirnya Tanam Paksa
di Indonesia.
Sistem Usaha Swasta
Sejak dihapuskannya Sistem Tanam Paksa secara resmi mulai tahun
1870, perekonomian Hindia Belanda memasuki zaman Liberal. Paham
liberal, khususnya di bidang ekonomi, mempunyai asas pokok, antara
lain sebagai berikut :
a. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat.
b. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan
corak dan gayanya sendiri-sendiri.
c. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat
kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan, misalnya Sistem Tanam
Paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan.
d. Tugas negara (pemerintah) adalah memelihara ketertiban umum dan
menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar.
Undang-Undang Agraria
Sejalan dengan perkembangan paham liberal dikeluarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada
tahun 1870 dengan tujuan sebagai berikut :
a. Perlindungan terhadap hak milik petani pribumi atas tanahnya dari
penguasaan orang-orang asing.
b. Pemberian peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, para pengusaha swasta asing hanya
diperbolehkan menyewa tanah petani dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak boleh
membelinya. Dalam Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa
digolongkan menjadi dua macam, yaitu :
a. Tanah Milik Negara
Tanah milik negara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah-tanah yang secara tidak
langsung tidak menjadi milik penduduk pribumi karena berada di luar wilayah desa. Tanah milik negara
ini dapat disewa oleh para pengusaha asing paling lama dalam jangka waktu 75 tahun.
b. Tanah Milik Penduduk
Tanah milik penduduk adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh perseorangan yang diperoleh secara turuntemurun serta memiliki kepastian hukum T meliputi tanah ladang, sawah dan yang sejenis yang dimiliki
langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa 5-30 tahun lamanya. Hak milik atas tanah bagi
penduduk sudah diukur dengan pasti sehingga pemerintah dapat menetapkan pajak tanah secara adil.
Politik etis
Ratu Wihelmina menuangkan panggilan moral tersebut
ke dalam kebijakan politik etis (politik balas budi), yang
terangkum dalam program Trias Politika.
1. irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki
pengairan dan bendungan untuk pertanian,
2. emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk
transmigrasi,
3. edukasi, yaitu memperluas bidang pengajaran dan
pendidikan.
Politik
Sosial
Ekonomi
Kebudayaan
Masuknya sistem ekonomi uang. Ekonomi uang
memudahkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak,
peningkatan hasil bumi, lahirnya buruh upahan,
masalah tanah dan penggarapannya. Sistem
penyewaan tanah dan praktik kerja paksa.
Kesejahteraan hidup semakin merosot.
Pengaruh budaya barat di lingkungan tradisional
semakin meluas. Meninggalkan jejak-jejak
peninggalan budaya seperti pengaruh kata-kata
dalam bahasa Indonesia, kesenian, dan bangunanbangunan kolonial yang mempunyai arsitektur khas
Barat.

similar documents