Di ASEAN - indagkop & umkm provinsi kaltim

Report
Menghadapi MEA 2015
Direktorat Kerja Sama ASEAN, Ditjen KPI, Kemendag
Tanjung Redeb, 19 Maret 2014
1
Pesan Kunci
 AEC adalah komitmen yang dibangun oleh 10 negara ASEAN untuk
meningkatkan perekonomian kawasan
 Melalui upaya  meningkatkan daya saing perdagangan dan investasi
kawasan ASEAN di pasar global
 Tujuan  terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata,
peningkatan taraf hidup masyarakat, dan penurunan angka
kemiskinan.
 AEC menawarkan peluang peningkatan perekonomian Indonesia,
namun harus ada perubahan mindset dari semua stakeholder
(pemerintah & dunia usaha) dalam menghadapi tantangan AEC.
 Semua stakeholder harus bersama-sama berperan aktif dalam
peningkatan daya saing Indonesia untuk menjadi “champion” dalam
AEC dan pengembangan ASEAN sebagai “a hub of global supply
chain”
2
PERLUASAN
1967: INA, MAL
PHI, SIN, THA
1984: BRU
1995: VN
2004: ASN-China
1997: LAO, MYM
1977: PTA
1999: CAM
CEPEA Study
2008: ASN-JAP
1992: CEPT AFTA
PENDALAMAN
EAFTA Study
2006: ASN-KOR
2009: ASN-ANZ;
ASN-India;
ASN-China Investment;
ASN Korea Investment
1995: AFAS
1997: ASEAN Vision 2020
1998: AIA
2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020;
11 Priority Integration Sectors (PIS)
2010: ASEAN Plus Working
Groups on ROO, Tariff
Nomenclature, Customs, Ec
Cooperation
2005: Logistics as PIS
2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint
2008: first year of AEC Blueprint;
ASEAN Charter entered into force
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard
2011: ASEAN Framework
for Regional Comprehensive
Economic Partnership
2012: Launching of
Regional Comprehensive
Economic Partnership
2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015
2010: Connectivity Master Plan
2011: ASEAN Framework for Equitable
Economic Development
ASEAN Economic
Community 2015
3
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Strategic Schedule
SINGLE MARKET AND
PRODUCTION BASE
COMPETITIVE
ECONOMIC
REGION
EQUITABLE
ECONOMIC
DEVELOPMENT
INTEGRATION INTO
THE GLOBAL
ECONOMY
SME development
Coherent
Approach towards
External Economic
Relations
Free flow of goods
Competition policy
Free flow of
services
Free flow of
investment
Consumer
Protection
Initiative for
ASEAN Integration
(IAI)
Intellectual
Property Rights
Freer flow of
capital
Enhanced
participation in
global supply
networks
Infrastructure
development
Free flow of skilled
labor
Taxation
Priority Integration
Sectors
e-Commerce
Food, Agriculture and
Forestry
Human Resource Development
Research and Development
4
CETAK BIRU AEC 2015
ASEAN Economic Community
Strategic Schedule
AEC Pillar 1
AEC Pillar 2
AEC Pillar 3
AEC Pillar 4
Single Market &
Production Base
Competitive
Economic Region
Equitable Economic
Development
Integration into
the Global Economy
• Free flow of goods
• Free flow of services
• Free flow of
investment
• Freer flow of capital
• Free flow of skilled
labor
• Priority Integration
Sectors
• Food, agriculture and
forestry
• Competition policy
• Consumer
protection
• Intellectual property
rights
• Infrastructure
development
• Taxation
• E-Commerce
• SME development
• Initiative for ASEAN
Integration
• Coherent approach
towards external
economic relations
• Enhanced
participation in
global supply
networks
Implementasi di tingkat ASEAN maupun tingkat nasional sejak 2008 dan
dimonitor  AEC Scorecard.
AEC Blueprint
Memuat rencana aksi dan target waktu hingga tahun 2015 melalui
4 pilar AEC:
1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional: arus barang,
jasa, dan investasi yg bebas, tenaga kerja yang lbh bebas,
arus modal yang lebih bebas, Priority Integration Sectors
(PIS), serta pengembangan sektor food-agriculture-forestry;
2. Kawasan Berdaya-saing Tinggi: kebijakan persaingan,
perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur,
kerjasama energi, perpajakan, e-Commerce;
3. Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata:
pengembangan UKM, prakarsa bagi integrasi ASEAN
(CLMV);
4. Integrasi dengan Perekonomian Dunia: pendekatan
koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, partisipasi
yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global.
6
Kemajuan Pencapaian Target Dievaluasi melalui
AEC Scorecard (ASEAN-wide)
2014-2015
2012-2013
(76,25%)
2010-2011
(75,15%)
2008 -2009
(89,5%)
•
AEC Scorecard Periode 2008-2013
(ASEAN-wide) per Oktober 2013: 79,7%
INA export to
2010
2011
2012
Dunia
157
203
190
ASEAN
33
42
41
Jepang
25
33
30
Cina
15
22
21
Republik Korea
12
16
15
Amerika Serikat
14
16
12
INA import from
2010
2011
2012
Dunia
135
177
191
ASEAN
39
51
53
Jepang
16
19
22
Cina
20
26
29
Republik Korea
7
12
11
Amerika Serikat
9
10
11
US$ Milyar
8
2010
2011
2012
Q1 2013
project
value
project
value
project
value
ASEAN
641
6.1
994
5.8
1.069
5.4
779mil
Rest of
Asia
987
1.8
1.317
3.2
1.295
5.6
2.1
EU
418
1.1
496
2.1
458
2.3
1.1
Amerika
Serikat
100
930mil
112
1.4
97
1.2
885mil
Sumber: BKPM, Realisasi PMA, Juni 2013 (Value in US$ Billion)
9









Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi
Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen
Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
Keppres No. 23/2012 tentang Susunan Keanggotaan
Sekretariat Nasional ASEAN
Program pembangunan seperti MP3EI
Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas)
Penyusunan Inpres dan Roadmap Daya Saing
Policy Paper kesiapan Indonesia menghadapi AEC
Pembentukan Komite Nasional AEC 2015
UKP4 – Monitoring Langkah Pemerintah
Permasalahan:
 Kebijakan nasional kurang visioner
 Koordinasi terhambat oleh pendekatan sektoral
 Koordinasi Pusat – Daerah kurang efektif
10
HASIL INPRES NO. 11/2011
(SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2013)
Total keluaran : 126 keluaran
Telah selesai
102
81%
dilaksanakan
Masih dalam
21
17%
proses
penyelesaian
Belum dapat
3
3%
diselesaikan
Salah satu faktor penyebab masih adanya beberapa program yang
masih dalam proses penyelesaian yaitu masih dalam tahap
finalisasi regulasi dan ratifikasi.
Upaya Lain yang telah dilakukan
Pemerintah untuk menghadapi AEC
• Peningkatan daya saing akan dititikberatkan kepada
isu strategis:
– Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha,
– Percepatan Pembangunan Infrastruktur,
– Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai
Koridor Ekonomi, dan
– Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga
Kerja Muda
• Perbaikan infrastruktur fisik: transportasi,
telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi dan
restrukturisasi industri, dan lain-lain.
• Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi
ekonomi biaya tinggi vide reformasi bidang perpajakan,
kepabeanan, dan birokrasi;
• Reformasi kebijakan: penyesuaian, persiapan dan
perbaikan regulasi ;
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia di birokrasi,
dunia usaha ataupun professional vide sistem
pendidikan nasional
• Pengembangan industri prioritas yang berdampak luas
dan komoditi unggulan;
• Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan
• Pengembangan sektor energi yang akan mendukung
produksi nasional;
• Penciptaan national social safety net melalui kerangka
kebijakan pengamanan
• Mengintergrasikan komitmen AEC dengan MP3EI 6
(enam) koridor keunggulan ekonomi mencakup, sumber
daya alam, industri dan jasa, pariwisata dan pangan,
proses produksi tambang dan energi nasional, proses
dan produksi perikanan, pertanian, perkebunan, minyak,
gas dan tambang, pusat pertumbuhan pangan,
perikanan, energi dan tambang nasional.
• Peningkatan awareness dan readyness pemangku
kepentingan nasional termasuk masyarakat
Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam pelaksanaan INPRES No.11 Tahun 2011
• Kemenko selaku koordinator pelaksanaan INPRES
sejauh ini baru dapat melakukan sosialisasi ke
beberapa Pemda terkait pelaksanaan INPRES No.
11/2011 dan sambutan Pemda-pemda cukup
beragam. Sebagian besar Pemda tidak memahami
AEC 2015.
• Padahal Pemda memiliki peran yang sangat strategis
dalam menjawab tantangan AEC 2015 secara khusus
dan tantangan ekonomi global secara umum, yaitu
melalui peningkatan daya saing untuk mendukung
penguatan ekonomi domestik.
Dampak Inpres No.11/2011 Bagi
Pemerintah Daerah
•
•
•
•
Perencanaan
Program
Kegiatan
Kebijakan pendukung
Kesiapan Daerah Dalam Menyongsong AEC
•
•
•
•
Kebijakan publik/sektoral
Infrastruktur
Pelayanan
Kualitas dan kompetensi SDM
Inward-looking karena sindrom
“kolam susu”; narasi “export is
good, import is bad”
Sementara kemajuan ICT
dan transportasi/logistik
melahirkan phenomena
“global value chain”
18
1. Tekstil dan produk tekstil: Malaysia, Thailand, dan Vietnam
2. Elektronik: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
3. Karet: Singapura
4. Produk hutan: Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand.
5. Alas kaki: Singapura
6. Otomotif: Thailand, Filiipina, Malaysia, Singapura, dan
Myanmar
7. Udang: Vietnam, Singapura, dan Malaysia
8. Coklat: Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand
9. Kopi: Malaysia dan Singapura
1. Kulit dan produk kulit: Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
2. Peralatan dan instrumen medis: Singapura, Malaysia, Thailand, dan
Filipina.
3. Rempah-rempah untuk obat: Malaysia, Singapura, Vietnam, dan
Thailand.
4. Makanan olahan: Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand,
Myanmar dan Vietnam (ekspor makanan olahan masih minim,
bahkan di Myanmar masih susah ditemui produk makanan olahan
Indonesia).
5. Essential oil: Singapura.
6. Ikan dan produk ikan: Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.
7. Produk Kerajinan: Singapura dan Malaysia.
8. Perhiasan: Singapura, Thailand, dan Malaysia.
9. Bumbu (spices): Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
10. Peralatan tulis selain kertas: Malaysia, Thailand, Filipina, dan
Singapura.





Sumber Daya Manusia (spesialisasi, produktivitas)
Infrastruktur; Logistik; Research & Development
Birokrasi Pusat & Daerah
Kepastian hukum
Pembiayaan/financing
Masalah lain...kenaikan TDL, kenaikan UMR, demo...
21
22
Peranan strategis UMKM:
• Di Indonesia (BPS-2011):
 Jumlahnya 52,76 juta unit;
 Kontribusi dalam PDB 56,92%;
 Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,3%.
• Di ASEAN:
 Lebih dari 96 % perusahaan di ASEAN adalah UMKM;
 Kontribusi dalam PDB 30-57%;
 Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 50-98%
Permasalahan UMKM:
 Iklim berusaha belum kondusif (un fair business practices)
 Keterbatasan akses pasar
 Rendahnya produktivitas (teknologi rendah)
 keterbatasan akses kredit dari bank
 Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan
23
∙
∙
∙
∙
Produktivitas dan daya saing UMKM
meningkat;
Perkembangan ekspor UMKM tumbuh 20%
per-tahun;
Tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif;
Meningkatnya akses kredit perbankan bagi
UMKM, khususnya KUR sebesar Rp.100
triliun.
24
∙
∙
∙
∙
∙
Persaingan yang makin tajam, termasuk dalam
memperoleh sumber daya
Menjaga dan meningkatkan daya saing UKM
sebagai industri kreatif dan inovatif
Meningkatkan standar, desain dan kualitas
produk agar sesuai ketentuan ASEAN (Misal
ISO-26000)
Diversifikasi output dan stabilitas pendapatan
usaha mikro = agar tidak “jatuh” ke kelompok
masyarakat miskin
Meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu
memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada,
termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN
25
Akses Finansial
 Bank masih ragu memberikan pinjaman kepada
UMKM, khususnya untuk pengusaha pemula dan UKM
inovatif
 Kewajiban penggunaan jaminan dalam pinjaman
 Tingkat suku bunga yang tinggi bagi Usaha Mikro
 Lembaga jaminan kredit belum ada atau terbatas
 Pemeringkat kredit &sistem informasi kredit tidak ada
 Lembaga keuangan non-bank kurang berkembang luas
(CTH: venture capital, angel investment, factoring and
leasing)
 Sebagian besar UMKM tergantung lembaga keuangan
informal
Akses Pasar
 Kurang paham akan FTAs – implikasi dan manfaatnya
 Aktivitas promosi ekspor terbatas
 Penggunaan e-channel and e-commerce belum meluas
 Masih ada hambatan non-tarif
 Kurang faham akan fasilitas perdagangan prosedur
kepabeanan
 Tidak ada market intelligence di ASEAN dan luar
ASEAN
 Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dan
sertifikasi internasional (e.g. HACCP, GMP, halal, ISO,
analisa sertifikasi)
Teknology dan inovasi
 Investasi UMKM untuk R&D masih rendah sehingga
produktivitas dan efisiensinya rendah
 Dana untuk komersialisasi R&D tidak tersedia karena
ketidakpastian permintaan, pasar dan cash flow
 Apresiasi dan promosi UKM inovatif belum
berkembang luas
 Mahalnya biaya sertifikasi
Jasa Konsultasi dan informasi
 Informasi masih belum terpusat
 Biaya membuat sistem informasi virtual secara
komprehensif dan terpusat masih mahal
 Perlu melatih konselor bisnis
 Kurang faham akan tersedianya layanan konsultasi
 Perlu pengembangan template standar, misal
perencanaan bisnis dan pemasaran bagi UMKM
26
• Pengembangan echannel marketing and
e-commerce
• Membangun
kesadaran akan
manfaat, peluang dan
dampak dari ASEAN
FTAs
• Penyiapan data dan
informasi tentang
UMKM secara
nasional dan regional
• Penyelenggaraan
business matching
sessions setiap ada
trade fairs in ASEAN
and dialogue partners
Inovasi
Akses Pasar
Akses Finansial
• Peningkatan kapasitas baik
kepada lembaga finansial
maupun kepada UMKM
• Pengembangan model
pemeringkatan kredit dan
lembaga penjaminan kredit
sampai daerah
• Pengembangan lembaga
keuangan non-bank (e.g.
venture capital, angel
investment, leasing,
factoring, equity funding)
should also be explored
• Pengembangan inklusi
keuangan: Financial
education, Financial
eligibility, Supportive
regulatory regime;
Facilitation and
Intermediation; and
Distribution Channel.
• Mendorong
UKM melakukan
Riset dan
pengembangan
untuk
meningkatkan
produktivitas
dan efisiensi
• Pengembangan
UKM inovatif –
starting with
Innovative SME
Awards under
ASEAN
Business Award
27
•Adanya sistem
kordinasi dan
pemantauan yang
lebih baik untuk:
•Komunikasi yang
lebih efektif dan
efisien
•Pemanfaatan
sumberdaya
•Pelaksanaan
kebijakan dan
program
Pengembangan ASEAN SME Policy Index
Kordinasi dan pemantauan
Jasa layanan informasi dan konsultasi
• Penyiapan jasa
layanan informasi
dan konsultasi,
termasuk
penggunaan
websites untuk
UMKM
• Dalam kerangka
ASEAN perlu ada
koleksi dan
harmonisasi
statistik dan
database UMKM
•Mengkomfilasi
berbagai praktek
terbaik
•Strategic
partnership/alliances
•Industrial clustering
•Entrepreneurship
development
•Incubator Business/
Technology
•Menetapkan bidangbidang yang perlu
diperbaiki di masingmasing ASEAN
28
Ekspor
2008
2009
AFTA
Total 27,1M
Skim 9,4M (35%)
Total 24,6M
Skim 6,4M (26%)
ACFTA
Total 11,6M
Skim 1,8M (15%)
AKFTA
Total 9,1M
Skim 2,9M (32%)
2011
2012
Total 33,3M
Skim 9,5M (29%)
Total 42M
Skim 11,4M (27%)
Total 41,8M
Skim 16,2M (39%)
Total 11,5M
Skim 2,6M (22%)
Total 15,7M
Skim 5,7M (37%)
Total 23M
Skim 9,9M (43%)
Total 21,6M
Skim 15,5M (72%)
Total 8,1M
Skim 1,6M (19%)
Total 12,5M
Skim 2,9M (23%)
Total 14M
Skim 4,4M (31%)
Total 15M
Skim 9,7%M (65%)
Total 9,9M
Skim 0,4M (4,6%)
Total 13,3M
Skim 6,5M (48%)
Total 12,5M
Skim 8,6M (69%)
AIFTA
2010
Total 5,3M
Skim 1,3M (25%)
AANZFTA
Ekspor
2008
2009
AFTA
Total 41M
Skim 4,6M (11%)
Total 27,2M
Skim 3,7M (14%)
Total 38,9M
Skim 6,2M (16%)
Total 51M
Skim 8M (16%)
Total 53,6M
ACFTA
Total 15,2M
Skim 0,35M (2%)
Total 14M
Skim 1,9M (13%)
Total 20,4M
Skim 4M (20%)
Total 26,2M
Skim 6,8M (26%)
Total 29,4M
AKFTA
Total 6,9M
Skim 0,03M (0,4)
Total 4,7M
Skim 0,4M (8,2%)
Total 7,7M
Skim 0,7M (9,6%)
Total 13M
Skim 1,5M (11,9)
Total 11,9M
N/A
N/A
AIFTA
AANZFTA
2010
2011
2012
Total 1,8M
Skim 0,1M (5,6%)
Total 1,8M
29
Skim 0,1M (25,9%)
Pemerintah Daerah
• Memanfaatkan otonomi untuk mengembangkan kebijakan yang
inovatif, kreatif, dan harmonisasi aturan hukum yang membuka
ruang bagi tumbuhnya perekonomian daerah
• Memberdayakan daerahnya sesuai potensi yang dimilikinyadan fokus
pada core business. Misal Maluku pada perikanan, NTT pada
peternakan sapi, Sumbar pada pariwisata, Sumsel pada energi, dll
• Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Daerah
• Berinovasi dalam mengembangkan program yang implementatif
dalam mendukung investasi.
• Membudayakan cinta produk dalam negeri
• Memperkuat produk lokal melalui inovasi dan konsistensi kualitas
produk
30
Dunia Usaha:





Proaktif tingkatkan efisiensi usaha, inovasi, dan kualitas produk
Mengembangkan network di kawasan
Meningkatkan promosi produk di kawasan
Proaktif membangun komunikasi dengan lembaga informasi
Beradaptasi dengan perkembangan dan trend bisnis di kawasan;
Publik:
 Proaktif meningkatkan pemahaman akan AEC agar dapat
mengidentifikasi peluang yang dapat diambil;
 Proaktif meningkatkan potensi SDM
Akademisi & Think-Tanks
 Proaktif dalam meningkatkan
pemahaman akan AEC;
 Proaktif dalam membangun opini
publik yang berimbang, cerdas;
 Proaktif dalam meningkatkan
kontribusi positif terhadap upaya
memajukan kepentingan nasional
Indonesia menghadapi AEC
seperti: studi empiris,
pembentukan ASEAN Studies
Centre; dsb
32
http:// www.kemendag.go.id
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/
33

similar documents