KO MANAJEMEN

Report
MK MANAJEMEN SD PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2012
Asal Usul Ko Manajemen Perikanan
Ko manajemen lahir karena adanya kemauan
serta inisiatif pemerintah dan masyarakat
Langkah langkah pemerintah yang bisa
dipandang sebagai proses kelahiran ko
manajemen adalah sebagai berikut:
1.
Pemerintah secara resmi mengakui aturan
aturan yang secara informal telah
dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat
2.
Pemerintah
menyerahkan,mendelegasikan,atau
mengalihkan wewenangnya kepada kelompok
masyarakat dalam hal ini membuat
keputusan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumberdaya
Batasan Ko Manajemen
- Pembagian atau pendistribusian
tanggungjawab dan wewenang antara
pemerintah dan masyarakat lokal dalam
mengelola sumberdaya perikanan.
- Pemerintah dan masyarakat bertanggung
jawab bersama sama dalam melakukan
seluruh tahapan pengelolaan perikanan.
- Menyiratkan bahwa kerjasama antar
pemerintah dan masyarakat merupakan inti
ko manajemen
Manfaat yang ingin dicapai
Status pengelolaan perikanan yang lebih
tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan
merata
tujuan utama pengelolaan
sumberdaya perikanan.
Tiga tujuan sekunder adalah:
1.
Ko manajemen perikanan merupakan jalan
kearah terwujudnya pembangunan
berbasis masyarakat
2.
Ko manajemen perikanan merupakan cara
untuk mewujudkan proses pengambilan
keputusan secara desentralisasi sehingga
dapat memberikan hasil yang lebih efektif
3.
Ko manajemen perikanan adalah
mekanisme untuk mencapai visi dan
tujuan nelayan lokal serta mengurangi
konflik antar nelayan melalui proses
demokrasi partisipatif
Hirarki Ko Manajemen
Tiga hal yang menentukan variasi bentuk ko
manajemen serta hirarkinya adalah :
1. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam
mengambil keputusan
2. Bentuk tugas dan fungsi manajemen yang
dapat atau akan dikelola bersama oleh
pemerintah dan masyarakat atau
didistribusikan di antara kedua pihak
3. Tahapan proses manajemen ketika secara
aktual kerjasama pengelolaan betul-betul
terwujud. ( Sebagai contoh, pada tahapan
perencanaan, implementasi, atau evaluasi)
Variasi bentuk ko manajemen yang ditemukan
disuatu lokasi ternyata berbeda dengan
bentuk-bentuk ko manajemen yang di
kemukakan ini. Sebagai contoh,
Nikijuluw(1998) dalam melakukan kajian
tentang pengelolaan sumberdaya perairan
terumbu karang di perairan Desa Jemluk, Bali
Timur, menyimpulkan bahwa bentuk ko
manajemen yang ada disana adalah semacam
build-transfer-operation (BTO), dimana
pemerintah memiliki tanggung jawab dan
wewenang yang besar pada saat institusi ko
manajemen dibentuk dan sesudah terbentuk
diserahkan kepada masyarakat dalam
implementasinya.
Sen and Nielsen(1996) sebelum mengajukan
suatu hirarki lain yang lebih sederhana yang
terdiri dari lima bentuk ko manajemen, yaitu:
1. Instruksi
2. Konsultasi
3. Kooperatif
4. Advokatif
5. Informasi
Peranan Masyarakat dan Pemerintah
Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang
sejajar yang bekerjasama untuk melaksanakan
semua tahapan dan tugas proses pengelolaan
sumberdaya perikanan.
Peranan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan pada setiap bentuk ko manajemen
tergantung pada kemampuan utusan mereka dalam
hal bernegosiasi,pemilikan pengetahuan dan
pengalaman,legitimasi yang dimiliki dari
masyarakat pendukungnya,serta komitmen mereka
selaku individu untuk mengutamakan kepentingan
bersama.
Peranan masyarakat ini juga sangat
tergantung pada kehendak pemerintah secara
politis (political will) dalam mengutamakan
masyarakat. Bila pemerintah sangat kuat dan
di pihak lain masyarakat lemah,yang terjadi
adalah bentuk ko manajemen di mana
pemerintah yang memiliki peran yang besar.
Pemegang kepentingan
lainnya(stakeholder,seperti
akademisi,peneliti,pemerhati lingkungan,dan
mereka yang mewakili kepentingan publik
yang tidak masuk sebagai pemegang
kepentingan.
Tugas-tugas Ko Manajemen
Perumusan kebijakan, estimasi potensi
sumberdaya, penentuan hak-hak
pemanfaatan sumberdaya, pengaturan
cara-cara penangkapan ikan, pengaturan
pasar, pemantauan, pengendalian dan
penegakan hukum
Contoh Ko Manajemen
1.
Ko Manajemen Instruktif
- Ko manajemen Perairan umum
Bangladesh
Kerjasama pemerintah dengan
masyarakat yang dimediasi oleh LSM, LSM
memainkan peranan penting dlm
mengorganisir dan
mewakili nelayan
sampai nelayan dapat mengorganisir
dan mewakili dirinya sendiri
2. Ko Manajemen Konsultatif
Teluk San Miguel, Filipina
Pemerintah, masyarakat dan LSM
merumuskan kebijakan pengelolaan Teluk
San Miguel. Meskipun masyarakat lokal
lebih banyak keterlibatannya tapi
pemerintah masih memegang peranan yang
sangat vital
3. Ko Manajemen Kooperatif
Kawasan Lindung Laut, Pulau San Salvador,
Filipina
Pemerintah dan masyarakat memiliki
tanggung jawab dan peranan yang sama
dalam pengelolaan kawasan lindung laut
Pulau San Salvador
4. Ko Manajemen Advokatif
Regulasi waktu penangkapan, Denmark
Masyarakat melalui kelompok kerja lebih
banyak berperan dari pada pemerintah dalam
menentukan jangka waktu maksimum trip
suatu kapal penangkapan ikan
5. Ko Manajemen Informatif
Organisasi Produsen Ikan Sebelah, Belanda
Kelompok nelayan bertanggung jawab untuk
mengimplementasi dan menjalankan
regulasi, menetapkan sanksi, serta menata
pertukaran kuota antar kelompok nelayan.
Pemerintah hanya mengawasi dan nelayan
menginformasikan kpd pemerintah tentang
regulasi yang diimplementasikannya.

similar documents