Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen

Report
SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL
DAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH TERKAIT
BIDANG SUMBER DAYA AIR
Outline:
• Pendahuluan
• Reformasi UU 7/2004 Tentang
Sumber Daya Air
• Pengelolaan SDA dalam Dokumen
Perencanaan Nasional
• Sinkronisasi Perencanaan Nasional
dan daerah
• Perspektif Prioritas Nasional
dalam Skala Daerah
• Dukungan Pemerintah Pusat
terhadap Pengelolaan SDA
Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Disampaikan dalam Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Tanggal : 12 Agustus 2014
HANDAL
KREDIBEL
PROAKTIF
PENDAHULUAN :
PENTINGNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pertumbuhan Penduduk (Juta Jiwa)
250.0
200.0
150.0
119.2
147.5
179.4 194.8
206.3
7,000
237.6
6,000
5,961
5,000
Kapasitas tampung
per kapita yang
rendah 52m3/kapita
4,717
4,000
3,386
3,000
100.0
2,000
50.0
1,000
2,486
2,000
1,277
1,104
687
52
-
38
-
1971 1980 1990 1995 2000 2010
Jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.6 juta jiwa (2010) dengan pertumbuhan 1,4% per tahun
Akses air bersih
masih di bawah
MDG’s 68,87%
Frekuensi Banjir
16,000
12,000
8,000
4,000
-
Nusa
Kaliman
Sulawesi Tenggar
tan
a
Sumater
a
Jawabali
2008
13,451
11,399
5,046
7,247
2011
11,928
11,514
5,864
7,636
Peningkatan
frekuensi banjir di
beberapa lokasi
Maluku
Papua
1,968
688
889
2,074
791
1,198
REFORMASI UU No. 7/2004
TENTANG SUMBER DAYA AIR
Telah Mengadopsi Prinsip Demokratisasi
melalui partisipasi pemangku kepentingan
• Dewan Sumber Daya Air, hampir separuh anggotanya berasal dari non-pemerintah
• Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), keanggotaannya mencakup unsur non-pemerintah
• Komisi Irigasi yang beranggotakan dari perwakilan petani (P3A/GP3A/IP3A)
• Pengelolaan irigasi partisipatif yang melibatkan petani (P3A/GP3A/IP3A)
UU No.7/2004
Tentang Sumber Daya Air
Sejalan dengan UU
lainnya:
UU No. 25/2004 – SPPN
UU No. 32/2004 – Pemda
Telah Mengadopsi Prinsip Desentralisasi
Melalui pembagian kewenangan:
• Pembagian kewenangan Daerah Irigasi Sesuai dengan PP No 20 tahun 2006 Tentang Irigasi dimana:
• Daerah Irigasi (DI) dengan luas diatas 3000 ha menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat,
• DI antara 1000 ha - 3000 ha kewenangan Pemerintah Provinsi
• DI lebih kecil dari 1000 ha menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
• Pembagian kewenangan pengelolaan wilayah sungai sesuai dengan Kepres No. 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah
Sungai yang menetapkan jumlah WS di Indonesia terbagi dalam 131 WS yang terdiri dari:
• 63 WS Kewenangan Pusat (5 WS Lintas Negara, dan 29 WS Lintas Provinsi, serta 29 WS Lintas Strategi Nasional),
• 53 WS Kewenagan Propinsi yang merupakan WS Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, serta
• 15 WS Kabupaten Kota yang merupakan WS dalam Kabupaten/Kota
ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL
•
RPJPN
–
Sumber Daya Air menjadi bagian dari arah kebijakan Sarana Prasarana Yang Memadai
dan Maju dalam RPJPN 2005-2025 (Lampiran UU 17/2007 Tentang RPJPN, Hal. 54)
“Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai
sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang
melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga
dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (demand management)”
“Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan
layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan
kelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup“
•
RPJMN
RPJMN 2010-2014 – Sumber Daya Air untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan
meningkatkan daya saing produk nasional
–
RPJMN 2010-2014 Buku II Bab 5 Hal 55: Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sumber
daya air sesuai dengan standar pelayanan minimal ditempuh melalui peningkatan cakupan dan
kualitas layanan air baku, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan ketersediaan
dan kemudahan data dan informasi.
–
RPJMN 2010-2014 Buku II Bab 5 Hal 64: Kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk
mendukung peningkatan daya saing sektor riil ditempuh melalui peningkatan dan pelestarian
keberlanjutan ketersediaan air, peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, pengendalian dan
pengurangan dampak banjir dan tanah longsor, serta pengamanan pantai dari erosi dan abrasi
ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL...(2)
•
RKP
RKP 2014 - pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam
rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih
– Buku II Hal 256: Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur
dalam RPJMN 2010-2014 yang meliputi: (1) Meningkatkan pelayanan
infrastruktur dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2)
Mendukung peningkatan dan percepatan daya saing sektor riil; dan (3)
Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), maka arah kebijakan
pembangunan Infrastruktur tahun 2014 diprioritaskan pada.....(b)
pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka
mendukung ketahanan pangan dan air bersih..dst
RKP 2015 - meningkatkan ketahanan air
– RKP 2015 Buku II Hal 5-19: Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun
2015 diprioritaskan pada: (1) memperkuat penguatan konektivitas nasional,
(2) meningkatkan ketersedian infrastruktur pelayanan dasar, (3)
meningkatkan ketahanan air..dst.
SINKRONISASI PERENCANAAN
NASIONAL DAN DAERAH
Pada prinsipnya tentang UU No. 25/2004 SPPN menekankan
pentingnya keserasian dan sinkronisasi serta sinergi antara
dokumen perencanaan pusat dan daerah
• Disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 25/2004 :
1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang
mengacu pada RPJP Nasional
2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah
dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada
RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
SINKRONISASI PERENCANAAN NASIONAL DAN
DAERAH...... (2)
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
(UU No. 25/2004 ps 4,5)
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
(UU No. 32/2004 ps 150)
PERENCANAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(UU No. 7 /2004 ps 59)
Pedoman dan arahan dalam
pelaksanaan
RPJPN
diacu
RPJPD
RPJMN
diperhatikan
RPJMD
RKP
diserasikan melalui
Musrenbangnas
RKPD
RENSTRA KL
RENSTRA SKPD
RENJA KL
RENJA SKPD
KONSERVASI SDA
PENDAYAGUNAAN SDA
PENGENDALIAN DAYA
RUSAK AIR
UPAYA SINKRONISASI PERENCANAAN
NASIONAL DAN DAERAH
•
•
Musrenbangprov masing-masing provinsi selalu dihadiri oleh Pejabat dari Kemenkeu,
Kemendagri, dan Bappenas sebagai nara sumber guna memberikan arah dan kebijakan
pembangunan nasional yang akan diacu/dipedomani dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah
Bappenas Menyelenggarakan Pramusrenbangnas/Musrenbang, sebagai fasilitasi dialog
sinkronisasi perencanaan K/L dengan perencanaan daerah (provinsi)
Provinsi
Hasil Analisis Bahan
Pramusrenbangnas bagi
Penyusunan RKP 2015 dari Usulan
Kegiatan Pendanaan Pembangunan
Daerah (UKPPD)
• Terdapat 28 Provinsi yang isu
strategisnya terkait dengan
Pengelolaan Sumber Daya Air
melalui “Program Pengelolaan
Sumber Daya Air”
Contoh
Isu Strategis
Jawa Tengah
Pembangunan
Infrastruktur
Riau
Pengelolaan SDA dan
Pengendalian
Lingkungan Hidup
Kegiatan
Strategis
Peningkatan dan
pembangunan kondisi
prasarana dan sarana
air baku
Pembangunan Turap
Penahan Tebing di
Provinsi Riau
Kalimantan Timur Transformasi Sektor
Industri Dalam Arti
Luas
Pembangunan Bendung
Sungai Wain untuk
mendukung penyediaan
air baku Kawasan
Industri Kariangau
NTT
Pembangunan pusatpusat pengendalian
banjir
Konektivitas yang
menjamin tumbuhnya
Pusat-Pusat
Perdagangan dan
Industri (Lanjutan
Direktif Presiden)
UPAYA SINKRONISASI PERENCANAAN
NASIONAL DAN DAERAH...(2)
Dokumen perencanaan daerah memuat isu pengelolaan sumber
daya air agar mempermudah dalam pengalokasian anggaran
bagi pengelolaan sumber daya air
Contoh
Sumber: RKPD DKI 2014
PERSPEKTIF PRIORITAS NASIONAL DALAM SKALA DAERAH
Pemerintah memberikan transfer belanja daerah untuk mendukung prioritas nasional pada
kewenangan daerah melalui DAK, yang salah satunya DAK Irigasi bagi rehabilitasi,
peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi.
Perhatian pemerintah pusat ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan SDA
Alokasi DAK Irigasi yang secara umum meningkat, hal ini untuk menjawab
tingginya kerusakan irigasi kewenangan daerah, dan kondisi kapasitas fiskal
daerah
Perkembangan Alokasi DAK Bidang Irigasi
(dlm juta rupiah)
1,800,000
1,548,980
1,497,230
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
858,910
1,708,659
1,644,212
1,405,150
1,348,108
968,415
627,675
346,600357,200384,500
200,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Berdasarkan assesment tahun 2010,
lebih dari separuh Daerah Irigasi
dalam kondisi rusak, sebagian besar
merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah
Alokasi DAK Bidang Irigasi Th 2003-2014
 Provinsi menerima alokasi DAK Bidang Irigasi tiap tahunnya
berkisar antara 5 s/d 30 miliar.
 Sedangkan untuk kab./kota menerima alokasi DAK Bidang Irigasi
tiap tahunnya berkisar antara 1 s/d 7 miliar.
PERSPEKTIF PRIORITAS NASIONAL
DALAM SKALA DAERAH...(2)
•
Untuk menjaga kelangsungan
Pengelolaan Sumber Daya Air,
khususnya irigasi di daerah,
Pemerintah mendorong partisipasi
Pemda dan masyarakat melalui
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
PARTISIPATIF (PPSIP) yang
diinternalisasikan dalam dokumen
perencanaan daerah (RPJMD, RKPD,
Renstrada)
Sumber: RKP 2015
DUKUNGAN ALOKASI TERHADAP
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Termasuk Rp. 1 T
untuk New Inisiatif
Irigasi
REALISASI PENDANAAN VS ALOKASI BASELINE DITJEN
SDA TA. 2010-2014
80.00
25,000
80.00
78.48
70.00
19,543
20,000
23.15
60.00
15,710
15,000
10,000
70.00
59.95
60.00
6.35
15.47 7.12
50.00
12,648
50.00
15.63
40.00
9,459
30.00
20.00
5,000
40.00
14.80
30.00
22.51
24.57
20.00
Termasuk Rp. 8,8 T
untuk satker pusat,
Layanan Perkantoran
10.00
10.00
0.00
2010
2011
2012
Total Alokasi SDA
2013
2014
Triyun Rupiah
21,123
0.00
Irigasi
waduk
Baseline RPJMN 2010-2014
sungai
pantai
air baku
Total
Realisasi Pendanaan s/d 2014
Total pendanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air s/d tahun 2014 telah melebihi
baseline RPJMN (+ 18,5 T)
Slide 12
TERIMA KASIH

similar documents