Fasilitas Kepabeanan untuk Industri

Report
FASILITAS KEPABEANAN
UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI
Direktorat Fasilitas Kepabeanan, 2012 ®
PENDAHULUAN
BANYAK PERUSAHAAN INDUSTRI YANG BELUM
MENGETAHUI BERBAGAI FASILITAS FISKAL
(KHUSUSNYA FASILITAS BM) YANG DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH
BANYAK PERUSAHAAN MENGANGGAP BAHWA FASILITAS
KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI HANYALAH
KB  PADA SAAT KETENTUAN KB DIUBAH BANYAK YANG
MENGALAMI KENDALA
PERLU ADANYA SOSIALISASI KEPADA PERUSAHAAN
INDUSTRI MENGENAI FASILITAS FISKAL (KHUSUSNYA BM)
APA SAJA YANG DAPAT DIPEROLEH BESERTA SYARAT
UTAMANYA
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
1. PASAL 13 UU KEPABEANAN
• BM dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda
dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang
impor yang dikenakan tarif BM berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional  Skema Free Trade Agreement
2. PASAL 25 UU KEPABEANAN
• Pembebasan BM diberikan atas impor barang dan
bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
3. PASAL 26 UU KEPABEANAN
• Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor:
• barang dan bahan untuk pembangunan dan
pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
• mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
• barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
• bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan
industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
• barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor  KITE
PEMBEBASAN
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
4. PASAL 27 UU KEPABEANAN
• Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau
sebagian BM yang telah dibayar atas impor barang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan 26  KITE
PENGEMBALIAN
5. PASAL 44 UU KEPABEANAN
• Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau
bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan
berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk
untuk menimbun barang guna diolah atau digabungkan
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai  KB
FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI
6. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)
• Fasilitas BMDTP diberikan atas impor barang/bahan
untuk industri sektor tertentu
7. FASILITAS KEPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN
• Pembebasan/keringanan BM
1. FREE TRADE AGREEMENT
DEFINISI
 Perdagangan bebas (Free Trade Agreement)
adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu
kepada Harmonized Commodity Description
and Coding System (HS), tidak adanya hambatan
buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah)
dalam perdagangan antar individual-individual
dan perusahaan-perusahaan yang berada di
negara yang berbeda.
STRUKTUR AGREEMENT
FRAMEWORK
AGREEMENT
TRADE IN
GOODS
TARIFF
PENGHAPUSAN/
PENURUNAN
ROO
TRADE IN
SERVICES
TRADE IN
INVESTMENT
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
OCP
PRINSIPNYA ATAS IMPORTASI DENGAN NEGARA YANG TEAH MENJALIN KERJASAMA DAPAT
DILAKUKAN PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF (PEMBERIAN TARIF KHUSUS)
KETERANGAN :
ROO = RULES OF ORIGIN
OCP = OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE (Tata cara penerbitan CO)
BERBAGAI FTA DI INDONESIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ASEAN-FREE TRADE AGREEMENT (AFTA)
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)
ASEAN-JEPANG COOPERATION ON ECONOMIC
PARTNERSHIP (AJCEP)
ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND-FREE TRADE AREA
(AANZFTA)
ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
INDONESIA-JEPANG ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IJEPA)
FTA YANG SUDAH
BERLAKU DI INDONESIA
JENIS FTA
ATIGA
(ASEAN TRADE IN GOODS
AGREEMENT)
AK-FTA
(ASEAN KOREA - FREE TRADE
AGREEMENT)
AC-FTA
(ASEAN CHINA - FREE TRADE
AGREEMENT)
IJ-EPA
(INDONESIA – JAPAN ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT)
KETERANGAN
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA ANGGOTA
ASEAN YANG DILENGKAPI DENGAN FORM D
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA KOREA YANG
DILENGKAPI FORM AK
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA CHINA YANG
DILENGKAPI FORM E
BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA JEPANG
YANG DILENGKAPI FORM JIEPA
FTA YANG AKAN
BERLAKU DI INDONESIA
JENIS FTA
KETERANGAN
ASEAN – ANZ
AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEANAUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
(Ratification Process)
ASEAN – INDIA
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIA NATIONS
ASEAN – JAPAN
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AMONG JAPAN AND MEMBER
STATES OF ASEAN
(Negotiation)
INDONESIA – PAKISTAN
PREFERENTIAL TARIFF AGREEMENT
(Negotioation)
FTA YANG AKAN
BERLAKU DI INDONESIA
JENIS FTA
KETERANGAN
FTAAPEC
2004 ABAC INITIATIVE AND 2008 STUDY ON
IDENTIFYING CONVERGENCES AND DIVERGENCES
IN APEC’S RTAS/FTAS (Discussion)
INDONESIA – INDIA
COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION
AGREEMENT (Study)
INDONESIA – TUNISIA
FREE TRADE AGREEMENT (Study)
INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
2. PEMBEBASAN/KERINGANAN BM
PEMBEBASAN /KERINGANAN BM
UNTUK INDUSTRI
PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DAPAT DIBERIKAN ATAS IMPOR :
1. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi
keperluan pertahanan dan keamanan negara (PMK 107)
2. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri
dalam rangka penanaman modal (PMK 176/PMK.011/2009);
3. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri (PMK
176/PMK.011/2009 dan PMK 154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009)
4. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan
industri untuk jangka waktu tertentu (PMK 176/PMK.011/2009);
5. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri
pertanian, peternakan, atau perikanan (PMK 105/PMK.04/2007);
6. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain
dengan tujuan untuk diekspor (PMK 253 -254/PMK.04/2011).
SKEMA PEMBERIAN FASILITAS
 UNTUK BARANG & BAHAN YG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
INDUSTRI
TERTENTU
MENTERI KEUANGAN MELALUI
DIRJEN BEA & CUKAI
DOKUMEN YANG DIAJUKAN:
A. PERMOHONAN DARI INDUSTRI TERTENTU;
B. KONTRAK JUAL BELI;
C. FOTOCOPY IZIN USAHA;
D. FOTOCOPY KEPUTUSAN PENETAPAN SBG INDUSTRI
TERTENTU;
E. FOTOCOPI NIK;
F. FOTOCOPY API/APIT;
G. RENCANA IMPOR BARANG (RIB).
DIRJEN BEA &
CUKAI
PEMBEBASAN /KERINGANAN BM
UNTUK INDUSTRI
PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL (PMK Nomor 176/PMK.011/2009 )
1.
SUBYEK PENERIMA
a) Industri yang menghasilkan barang; dan/atau
b) Industri yang menghasilkan jasa
2.
DIBERIKAN DENGAN SYARAT
a) Belum diproduksi di dalam negeri;
b) Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan; atau
c) Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri.
PERMOHONAN DIAJUKAN KE KEPALA BKPM
3.
3. PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN
TUJUAN EKSPOR (KITE)
DASAR HUKUM
PEMBEBASAN BM :
1. Pasal 26 ayat (1) huruf k UU Kepabeanan  Pembebasan atau
keringanan BM dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk
diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor.
2. PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan BM Atas Impor
Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang
Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
PENGEMBALIAN BM :
1. Pasal 27 ayat (1) huruf b UU Kepabeanan  Pengembalian dapat
diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah
dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
2. PMK Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian BM Yang Telah
Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau
Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS
PENGEMBALIAN
BAHAN
BAKU
IMPOR
MEMBAYAR
BM
DENGAN
AKUN
KHUSUS
PERMOHONAN
PENGEMBALIAN BM
DI PROSES DI
PERUSH YBS
EKSPOR
SESUAI  BM
DIKEMBALIKAN
TIDAK SESUAI  BM TIDAK
DIKEMBALIKAN
DPT DI
SUBKONTRAKAN
PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS
PEMBEBASAN
BAHAN
BAKU
IMPOR
BM BEBAS
DENGAN
MENARUH
JAMINAN
LAPORAN
PERTANGGJAWABAN
DI PROSES DI
PERUSH YBS
EKSPOR
SESUAI  JAMINAN
DIKEMBALIKAN
TIDAK SESUAI  JAMINAN
DICARKAN DAN
DIKENAKAN DENDA
DPT DI
SUBKONTRAKAN
POKOK-POKOK ATURAN
1
Pertanggung jawaban yang diakui HANYA UNTUK EKSPOR
(jual ke KB/pemusnahan scrap/jual lokal bukan lagi
bentuk pertanggungjawaban)
2
BM yg diberikan pembebasan/yang dikembalikan hanya
sebatas bahan baku yang BENAR-BENAR TELAH DIEKSPOR
3
Diberikan kepada perush yang mendapat NIPER.
NIPER diterbitkan oleh Kanwil yg mengawasi pabrik
dan hanya diberikan kepada perusahaan yang benarbenar mempunyai past performance bagus
4
Wajib melampirkan konversi pemakaian bahan baku.
Dalam hal diperlukan DJBC dapat meminta pengesahan
konversi dari instansi atau lembaga profesional
POKOK-POKOK ATURAN
5
Pengolahan wajib dilakukan sendiri . Subkontrak hanya
diperbolehkan untuk sebagian kegiatan pengolahan dan
bukan kegiatan utama (perusahaan penerima subkon
wajib tercantum di NIPER)
6
Penerapan manajemen risiko pelayanan dan
pengawasan baik saat impor maupun ekspor
7
Pembongkaran dan penimbunan barang yang diimpor
harus ditempat yang tercantum di NIPER
8
Sanksi :
• Pembekuan NIPER
• Pencabutan NIPER
• Denda administrasi 100 % s.D. 500% dari BM yang
seharusnya dibayar  khusus pembebasan
4. KAWASAN BERIKAT
DASAR HUKUM
1.
UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44)
2.
PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
3.
PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
4.
Perdirjen BC Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat
DEFINISI
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH
BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN
BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN
PENANGGUHAN BEA MASUK
KAWASAN BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
UNTUK MENIMBUN BARANG IMPORDAN/ATAU BARANG YANG
BERASAL DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN, YANG HASILNYA
TERUTAMA UNTUK DIEKSPOR
FASILITAS YANG DIBERIKAN
FASILITAS FISKAL
1. Importasi barang ke KB Diberikan Penangguhan BM,
Pembebasan Cukai, dan Tidak dipungut PDRI, meliputi :
1. Barang untuk diolah/digabung (bahan baku/barang penolong)
2. Barang Modal
3. Peralatan Perkantoran
2.
Pemasukan barang untuk diolah dari lokal ke KB tidak
dipungut PPN
FASILITAS LAIN
1. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan bongkar
2. Pengeluaran barang dari pelabuhan relatif lebih cepat
3. Ketentuan pembatasan impor (tata niaga) belum diberlakukan
KEGIATAN DI KB
KB
- LDP
- KB Lain
- TLDDP
- Kawasan
Bebas
OUT
IN
Proses Produksi
in
Sub
Kontrak
out
Perusahaan Industri Lain
(TLDDP & KB)
Proses Produksi
- LDP (Ekspor)
- KB Lain
- Kawasan
Bebas
- TLDDP (max
25% dari
realisasi ekspor
dan antar KB)
SYARAT PENDIRIAN KB
SYARAT UMUM :
1. Perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia
2. Perusahaan Industri (melakukan kegiatan pengolahan) dengan
orientasi penjualan EKSPOR
3. Berlokasi di Kawasan Industri (atau Kawasan Peruntukan
Industri untuk perusahaan dengan kriteria tertentu)
4. Fisik bangunan sesuai dengan yang dipersyaratkan (di pagar
keliling, satu pintu utama, terdapat ruang untuk pengawasan
DJBC, dll)
5. Tidak diajukan oleh Perusahaan/orang yang pernah
melakukan tidak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan
pailit (10 tahun teakhir)
6. Melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
5. GUDANG BERIKAT
DASAR HUKUM
1.
UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44)
2.
PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
3.
PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat
4.
Perdirjen Nomor Per-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat
DEFINISI
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH
BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN TERTENTUYANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN
BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN
PENANGGUHAN BEA MASUK
GUDANG BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
UNTUK MENIMBUN BARANG IMPOR, DAPAT DISERTAI SATU ATAU
LEBIH KEGIATAN BERUPA PENGEMASAN/PENGAMASAN KEMBALI
PENYORTIRAN, PENGGABUNGAN (KITTING), PENGEPAKAN ,
PENYETELAN, PEMOTONGAN, ATAS BARANG-BARANG TERTENTU
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK DIKELUARKAN KEMBALI
FASILITAS YANG DIBERIKAN
FASILITAS FISKAL
Importasi barang ke GB diberikan Penangguhan BM, Pembebasan
Cukai, dan Tidak dipungut PDRI
FASILITAS LAIN
1. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan bongkar
2. Pengeluaran barang dari pelabuhan relatif lebih cepat
3. Ketentuan pembatasan impor (tata niaga) belum diberlakukan
KEGIATAN DI GB
GUDANG BERIKAT
Distribusi Ekspor
IMPOR

MENIMBUN BARANG IMPOR

MELAKUKAN PEKERJAAN SEDERHANA :
 Pengemasan/pengemasan kembali
 Penyortiran
 Penggabungan (kitting)
 Pengepakan
 Penyetelan
 Pemotongan
Supporting
Industry
Manufacturing
Supporting
TBB
ATT : JANGKA WAKTU PENIMBUNAN MAKSIMAL 1 TAHUN
Cat : Pilih salah satu
SYARAT PENDIRIAN GB
SYARAT UMUM :
1. Perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia
2. Melakukan supporting ke Perusahaan Industri, ke TBB, atau
untuk distribusi tujuan ekspor
3. Fisik bangunan sesuai dengan yang dipersyaratkan (di pagar
keliling, satu pintu utama, terdapat ruang untuk pengawasan
DJBC, dll)
4. Tidak diajukan oleh Perusahaan/orang yang pernah
melakukan tidak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan
pailit (10 tahun teakhir)
5. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
6. BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH (BMDTP)
A.
ATAS IMPOR BARANG/BAHAN UNTUK INDUSTRI SEKTOR
TERTENTU DAPAT DIBERIKAN FASILITAS BMDTP
B.
SEKTOR INDUSTRI :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
SORBITOL
PLTU
PESAWAT TERBANG
KAPAL
PLASTIK
KENDARAAN BERMOTOR
KAWAT BAN
KABEL
KEMASAN INFUS
ELEKTRONIKA
BALLPOINT
ALAT BESAR
TELEKOMUNIKASI
KARPET
C.
Barang belum diproduksi di Indonesia, atau
sudah diproduksi tetapi spesifikasi tidak
memenuhi atau volume tidak mencukupi
D. Rencana Impor Barang disetujui dan disyahkan
oleh Pembina Sektor
E.
Dilakukan Verifikasi Teknis oleh Surveyor
F.
Mengajukan Permohonan kepada DJBC
dilengkapi adminstrasi yang diperyaratkan
6. FASILITAS KEPADA INDUSTRI
PERTAMBANGAN
FASILITAS PERTAMBANGAN
KONTRAK
Penandatanganan kontrak dilakukan sebelum atau sesudah Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
SUBYEK
Fasilitas diberikan kepada Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS) dan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas, serta
Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) untuk kegiatan usaha panas bumi.
KEGIATAN
Usaha yang dilakukan KKPS/KKKS/KKOB adalah kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi hulu migas dan panas bumi.
STATUS BARANG
Seluruh barang yang dibeli dan telah dilakukan importasi menggunakan fasilitas
menjadi Barang Milik Negara.
PMK TERKAIT FASILITAS PERTAMBANGAN
PMK No. 78/PMK.010/2005 tanggal 6 September 2005
tentang Pembebasan BM atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan
Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UU No.27/2003
Tentang Panas Bumi
PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005
tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang
berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas
PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007
tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu
Migas serta Panas Bumi
FASILITAS SEKTOR MIGAS
Sektor
Landasan Kontrak
Migas
Ditandatangani sebelum
UU 22/2001
Ditandatangani setelah
UU 22/2001 dan PT
Pertamina (persero)
Jenis Kegiatan
Bentuk Fasilitas
Berdasarkan PMK 20/PMK.010/2005:
-BM bebas
-PDRI tidak dipungut
-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi
-Diberikan kpd KKPS (subject)
-Diberikan kpd KKPS sampai berakhirnya masa kontrak
-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan
Skep (tdk dpt diperpanjang)
Usaha Hulu Migas
Berdasarkan PMK 177/PMK.011/2007:
(eksplorasi
-BM bebas
dan/atau
eksploitasi)
-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi
-Diberikan kepada KKPS (subject)
-Mengacu pada UU Kepabeanan
-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan
Skep (tdk dpt diperpanjang)
FASILITAS SEKTOR PANAS BUMI
Sektor
Landasan Kontrak
Panas
Bumi
Ditandatangani sebelum
UU 27/2003
Badan Usaha mendapat
Wilayah Kerja
Pertambangan/survei
pendahuluan/ijin usaha
pertambangan (UU
27/2003), PT Pertamina
dan PT Geo Dipa Energi
Jenis Kegiatan
Bentuk Fasilitas
Berdasarkan PMK 78/PMK.010/2005:
-BM bebas
-PDRI tidak dipungut (u/ kontrak sebelum 31 Des 1994)
-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi
-Diberikan kpd KKOB (subject)
-Diberikan kpd KKOB sampai berakhirnya masa kontrak
-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan
Skep (tdk dpt diperpanjang)
Usaha Hulu Panas
Bumi (eksplorasi Berdasarkan PMK 177/PMK.011/2007:
dan/atau
-BM bebas
eksploitasi)
-Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi
-Diberikan kepada KKOB (subject)
-Mengacu pada UU Kepabeanan
-Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan
Skep (tdk dpt diperpanjang)
TERIMAKASIH
INFO LEBIH LANJUT TERKAIT :
1. KETENTUAN FTA  HUBUNGI SUBDIT KLASIFIKASI BARANG, DIREKTORAT TEKNIS
KEPABEANAN, LANTAI 1 KANTOR PUSAT DJBC
2. KETENTUAN PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
INDUSTRI/PENANAMAN MODAL, BMDTP  HUBUNGI SUBDIT PEMBEBASAN,
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC
3. KETENTUAN KITE, KG, GB  HUBUNGI SUBDIT KITE DAN TPB, DIREKTORAT FASILITAS
KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC
4. KETENTUAN FASILITAS PERTAMBANGAN  HUBUNGI SUBDIT FASILITAS
PERTAMBANGAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT
DJBC

similar documents