Permenkes 75 Th 2014 tetang Puskesmas

Report
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERMENKES NO.75 TAHUN 2014
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan
PONTIANAK, 17 NOP 2014
1
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
LATAR BELAKANG
1
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN
SKN 2012 PERPRES
72 TAHUN 2012
Yankes
Tersier
Sistem
Rujukan dan
Rujuk Balik
Yankes
Sekunder
Yankes Primer
Masyarakat
UKM
UKP
2
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PILAR I:
Reformasi Cakupan Semesta - JKN
PILAR II:
Reformasi Yankes - PHC
PILAR III:
Reformasi Kebijakan Publik
PILAR IV:
Reformasi Kepemimpinan
PEMERATAAN
UPAYA
KESEHATAN
PENEKANAN
PADA UPAYA
PREVENTIF
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
MELIBATKAN
PERAN
MASYARAKAT
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
MELIBATKAN
KERJASAMA LS
4
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?
1.
2.
3.
4.
5.
Tulang punggung pelayanan kesehatan
Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang
mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam
mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di
rujuk.
Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif
Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan
mendukung Pembangunan kesehatan Nasional
Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena :
1.
Kondisi geografis dan demografis
2.
Kemampuan fiskal daerah dan individu
3.
Status kesehatan masyarakat
4.
Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya
4
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Mendukung peningkatan
AKSES dan MUTU Pelayanan
kesehatan pada masyarakat
1
Mendukung Pelaksanaan JKN
2
3
Mendukung pencapaian
Indikator Kesehatan
5
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA
•
•
•
•
PUSKESMAS;
PRAKTIK DOKTER;
PRAKTIK DOKTER GIGI; DAN
KLINIK PRATAMA
6
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
STRATEGI PENGUATAN
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Peningkatan Akses
1
2
3
Peningkatan Mutu
Regionalisasi Rujukan
7
MENGAPA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG
PUSKESMAS MENJADI SANGAT PENTING ?
 Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap
kecamatan.
 Puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM dan UKP
dan memiliki wilayah kerja.
 Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan
(Kebijakan Otonomi Daerah, JKN).
 Puskesmas diharapkan:
1. Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan kesehatan
primer
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Untuk melaksanakan peran
tersebut maka Puskesmas
HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMAL, SEHINGGA PERLU DASAR HUKUM
PENGATURAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
8
KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES DI PUSKESMAS
•
•
•
•
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
STANDAR SDM KESEHATAN MINIMAL
STANDAR ALKES – OBAT MINIMAL
STANDAR SARPRAS MINIMAL
TIDAK ADA
PERBEDAAN
KAWASAN
PERKOTAAN
KAWASAN
PEDESAAN
KAWASAN
T/ST
9
Pasal 17
(1)
Daerah
berhak
menetapkan
kebijakan
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
kewenangan Daerah.
Daerah
untuk
yang
menjadi
(2)
Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(3)
Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Daerah
tidak
mempedomani
norma,
standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah
Pus at
me mbatalk a n
kebijakan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum
menetapkan
norma,
standar,
prosedur,
dan
kriteria,
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
melaksanakan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POKOK YANG DIATUR DALAM
PERMENKES NO.75 TAHUN
2014 TENTANG PUSKESMAS
10
NO
HAL YANG DIATUR
KEPMENKES
128/2004 TENTANG
KEBIJAKAN DASAR
PUSKESMAS
PERMENKES
75/ 2014
TENTANG
PUSKESMAS
1.
Tujuan
+
+
2.
Prinsip
+
(dlm bentuk azas)
+
3.
Tugas
-
+
4.
Fungsi
+
+
5.
Kewenangan
-
+
6.
Persyaratan mendirikan
-
+
7.
Peralatan kesehatan
-
+
8.
SDM
-
+
9.
Kategori Puskesmas
-
+
10.
Perizinan dan registrasi
-
+
11.
Kedudukan dan organisasi
+
+
12.
Upaya kesehatan
+
+
13.
Akreditasi
-
+
14.
Jaringan dan Jejaring pelayanan
+
+
15.
Sistem rujukan
+
+
16.
Pendanaan
+
+
17.
Sistem informasi
-
+
18.
Pembinaan dan pengawasan
-
+
KETERANGAN
Tercantum dalam lampiran
Tercantum dalam lampiran
Tercantum dalam lampiran
13
Tercantum dalam lampiran
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DEFINISI PUSKESMAS
Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.
12
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TUJUAN PUSKESMAS
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat;
b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;
c. Hidup dalam lingkungan yang sehat;
d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas
mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
13
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PRINSIP PENYELENGGARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PARADIGMA SEHAT
PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
PEMERATAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN
14
PARADIGMA SEHAT :
Mengutamakan promotif -preventif
Sehat (70%)
Mengeluh Sakit (30%)
Self care (42%)
Yankes (58%)
KIE, Self care
Promosi Kesehatan
Self care
Nasional
UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia,
Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes,
Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll
Sumber : Susenas 2010
Sarana
Kesehatan
Kualitas Yankes
15
MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS
30% SAKIT
70% SEHAT
UKP
UKM
 Sehat tetap sehat
 Sehat tidak menjadi sakit
 Sakit menjadi sehat
 Sakit tidak tetap sakit
PENGUATAN UPAYA PROMOTIF &
PREVENTIF
SEHAT ADALAH HARTAKU
YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA
16
PERAN PUSKESMAS
PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
BERDASARKAN KONSEP WILAYAH
Dinkes
Kab/Kota
FASKES
RUJUKAN
Rumah Sakit
Klinik
Utama
Puskesmas
FASKES
PRIMER
Klinik
Pratama
Lab
Pustu
Apotik
Pustu
dr/drg
mandiri
BPS
UKBM
POSYANDU
Pembinaan/koord
Jejaring
POSBINDU
POSKESDE
S
POS MAL
DES
Pencatatan-Pelaporan
Rujukan UKP
POS UKK
Rujukan UKM
Karena : Puskesmas padat kepentingan, padat karya, padat modal
Maka Kepala Puskesmas harus berpengalaman kerja di Puskesmas dan terlatih
Manajemen Puskesmas
TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS
TUGAS
• Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya dalam rangka mendukung
terwujudnya kecamatan sehat.
FUNGSI
• Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat
tingkat pertama di wilayah kerjanya;
• Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama di wilayah kerjanya
Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai
wahana pendidikan tenaga kesehatan.
KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI
PENYELENGGARAAN UKM TINGKAT PERTAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat
dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama
dengan sektor lain terkait;
melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan UKBM;
melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan
cakupan pelayanan kesehatan; dan
Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk
dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan
penyakit.
KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI
PENYELENGGARAAN UKP TINGKAT PERTAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan
dan bermutu;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan
preventif;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan
keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter
dan antar profesi;
melaksanakan rekam medis;
melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes;
Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP di wilayah kerjanya, dan
melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS
•
•
•
•
•
•
•
Lokasi
Bangunan
Prasarana
Peralatan
Ketenagaan
Kefarmasian
Laboratorium
21
RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP
NO
NAMA RUANG
ALKES
1.
Ruangan pemeriksaan umum
Set Pemeriksaan Umum
2.
Ruangan tindakan
Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat
3.
Ruangan KIA, KB, & Imunisasi
a.
b.
c.
d.
4.
Ruangan kesehatan gigi dan mulut
Set Kesehatan Gigi & Mulut
5.
Ruangan ASI
Set ASI
6.
Ruangan Promkes
Set Promosi Kesehatan
7.
Ruangan Farmasi
Set Farmasi
8.
Ruangan persalinan
a.
b.
c.
9.
Ruangan rawat pasca persalinan
Set Perawatan Pasca Persalinan
10.
Laboratorium
Set Laboratorium
11.
Ruangan sterilisasi
Set Sterilisasi
Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu
Set Pemeriksaan Kesehatan Anak
Set Pelayanan KB
Set Imunisasi
Set Obstetri dan Ginekologi
Set Insersi dan Ekstraksi AKDR
Set Resusitasi Bayi
24
RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP
NO
NAMA RUANG
ALKES
1.
Ruangan pemeriksaan umum
Set Pemeriksaan Umum
2.
Ruangan gawat darurat
Set Gawat Darurat
3.
Ruangan kesehatan anak & imunisasi
a.
b.
Set Pemeriksaan Kesehatan Anak
Set Imunisasi
4.
Ruangan kesehatan ibu & KB
a.
b.
Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu
Set Pelayanan KB
5.
Ruangan kesehatan gigi dan mulut
Set Kesehatan Gigi & Mulut
6.
Ruangan ASI
Set ASI
7.
Ruangan Promkes
Set Promosi Kesehatan
8.
Ruangan Farmasi
Set Farmasi
9.
Ruangan persalinan
a.
b.
c.
10.
Ruangan rawat pasca persalinan
Set Perawatan Pasca Persalinan
11.
Ruangan tindakan
Set Tindakan Medis
12.
Ruangan rawat inap
Set Rawat Inap
13.
Laboratorium
Set Laboratorium
14.
Ruangan sterilisasi
Set Sterilisasi
Set Obstetri dan Ginekologi
Set Insersi dan Ekstraksi AKDR
Set Resusitasi Bayi
25
STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jenis Tenaga
Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan Puskesmas kawasan
Perkotaan
Pedesaan
Terpencil dan
Sangat Terpencil
Non Rawat Rawat Non Rawat Rawat Non Rawat Rawat
Inap
Inap
Inap
Inap
Inap
Inap
Dokter atau dokter
1
2
1
2
1
2
layanan primer
Dokter gigi
1
1
1
1
1
1
Perawat
5
8
5
8
5
8
Bidan
4
7
4
7
4
7
Tenaga
kesehatan
2
2
1
1
1
1
masyarakat
Tenaga
kesehatan
1
1
1
1
1
1
lingkungan
Ahli
teknologi
1
1
1
1
1
1
laboratorium medik
Tenaga gizi
1
2
1
2
1
2
Tenaga Kefarmasian
1
2
1
1
1
1
10. Tenaga administrasi
11. Pekarya
Jumlah
3
3
2
2
2
2
2
22
2
31
1
19
1
27
1
19
1
27
Keterangan:
Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:
a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas
terselenggara dengan baik.
b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
dapat
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KATEGORI PUSKESMAS
KARAKTERISTIK
WILAYAH KERJA
KEMAMPUAN
PENYELENGGARAAN
KAWASAN
PERKOTAAN
PUSKESMAS
NON RAWAT
INAP
KAWASAN
PEDESAAN
PUSKESMAS
RAWAT INAP
KAWASAN
T/ST
25
KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PERKOTAAN
Puskesmas yang wilayah
kerjanya meliputi kawasan
yang memenuhi paling sedikit
3 dari 4 kriteria kawasan
perkotaan sbb:
• Aktivitas penduduk > 50 % non
agraris (terutama industri,
perdagangan dan jasa)
• Memiliki fasilitas perkotaan a.l:
sekolah radius 2,5 km, pasar
radius 2 km, RS radius < 5 km,
bioskop atau hotel.
• Rumah tangga dengan listrik ≥
90 %
• Terdapat akses jalan raya dan
transportasi menuju fasilitas
tersebut.
PUSKESMAS PEDESAAN
Puskesmas yang wilayah
kerjanya meliputi kawasan
yang memenuhi paling
sedikit 3 dari 4 kriteria sbb:
• Aktivitas penduduk > 50
% agraris.
• Memiliki fasilitas a.l:
sekolah radius > 2,5 km,
pasar dan perkotaan
(radius > 2 km), RS (radius
> 5 km), tidak memiliki
fasilitas bioskop/hotel .
• Rumah tangga dengan
listrik < 90 %
• Terdapat akses jalan dan
transportasi menuju
fasilitas tsb.
PUSKESMAS T/ST
Puskesmas yang wilayah
kerjanya meliputi kawasan
dengan karakteristik sbb:
• Berada di wilayah yg sulit
dijangkau atau rawan
bencana, pulau kecil,
gugus pulau atau pesisir
• Akses transportasi umum
rutin 1 kali dalam 1
minggu, waktu tempuh
PP dari ibukota Kab.
memerlukan ≥ 6 jam,
trasportasi yg ada sewaktuwaktu terhalang
iklim/cuaca.
• Kesulitan pemenuhan
bahan pokok dan kondisi
keamanan
28
Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tujuan Pembagian Puskesmas
atas kategori karakteristik wilayah kerja
• Pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai
karakteristik pola kehidupan masyarakat setempat.
• Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat.
• Pelayanan yang diberikan mampu menyelesaikan
permasalahan kesehatan yang biasanya dihadapi pada
kawasan tersebut.
• Kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan
priority setting.
27
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Izin Penyelenggaraan Puskesmas
• Diberikan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota.
• Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan.
28
Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas
Kadinkes
Kab/Kota
1
3
Tidak
Lengkap
Bupati/Walikota,
melalui BPPT
2
Lengkap
Penilaian
Dokumen &
Peninjauan
Lapangan
4
Izin
Diterbitkan
Penolakan
Izin
KETERANGAN:
1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan permohonan
tertulis dengan melampirkan dokumen:
a. FC sertifikat tanah
b. FC IMB
c. Dokumen pengelolaan lingkungan
d. SK Bupati/Walikota terkait kategori
Puskesmas
e. Studi kelayakan, untuk Puskesmas yang baru
akan dibangun.
f. Profil Puskesmas
g. Syarat lain sesuai Perda
2. Jika berkas permohonan lengkap, BPPT:
a. Menerbitkan bukti penerimaan berkas
permohonan telah lengkap, paling lama 6
hari kerja sejak permohonan diterima.
b. Melaksanakan penilaian dokumen dan
peninjauan lapangan.
3. Jika berkas permohonan belum lengkap, BPPT
memberi informasi kepada Kadinkes Kab/Kota,
paling lama 6 hari kerja sejak permohonan
diterima. Pemohon harus mengajukan
permohonan ulang kepada pemberi izin.
4. Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan
peninjauan lapangan, BPPT menetapkan untuk
memberikan atau menolak permohonan izin
paling lama 14 hari kerja setelah bukti
18
penerimaan berkas diterbitkan
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Registrasi Puskesmas
• Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi.
• Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
kepada
Menteri
setelah
memperoleh
rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.
• Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.
30
Alur Registrasi Puskesmas
Kadinkes
Kab/Kota
Dinas Kesehatan
Provinsi
1
2
3
Surat
rekomendasi
registrasi
Puskesmas
4
Menteri
Kesehatan
5
6
Kode
Puskesmas
6
Rekomendasi tidak
dikeluarkan
KETERANGAN:
1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat
permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas,
dengan melampirkan:
a. Izin Puskesmas
b. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas
2. Dinkes Provinsi melakukan verifikasi dan
penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka
waktu 14 hari setelah surat permohonan
diterima. Puskesmas yang memenuhi penilaian
kelayakan akan diberikan surat rekomendasi
registrasi Puskesmas.
3. Dinkes Provinsi memberikan surat rekomendasi
registrasi Puskesmas paling lambat 7 hari kerja
setelah melakukan penilaian.
4. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat
permohonan registrasi Puskesmas dengan
melampirkan:
a. FC Izin Puskesmas.
b. Profil Puskesmas.
c. Laporan kegiatan 3 bulan terakhir’
d. SK Bupati/Walikota terkait kategori
Puskesmas
e. Rekomendasi dinkes provinsi
5. Menteri menetapkan nomor registrasi berupa
kode Puskesmas, paling lama 14 hari kerja sejak
surat permohonan registrasi diterima.
6. Kode Puskesmas diinformasikan kepada dinkes
kab/kota dan dinkes provinsi
18
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
ORGANISASI PUSKESMAS
• Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota
• Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota, berdasarkan
kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
• Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
1. Kepala Puskesmas
2. Kasubag TU
3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas
4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium
5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes
32
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KRITERIA KEPALA PUSKESMAS
Kepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria:
a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya
kompetensi manajemen kesmas;*
b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun;
c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas
Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes
dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas
merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.
33
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Upaya Puskesmas
UKM Tingkat Pertama
 UKM Esensial
 UKM Pengembangan
UKP Tingkat Pertama
Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus
menyelenggarakan:
1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu);
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
4. Pelayanan laboratorium.
34
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi:
•
•
•
•
•
Pelayanan Promosi Kesehatan;
Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
Pelayanan KIA-KB;
Pelayanan Gizi; dan
Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh
setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota
bidang kesehatan.
B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan
upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya
yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi
pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan,
kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di
masing-masing Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UKP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS
dilaksanakan dalam bentuk:





rawat jalan;
pelayanan gawat darurat;
pelayanan satu hari (one day care);
home care; dan atau
rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan
pelayanan kesehatan
36
PUSKESMAS RAWAT INAP …..(1)
• Terletak strategis terhadap Puskesmas non rawat inap dan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama disekitarnya
• Menangani kasus-kasus yang lama rawatnya paling lama 5
hari.
• Kawasan perkotaan jumlah tempat tidur paling banyak 5
(lima) tempat tidur.
• Kawasan perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil jumlah
tempat tidur paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur.
Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan
pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas, jumlah tempat
tidur di Puskesmas di kawasan perdesaan, terpencil dan
sangat terpencil dapat ditambah, dengan tetap
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.
39
PUSKESMAS RAWAT INAP …..(2)
Hal-hal yang perlu diperhatikan pengadaan puskesmas rawat inap :
a) Lokasi/distribusi Puskesmas yang akan dikembangkan menjadi
Puskesmas rawat inap mempertimbangkan area cakupannya
dengan memperhatikan:
• Penyebaran penduduk
• Akses penduduk terhadap Puskesmas
• Sumber daya Puskesmas yang ada
b) Jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di
sekitarnya dan fasilitas kesehatan rujukan.
• Menyusun kebijakan di tingkat kabupaten/kota:
• Sistem rujukan di daerah (regionalisasi pelayanan kesehatan)
• Regulasi penempatan tenaga
• Perlindungan hukum
40
Pasal 39 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan,
Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling
sedikit 3 tahun sekali.
2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan Menteri.
39
DASAR AKREDITASI PUSKESMAS
Permenkes 71/2013
Pasal 6 (2)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.
Pasal 41
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6.
(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri
ini mulai berlaku.
(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
38
DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS
41
Bentuk Hexagonal (segi enam), melambangkan: (1). keterpaduan &
kesinambungan yg terintegrasi dari 6 prinsip Puskesmas; (2).
pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat;
(3). pergerakan & pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah
kerjanya.
Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur
upaya kesehatan, UKM dan UKP.
Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas
sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan
upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan
Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status
derajat kesehatan masyarakat (genetik, lingkungan, perilaku).
Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan
pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan
yang diselenggarakan Puskesmas.
Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.
44
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
OPTIMALISASI
PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014
TENTANG PUSKESMAS
43
NO
DUKUNGAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(THN)
2014
2015
PJ
1.
Sosialisasi Permenkes Puskesmas
√
√
BUK, Biro
Hukor
2.
Sistem pencatatan & pelaporan (SP2TP)
√
√
Pusdatin,
BUK
3.
Pedoman Kinerja Puskesmas berdasarkan
kategori kawasan
√
BUKD
4.
Akreditasi Puskesmas
√
√
BUKD
5.
Permenkes Puskesmas sebagai wahana
pendidikan kesehatan
√
√
BUKD
6.
Pedoman perencanaan tenaga kesehatan
berdasarkan analisa beban kinerja
√
√
PPSDM
7.
Standar kompetensi setiap jenis tenaga
selanjutnya
√
PPSDM
PERATURAN PENDUKUNG
 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
 Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik
Kedokteran.
 Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Yankes
Dalam Penyelenggaraan Program JKN
 Permenkes No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
kefarmasian di Puskesmas.
 Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Laboratorium Puskesmas.
45
Permenkes No. 75 tahun 2014 dapat diunduh
melalui:
http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com
_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=142
46

similar documents