4 - Ahok.org

Report
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Rapat Kerja Kemendagri
dengan Komisi II DPR RI
Pembahasan Perubahan APBN Tahun 2012
Lingkup Kemendagri
Sekretariat Jenderal
Jakarta, 8 Maret 2012
1
Dasar
Agenda
Surat
Wakil
Ketua
DPR
RI/
KORPOLKAM Nomor AG/02323/ DPR
RI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal
Undangan Rapat Kerja, pada hari
Kamis tanggal 8 Maret 2012
Pembahasan
Perubahan APBN
Tahun 2012 Lingkup Kementerian
Dalam Negeri
PENDAHULUAN
Pendahuluan
Sistematika Materi
1. Pendahuluan;
2. Arah Kebijakan;
3. APBN Kemendagri Tahun 2012;
4. Rencana APBN Perubahan Kemendagri Tahun 2012
5. Penutup.
2
Kebijakan Prioritas Kemendagri Tahun 2010-2014, meliputi:
1
Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan
pengembangan sistem politik yang demokratis dan
berkedaulatan rakyat
2
Mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dan
pemerintahan yang desentralistik
3
Mendorong pembangunan daerah yang
berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan
kemandirian masyarakat
4
Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip good
governance dan reformasi birokrasi
ARAH KEBIJAKAN 2010-2014
Arah Kebijakan 2010-2014
3
APBN
KEMENDAGRI
TA. 2012
Rp. 17,134 Trilyun
Alokasi Menurut
Prioritas Nasional
(PNPM dan E-KTP)
Alokasi Menurut
Pusat/Daerah
Non PNPM dan E-KTP 20,08%
(Rp.3,44 Trilyun)
DAERAH 60,98%
(Rp.10,45 Trilyun)
PUSAT (termasuk UPT)
39,02% (Rp. 6,68 Trilyun)
APBN KEMENDAGRI TAHUN 2012
APBN Kemendagri Tahun 2012
PNPM dan E-KTP 79,92%
(Rp.13,69 Trilyun)
Dana Urusan Bersama:
79,38% (Rp. 8,30 Trilyun)
Dana Dekonsentrasi:
14,54% (Rp. 1,52 Trilyun)
Dana Tugas Pembantuan:
6,08% (Rp. 635,12 Milyar)
44
Usulan RAPBN Perubahan
Tahun 2012
Perubahan Alokasi
Anggaran dan Kebijakan
Penghematan
Pemenuhan Target
Prioritas Nasional
RENCANA PERUBAHAN APBN TAHUN 2012
Rencana Perubahan APBN Tahun 2012
55
A. Perubahan Alokasi Anggaran
1. Penambahan anggaran untuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU
dan Bawaslu, yang bersumber dari realokasi Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan, sebesar
Rp.5.000.000.000,-;
2. Pengurangan anggaran Hibah Luar Negeri pada Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Kementerian Dalam Negeri yang masih dalam tahap persiapan,
sebesar Rp.18.000.000.000,-;
3. Penambahan anggaran untuk supervisi, pemantauan,
pemeliharaan data center kependudukan, dan kebutuhan prioritas
mendesak lainnya terkait kegiatan penerapan E-KTP Tahun 2012
yang tidak termasuk dalam kontrak tahun jamak (multiyears) dan
belum tersedia pada alokasi anggaran Tahun 2012, sebesar
Rp.227.000.000.000,-.
RENCANA PERUBAHAN APBN TAHUN 2012
Rencana Perubahan APBN Tahun 2012
66
B. Kebijakan Penghematan
1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun 2012
terkait dengan kondisi perekonomian global termasuk naiknya
harga BBM di pasar dunia, Pemerintah berencana melaksanakan
kebijakan penghematan belanja Kementerian/Lembaga.
2. Kemendagri telah menyiapkan langkah-langkah penghematan
berupa pengendalian dan pembatasan kegiatan yang belum
menjadi prioritas di Tahun 2012.
3. Belanja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang bisa
dihemat adalah sebesar Rp.579.298.339.200,- yang berasal dari
Belanja Pegawai sebesar Rp.5.210.453.000,- dan Belanja Barang
sebesar Rp.574.087.886.200,-.
Dengan adanya perubahan alokasi anggaran dan kebijakan
penghematan tersebut, alokasi anggaran Kemendagri mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp.16.769.076.178.800,- dibandingkan
dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2012
sebesar Rp.17.134.374.518.000,-.
RENCANA PERUBAHAN APBN TAHUN 2012
Rencana Perubahan APBN Tahun 2012
77
Pemenuhan Target Prioritas Nasional
Kegiatan PNPM-MP (PPK) Tahun 2011
 Pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
terdapat kebutuhan berupa tambahan BLM untuk 1.661 kecamatan pada
kegiatan PNPM-MP, sebesar Rp.1.293.000.000.000,-.
 Tambahan BLM ini merupakan kegiatan PNPM-MP Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
yang diblokir/bintang oleh DPR-RI.
 Pembintangan tersebut telah diusulkan pencabutannya untuk
dilaksanakan/diluncurkan pada Tahun Anggaran 2012 oleh DPR-RI melalui
Surat Wakil Ketua DPR-RI/KORPOLKAM Nomor AG/01007/DPR-RI/II/2012
tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri.
 Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan usulan pencabutan
blokir/bintang untuk pelaksanaan PNPM-MP Kementerian Dalam Negeri di
1.661 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.293.000.000.000,- melalui mekanisme APBN-P Tahun 2012, kepada
Menteri Keuangan dengan Surat Nomor 902/529/SJ tanggal 21 Pebruari
2012, dan kepada Pimpinan DPR-RI melalui Surat Nomor 902/530/SJ
tanggal 21 Pebruari 2012.
RENCANA PERUBAHAN APBN TAHUN 2012
Rencana Perubahan APBN Tahun 2012
88
Pemenuhan Target Prioritas Nasional
Kelanjutan Penerapan e-KTP Tahun 2011
 Pada Program Penataan Administrasi Kependudukan terdapat
kebutuhan berupa Pengadaan Blangko KTP Berbasis Chip di 197
Kab/ Kota untuk 64.824.745 Wajib KTP, sebesar
Rp.1.045.486.000.000,-.
 Memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan penerapan
e-KTP Tahun 2011, penyelesaian target 67 juta Wajib KTP di 197
Kabupaten/Kota dilanjutkan pada tahun 2012.
 Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan kebutuhan
anggaran kegiatan penerapan e-KTP Tahun 2011 yang belum
terealisasi sebesar Rp.1.045.486.000.000,- melalui APBN-P Tahun
2012, kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 910/4715/SJ tanggal 24 November 2011.
RENCANA PERUBAHAN APBN TAHUN 2012
Rencana Perubahan APBN Tahun 2012
99
PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam
Rapat Kerja pada hari ini;

Berkenaan dengan usulan tambahan anggaran Kemendagri
Tahun 2012, dimohon dukungan Yth. Pimpinan dan Anggota
Komisi II DPR-RI untuk kiranya dapat dipenuhi melalui
RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2012.
Terima Kasih
10

similar documents