Migas - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Report
SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
KANTOR PUSAT DJBC
Maret 2014
OUTLINE PRESENTASI
DASAR HUKUM FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005
tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang
berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas
PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007
tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu
Migas serta Panas Bumi
PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012
tentang Perubahan PMK 154/PMK/2010 tentang Pemungutan pajak
penghasilan
pasal
22
sehubungan
dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain
PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013
tentang
Perubahan
Ketiga
Keputusan
Menteri Keuangan
Nomor
231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan
dari Pungutan Bea Masuk
FASILITAS IMPOR OLEH KKPS
Materi
Keterangan
Dasar Hukum
PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang
Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang
berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas
Bentuk
Fasilitas
BM Bebas dan PDRI tidak Dipungut
Subyek
Kontraktor yang manandatangani kontrak
berdasarkan UU No 8/1971 tentang Pertamina
Jangka Waktu
Fasilitas
Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak
Jangka Waktu
SK
1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang
dengan
pemerintah
FASILITAS IMPOR OLEH KKKS
Materi
Keterangan
Dasar Hukum
Fasilitas BM
PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan
BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi
Bentuk Fasilitas
BM Bebas
Subyek
Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU
No 22/2001 tentang Migas
Jangka Waktu
Fasilitas
Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak
Jangka Waktu
SK
1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang
FASILITAS IMPOR OLEH KKKS
Materi
Keterangan
Dasar Hukum PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012
Fasilitas PPh tentang perubahan PMK 154/PMK.03/2010 tanggal 31
Pasal 22
Agustus 2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan
dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan
Usaha di bidang lain
Bentuk
Fasilitas
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Impor
Subyek
barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang
importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Tata laksana
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE32/BC/2010 tanggal 10 Desember 2010
FASILITAS IMPOR OLEH KKKS
Materi
Keterangan
Dasar Hukum PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang
Fasilitas PPN Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor
231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang
Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Bentuk
Fasilitas
Tidak dipungut PPN dan PPnBM
Subyek
barang untuk kegiatan eksplorasi hulu Minyak dan Gas Bumi
Tata laksana
Diberikan bersama dengan fasilitas PMK PMK No.
177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari DJBC
MEKANISME FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS
BUMI SERTA PANAS BUMI
MIGAS
Indikator
Dasar hukum
Sebelum UU No 22/2001
Setelah UU No 22/2001
PMK No. 20/PMK.010/2005
PMK No. 177/PMK.011/2007
PMK No. 70 /PMK.011/2013
Jenis fasilitas
Bebas BM dan Tidak dipungut PDRI
Jenis kegiatan
kontraktor
Eksplorasi dan Eksploitasi
Keterangan: *) & #) = SDA
Bebas BM *)
atau
Bebas BM dan tidak dipungut PPN &
PPnBM #)
Eksploitasi *)
atau
Eksplorasi #)
PENGAJUAN FASILITAS FISKAL
Pengusaha ajukan
RKBI+Doklap untuk
keperluan proses
fas. pembebasan
1
Pengusaha ajukan
RKBI+Doklap
untuk keperluan
verifikasi dan
pendasahan RIB
1a
3
DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan
- Terbitkan SK pembebasan
BM + PDRI
- Menyampaikan pada
2
pengusaha
1a
Pengusaha ajukan RIB+Doklap
untuk pembebasan BM+PDRI
Direktorat Fasilitas
DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan
Kepabeanan
- Menyampaikan SK pembebasan
pada KPUBC/KPPBC
- monitoring penggunaan fasilitas
oleh perusahaan
5
4
Realisasi Impor
(PIB+SK Fas+
doklap Pabean)
KPU BC /
KPPBC
Rincian tugas :
• Pengajuan Work Program & Budget (WP&B ) yaitu
usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan
dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen,
efektivitas dan efisiensi pengoperasian KKKS disuatu
wilayah kontrak kerja meliputi Kegiatan eksplorasi,
kegiatan
produksi
dan
usaha
menjaga
kesinambungannya serta biaya-biaya
untuk kedua
program tersebut
• Penyusunan Authorization For Expenditure (AFE) yaitu
alat manajemen dalam fungsi perencanaan dan
pengawasan
keuangan,
sehingga
SKK
Migas
mengetahui kegiatan yang diusulkan, rincian biaya
proyek, pengendalian biaya, pertahapan proyek dan
pemeriksaan keuangan sebagai dasar cost recovery
• Masterlist yang diajukan KKKS diberikan rekomendasi
untuk RKBI setelah disesuaikan dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud WP & P dan AFE
11
Rincian tugas :
• Verifikasi terhadap aspek legal meliputi Nama
Kontraktor dan Status Kontrak Kerja Sama Kontrak Bagi
Hasil, Alamat, NPWP, Daerah Operasi, Nama kegiatan
proyek, Nomor dan Tanggal Pengajuan
• Verifikasi terhadap aspek teknis meliputi Kode
ldentifikasi Material, pos tarif (kode Harmonized
System),Deskripsi barang, Spesifikasi, Perkiraan jumlah
dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi
• Verifikasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam
negeri mengacu pada kemampuan industri dalam negeri
sesuai dengan ADP dan Daftar lnventarisasi Barang
• Menandasahkan RKBI menjadi RIB
12
Rincian tugas :
• Pra Clearence meliputi penerbitan Surat
Keputusan Fasilitas Fiskal berdasarkan PMK
Nomor 20/PMK.010/2005 dan PMK Nomor
177/PMK.011/2007 untuk RIB yang telah
ditandasahkan oleh Ditjen Migas
• Clearence meliputi pelayanan realisasi impor
barang di Kantor Pabean
• Post Clearence meliputi pengawasan terkait
kepatuhan importir terhadap ketentuan salah
satunya melalui post audit di bidang kepabeanan
13
Prinsip Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas
Kepabeanan
TRANSPARANCE
Kejelasan proses bisnis dalam
pengurusan fasilitas perjinan
yang dapat diakses melalui
media berbasis web,
serta tracking status pengurusan perijinan secara online
dan realtime yang dapat di akses dimana saja
STANDARD
Melalui pelayanan perijinan yang
standar, kepastian dan kemudahan
pelayanan fasilitas perijian dapat
diciptakan. Kerumitan atas banyaknya perijinan di
DJBC dapat diminimalisasi
AUTOMATED
Terciptanya otomasi proses
bisnis dalam pelayanan
fasilitas perijinan dalam
rangka menciptakan
akselerasi pelayanan dan akurasi data sehingga
pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal
INTEGRATED
Integrasi antar sistem kepabeanan
dan cukai menciptakan peningkatan
kecepatan otomasi sistem di DJBC
secara keseluruhan, meningkatkan akurasi data dan
optimalisasi pengawasan.
Tujuan Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas
Kepabeanan
Pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan yang baik/ benar, terukur, dan
tepat waktu sesuai janji layanan.
Terintegrasi dengan proses layanan pokok kepabeanan di bidang
ekspor, impor maupun cukai dan mencakup seluruh entitas layanan di
Kantor Pelayanan, Wilayah dan Kantor Pusat
Memudahkan proses rekonsiliasi data antara realisasi
impor/ekspor dengan fasilitas fiskal kepabeanan yang dimiliki
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas layanan
Akurasi data  Menghilangkan potensi pemalsuan maupun
ketidakakuratan fasilitas perijinan
Tersedianya data yang berguna bagi pihak manajerial dalam melakukan
pengawasan terhadap fasilitas kepabeanan yang diharapkan berguna
dalam menentukan arah kebijakan lebih lanjut
Fitur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan
 Single Portal dalam pengajuan segala perijinan fasilitas kepabeanan
 Web base application guna memberikan fleksibilitas akses Sistem Otomasi
Fasilitas Kepabeanan oleh pengguna jasa dan user lainnya
 Tracking and Trace yang dapat digunakan melakukan monitor terhadap proses
penyelesaian perijinan fasilitas secara real time dan dimana saja
 DJBC Wiki-Licensing adalah sebuah fasilitas transparansi terhadap kejelasan
proses bisnis pengurusanan perijinan fasilitas yang meliputi : Dasar Hukum,
Persyaratan yang dibutuhkan, janji layanan, SOP, dan lokasi/tempat pengurusan
 Centralize adalah memusatkan sistem pelayanan perijinan fasilitas dan
memperluas akses sistem di semua Kantor DJBC di seluruh Indonesia
 Otomated Workflow dalam proses penerbitan ijin fasilitas
 SLA Monitor merupakan fitur yang menunjukan kondisi janji layanan terhadap
suatu dokumen pengajuan perijinan fasilitas. SLA Monitor menunjukkan indikator
apakah suatu proses sudah melebihi batas waktu, hampir melebihi batas waktu
dan belum melebihi batas waktu
 Integrated dengan modul sistem CEISA lainnya guna menjamin akurasi data dan
optimalisasi pengawasan kepabeanan
silo system
SO
Fast
Data Center Utama
Di KP DJBC (DIKC)
Sentralisasi Otomasi Fasilitas Kepabeanan
Internet
Disaster Recovery Center (DRC)
Pengguna Jasa
Db.Oprs.
Kementerian / Lembaga
 Infrastruktur TIK DJBC hanya ada di
KP DJBC (Centralized)  seluruh
perangkat hardware, software,
middleware, Sar-Pen, Network &
pendukung lainnya
Web Service
via
Internet
 DC Utama di KP DJBC akan terhubung
dengan DRC Kementerian Keuangan*
 Semua Sistem Aplikasi (SKP), Tabel
Referensi & software lainnya 
berada di DC Utama di KP DJBC
INTRANET
MPLS
 Semua data + proses layanan (di
kantor mana pun) dapat di-monitor
real-time
 “Integrasi Sistem & Konsolidasi Data”
 Governance : transparan, akuntabel,
automated & reconciliated
Pegawai DJBC
Semua Kantor DJBC
(Kanwil/KPU/KPPBC)
= 138 Kantor
Arsitektur Sistem Otomasi Fasilitas
Kepabeanan
Co: BKPM, Kem. ESDM
Tantangan Dalam Pengembangan Sistem
 Jenis Perijinan Fasilitas yang cukup banyak, perlu diciptakan pengelompokan
perijinan sejenis untuk penyerderhanaan
 Standardisasi dan harmonisasi dalam rangka mengurangi faktor kompleksitas
 Kejelasan proses bisnis rekonsiliasi ijin fasilitas dengan dokumen pabean lainnya
 Waktu yang terbatas, perlu urutan prioritas perijinan yang akan dikembangkan
 Integrasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya
ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PERTAMBANGAN
T
Mulai
Periksa Ulang?
Submit
Permohonan
Pengecekan Konsep
oleh Direktur
Penomoran Konsep
Validasi
Penerbitan Surat
Keputusan
Pengajuan Konsep ke
Direktur
Perbaikan
Dokumen
Y
Valid?
T
T
Distribusi Surat
Keputusan
Y
Periksa Ulang?
Kirim Respon
Perbaikan Dokumen
Kirim Respon
Permintaan Hard
Copy
Selesai
Pengecekan Konsep
oleh Kasubdit
Respon
Perbaikan
Dokumen
Respon
Permintaan
Hardcopy
Y
Pengajuan Konsep ke
Kasubdit
T
Berkas
Dokumen
Permohonan
Proses Penerimaan
Berkas Hardcopy
Dokumen
Permohonan
Periksa Ulang?
Data kurang?
Pengecekan Konsep
oleh Kepala Seksi
Analisis Permohonan
Y
Pengembalian
Permohonan
Y
T
Pengajuan Konsep ke
Kepala Seksi
Perekaman Konsep
Pengajuan Perijinan Fasilitas via Portal
Pengguna Jasa
Wikipedia Perijinan Bea Cukai
Kondisi Saat Ini (Piloting)
24
Kondisi Yang Diharapkan
Otomasi di Segala Bidang
• KKKS
• Kementerian
ESDM
• KKOB
otomasi
otomasi
otomasi
otomasi
• Kementerian
Keuangan
25
Terima Kasih
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Jakarta - 13230

similar documents