Masalah Kebijakan

Report
FORMULASI
KEBIJAKAN PUBLIK
Kuliah MIP- Juni 2013
POKOK BAHASAN
2
I.
Pengertian & sifat masalah kebijakan;
II. Teknik perumusan masalah;
III. Identifikasi, Pengembangan, Penganalisaan,
Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan;
IV. Perumusan format Peraturan Perundangan
Hasil pembelajaran
3
Peserta diharapkan mampu mengeksplorasi konsep
dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari
perumusan masalah, pengembangan alternatif
kebijakan sampai perumusan rekomendasi kebijakan
dan penuangannya dalam bentuk peraturan
perundangan yang akan digunakan untuk
menjelaskan konsep dan mengaplikasikan teknik
formulasi kebijakan publik.
Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi
pengetahuan ini dalam bentuk Diskusi Isu Terpilih
maupun Studi Kasus.
I.
PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH
KEBIJAKAN PUBLIK
4
(PENGERTIAN)
a. Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang
dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi
masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para
analis.” (Dunn 1998:210-213)
b. Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak
terealisir, tapi dapat dicapai melalui tindakan
kebijakan publik.
PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK
5
(PENGERTIAN)
c. Perumusan Masalah Kebijakan merupakan hal yang
paling penting bagi para analis;
d. Merupakan sistem petunjuk pokok / mekanisme
pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua
fase analisis;
e. Apabila perumusan masalah benar, berarti 50%
pemecahan telah selesai..
PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK
6
(PENGERTIAN)
f. Dalam perumusan masalah ditemukan :
a) Asumsi yang tersembunyi.
b) Mendiagnosa sebab akibat.
c) Memetakan tujuan.
d) Memadukan pandangan yang bertentangan.
e) Merancang peluang.
CIRI-CIRI / SIFAT MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK
7
Saling ketergantungan antara masalah kebijakan;
1. Ada subyektivitas dari masalah kebijakan;
2. Sifat buatan dari masalah;
3. Dinamika masalah kebijakan;
4. Pembedaaan masalah : sederhana , agak
sederhana dan rumit.
II.
TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
(Fase-fase Perumusan Masalah Kebijakan)
8
META MASALAH
PENDEFINISIAN
MASALAH
PENCARIAN MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIF
SITUASI MASALAH
SPESIFIKASI
MASALAH
PENGENALAN
MASALAH
MASALAH FORMAL
Formulasi KP
TEHNIK PERUMUSAN MASALAH
9
SITUASI
MASALAH
META
MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIF
MASALAH
FORMAL
Untuk
Dikenal sebagai
Masalah
Masalah formal
mengetahui
tumpukan
substantif
yaitu masalah
situasi masalah
masalah yang
didefinisikan dari substantif yang
harus mengenali
belum terstruktur meta masalah
akan segera
situasi yg
yaitu mengapa
yaitu dipilih
ditangani sesuai
merupakan issue
terjadi situasi
mana saja
kemampuan.
publik
masalah
masalahnya yg
tampak
TEHNIK PERUMUSAN MASALAH
Formulasi KP
10
CONTOH
SITUASI MASALAH
META MASALAH
Misalnya pedagang
kaki lima (PKL)
Dirumuskan :
Terganggunya
Ketertiban Umum Oleh
PKL.
1. Disiplin rendah
2. Jumlah meningkat
3. Tempat terbatas
4. Perilaku semrawut. dsb.
5. Penegakan hukum
kurang
6. PKL kurang rasa
memiliki lingkungan
7.PKL pendatang
bertambah
8.Pendidikan rendah
9.Pendapatan rendah
10.Tempat baru kurang
MASALAH SUBSTANTIF
1. Pendapatan PKL
rendah
2. Disiplin PKL rendah
3. Tempat PKL terba
tas
4. Penegakan hukum
kurang
5. Pendidikan PKL
kurang
6. Jumlah aparat
ketertiban kurang
7. PKL pendatang
bertambah dsb.
MASALAH FORMAL
Kurangnya Penegakan
Hukum
Tempat PKL
METODE-METODE PERUMUSAN MASALAH
Metode
Tujuan
Prosedur
Sumber
Pengetahuan
Kriteria
Kinerja
Analisis Batas
Estimasi batas peta
masalah
Pencarian sampel bola salju
perencanaan masalah dan
penjumlahan
Sistem
Pengetahuan
Ketetapan
Batas
Analisis
Klasifikasi
Kejelasan Konsep
Pemilahan secara logis dan
klasifikasi penyebab
Analisis
Individual
Konsistensi
Logis
Analisis Hirarki
Identifikasi penyebab
yang mungkin masuk akal
dan dapat ditindaklanjuti
Pemilahan secara logis dan
klasifikasi penyebab
Analisis
individual
kelompok
Konsistensi
Logis
Sypecties
(~ analog)
Pengenalan kesamaan
antar masalah
Perumusan analog pesonal
langsung dan fantasi
Kelompok
Plansibilitas
perbandingan
Brainstorming
Generalisasi ide, tujuan,
dan strategi
Pemunculan ide dan evaluasi
Kelompok
Konsensus
Analisis
perspektif
Berganda
Generalisasi Wawasan
Penggunaan secara serentak
perspektif teknis organisasional
dan personal
Kelompok
Perbaikan
wawasan
Analisis Asumsi
Sintesis kreatif asumsiasumsi yang berlawanan
Identifikasi pelaku, penampakan
asumsi, mempertentangkannya
dan pengelompokkan dan sitensis
Kelompok
Konflik
Pemetaan
Argumentasi
Penilaian Asumsi
Penyusunan tingkat dan
penggambaran Plansibilitas dan
urgensi
Kelompok
Plansibilitas
dan urgensi
optimal
11
12



PERAMALAN
PROYEKSI : ramalan yang didasarkan pada
ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun
masa kini ke masa depan.
PREDIKSI : ramalan yang didasarkan pada asumsi
teoritik yang tegas, dapat berbentuk hukum teoritis,
preposisi teoritis, atau analogi.
PERKIRAAN (CONJECTURE) : ramalan yang
didasarkan pada penilaian yang informati atau
penilaian pakai tentang situasi masyarakat masa
depan.
REKOMENDASI
13
Karakteristik Khusus Rekomendasi :

Dapat Ditindaklanjuti (Actionable);

Prospektif;

Muatan nilai;

Secara Etika Kompleks.
III.
TUJUH LANGKAH ANALISIS / FORMULASI KEBIJAKAN
(Identifikasi, Pengembangan,Penganalisaan,Pemilihan
Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan)
(Menurut : Mustopadidjaja)
PENGKAJIAN
PERSOALAN
PENENTUAN
TUJUAN
PERUMUSAN
ALTERNATIF
PENYUSUNAN MODEL
Langkah (1)
Langkah (2)
Langkah (3)
Langkah (4)
Tujuan pengkajian
adalah menemukan
dan memahami
hakekat persoalan
suatu masalah.
Kemudian
merumuskan dalam
hubungan sebab
akibat. Terjabarkan
dalam faktor
penyebab
(independent
variables) dan faktor
akibat (dependent
variables).
Tujuan adalah akibat
yg secara sadar ingin
dicapai dan atau
dihindari. Secara
umum kebijakan
selalu ingin mencapai
kebaikan dan
mencegah keburukan
yang bakal terjadi
semaksimal mungkin.
Adalah cara yang dapat
dipergunakan untuk
mencapai tujuan secara
langsung atau tidak.
Aletnatif kebijakan dapat
muncul dalam pikiran
karena beberapa hal:
1.Berdasar pengamatan.
2.Melakukan semacam
analogi
Informasi yang berkaitan
dengan langkah yaitu
metode penelitian, teori
relevan, substansi
persoalan dan metode
kuantitatif.
Model adalah
penyederhanaan
kenyataan persoalan yang
dihadapi lalu diwujudkan
dalam hubungan kausal
atau fungsional. Model
dapat dituangkan dalam
model: schematic model,
physical model, game
model,
15
Formulasi KP
PENILAIAN ALTERNATIF
PENYUSUNAN
REKOMENDASI
Langkah (5)
Langkah (6)
Langkah (7)
Analisa akan memerlukan
kriteria yang jelas dan
konsisten untuk menilai
alternatif; menyangkut
ekonomi (efisiensi dsb),
politik, hukum administrasi
(keefektifan dsb); nilai-nilai
abstrak seperti etika,
falsafah (equity, equality
dsb).
Alternatif yang ada perlu
dinilai berdasar kriteria.
Tujuannya mendapatkan
gambaran lebih jauh
mengenai tingkat
efektifitas dan fisibilitas
tiap alternatif dalam
pencapaian tujuan seperti
ekonomi yang paling
efisien, politik yang paling
bisa dilaksanakan dan
etika filosofis yang tidak
bertentangan dengan nilai
sosial budaya
Penilaian alternatif
memberikan gambaran
mengenai sejumlah pilihan
yang tepat untuk mencapai
tujuan. Langkah akhir
analisa kebijakan
merumuskan saran
altenatif yg diperhitungkan
dapat mencapai tujuan
secara optimum dalam
berbagai kondisi.
PENENTUAN KRITERIA
16
TUJUH LANGKAH ANALISA KEBIJAKAN
(Mustopadidjaja)
17
1. PENGKAJIAN PERSOALAN
2. PENENTUAN TUJUAN
3. PERUMUSAN
ALTERNATIF KEBIJAKAN
4. PENYUSUNAN MODEL
MASALAH
KEBIJAKAN
MASA DEPAN
KEBIJAKAN
PERUMUSAN
MASALAH
PERAMALAN
5. PENETAPAN KRITERIA
6. PENILAIAN ALTERNATIF
7. PERUMUSAN
REKOMENDASI
AKSI
KEBIJAKAN
REKOMENDASI
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(1) PENGKAJIAN PERSOALAN
18


PENGKAJIAN MASALAH/PERSOALAN UNTUK
MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKIKAT PERSOALAN
DAN DIRUMUSKAN DALAM HUBUNGAN SEBAB AKIBAT,
SEHINGGA JELAS FAKTOR PENYEBAB (Independent
Variable) DAN FAKTOR AKIBAT (Dependent Variable).
MISAL : “KOMPETENSI DAN MOTIVASI SDM APARATUR
RENDAH SEHINGGA KINERJA BIROKRASI RENDAH” 
(MASALAH FORMAL)
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(2) PENENTUAN TUJUAN
19



TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN
DICAPAI.
SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU
BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU
MENCEGAH TERJADINYA KEBURUKAN
ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN.
TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS,
REALISTIS, DAN TERUKUR
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(3) PERUMUSAN ALTERNATIF
20

ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG
DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI,
LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG,
SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI
LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH
DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA.
MASALAH FORMAL
PENETAPAN TUJUAN
TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI.
SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK
MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAHTERJADINYA KEBURUKAN
ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN.
TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR
PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN
UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG,
SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU
CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA
21
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(4) PENYUSUNAN MODEL
22


MODEL ADALAH PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN
PERSOALAN YANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM
HUBUNGAN-HUBUNGAN KAUSAL ATAU FUNGSIONAL;
ADA BEBERAPA BENTUK MODEL, YAITU :
1. SKEMATIK MODEL (flow chart & arrow diagram);
2. FISIKAL MODEL (Miniatur);
3. GAME MODEL (Geladi / latihan manajemen, latihan
perang, dsb)
INGAT :
CAUSAL LOOP / ARCHETYPE DIAGRAM
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA
23
1. TECHNICAL FEASIBILITY , MELIHAT SAMPAI
SEJAUHMANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN
DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG
TELAH DITETAPKAN. KRITERIA PENILAIAN INI LEBIH
MENEKANKAN PADA ASPEK “EFEKTIVITAS” SUATU
ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM
MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUAN DAN
SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN.
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN….
24
2. ECONOMIC AND FINANCIAL FESIBILITY, MELIHAT
SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP ALTERNATIF
KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA, DAN SEBERAPA
BESAR KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH
DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. KRITERIA INI
LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFISIENSI” DARI
SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK MENCAPAI
APA YANG MENJADI TUJUANNYA. KRITERIA INI
DAPAT MENGGUNAKAN TEKNIS COST AND BENEFIT
ANALYSIS.
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…..
25
3. POLITICAL VIABILITY, MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK MAUPUN
DAMPAK POLITIK YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH SETIAP
ALTERNATIF KEBIJAKAN. DAMPAK POLITIK DARI ALTERNATIF
KEBIJAKAN INI AKAN DILIHAT DARI TINGKAT AKSEBILITAS
(ACCEPTABILITY), KECOCOKKAN DENGAN NILAI DI MASYARAKAT (APPROPRIATENESS), RESPONSIVITAS
(RESPONSIVENESS), KESESUAIAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL SUITABILITY), DAN
PEMERATAAN (EQUITY). KRITERIA INI, INTINYA UNTUK
MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (POLITICAL
SPONSORSHIP) TERHADAP ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG
DIUSULKAN.
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
26
(5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…..
4.ADMINISTRATIVE OPERABILITY, MELIHAT SEBERAPA
BESAR KEMUNGKINAN SUATU ALTERNATIF
KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM
KONTEK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN
ADMINISTRASI YANG BERLAKU. KRITERIA
ADMINISTRATIVE OPERABILITY INI AKAN MELIHAT
DARI DIMENSI OTORITAS INTANSI PELAKSANA,
KOMITMEN KELEMBANGAAN, KAPABILITAS STAF
DAN DANA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI.
KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF
KEBIJAKAN
27
• Technical Feasibility..
 Economic And Financial Feasibility.
 Political Viability.
• Administrative Operability.
PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
28
NO
KRITERIA
DIMENSI
1
TECHNICAL
FEASIBILITY
(EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN).
2
ECONOMIC AND
FINANCIAL
FEASIBILITY.
EFISIENSI (MENCAKUP : BIAYA DAN HASIL).
3
POLITICAL VIABILITY.
4
ADMINISTRATIVE
OPERABILITY.
(MELIPUTI) :
 ACCEPTABILITY.(Dpt Menerima)
 APPROPRIATENESS.(Kepantasan)
 RESPONSIVENESS.(Kepekaan)
 LEGAL SUITABILITY.(Pengakuan)
 EQUITY.(Adil)
(DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA KONTEKS
SOSIAL, POLITIK, DAN ADMINISTRASI YANG
BERLAKU).
5) PENENTUAN KRITERIA
29
ALTERNATIF
NO
1
2
3
4
KRITERIA
A
B
C
Technical Feasibility
…………………………
…………………………
………………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
Economic and
financial feasibility.
…………………………
…………………………
…………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
Political Viability.
…………………………
…………………………
…………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………………
…………………………
………………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
Administrative
Operability.
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(6) PENILAIAN ALTERNATIF
30



ALTERNATIF-ALTERNATIF YANG TELAH DIRUMUSKAN
PERLU DINILAI BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIA
YANG TELAH DITETAPKAN;
TUJUANNYA ADALAH MENDAPATKAN GAMBARAN
LEBIH MENDALAM MENGENAI TINGKAT EFEKTIVITAS,
EFISIENSI DAN FISIBILITAS DARI TIAP-TIAP ALTERNATIF.
ALTERNATIF YANG DINILAI, DIBERIKAN URUTAN
RANGKING DAN DIPILIH YANG MENDAPATKAN
RANGKING TERTINGGI.
6) PENILAIAN ALTERNATIF
31
ALTERNATIF
KRITERIA
A
B
Technical Feasibility
Economic and financial
feasibility.
Political Viability.
Administrative Operability.
B = Bobot;
N = Nilai
S = Skor
N
B
S
B
N
KET
C
S
B
N
S
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(7) PERUMUSAN REKOMENDASI
32


PENILAIAN ATAS ALTERNATIF-ALTERNATIF AKAN
MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI SEJUMLAH
PILIHAN YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI TUJUANTUJUAN TERTENTU;
LANGKAH TERAKHIR DARI ANALISIS KEBIJAKAN
ADALAH MERUMUSKAN REKOMENDASI, DILENGKAPI
DENGAN STRATEGI PELAKSANAANNYA.
Matriks Perumusan Kebijakan
33
No
1
Masalah Dampak Tujuan Instrumen
Formal
Kini
KP
KP
2
3
4
5
Alternatif
KP
Dampak
Pelaksa
naan KP
Ramalan
Masa
Depan
Hal-hal
Yang
Diatur
Dlm KP
6
7
8
9
MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN
Masalah
Formal
Dampak
Kini
2
3
1) Kualitas
Lulusan
Sekolah
Kejuruan
belum siap
pakai;
2) Belum
optimal nya
Dukungan
Pemda
Dalam
Pengemba
ngan
Kualitas
Sekolah
kejuruan.
Ramalan
Masa
Depan
Hal-2
yang
diatur
5
6
7
8
9
Peraturan
Kepala
Daerah.
PENGEM
BANGAN
KOMPETENSI
GURU
SEKOLAH
KEJURUAN
.
1.Lulus an
SMK siap
kerja;
2.Penyerapan
angkatan kerja
meningkat;
3. Minat masy.
Thd. Sekolah
kejuruan
meningkat.
Daya
saing
angkat an
kerja
lulusan
SMK
mening
kat, sbg
angkt.
kerja siap
pakai, shg
dapat
terserap
lap. kerja.
Kuri kulum
SMK di
sesuai
kan dg
tuntutan
pasar.
Tujuan Kebij.
4
1.Lulusan
SMK tidak
siap pakai;
1.MENINGKATKAN
KUALITAS
SEKOLAH
KEJURUAN;
2. Daya
saing
angkatan
kerja lulus
an SMK
lemah;
2.MENINGKAT
KAN KUALITAS
LULUSAN
SEKOLAH
KEJURUAN;
3. Daya
tarik
sekolah
kejuruan
rendah;
Alternatif
Dampak
Pelaksanaan
Instru
men
3.MENINGKAT KAN
PENYERAPAN
TENAGA
4.MENINGKATKAN
MINAT MASYARA
KAT PADA
SEKOLAH
KEJURUAN.
34
MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN
35
No
1.
Masalah
Formal
Data
Maskin
blm
akurat.
Dampak
Kini
Tujuan
Kebij.
Pelayanan
kesmaskin
belum
optimal
Meningkat
kan kinerja
yan kes
maskin.
Instrumen
Keputusan
Bupati
Dampak
Pelaksanaan
-Akurasi
data
-Yankes
maskin
meningkat
Alternatif
Pembentuk
an Tim
Koordinasi
Lintas
Sektor.
Ramalan
Masa
Depan
Hal-2
yang
diatur
Data
akurat
Yankes
meningkat
Tkt kes
masy
mening kat
Dom.
Teknis
Laks.
Op. tim.
Tap.
Krite ria mis
kin
Formulasi KP
Perumusan Rekomendasi Kebijakan
36






Apa yang akan dikerjakan.
Informasi atas aksi yang akan dilakukan.
Prosedur penetapan kebijakan.
Faktor pendukung untuk menentukan rekomendasi.
Estimasi tingkat resiko, ketidak pastian, akibat
ganda dan kriteria pilihan.
Rekomendasi pengambilan keputusan.
Perumusan Rekomendasi Kebijakan
37
FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG
BEPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Faktor Politik.

Faktor Ekonomi/Finansial.

Faktor Adminstrasi/Organisatoris.

Faktor Teknologi.

Faktor Sosial Budaya.

Faktor Pertahanan dan keamanan (Hankam).
IV.
PERUMUSAN FORMAT PERATURAN
PERUNDANGAN
38

Materi muatan kebijakan harus sesuai
dengan jenis peraturan perundang
undangan:
 Undang-undang,
mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD.
 Peraturan Pemerintah Pengganti UU, mengatur
materi yang sama dengan UU
 Peraturan Pemerintah, mengatur materi untuk
menjalankan UU
FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN
39
 PERATURAN
PRESIDEN, MATERI UNTUK
MELAKSANAKAN PP ATAU YANG DIPERINTAHKAN
UU;
 PERDA,
MATERI UNTUK MENYELENGGARAKAN
OTONOMI DAERAH, TUGAS PEMBANTUAN,
MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH, DAN
MENJABARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG
LEBIH TINGGI.
ALTERNATIF POLICY PAPER
40
PENDAHULUAN.
 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK.
A. AGENDA SETTING.
B. POLICY PROBLEM FORMULATION.
C. POLICY DESIGN.
1. TUJUAN KEBIJAKAN.
2. ALTERNATIF KEBIJAKAN.
3. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
4. REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN.
 STRATEGI PELAKSANAAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG
DIPILIH.
 PENUTUP.

ALTERNATIF POLICY PAPER
RINGKASAN EKSEKUTIF
-Pentingnya Situasi Permasalahan
-Highlight Analisis Alternatif
-Rekomendasi Langkah-Langkah Kebijakan
I. LATAR BELAKANG MASALAH
- Informasi tentang suatu masalah yang memerlukan
intervensi Pemerintah
- Latar Belakang Permasalahan, dan teori yang berkaitan dg
Masalah
- Langkah-2 yang telah ditempuh utk memecahkan masalah
- Taksiran mengenai hasilguna kebijakan yang lalu
II. RUMUSAN MASALAH (Substantive Problems)
- Cara Pendekatan Masalah
- Rumusan Tujuan Kebijakan
41
Policy Paper ……..
III. ALTERNATIF KEBIJAKAN
- Deskripsi Alternatif
- Prakiraan Hasil/Dampak
IV. PENILAIAN ALTERNATIF
- Kriteria Penilaian
- Penilaian Alternatif
- Perbandingan Alternatif
V. ALTERNATIF YANG DIREKOMENDASIKAN
- Alternatif yang disarankan
- Keterbatasan dan akibat yang mungkin tidak terkendali
VI. RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN
MENUJU - V : PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KP

similar documents