B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan

Report
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
•
Dalam hukum acara perdata, dikenal dua
macam kompetensi atau kewenangan
mengadili dari pengadilan atau hakim,
yaitu :
1. Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut).
2. Kewenangan Nisbi (Kompetensi Relatif)
1
Ad.1. Kompetensi Absolut
• Kompetensi absolut yaitu kewenangan badan
peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis
perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat
diperiksa dan diadili oeh badan peradilan lain.
Dengan demikian kompetensi absolut ini menjawab
pertanyaan, badan peradilan apa yang berwenang
untuk mengadili perkara tsb, apakah badan
peradilan umum atau badan peradilan agama.
Misalnya, perkara perceraian orang Islam, maka
yang berwenang mengadili secara mutlak adalah
peradilan agama. Kalau diajukan ke peradilan
umum (PN), maka PN harus menyatakan tidak
berwenang tanpa harus dilakukan eksepsi.
2
Ad.2. Kompetensi Relatif.
• Kompetensi Relatif yaitu mengatur tentang
pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara
tertentu antar pengadilan yang sejenis
berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, apakah
yang berwenang mengadili suatu perkara PN
Padang atau PN Pariaman.
• Jadi kompetensi relatif adalah untuk menjawab
pertanyaan, PN mana yang berwenang mengadili
suatu perkara tertentu, misalnya : seorang tggt
tinggal di Lubuk Alung, maka pggt harus
mengajukan gugatan ke PN Pariaman karena
secara relatif yang berwenang ialah PN Pariaman.
3
C. Kompetensi Relatif(Wewenang Nisbi)
atau tempat pengajuan gugatan
•
Ke Pengadilan Negeri manakah gugatan
atau tuntutan hak itu harus diajukan?
Mengenai pertanyaan ini menyangkut
pembagian kekuasaan kehakiman
(distribusi kekuasaan kehakiman) secara
relatif. Kewenangan ini berkaitan dengan
wilayah hukum suatu pengadilan.
4
• Kompetensi relatif ini diatur dalam Psl 118
HIR / 142 RBg. Sebenarnya pasal-pasal
ini mengatur dua hal, yaitu :
1.Tentang kewenangan relatif / kompetensi
relatif
2.Tentang tempat mengajuan gugatan atau
kemana gugatan itu diajukan
• Menurut Psl 118 HIR / 142 RBg, : “Pada
asasnya gugatan harus diajukan ke PN
tempat tinggal tggt”
5
• Sebagai asas ditentukan bahwa PN di
tempat tggt tinggal (alamat tggt) yang
wenang memeriksa gugatan atau tuntutan
hak. Asas ini dikenal dengan “actor
sequitur forum rei” (Psl 118 ayat 1 HIR /
142 ayat 1 RBg).
• Jadi gugatan harus diajukan ke PN di
tempat tggt tinggal. Kalau pggt tinggal di
Padang, sedangkan tggt tinggal di Medan,
maka gugatan diajukan ke PN Medan
6
Alasannya ialah …….
• Tidaklah layak apabila tggt harus menghadap ke
PN di tempat pggt tinggal.
• Tggt tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke
PN di tempat pggt tinggal, hanya karena ia
digugat oleh pggt yang belum tentu terbukti
kebenaran gugatannya.
• Di samping itu, bukanlah kemauan tggt bahwa ia
digugat oleh pggt.
• Juga belum tentu gugatan pggt itu dikabulkan
oleh pengadilan.
7
Oleh karena itu ……
• Tggt haruslah dihormati dan diakui hakhaknya selama belum terbukti kebenaran
gugatan pggt, sehingga tidak dapat
dipaksa berkorban untuk kepentingan
pihak pggt, yang belum tentu tinggal satu
kota dengan tggt, dengan menghadap ke
PN di tempat pggt tinggal.
• Tggt haruslah dianggap pihak yang benar
selama belum terbukti sebaliknya.
8
Tempat Pengajuan Gugatan.
•
Sbg pengecualian asas actor sequitur forum
rei, sbg asas pokok, dimana gugatan harus
diajukan ke PN dimana tggt tinggal, Psl 118
HIR / 142 RBg juga mengatur tempat
pengajuan gugatan, yaitu:
a. Apabila tempat tinggal tggt tidak diketahui,
maka gugatan diajukan ke PN di tempat tggt
sebenarnya tinggal atau tempat tinggal
terakhir.
9
b. Apabila tggt terdiri dari dua orang atau
lebih dan mereka tinggal pada tempat
yang berbeda, maka gugatan diajukan
ke PN dimana salah seorang tggt
bertempat tinggal.
c. Apabila yang digugat itu terdiri dari
orang-orang yang berutang di satu pihak
dan orang-orang sbg penjamin di pihak
lain, maka gugatan diajukan ke PN
dimana pihak yang berutang bertempat
tinggal
10
d. Apabila tempat tinggal atau tempat
kediaman tggt tidak diketahui, maka
gugatan diajukan ke PN di tempat tinggal
pggt.
e. Apabila gugatan itu mengenai benda
tetap, maka gugatan diajukan ke PN di
mana benda tetap berlokasi.
11
f. Apabila kedua belah pihak (pggt dan
tggt) memilih tempat tinggal tertentu atau
domisili hukum yang disebutkan dalam
perjanjian, maka gugatan diajukan ke PN
dimana tempat tinggal atau domisili
hukum yang dipilih tsb. Hak ini
merupakan hak istimewa yang diberikan
kepada pggt sebab apabila pihak pggt
mau mengajukan ke PN di tempat tinggal
tggt, ini dibolehkan
12
Selain yang ditentukan dalam Psl 118 HIR /
142 RBg, juga terdapat pengecualian :
•
Pengecualian itu yang diatur dlm
KUHPer, Rv, UU Perkawinan, dsb,
meliputi :
a. Apabila dalam hal tggt tidak cakap, maka
gugatan diajukan ke PN tempat tinggal
orang tuanya / walinya / pengampunya.
b. Apabila tggt itu PNS, gugatan diajukan
ke PN dimana ia bekerja.
13
c. Kalau tggt itu seorang buruh yang
menginap di tempat tinggal majikannya,
maka gugatan diajukan ke PN di tempat
tinggal majikannya.
d. Dalam hal kepailitan, gugatan diajukan
ke PN (sekarang Pengadilan Niaga)
yang menyatakan pailit.
e. Gugatan perceraian bagi yang non
muslim, diajukan ke PN yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman
tggt.
14
D. Pemeriksaan Perkara Perdata
di Pengadilan Batas Kuliah 3-4-2012
• Meliputi atas :
1. Tindakan-tindakan yang mendahului
pemeriksaan di muka persidangan atau
pengadilan.
2. Tindakan-tindakan Selama Persidangan.
15
Ad.1. Tindakan-tindakan …………
a. Setelah pggt mengajukan gugatannya
dan dicatat dalam registrasi pada
Kepaniteraan PN serta telah melunasi
biaya perkara, maka ia tinggal menunggu
pemberitahuan hari sidang. Menurut Psl
121 ayat 4 HIR, gugatan tidak akan
didaftar sebelum biaya perkara dibayar
kepada Panitera PN.
16
b. Setelah gugatan didaftar dan diserahkan
ke Ketua PN, untuk menetapkan majelis
hakim yang memeriksanya, kmd gugatan
diserahkan kepada majelis hakim yang
memeriksanya.
c. Ketua majelis hakim menetapkan hari
sidang thd perkara itu dan sekaligus
menyuruh panggil ke dua belah pihak
yang berperkara agar menghadap ke PN
pada hari sidang yang telah ditetapkan.
17
d. Pemanggilan thd tggt dilakukan oleh juru
sita yang menyerahkan surat panggilan
beserta salinan surat gugatan itu kpd
tggt pribadi di tempat tinggalnya.
e. Menurut Psl 122 HIR / 146 RBg bahwa
batas antara hari sidang dgn surat
panggilan, waktunya tidak boleh kurang
dari tiga hari kerja.
18
f. Apabila si tggt tidak ditemukan di
rumahnya, maka surat panggilan
diserahkan kepada kepala desa atau
lurahnya.
g. Kalau si tggt telah meninggal dunia,
maka surat panggilan itu disampaikan
kepada ahli warisnya dan jika ahli
warisnya tidak diketahui, surat panggilan
dpt disampaikan kpd Kepala Desa /
Lurah tempat tinggal terakhir dari tggt
yang meninggal itu.
19
h. Setelah juru sita melakukan
pemanggilan, ia harus menyerahkan
risalah panggilan kepada hakim yang
memeriksa perkara itu yang merupakan
bukti bahwa tggt telah dipanggil secara
patut.
20
Ad. 2. Tindakan-tindakan Selama
Persidangan
• Setelah majelis hakim menetapkan hari
sidang dan para pihak telah dipanggil
secara patut, maka majelis hakim akan
membuka persidangan pada hari yang
telah ditetapkan.
21
Putusan Gugur
• Menurut Psl 124 HIR, si pggt yang
mengajukan gugatan tidak datang
menghadap untuk memenuhi panggilan
PN pada hari sidang yang telah ditetapkan
dan telah dipanggil secara patut, tidak
pula mengirimkan wakilnya untuk
memenuhi panggilan itu, sedangkan tggt
hadir, maka hakim menjatuhkan putusan,
“gugatannya dinyatakan gugur” dan pggt
dihukum untuk membayar biaya perkara.
22
• Untuk memutuskan gugur gugatan pggt,
isi gugatan tidak perlu diperiksa, sehingga
putusan gugur itu tidak mengenai isi dari
pada gugatan. Dengan dinyatakan gugur,
maka selesai perkara, namun pggt diberi
kesempatan untuk mengajukan
gugatannya sekali lagi setelah membayar
biaya perkara terlebih dahulu.
23
Verstek (Putusan di luar hadirnya tggt)
• Psl 125 HIR menegaskan bahwa apabila
tggt yang tidak datang pada hari sidang
yang telah ditentukan dan tidak pula
mengirimkan wakilnya, juga telah
dipanggil secara patut, sedangkan pggt
hadir, maka gugatan pggt diterima oleh
hakim dengan putusan diluar hadirnya tggt
(putusan verstek), kecuali kalau gugatan
itu nyata-nyata melawan hak dan tidak
beralasan.
24
• Tetapi Psl 126 HIR memberikan suatu
kelonggaran bahwa dalam hal pada sidang
pertama salah satu pihak tidak hadir, baik pggt
maupun tggt, maka sebelum hakim menjatuhkan
putusan, hakim dapat memerintahkan sekali lagi
supaya pihak yang tidak datang pada sidang
pertama dipanggil sekali lagi untuk menghadap
ke PN pada hari sidang yang telah ditentukan.
• Apabila pada sidang kedua, pihak yang tidak
datang pada sidang pertama, masih tidak
datang, barulah hakim menjatuhkan putusan.
Inilah yang dilakukan dalam praktek.
25
Verzet (Perlawanan oleh Tggt)
• Apabila gugatan pggt dikabulkan dengan
putusan verstek (putusan di luar hadirnya
tggt), maka putusannya diberitahukan
kepada tggt dan dijelaskan bahwa tggt
berhak mengajukan “perlawanan” (verzet)
terhadap putusan verstek itu kepada
hakim yang menjatuhkan putusan verstek
itu. (Psl 125 ayat 3)
26
• Verzet dapat diajukan dalam waktu 14 hari
sesudah pemberitahuan putusan verstek
kepada tggt pribadi.
• Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan
kepada tggt pribadi, maka verzet dapat diajukan
sampai hari ke 8 setelah teguran untuk
melaksanakan putusan (aan manning), atau
• Apabila tggt tidak datang menghadap untuk
ditegur, verzet dapat diajukan sampai hari ke 8
setelah putusan verstek dijalankan (Psl 129
ayat 2 HIR, 153 ayat 2 RBg)
27
• Tuntutan perlawanan (verzet) terhadap
ptusan verstek diajukan dan diperiksa
seperti perkara contradictoir yaitu apabila
kedua belah pihak hadir di persidangan
pada hari sidang yang ditetapkan.
• Dalam acara perlawanan (verzet), yang
mengajukan perlawanan (pelawan,
opposant) tetap kedudukannya sbg tggt
dalam perkara yang diputus dengan
verstek, sedang terlawan (geopposeerde)
tetap sbg pggt.
28
• Apabila verzet diterima oleh PN, maka
pelaksanaan putusan verstek terhenti.
• Dalam pemeriksaan verzet
(verzetsprocedure), oleh karena
kedudukan para pihak tetap, maka pihak
pggt-lah (terlawan) yang harus mulai
dengan pembuktian.
29
• Kalau dalam acara verzet pggt tidak
datang, maka perkara diperiksa secara
contradictoir sedangkan kalau tggt yang
tidak hadir, maka untuk kedua kalinya
dijatuhkan putusan verstek, tuntutan
verzet atau perlawanan tidak diterima (NO
= niet ontvankelijke verklaard), Psl 129
ayat 5 HIR / 153 ayat 6 RBg.
30

similar documents