Pemerintahan Orde Baru oleh: Aji Tri Wikongko

Report
Kelas XII IPS
SMA Negeri 71 Jakarta
Standar Kompetensi
2.Kemampuan memahami
perjuangan sejak Orde
Baru sampai dengan masa
reformasi.
2
Kompetensi Dasar
2.1 Kemampuan menganalisis
perkembangan pemerintahan
Orde Baru.
3
Indikator
 Siswa dapat Menjelaskan latar belakang lahirnya Orde
Baru
 Siswa dapat menjelaskan pemerintahan Orde Baru
 Siswa dapat Mengidentifikasi kebijakan pemerintah
Orde Baru
4
Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru ?
 Otoriter
 Kekuasaan yang begitu besar di tangan Presiden Soeharto
dan Elitis yg pada umunya terdiri dari Tentara.
 Ekonomi Pragmatis
 Asas Tunggal Pancasila
 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5
Menjelang Orde Baru
 Adanya Gerakan 30 September menurut
didalangi oleh PKI
 Demonstrasi dari berbaga elemen mesyrakat
yg tergabung dalam Front Pancasila.
 Tritura :

Pembubaran PKI

Pembersihan Kabinet Dwikora

Turunkan Harga Barang
 Supersemar (11 Maret 1966)
6
Implementasi Amanat Supersemar
 Pengukuhan tindakan pengemban
Supersemar yang membubarkan PKI dan
ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX / MPRS /
1966
 Pelarangan paham dan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia (
TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )
 Pelurusan kembali tertib konstitusional
berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP
MPRS No. XX / MPRS / 1966 )
7
Peralihan Kekuasaan
Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR-GR
yang menganjurkan kepada Soeharto
untuk melaksanakan Sidang Istimewa,
sehingga pada 20 Februari 1967 Presiden
Soekarno
menyerahkan
kekuasaan
kepada Soeharto
8
9
Langkah Awal Orde Baru
 Mengoreksi
total penyimpangan
dilakukan Orde Lama.
yg
 Penataan
kembali
seluruh
aspek
kehidupan berbangsa & Bernegara.
 Menyusun
kembali kekuatan bangsa
guna tercapai nya stabilitas nasional.
10
Stabilitas & Konsolidasi Ekonomi
 Pelita (Pembagunan Lima Tahun)
 Masuknya lembaga keuangan seperti: IMF & Word
Bank
 Pemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
 Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman
modal dalam negeri (PMDN) .
11
Stabilitas Politik
 Melaksanakan Pemilu tahun1971 yg diikuti sepuluh partai
lainnya dimana Golkar menjadi pemenang pemilu.
 Melakukan Fusi Partai (penyerderhanaan parta politik)
setelah pemilu 1971
 Dwi Fungsi Abri: Selain menjaga keamanan & ketertiban
tentara juga berhak mencampuri urusan negara.
 Adanya
Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan &
Pengalaman Pancasila) dengan ketetapan MPR NO II 1978.
12
Kebijakan Bidang sosial & Budaya
 Pembatasan terhadap warga etnis Tionghoa
 Program
NKK/BKK: kontrol
terhadap kehidupan dalam
ketat dari
pemerintah
 kampus Di seluruh Indonesia agar Mahasiswa tidak turut
campur dalam politik praktis.
 SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tentang pola pembinaan &
pengembangan kemahasiswaan di perguruan Tinggi.
13
Normalisasi Politik Luar Negeri
 Kembali menjadi anggota PBB sejak Tanggal 28
Desember 1966.
 Mengakui kemerdekaan Singapura pada Tgl 2 Juni
1966.
 Normalisasi hubungan dengan Malasyia ditandai
dengan perundingan yg bertempat di Bangkok 29 Mei1 Juni 1966.
 Indonesia menjadi pemrakarsa ASEAN yg didirikan
pada Tgl 8 Agustus 1967.
14
15
Perkembangan Ekonomi
Setelah berhasil memulihkan
keamanan kemudian pemerintah
melaksanakan pembangunan
Nasional jangka pendek dan jangka
panjang melalui Pelita yang tidak
lepas dari Trilogi Pembangunan
16
Trilogi Pembangunan
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya yang menuju pada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi
c. Stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis
17
Bidang Pertanian
a. Pembukaan lahan pertanian baru
b. Mekanisasi pertanian
c. Penggunaan pupuk baru
d. Mencari metode yang tepat untuk
pemberantasan hama
18
Bidang Industri (Pertanian)
• Industri pengolahan hasil tanaman pangan
• Industri pengolahan hasil perkebunan
• Industri pengolahan hasil perikanan
• Industri pengolahan hasil hutan
• Industri pupuk
• Industri Pestisida
• Industri Mesin dan peralatan pertanian
19
Bidang Industri (Non-Pertanian)
• Industri Semen
• Industri Pertambangan
• Industri Perakitan kendaraan bermotor
• Industri elektronik
• Industri kapal laut
• Industri Kapal terbang
20
Kelemahan Ekonomi Orde Baru
 Pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak disertai dengan
pemerataan ekonomi, sehingga menimbulkan
kesenjangan sosial
 Lemahnya Kualitas Pengusaha Nasional
 Arus modal asing yang begitu besar, mempengaruhi
arah kebijakan politik dan ekonomi
 Korupsi, Kolusi & Nepotisme
21
Peristiwa Malari tahun 1974
Oleh Pemerintah saat itu Malari
dicitrakan sebagai konflik politik yang
sempit yaitu ketidaksadaran politik
masyarakat dan menenggelamkan apaapa yang sebenarnya mendorong
peristiwa Malari.
22
Demonstrasi Mahasiswa
23
Modal Asing
24
Pasca Malari 1974
 Presiden Soeharto membentuk blok kekuasaan negara
 Menyingkirkan lawan-lawan politik
 Melakukan penertiban dan pemulihan kembali
keamanan melalui penetapan peraturan perundangundangan
 Bersikap represif (keras) terhadap siapapun yang
menentang kebijakannya
25
Konflik Masa Orde Baru
 Peristiwa Malari 1974
 Petisi 50 tahun 1980
 Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984
26
Terimakasih
27

similar documents