materi mk pancasila FT d3 s1

Report
MATA KULIAH
PANCASILA/ 2 SKS
Oleh:
Wijianto,S.Pd.,M.Sc
KD. 1
Landasan dan Tujuan
A.
Latar Belakang Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi Umum
C. Tujuan Pendidikan Pancasila
1. Tujuan nasional
2. Tujuan Pendidikan Nasional
3. Misi dan visi pendidikan pengembangan
kepribadian
4. Kompetensi pendidikan Pancasila
5. Dasar substansi kajian pendidikan Pancasila
6. Metodologi pembelajaran pendidikan
Pancasila
D. Pancasila sebagai Dasar dan Etika
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
1. Pengertian Etika
2. Pancasila sebagai sumber etika
3. Pemberdayaan etika Pancasila dalam
konteks kehidupan akademik
E. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
Umum : Sebagai Dasar Nilai dan Pedoman
Berkarya bagi Lulusan
B. Landasan Pendidikan Pancasila
1. Landasan Yuridis pendidikan Pancasila
2. Landasan Pendidikan Pancasila
a. Landasan historis
b. Landasan Kultural
c. Landasan yuridis
d. Landasan Filosofis
KD 2. PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI KEBANGSAAN
KD 3.
PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA
A. Cara Berpikir
Filsafat
1. Pengertian Filsafat
2. Sistem Filsafat
3. Aliran-aliran
Filsafat
4. Nilai-nilai Pancasila
berwujud dan
bersifat filsafat
B. Pengertian
Pancasila secara
Filsafat
1. Aspek ontologi
2. Aspek
Epistemologi
3. Aspek Aksiologi
C. Nilai-Nilai Pancasila
sebagai Dasar dan Arah
Keseimbangan antara Hak
dan Kewajiban Asasi Manusia
1. Hubungan vertikal
2. Hubungan
horizontal
3. Hubungan alamiah
KD 4.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
A. Pengertian
Ideologi
1. Arti
ideologi
2. Pancasila
sebagai
ideologi
nasional
B. Makna Ideologi
bagi negara
1. Teori
perseorangan
(individualistik)
2. Teori golongan
(class theory)
3. Teori
kebersamaan
(integralistik)
C. Perbandingan
Ideologi
Pancasila
dengan Ideologi
Lain
1. Ideologi
liberalisme
2. Ideologi
sosialisme
D. Pancasila sebagai
Ideologi Terbuka
1. Arti ideologi
terbuka
2. Faktor pendorong
keterbukaan
ideologi Pancasila
3. Sifat ideologi
4. Batas-batas
keterbukaan
ideologi Pancasila
KD.5 PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM
DI INDONESIA
A. SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD
1945
1. Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945
a. Pengertian hukum dasar
b. Pengertian UUD 1945
c. Kedudukan UUD 1945
d. Sifat UUD 1945
e. Fungsi UUD 1945
2. Pembukaan UUD 1945
a. Makna Pembukaan UUD 1945
b. Makna alinea-alinea dalam Pembukaan UUD 1945
c. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
d. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
dengan pasal-pasal UUD 1945
3. Pasal-pasal UUD 1945
a. Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara RI
b. Kelembagaan negara
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Perbedaan MPR sebelum dan sesudah Perubahaan UUD
1945 dapat dilihat dari bagan berikut ini :
Perbedaan
Sebelum Perubahaan UUD 1945
Sesudah Perubahaan UUD 1945
Komposisi
DPR, utusan daerah dan golongan
Anggota DPR dan DPD
Rekrutmen
DPR (lewat Pemilu dan diangkat),
utusan daerah dan golongan yang
diangkat
Seluruh anggota DPR dan DPD
dipilih lewat Pemilu
Legislasi
Oleh DPR
Kekuasaan legislasi ada di DPR,
DPD juga dapat mengajukan dan
membahas RUU berkaitan dengan
otonomi daerah
Kewenangan
Tak terbatas
Terbatas tiga, yaitu mengubah
UUD, melantik Presiden/ Wakil
Presiden, dan impeachment
2)
3)
4)
5)
No
Presiden
Dewan Pertimbangan Agung
Kementrian Negara
Pemerintah daerah
Dana Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah:
Sumber Penerimaan
Dana Perimbangan Keuangan
Pusat
Daerah
1
Pajak Bumi dan Bangunan
10%
90%
2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
20%
80%
3
Sumber Daya Alam (Kehutanan, Pertambangan Umum dan
Perikanan)
20%
80%
4
Minyak Bumi (Setelah dikurangi pajak)
85%
15%
5
Gas Alam (setelah dikurangi pajak)
75%
25%
6)
7)
8)
9)
c.
d.
e.
f.
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Mahkamah Agung
Hubungan negara dan warga negara dan HAM
Lambang-lambang persatuan Indonesia
Perubahan UUD 1945
Kedudukan aturan peralihan dan aturan tambahan
Struktur Ketatanegaraan Sebelum
Perubahan UUD 1945
UUD 1945
MPR
BPK
DPR
Presiden
DPA
MA
Struktur Ketatanegaraan Sesudah
Perubahan UUD 1945
UUD 1945
BPK
DPR
DPR | DPD
Presiden
Wapres
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
Keterangan :
MK
= MAHKAMAH KONSTITUSI
MA
= MAHKAMAH AGUNG
KY
= KOMISI YUDISIAL
Kekuasaan Kehakiman
MK | MA | KY
YUDIKATIF
B. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945
1. Masa awal kemerdekaan
a. Sistem presidensial
1) UUD 1945 sebagai UUD negara bagian
2) UUD 1945 tidak berlaku lagi
a. Penyimpangan UUD 1945
2. Masa Orde Lama
3. Masa Orde Baru
4. Masa Globalisasi
Tuntutan Perubahan UUD 1945 yang dituntaskan dalam Sidang Tahunan Agustus
2002, seperti berikut ini :
Materi Asli UUD 1945
Hasil Perubahan UUD 1945
Kekuasaan presiden seolah-olah tidak terbatas
Dibatasi hanya dua kali masa jabatan ata 10 tahun
Tidak tegas peran DPR dalam membentuk undangundang
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
Presiden mengangkat/ menerima duta tanpa
pertimbangan DPR
Presiden mengangkat/ menerima duta dengan pertimbangan DPR
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
tanpa pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah
Agung, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
Pemerintah bersifat sentralistik
Desentralisasi pemerintahan dengan dilaksanakannya otonomi daerah
Hak asasi manusia tidak diatur secara lengkap
Hak asasi manusia diatur secara lengkap
MPR memegang kedaulatan rakyat
MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
Presiden/ Wakil presiden dipilih MPR
Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat
Tidak diatur apakah Presiden dapat membekukan /
membubarkan DPR
Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR
Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah
Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah
Tidak ada Komisi Yudisial
Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim
Mahkamah Agung
Tidak ada Mahkamah Konstitusi
Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang Dasar
Komposisi MPR adalah DPR, utusan daerah dan utusan
golongan
Komposisi MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui Pemilu
Beberapa ketetapan MPR atau MPRS yang tidak sesuai dengan semangat perubahan
UUD, yang akan seera dicabut, seperti dalam tabel berikut ini :
Tap . MPR
Tentang
Masalah
Tap. I/MPRS/1960
Manifesto Politik RI sebagai GBHN
MPR tidak lagi
membuat GBHN
Tap. XXV/MPRS/1966
Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang
di seluruh wilayah RI bagi PKI dan larangan setiap
kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham
atau ajaran komunis/ marxisme, lennisme
Tidak sesuai dengan
HAM
Tap. No. XVI/MPR/1978
Pengertian mandataris MPR
Presiden bukan
mandataris MPR
Tap. III/MPR/1978
Keduduan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi
Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi
Negara
Impechment melalui
Mahkamah Konstitusi
(MK)
Tap. III/MPR/1998
Pemilihan Umum
Sudah diatur oleh UUD
Tap. XIII/MPR/1998
Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wapres
Sudah diatur oleh UUD
Tap. VI/MPR/1999
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden
Sudah dicabut ST MPR
2002
Tap. III/MPR/2000
Tata Urutan Perundang-undangan
Yang berwenang
menguji UU terhadap
UUD adalah MK
Tap. VII/MPR/2000
Peran TNI dan Polri
Tni/Polri tidak lagi
punya wakil di MPR
A. Bidang Etika Politik
B. Pengertian Nilai, Moral dan
Norma
PANCASILA
SEBAGAI
ETIKA
POLITIK
C. Nilai Dasar, Nilai
Instrumental, dan Nilai
Praksis
D. Pancasila sebagai Nilai
Dasar Fundamental Bagi
Bangsa dan Negara RI
E. Makna Nilai-Nilai Setiap
Sila Pancasila
F. Etika Politik dalam
Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara
1. Pengertian etika politik
2. Legitimasi kekuasaan
3. Legitimasi moral dalam
kekuasaan
1. Nilai
2. Moral
3. Norma
1. Nilai dasar
2. Nilai instrumental
3. Nilai praksis
1. Ketuhanan yang maha
esa
2. Kemanusiaan yang adil
dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat
Indonesia

similar documents