Materi Drs. Muhammad Zuhri Bahri, M.Si.

Report
Muhammad Zuhri Bahri
Alumnus Sosiatri 1986
Pembangunan Nasional
 Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya
pembangunan
yang
berkesinambungan
dan
meliputi
seluruh
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas
mewujudkan Tujuan Nasional.
 Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu
aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan
berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional
dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain yang lebih maju
Terminologi
 Pembangunan Sosial : Proses yang berdimensi jamak
yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam
struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan
nasional. Seperti ; percepatan pertumbuhan ekonomi,
pengangguran, ketidakmerataan dan pemberantasan
kemiskinan absolute ( Todaro;1987)
 Pembangunan Sosial memiliki 3 aspek ;
1. Pengadaan pelayanan masyarakat 2. upaya terencana
untuk mecapai tujuan sosial yang kompleks dan
bervariasi 3. upaya untuk meningkatkan kemampuan
manusia (Moeljarto;1987)
Strategi Pembangunan
Strategi Pertumbuhan
1. Economic Oriented
2. Konglomerasi
3. Sentralistik
4. Kesenjangan
5. Manusia sebagai objek
6. Dominasi Negara
Paradigma Baru
Strategi Pemerataan
- Kesetaraan pembangunan dalam berbagai aspek
Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004)
- Penguatan civil society
- Pembangunan berbasis Masyarakat
- Human Capital
Peluang Dan Tantangan
Pembangunan Sosial
Peluang :
- Jumlah penduduk 250 juta
- Sumber Daya Alam
- Sumber Daya Sosial
Tantangan :
- Kualitas SDM
- IPM ( Rangking 111 dari 182 Negara)
- Kemiskinan 28,28 juta atau 11,25%
- Pengangguran; jumlah angkatan kerja 125,3 juta, bekerja
118,2 juta, pengangguran terbuka 7,1 juta atau 5,70%
- Pertumbuhan Ekonomi 5,6%
- Kesenjangan
Asumsi Dasar Pembangunan Sosial
1.
2.
3.
4.
5.
Tidak bisa berdiri sendiri
Terkait dengan aksessibilitas pelayanan sosial dasar (
pendidikan,kesehatan,dan ekonomi)
Perlindungan sosial (kelompok rentan)
Terkait dengan keberfungsiaan sosial didalam
masyarakat ( empowerment)
Pengembangan Kualitas Manusia
Strategi Dasar
Makro
Regulasi, Kebijakan,Program, Penguatan
Infrastruktur Sosial dan Pemeberdayaan Masyarakat
2. Mezzo
Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial / pranatapranata sosial serta lembaga-lembaga
pengembangan SDM
3. Mikro
Awareness, Pendampingan masyarakat, dan
Penguatan fungsi-fungsi sosial di dalam masyarakat.
1.
BEBERAPA PERMASALAHAN
POKOK SDM INDONESIA
1. Output pendidikan formal yang belum siap kerja
2. Kualitas SDM Indonesia yang tidak merata (kesenjangan
pembangunan ekonomi, gap antara Indonesia Bagian
Barat dan Bagian Timur
3. Keterbatasan lapangan kerja
4. Kualitas tenaga kerja yang dicerminkan dari tingkat
pendidikan masih rendah
5. Trend penganggur terbuka bergeser dari angkatan kerja
berpendidikan rendah menjadi angkatan kerja
berpendidikan tinggi
6. Status pekerjaan utama didominasi pekerja informal
7. Belum semua industri merekrut SDMnya berbasis
kompetensi
Pentingnya Pengembangan
SDM dalam Pembangunan
Sosial
Pengembangan Kualitas SDM
Perspektif Ketenagakerjaan
GLOBALISASI
PENGANGGURAN
& KEMISKINAN
ANCAMAN
WTO
AEC
AFTA
APEC
DAYA SAING
PERTUMBUHAN
& KESEJAHTERAAN
PELUANG
PRODUKTIVITAS
& KUALITAS
KOMPETENSI &
PROFESIONALISME
SDM
DIKLAT
PENGEMBANGAN SDM
BERBASIS KOMPETENSI
BANG
KARIR
STRATEGI
PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
INDUSTRI
KKNI
SKKNI
LDP
DIKLAT
PROFESI
(CBT)
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
BNSP
/ LSP
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
yang
selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan
kerja yang menitikberatkan pada penguasaan
kemampuan
kerja
yang
mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
dengan
standar yang ditetapkan dan persyaratan di
tempat kerja
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Pemberlakuan
Akreditasi LDP
Penerapan
Standar
Pelatihan berbasis
kompetensi
Lisensi LSP
Pengembagan
Standar
SKKNI
Harmonisasi
Standardisasi
Sertifikasi
Kompetensi
SDM
MRA
Kerjasama
Notifikasi
Pembinaan dan Pengendalian
Profesional
Kompeten
Kompetitif
KEBUTUHAN AKAN
PELATIHAN KERJA
TRANSMIGRAN
ADJUSTMENT
TRAINING
LEMBAGA
DIKLAT/
BLK
AKIBAT
PHK
DN/LN
TAMATAN
SEKOLAH
FORMAL/
NON
FORMAL
ADJUSTMENT
TRAINING
TUNTUTAN
USAHA
MANDIRI
ADJUSTMENT
TRAINING
BALATRANS/
BLK
TUNTUTAN
BEKERJA DI
LUAR NEGERI
ADJUSTMENT
TRAINING
TUNTUTAN
DUNIA
USAHA
LEMBAGA
DIKLAT/
BLK
TARGET/SASARAN PELATIHAN
ANGKATAN KERJA
SUDAH BEKERJA
BELUM BEKERJA
ADJUSMENT
TRAINING
FULL TRAINING
PENEMPATAN
DALAM
NEGERI
LUAR
NEGERI
WIRAUSAHA
TRANSMIGRASI
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL (PP NO.
31 TAHUN 2006)
KKNI

SKKNI
Std.Itl.& Khs
BNSP

LSP
TENAGA KERJA
INDONESIA
SE L EKS I
D U/D I
PROGRAM
PBK
LULUSAN
Sarana/Prasarana
Instruktur
Biaya
Manajemen
LEMBAGA PELATIHAN KERJA
LALPK
AKREDITASI
AKREDITASI
LEMBAGA KOORDINASI
PELATIHAN KERJA NASIONAL
UJ
K
SERTIFIKASI
NAKER
PENGALAMAN
NAKER
KOMPETEN
PENYEBAB PENGANGGURAN INTELEKTUAL
SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL & SISTEM
KETENAGAKERJAAN
NASIONAL
LEMBAGA ILMIAH/
UNIVERSITAS
INTELEKTUAL
KAPITAL
PENGANGGURAN
LULUSAN
DIPLOMA DAN
UNIVERSITAS
19
SINERGITAS SISTEM KEPENDUDUKAN, SISTEM
PENDIDIKAN DAN SISTEM KETENAGAKERJAAN
HCI : Human Capital Investment
DCD : Human Capital Development
ESC : Employment Sercice Centre
BKO : Bursa Kerja On Line
HCI
HCD
Bursa Kerja On line
(BKO)/ ESC
Pelatihan, Sertifikasi
Penempatan
(3 IN 1)
TENAGA
KERJA
BERDAYA
SAING
20

SISTEM MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK

KUALITAS PENDUDUK : moral, mental,
budaya dan Kecukupan Gizi.

PENYEBARAN PENDUDUK
21
 SINERGITAS SISDIKNAS DENGAN SISNAKERNAS
SEMULA
SMU > SMK
(60% : 40%)
MENJADI
SMU < SMK
(40% : 60%)
KURIKULUM
PT/UNIVERSITAS
BERBASIS
PASAR KERJA
KESESUAIAN
PENCARI KERJA DAN
LOWONGAN KERJA
MENCEGAH
PENGANGGURAN
22
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(kkni)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan
dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman
kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor
KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNI DENGAN
JENJANG PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA, DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA
JENJANG CAPAIAN PEMBELAJARAN
(JCP)
PENDIDIKAN FORMAL
S3
S3(T)
S2
S2(T)
SPESIALIS
D III
5
D II
DI
Sekolah
Menengah
Umum
Sekolah
Menegah
Kejuruan
AHLI
7
6
S1(T)
JCP MELALUI
PELATIHAN KERJA
DAN/ATAU
PENGALAMAN
KERJA
9
8
PROFESI
S1
JENJANG
KUALIFI
KASI KKNI
TEKNISI/
ANALIS
4
3
2
1
OPERATOR
MULTI JALUR
PENINGKATAN KUALITAS SDM
Perpres. No. 8 Thn. 2012
KKNI
S3
S2

•
Sp
Peningkatan kualitas
SDM dapat ditempuh
melalui : Pendidikan;
Pelatihan & Pengalaman
Kerja; Dunia Profesi dan
atau Belajar Sendiri
Dengan KKNI, kualitas
dan kompetensi tenaga
kerja dari berbagai jalur
akan mendapat
pengakuan yang sama
yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi
setelah melalui uji
kompetensi
S1
D4
9
8
D3
D2
7
D1
SMP
SM
A
6
SKL
SKKNI
5
4
3
2
1
Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di
Indonesia
(per Desember 2013)
Pemerintah Pusat
6 Balai Latihan
Ketransmigrasian
2 Balai Latihan
Produktivitas
13 Balai Latihan
Kerja Industri
Pemerintah
Daerah
Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)
BLKLN
21 balai latihan
ketransmigrasia
n
22 balai latihan
produktivitas
260 balai latihan
kerja
7850
Lembaga
262 Balai
 KAPASITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
LEMBAGA PELATIHAN (ORANG/TAHUN)
Lembaga
Pendidikan
(9.878.272)
SD
4.131.533
SMP
2.934.123
SMA
1.196.285
SMK
926.787
PERGURUAN
TINGGI
689.564
Lembaga Pelatihan
(192.299)
BLK UPTP
21.065
BLK UPTD
106.497
LPK SWASTA
83.550
KEPMENAKERTRANS NO.81 TAHUN 2012 TENTANG FASILITATOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KERJA UTAMA
FUNGSI KUNCI
FUNGSI UTAMA
FUNGSI DASAR
1.1 Membangun Relasi
Sosial
1.1.2 Membangun jejaring
dan kemitraan
1.1 Mengembangkan
komunikasi dialogis
1. Penyadaran
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.2 Memberikan Motivasi
1.1.3 Membangun
Solidaritas Sosial
1.2.1 Mengembangkan
kesadaran masyarakat untuk
berubah menuju kehidupan
yang lebih baik
1.2.2 Merancang perubahan
kehidupan masyarakat
1.2.3 Mengembangkan
kemandirian masyarakat
2. Pembelajaran
2.1.1 Mengelola
2.1 Mengembangkan Proses pembelajaran masyarakat
Pembelajaran
2.1.2 Menyiapkan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
2.2 Mengembangkan
profesionalitas fasilitator
2.2. Mengembangkan
kapasitas sebagai fasilitator
3.1 Pengorganiasian
Masyarakat
3.2 Melakukan Mediasi
3. PELEMBAGAAN /
PENGORGANISASIAN
3.1.1 Mengembangkan
kapasitas kelembagaan
masyarakat dan
pemerintahan
3.1.2 Memperkuat posisi
tawar
3.2.1 Meningkatkan
aksebilitas antar
pemangku kepentingan
3.2.2 Mengelola Konflik
di Dalam Masyarakat
3.3.1 Membangun visi
dan kepemimpinan
masyarakat
3.3 Mendinamiskan
sistem sosial
4. PENGEMBANGAN
KEMANDIRIAN/OTO
NOMI/KEDAULATAN
4.1 Memfasilitasi
pembaruan di
masyarakat
3.3.2 Mengembangkan
sistem kontrol sosial
3.3.3 Mengoptimalkan
pemanfaatan sumber
daya masyarakat
4.1.1 Mengembangkan
inovasi untuk
pemberdayaan
masyarakat
4.1.2 Memfasilitasi
penerapan inovasi
pemberdayaan
dibidang/sektor tertentu
TERIMAKASIH

similar documents