5.1 – perkembangan dan jenis bank

Report
Pertemuan ke 5
Perkebangan Perbankan di
Indonesia
• Sebelum deregulasi.
• Setelah deregulasi s/d sebelum krisis
ekonomi pada akhir tahun 1990-an.
• Pada saat krisis ekonomi sejak akhir
tahun 1990-an.
• Pada saat sekarang (setelah tahun 2000)
Sebelum deregulasi perbankan diarahkan
untuk kepentingan penguasa, 
Pemerintah.
Bank tidak diarahkan untuk memobilisasi
dana masyarakat seluas-luasnya.
Kondisi Perbankan Sebelum
Deregulasi
1) Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara
jelas tentang perbankan di Indonesia.
2) KLBI pada bank-bank tertentu
3) Bank banyak menanggung program-program pemerintah
4) Instrumen pasar uang yang terbatas
5) Jumlah bank swasta yang relatif sedikit
6) Sulitnya pendirian bank baru
7) Persaingan antarbank yang tidak ketat
8) Posisi tawar menawar bank lebih kuat daripada nasabah
9) Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit.
10) Tingkat kepercayaan rendah
11) Mobilisasi dana masyarakat rendah.
Lihat
perubahan-perubahan
yang dimotori oleh
otoritas moneter
untuk meningkatkan
kinerja dunia
perbankan, pada
akhirnya juga
diharapkan akan
meningkatkan sektor
riil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paket 1 Juni 1983
Bank Indonesia sejak tahun 1984 mengeluarkan SBI
BI sejak tahun 1985 SBPU dan fasilitas diskonto
Paket 27 Oktober 1988
Paket 20 Desember 1988
Paket 25 Maret 1989
Paket 29 Januari 1990
Paket 28 Februari 1991
UU No 7 Thn 1992 tentang perbankan
Paket 29 Mei 1993  Penyempurnaan aturan
kesehatan ank
a.
b.
c.
d.
e.
Kepastian hukum  UU no 7 Thn 1992
Bank Swasta bertambah banyak
Tingkat persaingan bank yang semakin kuat
SBI dan SBPU
Kepercayaan masyarakat terhadap bank
meningkat
f. Mobilisasi dana melaui sektor perbankan
yang semakin besar.
• Deregulasi kurang
diikiuti manajemen
resiko yang baik.
Kondisi Perbankan pada Saat Krisis
 Tingkat kepercayaan masyarakat dalam
dan luar negeri menurun drastis
 Sebagian besar ank dalam keadaan tidak
sehat.
 Adanya spread negatif
 Munculnya penggunaan perundangan
yang baru
 Jumlah bank menurun
Tiga Hal penting menandai kondisi
teraakhir sektor perbankan di Indonesia :
a. Selesainya penyusunan API.
b. Serangkaian rencana dan komitmen
pemerintah, DPR, dan BI untuk
membentuk atau menyusun Lembaga
Pengawas Independen ;
c. Kondisi perbankan yang lebih baik.
 Bank tabungan
 Bank
pembangunan,
dan
 Bank ekspor
impor.
 Bank
Umum;
 Bank
Perkreditan
Rakyat.
• UU No. 7 Tahun 1992 ayat 2 Pasal 5 :
“Bank
umum dapat mengkhususkan diri untuk
melaksanakan kegiatan tertentu atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada
kegiatan tertentu.
Bank yang dalam melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/ atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
Kegiatan Usaha Bank Umum
1. Menghimpun dana dalam
bentuk simpanan
deposito berjangka,
sertifikat deposito,
tabungan dan/ atau
bentuk lain yang dapat
dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat
pengakuan utang
Menghimpun
dana
Menyalurkan
dana
4. Menempatkan dana pada,
meminjam dana dari pihak lain,
baik dengan menggunakan surat ,
cek, atau sarana lainnya.
5. Menyediakan safe deposit box.
6. Melakukan kegiatan dalam valas
dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan BI.
7. Melakukan kegiatan penyertaan
modal pada bank atau perusahaan
lain di bidang keuangan
8. Menyediakan pembiayaan dan/
atau kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan
ketentuan yang dietapkan oleh BI.
Kegiatan lain.
Larangan Bagi Bank Umum
kecuali
pada bank atau
perusahaan lain di bidang keuangan
serta kecuali penyertaan modal
sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.
• Melakukan
.
Bank yang dalam melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/ atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya TIDAK memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
Kegiatan Usaha BPR
1. Menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, taungan, dan
atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan
penempatan dana berdasarkan prinsip
syariah sesuai ketentuan yang
ditetapkan BI.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk
SBI, deposito berjangka, dan atau
tabungan pada pihak lain.
Larangan Bagi BPR
• Menerima simpanan
berupa giro dan ikut serta
daLam lalu lintas
pembayaran.
• Melakukan penyertaan
modal;
• Melakukan usaha
perasuransian.
Giro
Valas
BANK
Penyertaan
UMUM
Modal
BPR
Badan Hukum
• Bank Umum :
1. PT
2. Koperasi
3. Perusahaan
Daerah
• BPR:
1. PT
2. Koperasi
3. Perusahaan
Daerah
4. Bentuk lain yang
ditetapkan PP
Jenis Bank Menurut Target Pasar
1. Retail Bank
Fokus pada
nasabah kecil
2. Corporate Bank
Fokus pada
nasabah besar
3. RetailCorporate bank
Campuran
• Triandaru, Budisantoso
• Fabozzi, Modigliani

similar documents