Mewujudkan Pemilukada Yang Demokratis

Report
disampaikan dalam
Kegiatan Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pelaksanaan Pemilukada
Jakarta, 8 Juni 2011
oleh:
Endang Sulastri
Anggota KPU
1
PENDAHULUAN

Pemilihan demokrasi sebagai salah satu sistem
politik mensyaratkan pelaksanaan pemilu secara
reguler.
 Pada prinsipnya pemilu
diselenggarakan sebagai
sarana kedaulatan
rakyat, sarana partisipasi
masyarakat, memilih
pemimpin politik dan
sarana sirkulasi elit.
2
Lanjutan…



Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat
di parlemen maupun pemimpin eksekutif di tingkat
nasional dan lokal. seperti presiden dan gubernur.
UUD 1945 Pasal 22E (2) “Pemilu diselenggarakan untuk
memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
dan DPRD”.
UUD 1945 Pasal 18 (4)
“Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota dipilih
secara demokratis”.
3
PERMASALAHAN
 Apakah
kesuksesan Pemilu
mencerminkan Pemilu yang
demokratis?
 Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi terciptanya
Pemilu yang demokratis
 Bagaimana peran
stakeholder pemilu dlm
mewujudkan pemilu yang
demokratis?
4
SUKSES PEMILU
dinilai dari:
SUKSES PROSES
yaitu berjalan secara aman,
tertib, damai dan tepat waktu
setiap tahapan dan jadwal
SUKSES HASIL atau
SUBSTANSI
yaitu menghasilkan pemimpin
yang aspiratif
5
Kesuksesan sebuah Pemilu
setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu:

Proses penyelenggaraan
Menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, pemilih,
tahapan, logistik, keuangan dan distribusi serta pemantau

Aturan-aturan hukum
Terkait dengan sistem pemilu, metode pembagian dapil,
metode pencalonan, metode pemberian suara, metode
penetapan pemenang dst

Penegakan hukum
Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum itu sendiri
6
PEMILUKADA YANG TELAH
DISELENGGARAKAN DI TAHUN 2010
224 DAERAH
222 daerah dari AMJ 2010
2 daerah dari AMJ 2011
229 GUGATAN
DARI 164 DAERAH DIAJUKAN KE MK
26 permohonan pemohon dikabulkan
(dari 25 daerah)
dengan
putusan sela
(12 gugatan)
dikabulkan sebagian
(9 gugatan)
dikabulkan
seluruhnya
(5 gugatan)
7
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
Penghitungan suara ulang dengan
1 rekapitulasi berdasarkan Formulir Model
C1-KWK
NO
KABUPATEN/KOTA
Kab. Sintang
2 Penghitungan surat suara ulang
1. Kab. Lamongan
2. Kota Surabaya
3. Kota Tomohon
3 Pemungutan suara bagi beberapa Pemilih
Kab.Bangka Barat
1. Kota Tanjungbalai
2. Kab. Gresik
Pemungutan suara ulang di beberapa TPS 3. Kota Surabaya
4
di desa/kelurahan/kecamatan/distrik
4. Kab. Bangli
5. Kab. Sumbawa
6. Kab. Sintang
1. Kota Tebingtinggi
5 Pemungutan suara ulang di seluruh TPPS 2. Kab. Mandailing Natal
3. Kab. Pandeglang
1. Kota Jayapura
6 Pemilukada ulang dari tahapan tertentu
2. Kab. Yapen
1. Kab. Supiori
Penetapan suara pasangan calon yang
7
mempengaruhi keikutsertaan di put. II
2. Kab. Manokwari
8 Penetapan pasangan calon terpilih
Kab. Bengkulu Selatan
9 Diskualifikasi pasangan calon terpilih
Kab. Kotawaringin Barat
7. Kab. Minahasa Utara
8. Kota Tomohon
9. Kab. Konawe Utara
10. Kab. Buru Selatan
11. Kab. Merauke
4. Kota Tangerang Selatan
5. Kota Manado
6. Kab. Konawe Selatan
8
Keterlibatan birokrasi/
PNS (9 daerah)
Faktor Paslon/Pihak
Terkait/Incumbent
(19 daerah)
Praktik politik uang
(14 daerah)
Intimidasi, tekanan atau
kekerasan (1 daerah)
Permohonan
Pemohon yang
dikabulkan
(25 daerah)
Faktor Petugas/
Penyelenggara Pemilu
(6 daerah)
DPT atau surat
pemberitahuan
(2 daerah)
Pencalonan
(3 daerah)
Faktor
Pengawas Pemilu
(4 daerah)
Pemungutan/
penghitungan suara
(3 daerah)
9
115 DAERAH AKAN MENYELENGGARAKAN
PEMUNGUTAN SUARA DI TAHUN 2011
55 DAERAH SUDAH PEMUNGUTAN SUARA
61 GUGATAN DARI 45 DAERAH DIAJUKAN KE MK
( 7 GUGATAN DARI 4 DAERAH BERASAL
DARI PEMUNGUTAN SUARA DI TAHUN 2010 )
5 permohonan pemohon dikabulkan
(dari 3 daerah)
dengan
putusan sela
(2 gugatan)
dikabulkan sebagian
(2 gugatan)
dikabulkan
seluruhnya
(1 gugatan)
10
PEMILU YANG DEMOKRATIS



Penyelenggaraan Pemilu harus
memperhatikan HAK ASASI
MANUSIA yaitu pemenuhan hak
politik seseorang, baik hak untuk
dipilih maupun hak untuk
memilih.
Pemilu harus diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
Selain itu, Pemilu juga harus
diselenggarakan dengan taat pada
asas kepastian hukum, tertib
penyelenggara Pemilu,
kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, dan 11
efektivitas.
TUJUAN PEMILU KDH
Memilih pemimpin yang kapabel
secara demokratis:
1. Memperdalam proses demokrasi
(deepening
democracy)
di
Indonesia.
2. Mendekatkan hubungan pemimpin
dan rakyat.
12
GUBERNUR DIPILIH SECARA
LANGSUNG
KEUNGGULAN
1. Mencerminkan perwujudan
hak dan kedaulatan rakyat
2. Partisipasi rakyat dalam
pilkada
3. Memperkuat legitimasi
4. Mendekatkan hubungan
antara pemimpin dengan
rakyat
5. Pendidikan politik rakyat
6. Melembagakan proses
pendalaman demokrasi.
7. Menjamin terpilihnya
pemimpin yang Kapabel
dan akseptabel.
KELEMAHAN
1. Terjadinya politisasi
birokrasi
2. Biaya tinggi
3. Rawan konflik
4. Belum siapnya pranata
demokrasi.
5. Menimbulkan problematik
dalam pelaksanaan peran
Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.
13
KONDISI EMPIRIK
1
2
3
4
5
• Partai politik gagal melaksanakan fungsinya sebagai pilar
demokrasi.
• Kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai
• Isu netralitas KPU Prov dan KPU Kab/kota serta
Panwas
• Politisasi Birokrasi
• Politik uang/transaksional dan politik kekerabatan
14
KERANGKA PIKIR MEWUJUDKAN
PEMILUKADA BERKUALITAS
Peserta/calon
Rakyat
Pemilih
Kepala
Daerah
Terpilih
Proses
Elektoral
Calon KDH
Penyelenggara
Pengawas
Fasilitator (Negara)
15
PERAN
PENYELENGGARA PEMILU
Kesuksesan penyelenggaraan dapat tercapai bila
Penyelenggara Pemilu:
 Memiliki integritas dalam menjalankan tugas &
wewenangnya
 Memiliki pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan
 Memiliki kemampuan manajerial dalam
mengelola proses pemilu
Memiliki kemampuan untuk melibatkan peran
serta masyarakat dalam setiap tahapan
16
PERAN
PESERTA PEMILU





Menjamin pelaksanaan demokrasi dengan
memiliki mekanisme yang transparan dan
akuntabel dalam penyaringan bakal calon.
Menjunjung nilai-nilai fairness .
Mengikuti setiap tahapan sesuai aturan
perundang-undangan.
Melakukan kampanye dengan santun, aman, dan
damai sesuai dengan waktu & tempat yang
ditentukan serta memperhatikan hal-hal apa saja
yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam
kampanye.
Menghindari praktik money politics.
17
PERAN PENGAWAS PEMILU
Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan
setara.
 Menjaga netralitas, kejujuran, keterbukaan dan
asas-asas Penyelenggara Pemilu lainnya
dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu.
 Menindaklanjuti seluruh bentuk pengaduan
atau pelanggaran yang disampaikan oleh
masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

18
PERAN MASYARAKAT
 Penyusunan
regulasi
Mencermati, mengamati & memberikan masukan
terhadap keputusan KPU Prov/Kab/Kota sesuai
ketentuan perundang-undangan.
 Pembentukan
badan penyelenggara & pengawas
Pemilu adhoc
Mencermati & mengamati proses seleksi.
Memberikan masukan atau menyampaikan keberatan
terhadap calon & persyaratan.
Ikut serta dalam proses seleksi.
19
lanjutan…
 Sosialisasi
& penyampaian informasi
 Mencermati, mengamati &
memastikan sosialisasi &
penyampaian informasi yang
dilakukan KPU Prov/Kab/Kota beserta
jajarannya tidak memihak.
 Ikut serta secara aktif
mensosialisasikan & menyampaikan
informasi penyelenggaraan
Pemilukada di lingkungan terdekat.
 Mengajak peran serta seluruh
komponen masyarakat sekitar untuk
berpartisipasi dalam setiap tahapan.
20
lanjutan…
Tahapan
pemutakhiran dan penetapan daftar
pemilih
Mencek tercantum/tidaknya nama mulai dari
DPS hingga ditetapkan menjadi DPT.
Mencermati proses pemutakhiran sampai
dengan penetapan DPT.
Menyampaikan kepada PPDP/PPS apabila
ada nama yang memenuhi syarat tapi belum
tercantum atau yang tidak memenuhi syarat
tapi tercantum.
21
lanjutan…
 Tahapan
pendaftaran dan penetapan pasangan
calon
 Memberikan masukan terhadap bakal pasangan
calon yang diusung partai politik/gabungan partai
politik lewat mekanisme internal parpol.
 Memberikan masukan tentang persyaratan bakal
calon ke KPU Prov/Kab/Kota setelah didaftarkan
baik melalui jalur parpol maupun perseorangan.
 Mencermati & mengamati proses pendaftaran,
verifikasi sampai dengan penetapan pasangan calon
& mengklarifikasi apabila mendapatkan adanya
dugaan pelanggaran.
22
lanjutan…
 Tahapan




kampanye
Melakukan kampanye dengan santun, aman, dan damai
sesuai dengan waktu & tempat yang ditentukan serta
memperhatikan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam kampanye.
Mengajak masyarakat untuk mencermati visi, misi &
program Pasangan Calon.
Mengajak masyarakat untuk tidak terbujuk dengan praktik
money politics.
Menyampaikan pengaduan (laporan) atas pelanggaranpelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon beserta tim
kampanyenya.
23
lanjutan…
 Tahapan
pemungutan & (rekapitulasi) penghitungan
suara
 Mencermati & mengamati jalannya proses
pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Termasuk halnya ketika
rekapitulasi penghitungan
suara di tingkat PPK &
KPU Kab/Kota atau
KPU Prov.
 Menyampaikan keberatan
atau masukan apabila ada
ketidaksesuaian proses atau
terjadi pelanggaran.
24
PERAN MEDIA
 Sebagai
alat kontrol terhadap proses
penyelenggaraan Pemilu baik kepada KPU,
Peserta Pemilu maupun Pengawas Pemilu.
 Sebagai sarana pendidikan politik
masyarakat.
 Menjaga netralitas
dan obyektifitas dalam
pemberitaan dan
penyiaran.
25
PERAN PEMERINTAH



Memperbesar alokasi anggaran untuk
sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik dalam
APBN maupun APBD
Menjaga netralitas birokrasi dan PNS serta
mensosialisasikannya sampai aparat paling
bawah.
Ikut serta melaksanakan sosialisasi Pemilu.
26
PERAN
KEPOLISIAN & TNI




Menjaga keamanan dan
ketertiban selama proses
tahapan penyelenggaraan
Pemilu.
Menjaga netralitas dan tidak
berpihak kepada Peserta Pemilu
dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.
Menindaklanjuti pengaduan atau
pelanggaran pidana Pemilu
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Membantu distribusi logistik.
27
MARI BERSAMA-SAMA KITA
WUJUDKAN PEMILUKADA DKI
JAKARTA YANG DEMOKRATIS
& BERKUALITAS
28
29

similar documents