Dr. Ir. Subandi, M.Sc. (Pembangunan Pendidikan)

Report
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh:
Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc.
Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS
Disampaikan pada Acara Stadium General di Universitas
Negeri Semarang (UNNES)
31 Maret 2012
OUTLINE PAPARAN
I.
PENDAHULUAN
II. RPJPN 2005-2025 DAN AGENDA PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DALAM RPJM 2009—2014
III. PERKEMBANGAN IPM INDONESIA
IV. KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
V. MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
VI. PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS
VII. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2
PENDAHULUAN




Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM dan
pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan
nasional.
Pembangunan pendidikan memiliki peran penting dan
strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam
UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan
kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci
utama mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan
melaksanakan ketertiban dunia.
Melalui pendidikan akan tercipta masyarakat terpelajar yang
menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju,
mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.
RPJPN 2005-2025 dan Agenda
Pembangunan Pendidikan dalam RPJM
2009-2014
4
Tahapan Pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025
5
5
ARAH PEMBANGUNAN RPJP
ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
RPJM 1
2005-2009
RPJM 2
2010-2014
RPJM 3
2015-2019
RPJM 4
2020-2024
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan yang lebih baik
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM, membangun kemampuan
iptek, memperkuat
daya saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui
percepatan pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif
RPJM 1
2005-2009
RPJM 2
2010-2014
RPJM 3
2015-2019
RPJM 4
2020-2024
Meningkatkan akses
masyarakat
terhadap
pendidikan dan
meningkatkan mutu
pendidikan
Meningkatkan akses,
kualitas dan relevansi
pendidikan menuju
terangkatnya
kesejahteraan hidup
rakyat, kemandirian,
keluhuran budi
pekerti, dan
kemandirian bangsa
yang kuat
Meningkatkan
kualitas dan relevansi
pendidikan,
termasuk yang
berbasis keunggulan
lokal dan didukung
oleh manajemen
pelayananan
pendidikan yang
efisien dan efektif
Meningkatkan akses
yang merata, tingkat
kualitas, dan relevansi
pendidikan seiring
dengan makin efisien
dan efektifnya
manajemen
pelayanan pendidikan
serta meningkatkan
kemampuan Iptek
Perkembangan IPM Indonesia
Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh indeks
pembangunan manusia (IPM) atau human
development index (HDI). IPM adalah indikator
komposit status kesehatan (angka harapan hidup
saat lahir), taraf pendidikan (rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah), serta taraf
perekonomian penduduk (PDB per kapita
dengan paritas daya beli/purchasing power
parity).
Perkembangan IPM Indonesia
KETERANGAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Kesehatan
Life expectancy at birth
Indeks Pendapatan
GNI per capita
Indeks Pendidikan
Expected years of schooling
Mean years of schooling
1980
0,423
0,593
57,6
0,369
1.318
0,346
8,7
3,1
1990
2000
0,481
0,543
0,664
0,721
62,1
65,7
0,430
0,460
2.007
2.478
0,390
0,484
10,4
11,1
3,3
4,8
2005
2009
0,572
0,607
0,743
0,765
67,1
68,5
0,479
0,504
2.840
3.384
0,526
0,578
11,8
13,2
5,3
5,7 2)
Peringkat Indonesia
Total Negara
Sumber : UNDP (www.hdr.undp.org), 7 Nov 2011
• HDI Indonesia mengalami
peningkatan landai.
• Peningkatan ini merupakan kontribusi
peningkatan indeks kesehatan dan
pendapatan, serta stabilnya indeks
pendidikan
• Penurunan peringkat Indonesia salah
satunya disebabkan oleh
bertambahnya jumlah negara yang
disurvei dari 169 (2010) menjadi 187
negara (2011)
2010
0,613
0,772
68,9
0,511
3.544
0,584
13,2
5,8
108
169
2011
0,617
0,779
69,4
0,518
3.716
0,584
13,2 1)
5,8 1)
124
187
0.9
0.8
0.7
Education Index
HDI
0.6
Health Index
0.5
Income Index
0.4
0.3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
8
Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (1)
Trend IPM antarnegara ASEAN
Peringkat Negara
Perubahan Negara
2011
2010-2011
26
0
Singapura
33
0
Brunei
61
3
Malaysia
103
0
Thailand
112
1
Filipina
124
1
Indonesia
128
0
Vietnam
138
1
Laos
139
2
Kamboja
149
1
Myanmar
Tahun
1980
0,750
0,559
0,486
0,550
0,423
0,279
1990
0,784
0,631
0,566
0,571
0,481
0,435
0,376
0,298
2000
0,801
0,818
0,705
0,626
0,602
0,543
0,528
0,448
0,438
0,380
2005
0,835
0,830
0,738
0,656
0,622
0,572
0,561
0,484
0,491
0,436
2009
2010
0,856
0,835
0,752
0,673
0,636
0,607
0,584
0,514
0,513
0,474
0,864
0,837
0,758
0,680
0,641
0,613
0,590
0,520
0,518
0,479
2011
0,866
0,838
0,761
0,682
0,644
0,617
0,593
0,524
0,523
0,483
Growth
2010-2011
(%)
0,71
0,22
0,69
0,78
0,62
1,17
1,06
1,44
1,62
2,21
Keterangan : Jumlah negara tahun 2010 = 169 negara, sedangkan tahun 2011 = 187 negara
Perbandingan IPM negara-negara ASEAN dengan Indonesia tahun 2011
HDI
Health Index
Income Index
Education Index
Tertinggi
Singapura
Singapura
Singapura
Singapura
Nilai
0,866
0,964
0,897
0,751
Terendah
Myanmar
Kamboja
Myanmar
Myanmar
Nilai
0,483
0,680
0,391
0,404
Posisi Indonesia
0,617
0,779
0,518
0,584
9
Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (2)
Indeks Pembangunan Manusia
1.000
0.900
Negara
0.800
Singapura
0.700
0.600
Brunei
Singapura
Malaysia
Brunei
0,32
Malaysia
0,90
Indonesia
Thailand
0,89
Vietnam
Filipina
0,58
Laos
Indonesia
1,19
Vietnam
1,50
Laos
1,59
Kamboja
N/A
Myanmar
2,32
Thailand
Filipina
0.500
0.400
0.300
Kamboja
0.200
Myanmar
0.100
0.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Average
Annual
Growth 19902011 (%)
N/A
10
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
OBYEKTIF
DAMPAK
Meningkatnya Taraf Pendidikan
INDIKATOR
HASIL
RUANG
LINGKUP
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka Melek Huruf
APS
APK
APM
Nilai UN
OUTCOME
Pemantapan Karakter Bangsa
Kualitas Wajar Dikdas yang Merata
Profesionalisme & Pemerataan PTK
Akses, Kualitas & Relevansi Dikmen
Kualitas Pend. Agama & Keagamaan
Kualitas, Relevansi & Daya Saing Dikti
Pendidikan Karakter Bangsa
Akses, kualitas & Relevansi PAUD&NFI
Budaya Baca & LayananPerpustakaan
FOKUS
PRIORITAS
Pelaksanaan Sisdiknas
UPAYA
INTERVENSI
Peningkatan Akses
Peningkatan Kualitas dan Relevansi
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
Demand
Supply
Keberlanjutan Studi
SDM Pendidikan
Masyarakat Kurang Beruntung
(Miskin, Daerah Terpencil, dan Pebatasan)
UPAYA
Gedung & Ruang Kelas
Kebutuhan Pembangunan + MP3EI
Lab + Peralatan
Kebutuhan DU/DI
Kurikulum & Metode Ajar
Globalisasi dan Daya Saing
Bantuan Pendidikan & Beasiswa
INPUT
Masalah dan Tantangan Pembangunan
Pendidikan
a) Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas.
b) Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan masih
rendah.
c) Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya
belum merata.
d) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
berkualitas masih terbatas.
e) Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif.
f) Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum
terwujud.
12
a. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas
 Angka menamatkan SD dan angka melanjutkan ke SMP
pada kelompok miskin masih rendah.
KOHOR PENDIDIKAN TERTINGGI YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN
MENURUT STATUS EKONOMI KELUARGA, TAHUN 2007
100
94,2
92,8
90
86,7
80
78,6
79,5
70
61,6
60
50
Lulus SD/MI
40
Kelas 1
SMP/MTs
masih terjadi kesenjangan
tingkat pendidikan
antarkelompok masyarakat.
30
20
10
0
1
2
3
Quintile 1
4
Quintile 2
Quintile 3
5
Quintile 4
6
Quintile 5
Lulus SD/MI
7
Rata-rata
Tantangan : Menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan angka
melanjutkan sekolah khususnya bagi kelompok miskin
13
Angka pastisipasi sekolah kelompok termiskin (Q1) relatif
rendah dibandingkan dengan kelompok terkaya (Q5).
Disparitas partisipasi sekolah antarkelompok ekonomi
meningkat seiring meningkatnya jenjang pendidikan.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
96,0
99,3
95,0
72,2
73,5
31,9
30,9
2,8
7-12 Tahun
13-15 Tahun
Q1 (termiskin)
Q2
16-18 Tahun
Q3
Q4
19-24 Tahun
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
96,3
99,3
94,8
74,8
71,5
36,2
30,8
3,3
7-12 Tahun
13-15 Tahun
16-18 Tahun
19-24 Tahun
Q5 (terkaya)
Q1 (termiskin)
Q2
Tantangan : Meningkatkan pemerataan akses pendidikan
Q3
Q4
Q5 (terkaya)
14
Home
APK SMA / MA / Paket C
APK SMA/MA/Paket C Menurut Provinsi, 2010/2011
APK SMA/MA/Paket C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
69,60
85,00
70,53
64,28
2008
73,00 76,00
82,00
79,00
2009
2010
Capaian
2011
2012
2013
2014
Target RPJMN
Sumber: Kemendikbud dan RPJMN 2010-2014
Tantangan : meningkatkan akses pendidikan
menengah yang berkualitas dan relevan.
JAMBI
PAPUA BARAT
JABAR
MALUKU UTARA
SUMBAR
PAPUA
SUMSEL
KEPRI
BABEL
SULBAR
BENGKULU
BANTEN
KALSEL
SULSEL
SULTENG
INDONESIA
RIAU
DIY
MALUKU
JATIM
KALTIM
KALTENG
NTB
SULTRA
BALI
SUMUT
KALBAR
ACEH
NTT
GORONTALO
LAMPUNG
SULUT
JATENG
DKI
58,0
58,2
59,6
60,6
61,3
62,4
62,9
63,2
63,2
64,4
64,5
64,9
65,3
66,5
69,6
70,5
70,9
72,4
72,8
75,6
77,3
78,6
79,4
81,7
83,4
84,2
85,5
86,5
87,6
90,6
91,8
93,5
102,8
119,2
0
20
40
60
80
Sumber : Kemendikbud, 2010/2011
100
120
15
Home
APK PT / PTA
APK PT/PTA 19-23 Tahun Menurut Provinsi, 2010/2011
APK PT/PTA , 19-23 Tahun
35
30
24,80
25
20
21,3
21,6
26,10
27,40
28,70
30,00
23,9
15
10
5
0
2008
2009
2010
Capaian
2011
2012
2013
Target RPJMN
Sumber: Kemendikbud dan RPJMN 2010-2014
Tantangan : meningkatkan angka
partisipasi pendidikan tinggi
2014
BABEL
BANTEN
KEPRI
PAPUA
KALTENG
KALBAR
SULBAR
JABAR
MALUKU UTARA
LAMPUNG
JATENG
PAPUA BARAT
NTT
KALSEL
SUMSEL
JAMBI
RIAU
KALTIM
BALI
JATIM
SULTENG
INDONESIA
SULTRA
MALUKU
BENGKULU
SULUT
SUMUT
NTB
GORONTALO
SUMBAR
ACEH
SULSEL
DIY
DKI
1,4
10,1
10,3
12,3
12,3
12,6
13,1
14,8
14,8
14,8
15,3
16,6
16,9
18,7
19,2
20,8
21,0
22,1
23,5
24,5
25,6
26,3
26,9
27,8
28,5
29,6
29,8
32,3
35,9
38,5
38,7
40,3
0
20
40
60
70,7
80
122,4
100
120
140
16
Sumber : Kemendikbud, 2010/2011
Home
Nilai Ujian Nasional (1)
b. Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah
 Kemampuan kognitif lulusan SMP, SMA dan SMK masih relatif rendah dan bervariasi
antarwilayah
Rata-rata Hasil Ujian Nasional (UN) SMP, SMA dan SMK berdasarkan lokasi
8
Rata-rata Nilai UN
7
6,6 6,8
7,1
6,2 6,3
6,6
6,0 6,0
6,6
6,2 6,3
6,7
6,0 5,8
6,5
6,2
5,8
6,5
6,3
6
6,4 6,5
7,0
5,6 5,6
5
4
3
2
SMP
Sumber: Kemdiknas 2009/2010
SMA
INDONESIA
P.PAPUA
P.NUSA
TENGGARA
P.MALUKU
P.SULAWESI
P.KALIMANTAN
P.JAWA-BALI
0
P.SUMATERA
1
SMK
Mata Pelajaran yang diujikan :
SMP : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA
SMA -IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi
SMA -IPS : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi
SMA -Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra, Sejarah, Bahasa Asing
SMK : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif
Tantangan : meningkatkan kemampuan kognitif lulusan
17
Home
Nilai Ujian Nasional (2)
Nilai UN Jenjang SMP/MTs/SMPT, 2010/2011
9,0
8,0
7,0
7,1
7,5
7,2
7,7
7,6
6,7
7,2
6,1
6,5
7,4
7,5
6,7
7,3
7,5
6,5
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
B.Indonesia
B.Inggris
SMP
Matematika
MTs
IPA
Rata-rata
SMP Terbuka
Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011
Pada tahun 2010/2011, rata-rata nilai UN jenjang MTs sedikit lebih tinggi daripada jenjang
SMP dan hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam UN.
18
Home
Nilai Ujian Nasional (3)
Nilai UN Jenjang SMA/MA, 2010/2011
Jurusan IPS
7,7
7,8
SMA
Rata-rata
Biologi
Kimia
Fisika
Matematika
B.Inggris
7,5
MA
7,1
SMA
7,3
7,2
7,0
7,1
Geografi
7,8
7,4
7,37,2
Sosiologi
8,0
7,57,5
7,4
Ekonomi
7,9
7,7
7,7
8,1
7,67,6
Matematika
7,8
8,1
8,1
7,6
B.Inggris
8,1
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
B.Indonesia
8,3
B.Indonesia
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
Rata-rata
Jurusan IPA
MA
6,46,5
SMA
8,0
7,2
6,97,1
Rata-rata
Matematika
6,86,8
Bahasa Asing
6,87,0
Sejarah
7,37,3
Sastra
7,06,9
B.Inggris
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
B.Indonesia
Jurusan Bahasa
 Rata-rata nilai UN jenjang SMA pada jurusan
IPA dan IPS masih lebih tinggi daripada nilai
UN jenjang MA.
 Sementara pada jurusan Bahasa, rata-rata
nilai UN jenjang MA justru lebih tinggi
daripada SMA dengan nilai tertinggi pada
penguasaan bahasa asing.
MA
Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011
19
Home
Nilai Ujian Nasional (4)
Nilai UN Jenjang SMK, 2010/2011
9,0
8,4
8,5
8,0
7,5
7,6
7,5
7,6
7,1
7,0
6,5
6,0
B.Indonesia
B.Inggris Matematika Kompetensi Rata-rata
Keahlian
Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011
 Secara umum, rata-rata nilai UN jenjang SMK mencapai 7,6 dengan nilai tertinggi
terdapat pada mata pelajaran kompetensi keahlian.
20
 Nilai matematika dan sains siswa Indonesia masih tertinggal dibanding dengan
negara Asia lain.
Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007
Persentase Siswa Kelas 8 yang Mencapai Benchmark
Internasional dalam TIMSS 2007
Indonesia
600
Negara
550
500
Jepang
Korea
450
400
350
300
250
Cina
Thailand
Cina
Singapore
Korea
Jepang
Thailand
Malaysia
Indonesia
Matematika
Sains
45
40
40
26
3
2
#
25
32
17
17
3
3
#
 # : Mendekati 0
Singapore
Matematika
Malaysia
Sains
Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007
Tantangan : meningkatkan
kemampuan kognitif lulusan
khususnya matematika dan sains
21
Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya
mampu menumbuhkan jiwa, sikap, serta
kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi
yang efektif, bekerjasama dalam tim, dan
kemampuan kewirausahaan.
Tantangan: Meningkatkan karakter dan soft-skills
lulusan.
22
Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara negara
ASEAN
Peringkat GCI Indonesia dan Negara Tetangga
Global Competitiveness Index/
Indeks Daya Saing Global (Indonesia)
Pilar 4: Kesehatan dan Pendidikan Dasar
Indon
esia
Singa
pore
Jep
ang
Kor
ea
Mal
aysi
a
Chi
na
Thai
land
82
13
19
27
34
45
61
4.09
Kualitas Pendidikan Dasar
58
3
23
29
31
32
69
4.10
Partisipasi Pendidikan Dasar
56
36
3
21
28
6
53
4.11
Anggaran Pendidikan
127
109
96
75
24
123
44
Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan
69
5
23
16
41
61
54
5.01
Partisipasi Pendidikan Menengah
93
17
24
31
98
89
82
5.02
Partisipasi Pendidikan Tinggi
90
29
32
1
71
80
43
5.03
Kualitas Sistem Pendidikan
44
1
31
47
23
52
67
5.04
Kualitas Matematika dan Sains
50
1
25
18
34
35
62
5.05
Kualitas Sekolah Manajeman
51
5
77
44
34
72
59
5.06
Akses Internet di Sekolah
59
5
33
4
40
23
41
5.07
Ketersediaan Lembaga Penelitian dan
Pelatihan di Tingkat Lokal
48
14
13
35
26
47
61
5.08
Pelatihan Staf
33
2
5
29
16
50
62
Pilar 12: Inovasi
39
8
4
11
24
26
57
12.02
Kualitas Lembaga Penelitian
43
12
15
22
28
35
60
12.04
Kerjasama Penelitian Industri–PT
43
4
20
24
22
23
44
31
14
2
25
33
36
54
12.06
Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek.
Sumber: World Economic Forum, 2009
Tantangan :
menigkatkan
kualitas
pendidikan dan
penelitian di
pendidikan tinggi
23
Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara-negara ASEAN
Peringkat Indonesia Dalam Global Competitiveness Index, 2010
Global Competitiveness Index
Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan
Pelatihan
5.01. Partisipasi Pendidikan
Menengah
5.02. Partisipasi Pendidikan Tinggi
5.03. Kualitas Sistem Pendidikan
5.04. Kualitas Matematika dan Sains
5.05. Kualitas Sekolah Manajeman
5.06. Akses Internet di Sekolah
5.07. Ketersediaan Lembaga
Penelitian dan Pelatihan di
Tingkat Lokal
5.08. Pelatihan Staf
Pilar 12: Inovasi
12.02. Kualitas Lembaga Penelitian
12.04. Kerjasama Penelitian Industri–
PT
12.06. Ketersediaan Ilmuwan & Ahli
Teknologi
Indonesia
(44)
Singapura
(3)
Jepang
(6)
Korea
(22)
Malays
ia (26)
Cina
(27)
Thailand
(38)
66
5
20
15
49
60
59
95
15
21
34
99
92
96
89
40
46
55
50
30
1
1
6
5
34
35
28
65
40
1
57
18
47
12
73
23
31
35
36
88
53
33
63
22
54
66
57
58
43
52
19
13
39
25
50
69
36
36
44
4
9
11
6
4
15
42
12
25
13
24
32
57
26
35
62
52
59
38
6
19
23
22
23
42
31
10
2
23
33
36
40
Sumber: World Economic Forum (WEF), 2010
Tantangan : meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di pendidikan tinggi
24
Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index)
20092010
2010-2011
Countries
Basic
requirement
Score
Innovation and
sophistication
factors
Efficiency
enhancers
Rank
Score
Rank
GCI Index
GCI
Rank.
Score
Rank.
Score
Rank.
Indonesia
4,62
60
4,24
51
4,06
37
4,43
44
54
Singapore
6,05
1
5,49
1
5,07
10
5,48
3
3
Japan
5,35
26
5,17
11
5,72
1
5,37
6
8
South Korea
5,42
23
4,81
22
4,81
18
4,93
22
19
Malaysia
5,19
33
4,72
24
4,45
25
4,88
26
24
China
5,27
30
4,63
29
4,13
31
4,84
27
29
Thailand
4,82
48
4,41
39
3,78
49
4,51
38
36
Source: World Economic Forum, 2010
Note: Number of countries: 139 countries
25
Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia
(Sumber: BPS, Proyeksi 2025 PBB, Target APK)
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
2001
2006
30,000,000
2010
20,000,000
2025
10,000,000
0
Universitas
Keterangan Data
%
Jumlah Penduduk
Total Tenaga Kerja 100
Universitas
2
Diploma I,II,III
2
SMK
6
SMA
10
SMP
18
SD/Tidak tamat SD
63
Total Seluruh
100
Diploma I,II,III
SMK
SMA
SMP
SD/Tidak tamat
SD
2001
2006
2010
2025
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
206.264.595
218.868.791
237.556.363
263.287.000
98.812.448 100 106.388.935 100 116.527.546 100 131.643.500
1.778.624
3
3.404.446
5
5.360.267 15 17.479.132
1.580.999
2
2.340.557
3
3.146.244 10 11.652.755
5.434.685
6
6.596.114
8
9.089.149 30 34.958.264
10.177.682 13 13.511.395 15 17.013.022 20 23.305.509
17.489.803 20 21.490.565 19 22.023.706 15 17.479.132
62.251.842 56 59.045.859 52 60.011.686 10 11.652.755
98.713.636 100 106.388.935 100 116.644.074 100 116.527.546
26
Home
c. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata
 Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik relatif rendah (sesuai dg UU No. 14/2005 tentang Guru
dan Dosen pada akhir tahun 2015 semua guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal D4/S1)
% Guru Belum Berkualifikasi S1/D4
Nasional
% Guru Belum Berkualifikasi S1/D4
Di KALSEL
Rata-Rata
Nasional 57,40 %
Rata-Rata
Prov KALSEL 68,93%
Tantangan : Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang merata
27
Distribusi guru yang sangat timpang, sebagian besar masih
terkonsentrasi di daerah perkotaan.
80%
68%
52%
60%
Kelebihan
40%
17%
20%
0%
-20%
-21%
-40%
-37%
Kekurangan
-60%
-66%
-80%
Urban
Perkotaan
Rural
Perdesaan
Over
Remote
Daerah
terpencil
Under
Sumber: Depdiknas, 2008
28
Distribusi guru yang timpang berimplikasi pada rendahnya
beban mengajar guru.
– Sebagian guru memiliki beban mengajar
kurang dari 24 jam mata pelajaran per minggu
(persyaratan minimum).
• Jenjang SD : 24 persen
• Jenjang SMP : 81 persen
• Jenjang SMA/ SMK : 81 persen
– Isu guru mata pelajaran yang menyebabkan
rasio siswa:guru menjadi kecil.
29
Rasio siswa guru di Indonesia paling rendah di antara
Negara EAP (East Asia Pasific)
– Rata-rata rasio siswa:guru di Negara EAP adalah sekitar 31:1 (SD) dan
25:1 (SMP).
– Untuk Indonesia, rasio siswa:guru sekitar 20: 1 (SD) dan 14:1 (SMP).
PERBANDINGAN JUMLAH MURID YANG DIAJAR OLEH SEORANG GURU
DI BEBERAPA NEGARA
SMP
SD
Kamboja
India
Filipina
Korsel
Mongolia
Laos
Vietnam
Cina
Thailand
Indonesia
Jepang
Malaysia
Inggris
AS
56,24
41,33
34,93
31,26
30,77
30,64
24,65
21,05
20,68
20,29
19,56
18,92
17,1
14,81
0
10
20
30
40
50
Sumber: Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia, 2009
60
Filipina
India
Laos
Vietnam
Thailand
Kamboja
Mongolia
Inggris
Cina
Korsel
Malaysia
AS
Indonesia
Jepang
37,09
32,32
25,66
25,59
24,86
23,59
21,52
19,05
18,61
18,24
17,72
14,92
14,23
13,22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
30
 Sebagian besar rasio siswa: guru kurang dari 10:1
• 47 persen SD yang memiliki siswa < 150
mempunyai rasio siswa: guru kurang dari 10:1
• 40 persen SMP yang memiliki siswa < 300
mempunyai rasio siswa: guru 10:1
Tantangan : Meningkatkan pemerataan distribusi guru.
31
d. Ketersediaan sarana dan prasarana
Kondisi Ruang Kelas Tahun 2007/2008
Kondisi Ruang Kelas
Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
SD/MI
52,1 %
24,9 %
23 %
SMP/MTs
79,9 %
14,3 %
5,8 %
SMA/SMK
89,9 %
7,4 %
2,7 %
pendidikan yang berkualitas masih
terbatas
Masih banyak ruang kelas dengan kondisi
rusak ringan/berat, dan masih kurangnya
ketersediaan sarana dan prasarana sekolah
Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2008
Sarana dan Prasarana Sekolah
Perpustakaan
Laboratorium
Multimedia
Laboratorium
IPA
Laboratorium
IPA Lengkap
Laboratorium
Komputer
SD/MI
32 %
19 %
na
na
na
SMP/MTs
63 %
48 %
71 %
na
48 %
SMA Negeri
80 %
80 %
na
80 %
na
SMA Swasta
60 %
50 %
55 %
na
na
SMK
90 %
75 %
na
na
na
Tantangan: mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; meningkatkan ketersediaan dan
kualitas laboratorium dan perpustakaan; serta meningkatkan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).
32
e. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif




Pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan masih belum sepenuhnya
didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, dan kondisi empiris di
lapangan (evidence-based decision making).
Pemerintah pusat maupun daerah masih mengalami kendala kapasitas untuk
melaksanakan tugas dan peran seiring dengan pelaksanaan desentralisasi
pendidikan.
Masih belum selarasnya upaya reformasi pengelolaan pendidikan berkaitan
dengan otonomi pendidikan tinggi dengan reformasi di bidang pengelolaan
keuangan negara.
Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan belum
berkembang.
Tantangan: Meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga;
mendorong otonomi perguruan tinggi; dan meningkatkan kemitraan publik dan
swasta.
33
f. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud
 Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan sangat
kompleks dan perlu penyederhanaan dalam rangka mendukung
efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik.
 penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sangat
bervariasi dan belum didukung kerangka konseptual yang utuh
serta belum disertai mekanisme peningkatan kualitas yang
sistematis.
 Dana BOS yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dana
untuk melaksanakan semua ketentuan dalam SNP.
Tantangan: Mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang
efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan
dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.
34
Sasaran Pembangunan Pendidikan:
NO
INDIKATOR
1
Angka Partisipasi Murni (APM)
2
a. SD/SDLB/MI/Paket A
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B
Angka Partisipasi Kasar (APK)
3
4
a. PAUD
a. SMP/MTs/SMPLB/Paket B
b. SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
c. PT/PTA, termasuk UT
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
a. 7-12 tahun
b. 13-15 tahun
2010
SASARAN 2014
95,41 %
75,64%
96,0%
76,0%
50,62% *)
96,18% *)
64,28% *)
18,29% *)
7,92
72,9%
110,0%
85,0%
30,0%
8,25
98,0%
86,20%
99,85%
99,56%
*) Kondisi tahun 2008
35
PENINGKATAN MUTU GURU
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN BERKUALITAS
36
Isu-isu Kritikal dalam Manajemen Guru
dan Tenaga Kependidikan
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 Pasal 8 menyatakan: “Guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan …”
 Pasal 9 menetapkan bahwa kualifikasi akademik
guru adalah Sarjana atau Diploma Empat
 Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa guru wajib
memiliki empat kompetensi dasar, yaitu:
•
•
•
•
Kompetensi Pedagogis
Komptensi Kepribadian
Kompetensi Profesional
Kompetensi Sosial
37
KOMPETENSI PENDIDIK
Pedagogis
Kepribadian
Profesional
Sosial
Pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksanaa, & evaluasi
pembelajaran, pengemb.PD
Mantap & Stabil, Dewasa,
Arif, Berwibawa, Akhlak Mulia
Menguasai keilmuan bidang studi;
dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi
Komunikasi & bergaul dgn peserta
didik, kolega, dan masyarakat
1. Aspek potensi peserta didik, 2. teori belajar
& pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan
merancang pembelj; 3. menata latar & melaksanakan KBM; 4. asesmen proses dan hasil; dan
5. pengemb akademik & nonakademik
1. Norma hukum &sosial, rasa bangga, konsisten
fg norma; 2. mandiri & etos kerja; 3. berpengaruh
positif & disegani; 4. norma religius & diteladani;
5. jujur
1. Paham materi, struktur, konsep, metode
keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm
kehidupan sehari-hari; dan; 2 metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif
terhadap bidang studi
Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong,
menjadi panutan, komunikatif, kooperatif
38
Program Peningkatan Kualifikasi
Guru
• Peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan secara
lebih terencana dengan tetap mengikuti standar akademik
yang berlaku, sehingga benar-benar berdampak nyata pada
peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam
pengajaran.
• Bagi guru-guru yang mengikuti program pendidikan reguler
dalam rangka peningkatan kualifikasi harus dicarikan guru
pengganti, agar proses pembelajaran di sekolah tetap bisa
berlangsung dan tidak terganggu.
• Peningkatan kualifikasi akademik sekaligus dijadikan
sebagai mekanisme seleksi alamiah untuk melahirkan guruguru yang berkualitas, sehingga membawa pengaruh pada
peningkatan mutu pendidikan.
39
Program Peningkatan Kualifikasi
Guru
•Pemenuhan standar akademik dan seleksi yang ketat penting
dilakukan, mengingat program ini membawa konsekuensi
pada beban pembiayaan. Beban pembiayaan ini bukan saja
untuk mendukung program peningkatan kualifikasi sendiri,
tetapi juga kemungkinan penambahan tunjangan seiring
dengan meningkatnya kualifikasi akademik guru-guru
tersebut.
•Bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik
memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka
memperoleh sertifikasi, yang kemudian mendapat hak
tunjangan profesi.
40
Home
Perkembangan Jumlah Guru Perkembangan Jumlah Guru
Berkualifikasi S1/D4, 2009-2014
Tersertifikasi, 2009-2014
Capaian
Proyeksi
100%
80%
42,0%
57,4% 49,2%
29,0%
19,0% 10,0%
20%
42,6%
50,8% 58,0%
71,0%
81,0% 90,0%
Proyeksi
100%
80%
60%
60%
40%
Capaian
74,7% 66,0%
54,2%
39,9%
40%
20%
25,3% 34,0%
45,9%
60,1%
27,6%
72,4%
15,5%
84,5%
0%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tersertifikasi
≥S1/D4
Belum tersertifikasi
<S1/D4
Sumber : Kemendikbud
41
Home
Persentase Tenaga Edukatif Menurut Status
Kepegawaian di Jenjang Pendidikan Tinggi,
2009/2010
Tidak Tetap
32%
Persentase Tenaga Edukatif Tetap Menurut
Pendidikan Tertinggi, 2009/2010
S2
26%
S3
6%
Spesialis
1%
S1
67%
Tetap
68%
Sumber: Kemendikbud
42
Pengembangan Profesi
Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan mencakup:
• Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan
• Pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kependidikan
• Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi kepala sekolah dan tenaga
kependidikan lain
• Pengembangan sistem rekrutmen dan pengendalian tenaga kependidkan
• Pengembangan sistem karir tenaga kependidikan
Pengembangan kemampuan profesional guru bisa juga dilakukan melalui
berbagai wadah atau perkumpulan seperti:
•
•
•
•
Pemantapan Kerja Guru (PKG)
Kelompok Kerja Guru (KKG)
Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MKGP)
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
43
Peran LPTK
• Kapasitas LPTK dalam melaksanakan program peningkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik:
 Jumlah guru yang wajib mengikuti program kualifikasi
dan sertifikasi dibandingkan kemampuan LPTK (?)
 Mengingat program yang bersifat massif, bagaimana
masalah pengendalian mutu?
 Bagaimana sistem dan pendekatan dalam pelaksanaan
program, terutama bagi guru yang bertugas di daerah?
 Bagaimana desain pendidikan profesi: kurikulum,
metodologi, subject-matter contents?
• Universitas yang memiliki FKIP?
• Peran Universitas/Institut non-LPTK?
44
Peran LPTK …
• Dalam upaya meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan
reformasi atas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),
suatu institusi yang bertanggung jawab dalam menyediakan
guru-guru bermutu dan kompeten, sehingga memberi kontribusi
pada peningkatan mutu pendidikan nasional.
• Selama ini, kritik yang seringkali muncul adalah LPTK tidak
mampu melahirkan guru-guru kompeten yang menguasai mata
pelajaran. Lulusan-lulusan LPTK dinilai mahir dalam hal
pemahaman metodologi pengajaran, namun kurang canggih
dalam penguasaan substansi bahan-ajar.
• Dalam konteks demikian, reformasi LTPK perlu diarahkan pada
pengembangan program akademik dan pembaruan kurikulum,
yang mendukung upaya peningkatan kompetensi pengajaran.
45
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun yang merata:
 Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi
semua;
 Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS;
 Perbaikan gizi siswa SD/MI melalui PMT-AS;
 Peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah
terpencil dan kepulauan;
 Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan
angka melanjutkan.
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah:
 Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan nonformal;
 Rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/ MA/sederajat;
 Peningkatan kualitas pendidikan menengah;
 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan
46
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi:
 Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi;
 Penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi;
 Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana;
 Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3.
4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan
tenaga kependidikan:
 Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan,
pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru;
 Peningkatan kompetensi guru.
5. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia
dini, pendidikan non-formal dan informal:
 Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal.
6. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional:
 percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung
pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional
47
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
7. Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa:
 Sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai budaya ke dalam proses
pembelajaran.
 Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek, dan seni .
8. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan:
 Peningkatan jumlah dan kapasitas guru dan kapasitas
penyelenggara;
 Pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran
pendidikan agama dan keagamaan sesuai SNP.
9. Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan
Perpustakaan:
 Peningkatan keberaksaraan penduduk;
 Pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat
baca.
48
TERIMA KASIH
49

similar documents