Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Report
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015
Disampaikan pada:
Rakor Dinas Pendidikan T.A. 2015
28 September 2014
BIRO PERENCANAAN DAN KLN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1
Outline
1
PENGANTAR
2
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015
4
PENELITIAN DAN REVIEU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015
2
1
PENGANTAR
3
Profil Keuangan Kemendikbud dalam Keuangan Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2013
Parameter
Pemerintah Pusat
Kemendikbud
(Triliun Rupiah)
(Triliun Rupiah)
Nilai Aset
3.567,58
116,58
3,27%
Anggaran Belanja
1.726,19
82,34
4,77%
Bantuan Sosial
95,05
32,59*
34,29%
Jumlah Satker
40.430 satker
447 satker
1,11%
%
Bansos Kemendikbud meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Ruang Kelas Baru (RKB);
Rehab ruang kelas rusak; Beasiswa, Bantuan siswa/mahasiswa miskin; berbagai tunjangan guru 4
Jumlah Satker per Eselon I Kemendikbud
NO KODE
URUT UNIT
UNIT UTAMA
KP
TAHUN 2013
KD DK TP JML KP
TAHUN 2014
KD DK TP JML
01
2301 SEKRETARIAT JENDERAL
29
13
-
-
42
29
13
-
-
42
02
2302 INSPEKTORAT JENDERAL
1
-
-
-
1
1
-
-
-
1
03
2303 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
5
-
33
-
38
5
-
33
-
38
04
2304 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
5
110
-
-
115
5
116
-
-
121
05
2305 DITJEN PAUDNI
5
8
33
-
46
5
8
33
-
46
06
2311 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1
-
-
-
1
1
-
-
-
1
07
2312 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH
5
-
33
-
38
5
-
33
-
38
08
2313 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
1
30
-
-
31
1
30
-
-
31
09
2314
49
49
10
2315 DITJEN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
JUM LAH
5
44
-
-
6
31
-
19
63
236
99
19
Penambahan satker pada Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Penegerian PTS:
1. Universitas Teuku Umar Aceh
2. Universitas 19 November Kolaka
3. Politeknik Tana Laut
4. Politeknik Ketapang
5. Universitas Tidar, Magelang
6. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
5
44
-
-
56
6
31
-
19
56
417
63
242
99
19
423
Pagu dan Realisasi Anggaran 2009-2013
No
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Tahun
rupiah
Realisasi
Pagu
%
1
2009
63,461,639,146,000
59,627,019,117,172
93.96%
2
2010
64,085,982,585,000
59,459,590,006,586
92.78%
3
2011
69,218,286,573,000
61,227,298,236,750
88.46%
4
2012
78,828,566,744,000
67,854,802,031,958
86.08%
5
2013
82,349,705,415,000
71,825,755,199,734
87.22%
59.62
59.46
61.23
71.83
67.85
Pagu
Realisasi
2009
2010
2011
2012
2013
6
Capaian Sasaran RPJMN 2010-2014
7
CAPAIAN RPJMN 2010-2014: PENDIDIKAN
No
Indikator
Capaian
Status Awal
(2009)
2010
2011
2012
2013*
Target
2014
Target
RPJMN Status
2014
1
Rata-rata lama sekolah penduduk
usia 15 tahun ke atas
7,70
7,92
7,94
8,01
8,15
8,25
8,25
2
Angka buta aksara penduduk berusia
15 tahun ke atas
5,30
4,70
4,30
4,26
4,03
3,83
4,20
3 APM SD/SDLB/MI/Paket A
95,23
95,41 95,55
95,75
95,80
96,00
96,00
4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B
74,52
75,64 77,77
78,80
80,00
81,90
76,00
5 APK SMA/SMK/MA/Paket C
69,60
70,53 76,50
78,70
82,00
85,00
85,00
6 APK PT Usia 19-23 tahun
21,60
26,30 27,10
27,90
29,87
30,00
30,00
*) capaian sementara
= tercapai /melebihi target
= on track
Target RKP
2014
Semua indikator utama Pendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target
8
CAPAIAN RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN
No
Indikator
1
Jumlah museum yang direvitalisasi.
2
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
3
4
5
6
Jumlah penelitian bidang arkeologi
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang
kebudayaan .
Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan,
pendalaman dan pagelaran seni budaya.
Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba,
dan pawai
Capaian (per tahun)
2013*
Target
2014
2010
2011
2012
6
30
7
10
31
3.752
3.758
6.635
8.470
7.700
144
155
148
140
148
13
21
13
22
13
25
252
377
500
600
20
259
65
141
150
7
Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah
2
2
2
2
2
8
Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya
25
25
25
845
975
40.000
42.000
44.000
45.000
55.000
9
Jumlah film/video/ iklan lulus sensor
10
Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya
---
---
951
2.400
3.200
11
Jumlah fasilitasi film yang berkarakter
---
---
20
35
45
Status
1
*) capaian sementara
= on track
= melebihi target
Target RKP 2014
9
Capaian Instruksi Presiden (Inpres)
10
CAPAIAN INPRES
PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2013
Jumlah
Rencana Aksi
Capaian
Inpres 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010
7
7
Inpres 3/2010: Program Pembangunan yang
Berkeadilan
4
4
Inpres 14/2011: Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2011
21
1
18
2
Inpres XX/2011 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2012
22
6
13
3
Inpres XX/2013 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2013
34
5
28
1
88
12
70
6
Inpres
>100 %
80 -100 %
< 80%
JUMLAH
11
2
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEMENDIKBUD 2015
12
12
Milestone 10 Tahun
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran 2015
2012
Perbaikan Penyaluran BOS
Rintisan PMU
UU-Dikti
BOP-PTN
2010
Subak diakui
Reformasi Birokrasi •
UNESCO
PP 66/2010 •
Afirmasi
Beasiswa Bidikmisi •
•
Pendidikan
Papua
DPPN
2008
Noken diakui UNESCO
WAJAR DIKDAS
9 Tahun tercapai
2006
Sertifikasi Guru
2004
baseline
2005
• Awal BOS
• UU Guru dan
Dosen
2007
Tunjangan
Profesi Guru
% APM SD/MI
% APK SD/MI
% APM SMP/MTs
% APK SMP/MTs
% APK SMA/SMK/MA
95,5
117,6
77,7
99,7
76,4
17,4
% APK PT
27,1
2014
2014
• PMU
• Implementasi
Kurikulum 2013
secara Nasional
• UU Keinsinyuran
• Persiapan FBF
•
•
2011
• Pendidikan Karakter
• Integrasi Kebudayaan
• Rehab SD-SMP
• Sarjana Mengajar di 3T
2009
20% APBN untuk• Tari Saman diakui
UNESCO
pendidikan
94,1
112,5
58,0
81,2
49,0
*) capaian sementara
•
•
•
•
•
Capaian
95,7
118,2
78,8
103,9
78,7
27,9
2013
• Inisiasi PMU
• Integrasi UN
• Inisiasi Kurikulum 2013
• Akademi Komunitas
• World Cultural Forum
• UU Pendidikan Kedokteran
Target RPJMN/
2013* Kontrak Kinerja
95,8
96,0
118,6
119,1
79,4
80,0
107,3
110,0
82,0
85,0
29,9
30,0
Sasaran
2015
96,5
120,0
82,5
114,0
87.5
35,0
Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata
Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU)
Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga
kependidikan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan
nonformal dan pendidikan informal
Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 2013
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan
Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam
proses pembelajaran
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi
kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok
sosial-ekonomi.
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
dan Kebudayaan 2015
2014
Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan
kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode
2010-2014 ke periode 2015-2019.
2015
1. Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal;
2. Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
3. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk
pembangunan RKB dan USB).
4. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya
tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas).
5. Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK.
6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru).
7. Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan
apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.
8. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based
budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Arahan Mendikbud Awal Tahun 2014
(1/3)
1) Berikan perhatian khusus untuk program yang menjadi
perhatian publik
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Implementasi Kurikulum 2013
UN 2013/2014
BSM
BOS
BOPTN
BOP PAUD
Bantuan alat-alat kesenian ke sekolah
Tunjangan guru dan penuntasan utang piutang
Sertifikasi guru (apakah materi sertifikasi guru 2013 sudah
memasukkan Kurikulum 2013?)
Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi internal
16
Arahan Mendikbud Awal Tahun 2014
(2/3)
2) Optimasi anggaran
a) Tetap berdasarkan pagu yang ada. Hasil optimasi
dialihkan ke program prioritas yang berdampak
besar. Contoh: Dikti  menambah BOPTN,
Sarpras dan Beasiswa
b) Segera tetapkan mekanisme dan tuntaskan revisi
 Program dan kegiatan dapat segera
direalisasikan.
3) Akurasi dan unifikasi data
17
Arahan Mendikbud Awal Tahun 2014
(3/3)
4) Tunjangan kinerja
a) Harus meningkatkan kinerja
b) Anggaran harus lebih tepat sasaran
c) Dipikirkan tentang penyesuaian tunjangan bagi
pegawai/staf non-PNS, termasuk outsourcing
d) Keseimbangan beban antar unit utama, dan antar PTN
5) Efektivitas Pemerintahan sampai Agustus 2014 
tingkatkan kinerja dan kerja keras agar layanan pada publik
berlangsung dengan baik dan tidak terganggu.
6) Penyelesaian RPP dan Permen
7) Persiapan Rembuknas 2014
18
Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas
Integrasi
PROSES
EFISIENSI & EFEKTIFITAS
(mengurangi beban INPUT, meningkatkan OUTPUT)
SISTEM
BIROKRASI
Berbagi
Pemanfaatan
SUMBERDAYA
TIK
19
4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
AKSES
MUTU & RELEVANSI
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
TATA KELOLA
Tantangan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Populasi yang besar
Disparitas sosial, ekonomi, geografis
Daya tampung terbatas
Layanan belum merata.
…
Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap
Disparitas mutu & distribusi guru
Pendidikan karakter belum memadai
Adanya kesenjangan pendidikan dengan
dunia kerja
• …
• Konservasi produk budaya masih terbatas
• Diplomasi budaya belum efektif
dimanfaatkan
• Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas
• Sarana dan prasarana kebudayaan masih
terbatas
•
•
•
•
•
Penggunaan sumberdaya belum efisien
Kurang fokus pada tupoksi
Kurang transparan
Kurang akuntabel
…
Arah Kebijakan
memastikan
ketersediaan dan
keterjangkauan
meningkatkan mutu dan
relevansi secara
berkelanjutan
menuntaskan konservasi,
pengembangan dan
diplomasi kebudayaan
memastikan
sumberdaya dikelola
efisien, efektif,
transparan, akuntabel
20
Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional
Strategi
Pembangunan
Pendidikan Nasional
Bantuan Pendanaan
Peserta Didik
Pembangunan dan
Peningkatan Kualitas
Satuan Pendidikan
Peningkatan Kualitas
Substansi Pendidikan
Penyediaan dan Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
21
Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional
PAUD di Tiap
Kecematan
Rehab Ruang
Kelas SD/SMP
Sekolah
Berasrama
USB/RKB
SD-SMP Satu
Atap
PT di daerah
Perbatasan
Institut dan
Poltek Baru
Bantuan Pendanaan
Peserta Didik
BOS
BOMM/Rintisan
BOS-SM
PMT-AS
Subsidi untuk
semua siswa
miskin
Peningkatan LPTK
Pelatihan
Kesejahteraan
Penyediaan dan Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyediaan
Sistem Evaluasi
Distribusi
Kewirausahaan
Pembangunan
Pendidikan
Nasional
Sertifikasi
Penyediaan
Materi Online
Kurikulum +
Pendidikan
Karakter
Kualifikasi
Penyelarasan
Penyempurnaan
Sist. Pembelajaran
Pembangunan Satuan Pendidikan
22
REVIEW BASELINE DAN USULAN 2015
• Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait menyelenggarakan Pra-Trilateral Meeting
untuk :
1. Identifikasi inefisiensi
2. Pengelompokan komponen menjadi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan
Biaya Langsung Keluaran (BLK)
3. Identifikasi usulan kegiatan dan output prioritas (termasuk inisiatif baru)
• Hasil Pra-Trilateral Meeting dipergunakan sebagai basis penyusunan Pagu Indikatif
2015
• Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait melakukan Trilateral Meeting untuk :
– Memfinalkan Pagu Indikatif 2015
– Mengindikasikan prioritas kegiatan yang belum terdanai
• Hasil Trilateral Meeting akan digunakan sebagai bahan Perpres RKP 2015 yang
menjadi pedoman penyusunan RAPBN (termasuk dana optimalisasi)
Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama
(juta rupiah)
No
UNIT UTAMA
1
SETJEN
2
ITJEN
3
APBN 2014
USULAN UNIT 2015
EXERCISE
BASELINE 2015*)
PAGU INDIKATIF
2015 **)
1.441.562,3
4.630.153,1
4.119.463,5
3.657.027,0
205.000,0
228.236,9
205.278,3
200.034,0
DIKDAS
16.238.814,8
16.785.591,0
10.124.595,9
10.683.248,9
4
DIKTI
39.896.628,1
43.469.184,9
31.954.276,9
31.460.311,0
5
PAUDNI
2.338.034,5
5.825.651,9
2.300.614,6
2.304.611,0
6
BALITBANG
1.186.700,0
1.352.184,6
1.186.700,0
1.169.276,0
7
DIKMEN
14.881.960,0
23.269.825,9
13.290.032,6
13.199.082,0
8
BAHASA
359.531,8
429.049,1
319.018,9
314.308,0
9
BPSDMPK
2.930.045,1
6.457.004,0
2.758.955,4
3.256.285,0
10
KEBUDAYAAN
1.182.750,0
2.109.367,3
1.098.520,3
945.094,0
KEMDIKBUD
80.661.026,7
104.556.248,7
67.357.456,4
67.189.276,9
*) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014
**) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014
24
PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD
(SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014)
(dalam juta Rp.)
NO
PROGRAM/ UNIT UTAMA
PAGU
INDIKATIF
2014
PAGU
DEFINITIF
2014
PAGU
INDIKATIF
2015
3.605.124,0
2.338.034,5
2.304.611,0
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
2
Program Pendidikan Dasar
19.599.789,6
16.238.814,8 10.683.248,9
3
Program Pendidikan Menengah
16.160.584,6
14.881.960,0 13.199.082,0
4
Program Pendidikan Tinggi
36.497.557,3 39.896.628,1
5
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
6
31.460.311,0
1.398.600,0
1.186.700,0
1.169.276,0
379.531,8
359.531,8
314.308,0
7
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
3.010.160,4
2.930.045,1
3.256.285,0
8
Program Pelestarian Budaya
1.485.699,5
1.182.750,0
945.094,0
208.947,0
205.000,0
200.034,0
3.893.110,6
1.441.562,3
3.657.027,0
9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL 86.239.104,7 80.661.026,7 67.189.276,9
PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD
(SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014)
(dalam juta Rp.)
NO
PROGRAM/ UNIT UTAMA
PAGU
DEFINITIF
2014
PAGU
INDIKATIF
2015
2.338.034,5
2.304.611,0
PAGU
ANGGARAN
2015
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
2
Program Pendidikan Dasar
16.238.814,8 10.683.248,9 10.683.248,9
3
Program Pendidikan Menengah
14.881.960,0 13.199.082,0 13.199.082,0
4
Program Pendidikan Tinggi
39.896.628,1
31.460.311,0
31.460.311,0
5
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
1.186.700,0
1.169.276,0
1.169.276,0
359.531,8
314.308,0
314.308,0
6
2.304.611,0
7
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
2.930.045,1
3.256.285,0
3.256.285,0
8
Program Pelestarian Budaya
1.182.750,0
945.094,0
943.094,0
205.000,0
200.034,0
200.034,0
1.441.562,3
3.657.027,0
3.657.027,0
TOTAL 80.661.026,7 67.189.276,9
67.217.409
9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ketepatan Pengelolaan
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD 1945 pasal 31 ayat 4)
Permasalahan anggaran pendidikan bukan pada jumlah yang harus disediakan, namun pada
ketepatan pengelolaan (termasuk pengalokasian anggaran)
KETEPATAN
PERENCANAAN
KETEPATAN
MONEV
KETEPATAN
ALOKASI
KETEPATAN
PENGGUNAAN
Penganggaran di Kemendikbud dan K/L penyelenggara fungsi pendidikan menggunakan
paradigma performance based budgeting dengan orientasi output dan outcome
27
Paradigma Perencanaan:
Sinergi Top-Down dan Buttom Up
• Usulan Keg. Prioritas sebagai
penjabaran kebijakan
nasional
• Kegiatan Pendukung untuk
menyukseskan pencapaian
sasaran
Tingkat
Kementerian
Usulan
Kebijakan
nasional
•Sasaran RPJMN
•Sasaran Renstra
•Inpres
•Kontrak Kinerja Menteri
Rembuknas & MusrenbangNas
• Penyelarasan keg.prioritas
nasional dengan usulan
daerah
• Usulan pendanaan
• Usulan spesifik daerah
• Usulan sasaran dan lokasi
Musrenbangda & Musrenbang-Prov
Tingkat Unit Utama
Usulan
Kebijakan
nasional
Penjabaran kebijakan
nasional ke dalam sasaran
program dan penetapan
lokasi
Tingkat
Prov/Kab/Kota
Peningkatan efisiensi dan efektivitas di setiap tingkatan harus menjadi landasan
dalam penyusunan Rencana Kerja Kemendikbud setiap tahun
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN
PAGU
INDIKATIF
Pagu Indikatif
(MARET)
(Februari)
Evaluasi
Renja T-1
1
Trilateral
Meeting
2
Pidato Presiden/
Nota Keuangan
(Agustus)
Musrenbang
(april)
6
Rembuknas
Renja
7
8
12
Raker dengan
DPR II
Raker dg DPR I
9
4
Penelaahan Renja
Januari-April
14
Pengesahan
DIPA
Penyusunan RABPP
Penelaahan
DJA I
Bahan
Masukan RKP
11
RKA
3
RKT
AlokasiANGGARAN
Anggaran
ALOKASI
PAGU
DEFINITIF
(Oktober)
(Sep/Oktober)
PaguSEMENTARA
Anggaran
PAGU
ANGGARAN
(Mei)
(Juni/Juli)
5
UU APBN
(November)
13
Penelaahan
DJA II
15
Penyusunan
DNA
10
Bahan Pidato
Presiden & RBNK
Penelaahan RKA I
Mei-Agustus
Penelaahan RKA Final
September-Desember
Sesuai PP 90 tahun 2011 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L
IV
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (2/4)
Pagu Indikatif
(Februari)
Pidato Presiden/
Nota Keuangan
(Agustus)
Musrenbang
(april)
1
Trilateral
Meeting
2
6
7
Renja
8
12
Raker dengan
DPR II
Raker dg DPR I
Penelaahan
DJA I
Bahan
Masukan RKP
9
4
Penelaahan Renja
Januari-April
Pengesahan
DIPA
Penyusunan RABPP
3
RKT
14
11
RKA
5
Rembuknas
(November)
Alokasi Anggaran
(Oktober)
Pagu Anggaran
(Mei)
Evaluasi
Renja T-1
UU APBN
Penyusunan Pagu
Indikatif
13
Penelaahan
DJA II
15
Penyusunan
DNA
10
Bahan Pidato
Presiden & RBNK
Penelaahan RKA I
Mei-Agustus
Penelaahan RKA Final
September-Desember
NOMOR 94/PMK.02/2013
IV
Pidato Presiden/ Pidato Presiden/
Nota Keuangan Nota Keuangan
(Agustus)
(Agustus)
ng
an
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (3/4)
7
RKA
8
aahan
AI
14
14
11
Pengesahan Pengesahan
Penyusunan RABPPPenyusunan RABPP
DIPA
DIPA
11
12
8
I
Raker dengan
DPR II
Raker dg DPR I
9
Bahan Pidato
residen & RBNK
Penelaahan
DJA I
Pagu Anggaran
Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran
(Oktober)
(Oktober)
Pagu Anggaran
(Mei)
7
UU APBNPenyusunan
UU APBN
(November)(November)
12
Raker dengan
DPR II
9
10
13
Penelaahan
DJA II
15
15
13
Penyusunan
Penyusunan
Penelaahan
DNA
DJA II DNA
10
Bahan Pidato
Presiden & RBNK
han RKA I
Penelaahan RKA I
Agustus
Mei-Agustus
Penelaahan RKA Final
Penelaahan RKA Final
September-Desember
September-Desember
NOMOR 94/PMK.02/2013
IV
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (4/4)
iden/
ngan
s)
UU APBN
(November)
Alokasi Anggaran
(Oktober)
14
11
Pengesahan
DIPA
Penyusunan RABPP
12
Raker dengan
DPR II
13
Penelaahan
DJA II
15
Penyusunan
DNA
Penelaahan RKA Final
September-Desember
NOMOR 94/PMK.02/20123
VPengendalian Perencanaan dan Penganggaran
Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan menjamin:
a) meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran kementerian;
b) kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara ; dan
c) kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran.
Parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan di atas dijabarkan pada tabel berikut:
No
Tujuan
Parameter
Acuan
1
Kualitas Pembelanjaan
1.Struktur Anggaran
2.Porsi anggaran kegiatan prioritas
3.Pemenuhan belanja mengikat,
PHLN, dan PNBP
1.Renstra
2.Pagu K/L
2
Kepatuhan terhadap
Standar Akuntansi
1.Kesesuaian BAS
2.Kesesuaian dengan standar biaya
1.PMK ttg BAS
2.PMK ttg SBU & SBK
3.PMK RKAKL
3
Kepatuhan terhadap
1.Kesesuaian dengan pengesahan
Administrasi Perencanaan
DPR
&Penganggaran
2.Kelengkapan dokumen pendukung
1.Lembar Pengesahan
Anggaran oleh DPR
2.PMK RKAKL
Tahapan pengendalian Perencanaan & Penganggaran
No
Tahapan
Waktu
Fokus
Acuan
1
Penyusunan
Renja
April
1.Struktur Anggaran
2.Porsi anggaran kegiatan prioritas
3.Pemenuhan belanja mengikat,
PHLN, dan PNBP
1.Renstra
2.Pagu Indikatif
2
Penyusunan
RKAKL
Juli Agustus
1.Porsi anggaran kegiatan prioritas
2.Kesepakatan DPR
3.Kesesuaian BAS dan standar biaya
1.Pagu Anggaran
2.Nota Keuangan
3.Lembar Kesepakatan
DPR
4.PMK
3
Finalisasi
RKAKL
Oktober
1.Porsi anggaran kegiatan prioritas
2.Kesesuaian dengan pengesahan
DPR
3.Kesesuaian BAS dan standar biaya
4.Kelengkapan dokumen
1.ALokasi Anggaran
2.Lembar Kesepakatan
DPR
3.PMK
Alur pengendalian Perencanaan & Penganggaran
T
RKA SATUAN
KERJA
RKA
KEMDIKBUD
TELAAH
UNIT UTAMA
Y
Y
RKA
ESELON I
TELAAH
KEMDIKBUD
T
 Prosedur pengendalian perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang
dilaksanakan berjenjang.
 Pada tingkat unit utama (unit eselon I) seluruh masukan dari satuan kerja di bawahnya
dievaluasi ditingkat eselon I.
 Sekretariat unit utama berperan sebagai koordinator dalam proses evaluasi
di Unit Eselon I.
 Rancangan rencana kerja yang diajukan oleh unit utama merupakan dokumen usulan
satuan kerja yang telah di evaluasi pada tingkat unit utama.
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015
36
Pentahapan RPJPN 2005-2025 (UU 17/2007)
...Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan
kegiatan pembangunan…
RPJMN-I
(2005-2009)
RPJMN-II
(2009-2014)
RPJMN-III
(2015-2019)
RPJMN-IV
(2020-2024)
Menata kembali NKRI,
menbangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya
saing perekonomian
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis
pada SDA yang tersedia, SDM
yang berkualitas serta
kemampuan IPTEK.
Mewujudkan manusia
Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif
TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan
Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Peningkatan
Daya Saing Regional
Peningkatan
Daya Saing
Internasional
37
Renja
KL
RKA-KL
Rincian
RAPBN
RPJP
Nasional
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
RAPBD
APBD
Resntra
SKPD
Renja
SKPD
RKASKPD
Rincian
APBD
UU No. 25/2004 Ttg SPPN
PEMD A
Renstra
KL
PU SAT
KOMPLEKSITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
UU No. 17/2003 Ttg KN
38
Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata
Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU)
Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga
kependidikan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan
nonformal dan pendidikan informal
Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 2013
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan
Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam
proses pembelajaran
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi
kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok
sosial-ekonomi.
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
dan Kebudayaan 2015
2014
Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan
kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode
2010-2014 ke periode 2015-2019.
2015
1. Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal;
2. Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
3. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk
pembangunan RKB dan USB).
4. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya
tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas).
5. Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK.
6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru).
7. Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan
apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.
8. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based
budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
REVIEW (PENYESUAIAN) BASELINE TAHUNAN (RKP)
1. Data RKA-K/L 2014
2. Data TA 2013
3. Data Dukung Lainnya
1
BASELINE
RPJMN 20152019
Rekapitulasi Hasil Review
Baseline
Review Data RKA KL 2014
Penyiapan Data
• Program, Kegiatan, Output
dan Komponen:
 Berlanjut
 Tidak Berlanjut
• Penyempurnaan Output
• Identifikasi Komponen dan
Kelompok Biaya Komponen
• Alokasi Program, Kegiatan, Output
dan Komponen yang berlanjut dan
baru;
• Volume target pada tingkat output;
• Program, Kegiatan, Output dan
Komponen yang tidak berlanjut
2
3
Penghitungan Tahun 2016-2019
Penghitungan Tahun 2015
Dasar penghitungan:
• Rentang waktu Program dan Kegiatan;
• Parameter dan non-parameter yang
digunakan;
Penghitungan:
• Alokasi Program merupakan
penjumlahan dari alokasi kegiatan
• Alokasi Kegiatan merupakan
penjumlahan dari alokasi Output
• Alokasi Output merupakan hasil
proyeksi berdasarkan volume target.
Cara penghitungan
• Biaya Operasional dan Non-Operasional;
Dasar penghitungan:
• Kebijakan dan Hasil Evaluasi;
• Parameter dan Non Parameter yang digunakan;
• Satuan Biaya.
Penghitungan:
• Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi
kegiatan
• Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi
Output
• Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi
komponen;
• Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan
Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi
5
4
41
Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama
(juta rupiah)
No
UNIT UTAMA
1
SETJEN
2
ITJEN
3
APBN 2014
USULAN UNIT 2015
EXERCISE
BASELINE 2015*)
PAGU INDIKATIF
2015 **)
1.441.562,3
4.630.153,1
4.119.463,5
3.657.027,0
205.000,0
228.236,9
205.278,3
200.034,0
DIKDAS
16.238.814,8
16.785.591,0
10.124.595,9
10.683.248,9
4
DIKTI
39.896.628,1
43.469.184,9
31.954.276,9
31.460.311,0
5
PAUDNI
2.338.034,5
5.825.651,9
2.300.614,6
2.304.611,0
6
BALITBANG
1.186.700,0
1.352.184,6
1.186.700,0
1.169.276,0
7
DIKMEN
14.881.960,0
23.269.825,9
13.290.032,6
13.199.082,0
8
BAHASA
359.531,8
429.049,1
319.018,9
314.308,0
9
BPSDMPK
2.930.045,1
6.457.004,0
2.758.955,4
3.256.285,0
10
KEBUDAYAAN
1.182.750,0
2.109.367,3
1.098.520,3
945.094,0
KEMDIKBUD
80.661.026,7
104.556.248,7
67.357.456,4
67.189.276,9
*) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014
**) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014
42
PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD
(KMK 278/KMK.02/2014)
(dalam juta Rp.)
NO
PROGRAM/ UNIT UTAMA
1
2
3
4
5
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
Program Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Tinggi
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
6
7
8
9
10
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Program Pelestarian Budaya
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL
PAGU
DEFINITIF
2014
PAGU
INDIKATIF
2015
PAGU
ANGGARAN
2015*
2.338.034,5
16.238.814,8
14.881.960,0
39.896.628,1
2.304.611,0
10.683.248,9
13.199.082,0
31.460.311,0
2.304.611,0
10.683.248,9
13.227.215,0
31.460.311,0
1.186.700,0
1.169.276,0
1.169.276,0
359.531,8
314.308,0
314.308,0
2.930.045,1
3.256.285,0
3.256.285,0
1.182.750,0
945.094,0
945.094,0
205.000,0
200.034,0
200.034,0
1.441.562,3
3.657.027,0
3.657.027,0
80.661.026,7
67.189.276,9
67.217.409,8
Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud Tahun 2015 tidak mengalami perubahan material
dari status Pagu Indikatif 2015. Kenaikan 28 M adalah kenaikan PHLN di Dikmen.
*) sementara memenuhi baseline (kebutuhan mengikat dan dasar)
43
Profil Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud 2015
A. Kegiatan
”Anggaran Mengikat”
Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi
Gaji & Operasional
PNBP
Tunjangan Guru
Tunjangan Dosen Non PNS
UN & AKREDITASI
Beasiswa Prestasi
BOP (PAUD, Kesetaraan)
BOPTN
BOS SM
Beasiswa Guru & Dosen
Sertifikasi Guru dan Dosen
PHLN
RMP PHLN
KLN
TOTAL
Rp Juta
7.580.127
15.748.234
8.918.074
6.885.863
637.753
804.662
303.843
1.059.262
3.000.000
8.720.024
1.676.204
250.000
3.539.854
606.490
141.631
59.872.021
Pagu Anggaran 2015
Rp. 67,21 T
Mengikat
89,1%
Rp 59,87 T
B. KEGIATAN
Prioritas
Nasional Wajar 9 Thn
Kurikulum
8,6%
Rp 5,83 T PMU
1.063.008
1.331.508
264.485
Penelitian
312.775
Budaya dan bahasa
922.458
Peningkatan Mutu PTK
Manajemen
(Non Gaji)
2,3%
Rp. Juta
1.054.457
Paudisasi dan PKH
444.053
Kompetisi dan Lomba
440.645
TOTAL
5.833.389
(Koordinasi, Monev,
dan Pengawasan)
Rp 1,51 T
44
PAGU ALOKASI ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD
Juta Rp
NO
ESELON I
Pagu 2014
Pagu
Anggaran
Usulan RDP 23-24 Sep
Tambahan
Total
Exercise 25 Sept
Tambahan
Total
1
SEKRETARIAT JENDERAL
1.441.562
3.657.027
213.797
3.870.824
160.017
3.817.044
2
INSPEKTORAT JENDERAL
200.034
200.034
11.968
212.002
11.968
212.002
3
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
16.238.815
10.683.249
3.797.545
14.480.794
4
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
39.896.628
31.460.311
11.317.095
2.338.035
2.304.611
909.730
3.214.341
1.823.730
4.128.341
1.186.700
1.169.276
0
1.169.276
104.260
1.273.536
14.881.960
13.227.215
4.988.098
18.215.313
359.532
314.308
186.955
501.263
186.955
501.263
2.930.045
3.256.285
0
3.256.285
273.441
3.529.726
10 DITJEN KEBUDAYAAN
1.182.750
945.094
356.000
1.301.094
356.000
1.301.094
TOTAL
80.661.027
67.217.410
21.781.187
5
6
7
8
9
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA
BADAN PENGEMBANGAN SDM
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
3.797.545 14.480.794
42.777.406 10.047.453 41.507.764
4.330.341 17.557.556
88.998.597 21.091.710 88.309.120
45
Postur Anggaran Pendidikan 2015
(dalam miliar Rp.)
2014
Komponen Anggaran Pendidikan
I.
Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah
Pusat
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
b. Kementerian Agama
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya
1 Kementerian Keuangan
2 Kementerian Pertanian
3 Kementerian Perindustrian
4 Kementerian ESDM
5 Kementerian Perhubungan
6 Kementerian Kesehatan
7 Kementerian Kehutanan
8 Kementerian Kelautan dan Perikanan
9 Kementerian Pariwisata dan Eko. Kreatif
10 Badan Tenaga Nuklir Nasional
11 Kementerian Pemuda dan olahraga
12 Kementerian Pertahanan
13 Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
14 Perpustakaan Nasional
15 Kementerian Koperasi dan UKM
16 Kementerian Komunikasi dan Informatika
d. Penyesuaian Pendidikan
APBN
2015
Pagu Indikatif
Pagu Anggaran
(Rapat Komite
14/7)
RAPBN
130.279,6
116.956,2
147.509,2
139.355,8
80.661,0
42.566,9
7.051,6
678,2
55,6
421,4
78,5
1.700,0
1.320,9
57,5
252,5
250,0
17,0
1.103,5
131,0
428,5
310,0
215,0
31,9
-
67.189,3
42.253,3
7.513,6
86,1
57,0
278,4
76,3
2.729,7
1.300,0
60,4
281,0
271,2
16,3
1.006,2
159,8
452,5
330,6
362,7
45,5
-
67.217,4
42.253,3
8.128,2
716,5
57,0
370,3
158,2
2.729,7
1.300,0
60,4
239,0
271,2
16,3
1.006,2
159,8
452,5
330,6
215,0
45,5
29.910,3
67.217,4
42.475,7
8.418,5
802,6
58,6
431,2
253,0
2.729,7
1.300,0
60,4
281,0
271,2
16,3
1.006,2
164,8
452,5
330,6
215,0
45,5
21.244,2
46
Postur Anggaran Pendidikan 2015
(dalam miliar Rp.)
2014
2015
Komponen Anggaran Pendidikan
APBN
II.
Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
viii.
DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan
DAK Pendidikan
Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru
Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan
Dana insentif daerah
Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah
III.
Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan
(Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)
IV.
Total Anggaran Pendidikan
V.
Total Belanja Negara
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN
Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%)
Pagu Indikatif
238.619,5
245.000,0
Pagu Anggaran
(Rapat Komite 14/7)
RAPBN
254.249,7
254.617,9
1.142,8
10.041,3
134.623,5
1.096,0
70.252,7
4.130,6
1.664,5
31.298,3
1.250,4
10.041,3
134.824,0
1.096,0
70.252,7
4.190,7
1.664,5
31.298,3
2.000,0
2.000,0
10.000,0
368.899,1
363.956,2
403.758,9
403.973,7
1.842.495,3
1.820.452,5
2.019.481,6
2.019.868,3
20,0
20,0
982,5
10.041,3
135.644,3
1.853,6
60.540,7
4.094,6
1.387,8
24.074,7
-
20,0
-
-
20,0
Keterangan:
1. Postur sudah menampung:
a. Kenaikan biaya satuan BOS SD menjadi Rp800 ribu/siswa/tahun dan BOS SMP menjadi Rp1 juta/ siswa/tahun
b. Kenaikan tunjangan profesi guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD
c. Kenaikan anggaran pendidikan Kemenag dari tambahan SBSN untuk sarpras PTAI sebesar Rp280,9 Miliar
d. Kenaikan di K/L lain sesuai hasil penelaahan RKA-KL Pagu Anggaran
2. Total alokasi DPPN s.d. tahun 2014 adalah sebesar Rp.23.976,8 Miliar
47
Rekapitulasi Pemanfaatan
Penyesuaian Anggaran Pendidikan 2015
Rp. 21.244,2 M
Kemendikbud
Rp. 16.147,86 M
Kemenag
Rp. 4.946,34 M
Kemenkes
Rp. 150,0 M
48
Proses Penyelesaian*)
Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014
Pagu Anggaran
15 Juli 2013
Pagu Indikatif
5 April 2013
Penyampaian
ke DJA
28 Juli 2013
JULI
Trilateral
Meeting RKP
2014
11 April 2013
Review II
RKA-K/L TA 2014
21-30 Agustus
2013
AGUSTUS
Menyampaikan hasil
penelitian ke 2 ke DJA
30 Agustus 2013
Review I
RKA K/L TA 2014
22-24 Juli 2013
*) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013
Menyampaikan hasil
pembahasan ke Kemkeu
dan Bappenas
Persiapan dan proses
Lelang/Tender**
Oktober 2013
**) Tanda tangan
kontrak setelah
DIPA terbit
S.d. 7 Oktober 2013
UU 23 2013 ttg APBN
2014 disahkan
14 Nov 2013
SEPT
2013
Pembahasan dengan
Komisi X
1-30 Sep. 2013
Menyampaikan hasil
penyesuaian RKA-K/L
oleh Komisi X ke
Banggar
30 Agustus 2013
OKT -NOV
2014
DES
Persetujuan Komisi
X DPR RI
25 Oktober 2013
Pembahasan Tambahan
Anggaran dengan
Komisi X
1 Oktober – 25
Nopember 2013
2 Januari
2014
Pelaksanaan
Anggaran
JAN
11 Desember
Penyerahan DIPA
oleh Presiden
10
JAMBI
1999
Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB
2000
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
24,857,026,000
2003
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar
Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik
dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan
Dasar
30,482,380,000
2005
3999
63,582,369,000
2,093,268,000
1,331,145,000
4,818,550,000
109017 JAMBI
Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan,
042
Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi
035 Sosialisasi PAUD
Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan,
037
Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi
Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK
045
PAUDNI
Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan,
036
Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi
004 Dokumen Kebijakan, data, dan informasi PAUDNI
005 Dokumen rencana, program, dan anggaran PAUDNI
Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja
006
PAUDNI
1,260,732
97,617
100,000
302,600
188,020
114,695
232,134
180,566
45,100
10 109018 Jambi
6,421,288
2006
Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
2,130,515
2007
Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK
1,883,126
4000
2009
Penyedia dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan untuk Jenjang Pendidikan Menengah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Program Pendidikan Menengah
926,525
1,481,122
PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN KEBUDAYAAN DI PROV. JAMBI
NO
1
2
3
SATKER
Dinas Budpar Kabupaten Kerinci
Dinas Budpar Prov. Jambi
Direktorat Peles. Cagar Budaya dan
Permuseuman
4
Direktorat Pemb. Kesenian dan
Perfilman
5
TAHUN 2014
AKTIVITAS
Pembangunan Museum
Rp
Kerinci
Revitalisasi Museum
Rp
Perjuangan Jambi
Revitalisasi Kawasan Muara
Rp
Jambi
Fasilitasi Sarana Kesenian di
Satuan Pendidikan
ANGGARAN
TAHUN 2015
ANGGARAN
3.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
210.000.000
Inventarisasi/Direktori
Kesenian Indonesia
(Pengumpulan Data Seni di
Jambi)
Rp
214.579.000
Lembaga Pengelolaan Terpadu
Kawasan Warisan Budaya
Nasional dan Dunia
(Pengumpulan Data dan
Penyusunan Laporan Survei )
Rp
4.200.000
Ekskavasi Cagar Budaya
(Eskavasi Menapo di Wilayah 3
Kab. Muaro Jambi Prop. Jambi)
Ekskavasi Cagar Budaya
(Ekskavasi Penyelamatan situs
sematang pundung Kab. Muaro
Jambi Prop. Jambi)
Zonasi Cagar Budaya (Zonasi
Wilayah 6 Kawasan Percandian
Muarajambi Kab. Muaro Jambi
Prop. Jambi)
Ganti Rugi Tanah Situs Cagar
Budaya (Ganti Rugi Tanah situs
cagar budaya Kab. Muarajambi
di Prop. Jambi)
Rp
35.080.000
Rp
30.820.000
Rp
26.880.000
Rp
172.790.000
Dinas Budpar Prov. Jambi
6
Direktorat Pemb. Kepercayaan Thd
Tuhan YME dan Tradisi
7
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Bansos Fasilitasi Komunitas
Budaya di Masyarakat ( Kab.
Merangin, Kab. Tebo)
Rp
300.000.000
Rumah Budaya Nusantara
Fasilitasi Workshop Guru
Sejarah Tingkat SMA
Rp
Rp
250.000.000
250.000.000
Direktorat Internalisasi Nilai dan
Diplomasi Budaya
8
AKTIVITAS
Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan
9
BPCB JAMBI
Pemugaran Candi Kedaton
Tahap IV
Rp
1.444.122.000
Pengupasan Menapo Candi
Gumpung Kawasan
Percandian Muarajambi
Prov. Jambi
Pemugaran Masjid Pondok
Tinggi Kota Sungai Penuh
Prop. Jambi
Rp
588.404.000
Rp
10.000.000.000
Pengadaan Jembatan Situs
Kawasan Percandian
Muarajambi
Rp
2.124.932.000
A
Analisis PMU
54
1
Pengertian
55
Wajib Belajar




Diamanatkan oleh Undang-Undang
Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah
Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah
Sanksi bagi yang tidak mengikuti
Pendidikan Menengah Universal (PMU)





Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK
Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga
negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang
bermutu
Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua
penduduk usia sekolah
Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat
Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti
56
2
Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
57
Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
1
Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal
Sumberdaya Manusia
2
Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
3
Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan
ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan
4
Mendukung pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan
persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan
5
Pendidikan menengah memiliki
kehidupan bersosial dan berpolitik
6
Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila
tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik
kontribusi
positif
terhadap
58
Modal Sumber Daya Manusia
B.1
Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan
produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik...
100 tahun kemerdekaan
"Bonus Demografi"
Sumber: Menko Perekonomian
Dependency Ratio semakin kecil (2010-2035):
Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi
meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi
kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster.
Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci.
59 59
B.2
Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010
Lampung
Sulawesi Barat
Jawa Barat
Banten
Riau
Papua Barat
Kalimantan Barat
Sumatera Selatan
Kalimantan Tengah
Papua
Kalimantan Selatan
Jawa Tengah
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Jambi
Jawa Timur
Maluku Utara
Aceh
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Bengkulu
Bangka Belitung
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Kepulauan Riau
Bali
Kalimantan Timur
Maluku
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Lampung
Sulawesi Barat
Jawa Barat
Banten
Riau
Papua Barat
Kalimantan Barat
Sumatera Selatan
Kalimantan Tengah
Papua
Kalimantan Selatan
Jawa Tengah
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Jambi
Jawa Timur
Maluku Utara
Aceh
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Bengkulu
Bangka Belitung
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Kepulauan Riau
APK SMP/MTs
Bali
Nasional
sebesar 98.20%
Kalimantan Timur
Maluku
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
APK
SD/
MI
150%
APK
SMP/
MTs
APK SD/MI Nasional
sebesar 115.33%
100%
50%
0%
50%
100%
150%
150%
APK
SMP/
MTs
APK
SMA/MA/SMK
Masih terdapat
selisih APK 28%
antara
SMP/Sederajat
dengan
SMA/Sederajat
≈ 3,5 juta siswa
APK SM/MA?SMK
Nasional sebesar
70.53%
APK SMP/MTs
Nasional sebesar
98.20%
100%
50%
0%
50%
100%
150%
60
Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan
B.3.1
Wajib Belajar vs PDB per Kapita
35000
Wajib Belajar vs GCI
6.00
25000
r = 0,93 (Koef. Korelasi)
20000
15000
10000
5000
0
Indonesia (dibawah
rata-rata)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
Wajib Belajar (tahun)
1.
2.
3.
5.00
Y = -26025,17 + 4251,5 x
Indeks GCI
PDB per Kapita (USD)
30000
Indonesia
(diatas rata-rata)
4.00
3.00
2.00
Y = 2,27 + 0,22 x
r = 0,96 (Koef. Korelasi)
1.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib Belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
61
Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
B.3.2
Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan
Pendapatan)
Wajib Belajar vs IPM Pendidikan
0.8
Wajib Belajar vs IPM Total
0.6
0.5
0.4
Indonesia
(dibawah ratarata)
0.3
0.2
0.1
Y = 0,43 + 0,019 x
r = 0,97 (Koef. Korelasi)
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314
Wajib belajar (tahun)
1.
2.
Indeks HDI Total
Indeks HDI Pendidikan
0.7
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Indonesia
(dibawah
rata-rata)
Y = 0,23 + 0,052 x
r = 0,99 (Koef. Korelasi)
Mengapa koefisien
korelasi (r) wajib
belajar terhadap IPM
total 0.99?
Hal ini menunjukan
bahwa wajib belajar
memiliki multiplier
effects yang sangat
kuat terhadap
ekonomi, daya saing
dan kesehatan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314
Wajib belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
62
B.4
Pentingnya SDM Berpendidikan dalam Mendukung MP3EI dan
Menghadapi Tantangan Persaingan Global
Gross National
Duration of
Mean years
Income (GNI)
COUNTRY
Compulsory
of schooling
per capita
Education
(USD/year)
Indonesia
5,8
9
3.716
India
4,4
9
3.468
Singapore
8,8
6
52.569
Malaysia
9,5
9
13.685
Philippines
8,9
7
3.478
Japan
11,6
9
32.295
Korea Rep.
11,6
9
28.230
China
7,5
9
7.476
Thailand
6,6
9
7.694
Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP
MP3EI
(6 Koridor Ekonomi)
63
B.5
Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan
Tidak Lulus
SMA
Lulusan
SMA/K
Lulusan
Diploma-2
Lulusan
Universitas
Perbandingan Gaji
(Internasional, OECD)
80
100
125
170
Perbandingan Gaji
(Nasional, Kemnakertrans)
50
100
130
190
Tingkat Kesehatan (%)
60
75
-
82
Minat Berpolitik (%)
33
48
-
63
Rasa saling Percaya (%)
33
41
-
52
Kriteria
Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011
64
B.6
Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
dalam rupiah
Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Gaji rata-rata / bulan
≤ SD/MI/Paket A
691.425
SMP/MTs/Paket B
870.608
SMA/SMK/MA/Paket C
1.527.238
Diploma I/II/III/Akademi
2.105.304
Universitas
2.914.768
Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)
… Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya
jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp. 1.303.221…..
65
3
Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program
66
Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan
kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.
Sasaran
Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah
sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui :
Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau)
Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja)
Keterjangkauan Biaya
Keterjagaan Kualitas
Keterbukaan bagi semua
Kepastian bagi yang berminat
67
Manfaat 1:
Peningkatan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja
BOS
Efektif
Pendidikan
Semua
Siswa
sampai
SMA/K/MA
Wajar 9
Tahun
Sukses
(BPS)
≥ S1/D4 :
Diploma I/II/III:
Kebijakan
PMU
2010
Input Calon
Mahasiswa
di PT Naik
Lulusan PT ↑
 Naker Lebih
Kompetitif
Tidak ada
Tambahan
Naker ≤
SMA/K/MA
Naker lulusan
SMA/K/MA ↑
 Naker Lebih
Kompetitif
2025
2015
(Perkiraan)
4,8% (5%)
2,8% (3%)
(Perkiraan)
6%
8%
4%
8%
8,2%
8,2
(8,7%)
10%
19.5%
SMA/MA :
14,7% (14,7%)
21%
SMP/MTs :
19,1% (19,1%)
16%
20%
19.5%
≤ SD/MI :
50,4% (49,5%)
44%
20%
SMK:
Catatan: (..) tahun 2011
68
Manfaat 2 : Peningkatan IPM
... Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama
sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....
69
Skema Program PMU
Meningkatkan IPM
Meningkatkan RLS
(25 Tahun Keatas)
Menggairahkan
Pendidikan Vokasi Bagi
yang sudah Bekerja
Pelaksanaan
Paket C Vokasi
Pendidikan Vokasi di
SMK Malam dan BLK
Tujuan
Meningkatkan HLS
Sasaran
Program
Penuntasan Pendidikan
Menengah Universal
[97% Penduduk Usia
Pendidikan Menengah]
Penuntasan Pendidikan
Khusus dan Layanan
Khusus [3% Penduduk
Usia Pendidikan
Menengah]
Penyiapan Sarana Prasarana
Penyiapan PTK
Penyiapan Anggaran
70
4
Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini
71
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2010/2011
Perkembangan APK Dikmen
2005/2006-2010/2011 (Persen)
80.00
70.00
60.00
52.20
56.22
60.51
69.60
70.53
2009/2010
2010/2011
64.28
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Distribusi APK Dikmen
Kabupaten/Kota 2010/2011
52.7%
(262Kab/Kota)
47.3%
(235 Kab/Kota)
Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional
Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Maluku
Kalimantan Timur
Bali
Kepulauan Riau
Sumatera Utara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Bengkulu
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Aceh
Maluku Utara
Jawa Timur
Jambi
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Selatan
Jawa Tengah
Kalimantan Selatan
Papua
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
Kalimantan Barat
Papua Barat
Riau
Banten
Jawa Barat
Sulawesi Barat
Lampung
119.22
102.75
93.54
91.78
90.58
87.63
86.55
85.51
84.25
83.37
81.74
79.45
78.59
Rata-Rata
77.34
Nas APK SM
75.59
70,53 %
72.85
72.41
70.86
69.57
66.52
65.29
64.93
64.45
64.42
63.22
63.19
62.93
62.42
61.28
60.64
59.56
58.25
58.04
0.0
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0
72
Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010/2011 dan Sasaran Prioritas
140
Jakarta Timur, DKI
Jakarta Selatan, DKI
Kota Yogya, DI Yogyakarta
Kota Balikpapan, Kaltim
120
262 Kab/
Kota
APK (%)
100
Rata-rata
Nasional = 70,53%
80
PRIORITAS 2
(240 Kab/Kota)
60
40
PRIORITAS 1
(71 Kab/Kota)
235 Kab/
Kota
20
Sampang, Jatim
0
Tanah Tidung, Kaltim
Labuhanbatu Utara, Sumut
Manggarai Timur, NTT
Sorong, Papua Barat
Kabupaten/Kota
73
Profil Pendidikan SMA dan SMK
Jumlah Sekolah
Siswa
SMK
12,000
10,000
8,000
11,036
10,762
SMA
11.535
9,875
8,399
7,592
5
3.94
3.86
4
57%
59%
41%
4.29
3.32
3.10
2
4,000
4.03
3
6,000
2,000
Juta siswa
14,000
43%
54%
46%
54%
55%
1
45%
46%
52%
48%
-
-
09/10
10/11
11/12
09/10
10/11
11/12
Penjenjangan
Pendidikan
Menengah
74
Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah
% Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4
Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi
JENJANG
KUALIFIKASI
SMA
SMK
TOTAL
SMA
6.588
6.936
13.524
D1
952
941
1.893
D2
1.621
1.144
2.765
D3
12.694
14.262
26.956
S1/D4
234.523
147.839
382.362
S2
8.044
4.500
12.544
S3
90
34
124
TOTAL
264.512
175.656
440.168
Rata-rata
Nasional: 92 %
Sumber data : Data NUPTK Tahun 2011
75
...pendidikan menengah universal
harus segera dimulai untuk memanfaatkan
momentum bonus demografi, mendukung
pencapaian target MP3EI dan menyongsong
100 tahun Indonesia Merdeka...
76
5
Rencana Implementasi PMU
77
Rencana Implementasi PMU
1
Prinsip Dasar Implementasi PMU
2
Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
3
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
4
Sasaran Program dan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
5
Target Pencapaian PMU per Provinsi
6
Strategi Pencapaian PMU
78
E.1
Prinsip Dasar Implementasi PMU
1
Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya
tampung
2
Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah
3
Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau
yang tidak terjangkau
4
Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK)
5
Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
secara bertahap.
79
Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
E.2.1
... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia
pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota .....
Putusan
Strategis
Proyeksi 2013-...
Kondisi 2011
Penduduk Usia Sekolah:
Jumlah dan Sebaran
Target APK
Target Peserta Didik: Jumlah
dan Sebaran
Tambahan Peserta Didik:
Jumlah dan Sebaran
Peserta
Didik
Standar
Pelayanan
Minimal
Kebutuhan USB/RKB: Jumlah
dan Sebaran
Tambahan USB/RKB: Jumlah
dan Sebaran
Unit Sekolah
Kebutuhan PTK Minimal:
Jumlah dan Sebaran
Tambahan PTK Minimal: Jumlah
dan Sebaran
Kebutuhan PTK Ideal:
Jumlah dan Sebaran
Tambahan PTK Ideal: Jumlah
dan Sebaran
SNP
Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum
Pendidik Tenaga
Kependidikan
Optimasi distribusi: penyimpangan minimum
Proses Pengambilan Putusan Taktis
Standar
Biaya
Kebutuhan Anggaran (Investasi
dan Operasi)
Tambahan Anggaran (Investasi
dan Operasi)
SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)
Anggaran
80
E.2.2
Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota
81
PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL
100
Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal
80
...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..
APK
120
60
APK 97,0%
(2020)
100
APK 97,0%
(2040)
40
80
APK
20
60
z
0
40
Tahun
20
0
Reguler
APK
Program
Normal Wajar 12 Tahun
Program
Percepatan
APK
Wajar
12 Tahun
APK
Normal
.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai
pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan
baru akan tercapai pada tahun 2040......
82
Target
APK
Nasional
Target Jumlah Peserta Didik Nasional
Target
Target
Target
APK
APK
APK
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Target
Target
Target
APK
APK
APK
Provinsi
Provinsi
Kab/Kota
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Provinsi
Provinsi
Kabupaten/Kota
Potensi Ekonomi Lokal
Proyeksi Jumlah Penduduk
Usia SM Nasional
Jumlah
JumlahPenduduk
Penduduk
Usia
Sekolah
setiap
Proyeksi
Jumlah
Penduduk
Usia
Sekolah
setiap
Usia
SM Per Provinsi
Provinsi
Provinsi
Jumlah Penduduk
Proyeksi
Jumlahsetiap
Penduduk
Usia
Sekolah
Usia SM per Kab/Kota
Provinsi
Kebutuhan Sistem Pembelajaran
dengan Potensi Ekonomi Lokal per
Kab/ Kota
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Nasional
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Per Provinsi
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Per Kab / Kota
Kondisi dan Sebaran SM Eksisting
Per Kab/Kota
Proporsi SMA-SMK Per Kab/Kota
Kebutuhan USB per Kecamatan
Proporsi SM Negeri dan Swasta
Per Kab/Kota
Kebutuhan RKB per Kecamatan
Kondisi dan Sebaran Penduduk
Usia SM Per Kab/Kota
Kebutuhan Guru per Kecamatan
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Per Kecamatan
Framework PMU
83
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
No
Komponen
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
Satuan
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
13,983,134
14,103,026
14,222,919
14,342,811
A. Data Dasar
a. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun
orang
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM
persen
c. Siswa Sekolah Menengah (SM)
siswa
d. Penambahan Siswa
siswa
585,196
606,422
650,099
606,000
301,235
304,493
256,726
187,410
e. Penambahan Rombel
f. Penambahan Rombel Kemdikbud
(90%)
g. Penambahan Rombel Kemdikbud
APBN (60%)
kelas
16,255
16,845
18,058
16,833
8,367
8,458
7,131
5,205
14,630
15,161
16,252
15,150
7,530
7,612
6,418
4,685
8,778
9,096
9,751
9,090
4,518
4,567
3,851
2,811
h. Penambahan Rombel SMA (40%)
kelas
3,511
3,639
3,901
3,636
1,807
1,827
1,540
1,124
i. Penambahan Rombal SMK (60%)
kelas
5,267
5,458
5,851
5,454
2,711
2,740
2,310
1,686
APK SMA/SMK/MA
100
95
90
85
80
75
70
65
60
70.5
2010
NO
74.1
2011
JUMLAH PENDUDUK 2010
1
PENDUDUK USIA 16-18
2
SISWA USIA 16-18
13,516,594
81.38%
10,414,946
11,000,142
kelas
kelas
77.8
2012
81.4
2013
85.2
2014
13,625,526
13,743,349
85.18%
11,606,564
89.18%
12,256,663
89.2
2015
13,863,242
92.78%
12,862,662
94.14%
13,163,897
95.50%
13,468,390
96.50%
13,725,116
97.00%
13,912,527
92.2
94.0
95.2
96.1
97.0
2016
2017
2018
2019
2020
JUMLAH
13,169,628
9,288,539
PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2020
84
Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020
No
Komponen
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
siswa
9,900,128
10,445,907
11,030,996
11,576,396
11,847,507
12,121,551
12,352,605
12,521,274
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
(20%)
Sarana-Prasarana Pendidikan
Kemdikbud
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA
(30%)
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
(30%)
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
(70%)
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
(70%)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA (16)
siswa
1,980,026
2,089,181
2,206,199
2,315,279
2,369,501
2,424,310
2,470,521
2,504,255
unit
176
182
195
182
90
91
77
56
unit
263
273
293
273
136
137
116
84
ruang
2,458
2,547
2,730
2,545
1,265
1,279
1,078
787
ruang
3,687
3,820
4,096
3,818
1,898
1,918
1,617
1,180
guru
2,816
2,912
3,120
2,912
1,440
1,456
1,232
896
b. Penyediaan Guru USB SMK (18)
guru
4,740
4,912
5,266
4,909
2,440
2,466
2,079
1,518
7,163
7,679
7,158
3,558
3,597
3,032
2,213
B. Sasaran
1
2
3
Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Menengah (90%)
c. Penyediaan Guru tambahan
RKB (1/32)
d. Tunjangan Sertifikasi Guru
4
e. Pengembangan Profesi melalui
Program Induksi
Sistem Pembelajaran
guru
/siswa
guru
7,556
14,987
16,065
14,979
7,438
7,519
6,343
4,627
guru
7,556
14,987
16,065
14,979
7,438
7,519
6,343
4,627
439
455
488
455
226
228
193
140
sekolah
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi
85
Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
No
1
2
3
4
Komponen
Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Menengah
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Biaya
Satuan
1.025
1.025
Sarana-Prasarana Pendidikan
Kemdikbud
Kebutuhan Pembiayaan PMU (dalam Juta Rupiah)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12,177,157
12,848,466
13,568,126
14,238,967 14,572,434
14,909,508
10,147,631
10,707,055
11,306,771
11,865,806
12,143,695
12,424,590 12,661,420
2,029,526
2,141,411
2,261,354
2,373,161
2,428,739
2,484,918
2,532,284
2,566,861
2,401,861
2,488,030
2,666,917
2,486,595
1,234,777
1,248,261
1,053,139
768,170
15,193,704 15,401,167
12,834,306
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
2,600
457,600
473,200
507,000
473,200
234,000
236,600
200,200
145,600
2,600
684,661
709,511
760,603
709,006
352,418
356,251
300,358
219,235
205
503,840
522,128
559,726
521,756
259,344
262,164
221,032
161,334
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
205
755,760
783,191
839,589
782,634
389,015
393,246
331,549
242,001
370,244
734,379
787,193
733,982
364,465
368,419
310,829
226,744
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA
b. Penyediaan Guru USB SMK
c. Penyediaan Guru tambahan RKB
10
28,160
29,120
31,200
29,120
14,400
14,560
12,320
8,960
10
47,400
49,120
52,660
49,090
24,400
24,660
20,790
15,180
71,633
76,792
71,582
35,581
35,968
30,325
22,134
d. Tunjangan
Sertifikasi
Guru melalui
e. Pengembangan
Profesi
e Program Induksi
Sistem Pembelajaran
34
5
75
256,904
509,569
546,216
509,294
252,894
255,638
215,678
157,332
37,780
32,950
74,937
34,117
80,326
36,565
74,896
34,102
37,190
16,916
37,594
17,101
31,717
14,439
23,137
10,524
Total
10
14,982,212
16,104,993
17,058,801
17,493,647 16,188,592
16,543,290
16,572,111 16,406,605
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi
86
Target Pencapaian PMU per Provinsi
87
E.6
Strategi Pencapaian PMU
Unit Sekolah Baru
(USB) dan Ruang
Kelas Baru (RKB)
Ruang Belajar
lainnya
Rehab Ruang
Kelas
Asrama Guru
dan Siswa
Peralatan
Pendidikan
Manajemen
dan kultur
sekolah
Satuan Pendidikan
Peserta Didik
Beasiswa
BOP Paket C
Penghargaan
dan
Perlindungan
Karir dan
Kesejahteraan
Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sertifikasi
Sistem Evaluasi
Bantuan Siswa
Miskin
Pengembangan
Bakat dan Minat
Kualifikasi
Penyelarasan
Distribusi
Kewirausahaan
Pendidikan
Menengah Universal
(PMU)
Penyediaan
Bahan Pembelajaran
(termasuk yang
berbasis TIK)
BOS SM
Sist. Pembelajaran
Kurikulum +
Pendidikan Karakter
88
6
Skenario Pencapaian
Pendidikan PMU
89
Pengembangan PMU
Model
Pendataan dan
Perhitungan
APK
Pengembangan
Pendidikan
Menengah
Universal
Model Sekolah
Menengah Atas
/Kejuruan
Berbagi
Pembiayaan
antara
Pemerintah,
Pemda dan
Masyarakat
90
Pengembangan PMU
91
Model Berbagi Pembiayaan
Pemerintah-Pemda-Masyarakat
(dalam persen)
No
Jenis Biaya
Pemerintah
Pemda
Masyarakat
1
Biaya Investasi Sarana/Prasarana
50 - 60
20 - 30
10 - 30
2
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
50 - 70
20 - 40
10
3
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
60 - 100
0 - 40
0
4
Gaji Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
-
100
(PNS)
100
(Non PNS)
5
Tunjangan Profesi, Fungsional dan
Khusus
100
-
-
6
Biaya Peningkatan Kualifikasi dan
Kompetensi
50 - 60
20 - 30
10 - 30
92
Model Sekolah
Kriteria
No
Ukuran Sekolah
Kecil
Sedang
Besar
1
Ukuran Sekolah
3-6 kelas
9-27 kelas
>27 Kelas
2
Jumlah Sekolah
Banyak
Banyak
Sedikit
3
Jarak ke Sekolah
Dekat
Dekat
Jauh
4
Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah
Guru (Rasio Siswa Guru)
Kecil
Sedang
Besar
5
Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar
Minimal bagi Guru
Sulit
Mudah
Mudah
6
Efisiensi Biaya Operasional
Rendah
Sedang
Tinggi
7
Variasi Mata Pelajaran Pilihan
Rendah
Sedang
Tinggi
8
Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang
disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas
adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah
dengan 6 kelas)
Sempit
Luas
Luas
93
7
Skenario Percepatan PMU
94
7.3
Percepatan PMU di Propinsi Jawa Tengah
95
Kondisi APK Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2010
96
Target Pencapaian PMU Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Tahapan Tahun Pencapaian APK 97%
97
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
Propinsi Jawa Tengah
No
Komponen
%
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A. Data Dasar
a. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun
orang
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM
persen
1,896,360
79.98%
c. Siswa Sekolah Menengah (SM)
siswa
1,516,767
d. Penambahan Siswa
siswa
e. Penambahan Rombel
1,911,643
85.00%
1,928,173
1,944,994
1,961,815
APK SMA/SMK/MA
1,995,456
2,012,277
92.60%
94.64%
96.00%
1,624,896
1,716,074
1,801,065
1,856,662
1,899,465
1,935,568
1,951,884
109,805
108,129
91,178
84,990
55,597
42,804
36,102
16,316
kelas
3,050
3,003
2,532
2,360
1,544
1,188
1,002
-
97.00%
97.00%
f. Penambahan Rombel Kemdikbud (90%)
90%
kelas
2,745
2,703
2,279
2,124
1,390
1,069
902
-
g. Penambahan Rombel Kemdikbud APBN (60%)
60%
kelas
1,647
1,622
1,367
1,274
834
642
541
-
h. Penambahan Rombel SMA (40%)
40%
kelas
659
649
547
510
334
257
216
-
i. Penambahan Rombal SMK (60%)
60%
kelas
988
973
820
765
500
385
325
-
100
94.64
92.78
95
89.18
90
85
95.50
97.00
97.00
96.50
97.00
2019
2020
89.00
81.38
85.00
80
75
94.14
96.00
92.60
85.18
79.98
2013
NO
1,978,636
89.00%
JUMLAH PENDUDUK 2010
2014
2015
JUMLAH
1
USIA 16-18 NASIONAL
13,169,628
2
USIA 16-18 PROPINSI
1,847,681
2016
Nasional
2017
2018
Jawa Tengah
PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2019
98
Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020
Propinsi Jawa Tengah
No
Komponen
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
% Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,670,995
1,709,519 1,742,011
B. Sasaran
1 Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah (90%)
90%
siswa
1,365,091
1,462,407
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM) (20%)
20%
siswa
273,018
292,481
308,893
324,192
334,199
341,904
348,402
351,339
2 Sarana-Prasarana Pendidikan Kemdikbud
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA (30%)
30%
unit
33
32
27
25
17
13
11
-
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK (30%)
30%
unit
49
49
41
38
25
19
16
-
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA (70%)
70%
ruang
461
454
383
357
233
180
152
-
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK (70%)
70%
ruang
692
681
574
535
350
269
227
-
16
guru
528
512
432
400
272
208
176
-
18
guru
889
876
738
688
450
346
292
-
1,277
1,077
1,004
657
505
426
-
3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA (16)
b. Penyediaan Guru USB SMK (18)
c. Penyediaan Guru tambahan RKB (1/32)
d. Tunjangan Sertifikasi Guru
e. Pengembangan Profesi melalui Program Induksi
4 Sistem Pembelajaran
1/32
1,544,467 1,620,958
1,756,695
guru
/siswa
guru
1,417
2,665
2,247
2,092
1,379
1,059
894
-
guru
1,417
2,665
2,247
2,092
1,379
1,059
894
-
82
81
68
63
42
32
27
-
sekolah
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi
99
Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
Propinsi Jawa Tengah
No
Komponen
1 Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
2 Sarana-Prasarana Pendidikan Kemdikbud
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA
b. Penyediaan Guru USB SMK
c. Penyediaan Guru tambahan RKB
d. Tunjangan Sertifikasi Guru
e Pengembangan Profesi melalui Program Induksi
4 Sistem Pembelajaran
Total
Biaya
Satuan
Kebutuhan Pembiayaan PMU (dalam Juta Rupiah)
2013
2014
1,679,061
1,798,760
1,899,694 1,993,778
2,055,324
2,102,708 2,142,673
2,160,735
1.025 1,399,218
1,498,967
1,583,079 1,661,482
1,712,770
1,752,257 1,785,561
1,800,613
1.025
2015
2016
2017
2018
2019
2020
279,844
299,793
316,616
332,296
342,554
350,451
357,112
360,123
450,611
442,389
373,053
347,280
228,878
175,897
148,449
-
2,600
85,800
83,200
70,200
65,000
44,200
33,800
28,600
-
2,600
128,466
126,486
106,648
99,403
65,033
50,039
42,204
-
205
94,538
93,081
78,482
73,151
47,858
36,823
31,058
-
205
141,807
139,621
117,723
109,726
71,787
55,235
46,587
-
69,433
130,586
110,090
102,488
67,551
51,901
43,811
-
10
5,280
5,120
4,320
4,000
2,720
2,080
1,760
-
10
8,890
8,760
7,380
6,880
4,500
3,460
2,920
-
12,770
10,767
10,036
6,566
5,052
4,261
-
10
34
5
48,178
90,611
76,389
71,114
46,872
36,013
30,399
-
7,085
13,325
11,234
10,458
6,893
5,296
4,471
-
75
6,181
6,049
5,101
4,742
3,151
2,418
2,042
-
2,205,286
2,377,784
2,387,938 2,448,288
2,354,904
2,332,924 2,336,976
2,160,735
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi
100
Terima Kasih
101

similar documents