Kepala/Direktur RS - Manajemen Rumah Sakit PKMK UGM

Report
RAPAT KERJA NASIONAL VII ARSADA
Batam, 26 s/d 29 Juni 2012
Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Nama
Lahir
Status
Alamat
CURRICULUM VITAE
: Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM
: Magelang, 5 Nov 1943
: Menikah, 1 anak
: Jl. Kayu Mas I/4, Pulo Mas,Jkt Timur
Pendidikan
: Dokter, 1970, FK.UKI, Jakarta
• Konsultan Nefrologi (Ginjal-Hipertensi) 1982, Pernefri (Perhimpunan
Nefrologi Indonesia)
• Magister Manajemen, 1994, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jkt.
Jabatan RS : RS Mediros : Ketua Komite Medis, Koordinator KSM PD.Ginjal-Hipertensi
Organisasi:
• Ketua KKP-RS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)-PERSI 05
• KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Dep Kes RI : Ketua Bidang Akreditasi 2011-2014,
Surveior / Pembimbing Akreditasi
• Pengurus PERSI Pusat, Ketua Kompartemen Khusus, 2009-2012
• Member Advisory Council Asia Pacific, Joint Commission International, 2009, 2010, 2012
• PJ SubPokja Model Akreditasi Baru, Pokja Penyempurnaan Akreditasi RS, DitJen Bina
Yan Med, 2010-2011
Penghargaan: Kadarman Award 2007 (untuk Patient Safety), Sekolah Tinggi Manajemen PPM
Lain-lain :
• Sekretaris Jendral PERSI Pusat 1988–1990, 1990–1993, 1993–1996
• Direktur Ketua RS.PGI.Cikini, Jakarta, 1983 – 1993
• Dekan Fakultas Kedokteran UKI, 1988 – 1991
• Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK-UKI, Jakarta, 1992 - 1995
• Kepala Renal Unit (Unit Ginjal) RS.PGI Cikini, 1973 – 1981
ISI BAHASAN
• Komite Medik
 dalam Permenkes 755/2011
 dalam Standar Akreditasi Rumah
Sakit v.2012
• Kredensial
• Mutu Profesi
• Etika dan Disiplin Profesi
• Staf Medis
KOMITE MEDIK DALAM PERSEPSI YANG
“MELEBAR”
 Berbagai Pengaturan Komite Medik dimasa lalu
• Kep Dirjen Yan Med 00.06.2.3.730, 1995 ttg Pembentukan &
Tata Kerja KM di RS
• Kep Dirjen Yan Med 00.06.3.5.3018, 1999 ttg Pedoman
Pengorganisasian SMF & KM di RS Swasta
• Kepmenkes 631/2005 ttg Pedoman Internal Staf Medis
(Medical Staff Bylaws) di RS
 Pengaturan tsb disusun selain dalam perspektif
profesionalisme, tetapi juga masuk dlm ranah manajemen 
pengelolaan operasional medis
 Kondisi : budaya dominan KM dlm manajemen yan medis
 RS kompleks – high risk
HOSPITAL
RISK
MANAGEMENT
PATIENT
CENTRED
CARE
(PELAYANAN
FOKUS
PASIEN)
3 Fondasi
Asuhan pasien
•
•
•
•
Asuhan
Asuhan
Asuhan
Asuhan
Medis
Keperawatan
Gizi
Obat
•MUTU
•PATIENT
SAFETY
ETIK
• EBM
• VBM
“Safety is a
fundamental principle
of patient care and a
critical component of
Quality Management.”
(World Alliance for Patient
Safety, Forward Programme,
WHO, 2004)
• Evidence Based Medicine
• Value Based Medicine
51
(Nico A Lumenta & Adib A Yahya, 2012)
UU & Peraturan yg menjadi acuan :
Standar Pendidikan Dokter (KKI. 2006)
Standar Pendidikan Dokter Spesialis (KKI.2006)
Standar Kompetensi Dokter (KKI, 2006)
Peraturan Menteri Kesehatan Ri. Nomer 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang
Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1419/Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Dan
Dokter Gigi
• PP 10/1966, Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Presiden Republik
Indonesia Nomor:10 Tahun 1966 (10/1966) Tanggal:21 MEI 1966.
•
•
•
•
• Peraturanmenteri Kesehatan R.I.Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang
Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
• Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/Kki/Kep/Viii/2006 Tentang
Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kedokteran
Indonesia,
 Definisi
• Komite Medik
Perangkat RS utk menerapkan tata kelola klinis
(clinical governance) agar Staf Medis RS terjaga
profesionalisme melalui kredensial, penjagaan mutu
profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin
profesi medis
• Staf Medis
Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter
Gigi Spesialis di RS.
(Bab I Pasal I . Ketentuan Umum, Permenkes No 755/2011 Ttg Penyelenggaraan Komite Medik Di RS)
• Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis
untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan
klinis (clinical privilege).
• Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus
seorang staf medis utk melakukan sekelompok pelayanan
medis tertentu dalam lingkungan RS utk suatu periode
tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis
(clinical appointment)
• Penugasan klinis (clinical appointment) adalah
penugasan kepala/direktur RS kepada seorang staf medis
untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RS tsb
berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah
ditetapkan baginya.
KOMITE MEDIK DALAM
UU NO 44 / 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
 Setiap RS Harus Punya Komite Medis
Pasal 33 ttg Organisasi RS
• (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki
organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel
• (2) Organisasi RS paling sedikit terdiri atas
Kepala RS atau Direktur RS, unsur pelayanan
medis, unsur keperawatan, unsur penunjang
medis, komite medis, satuan pemeriksaan
internal, serta administrasi umum dan
keuangan.
 Pengelolaan Klinik
• UU 44/2009 ttg RS Ps 36 : Setiap RS harus
menyelenggarakan
1. Tata kelola RS (Good Hospital Governance)
2. Tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)
• Tujuan Good Clinical Governance
o Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis
o Menjamin dan Melindungi Keselamatan Pasien
o Mengatur Penyelenggaraan Komite Medis di setiap RS
dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
(Bab I Ps 2 . Ketentuan Umum, Permenkes No 755/2011 ttg Penyelenggaraan
Komite Medik Di RS)
KOMITE MEDIK DALAM
PERMENKES 755/2011
 Tujuan dibentuknya Komite Medik
• terselenggaranya tata kelola klinis (clinical
governance) yg baik
• agar mutu yan medis & keselamatan pasien
lebih terjamin dan terlindungi,
• peningkatan profesionalisme staf medis
• elemen kredensial, upaya peningkatan mutu
profesi, penegakan disiplin dan etika dokter
 Organisasi Komite Medik
Kepala/Direktur RS
Komite medik
Sub Komite
Kredensial
Sub Komite Mutu
Profesi
Sub Komite
Etika & Disiplin Profesi
Menapis
profesionalisme SM
Memp[ertahankan
kompetensi dan
profesionalisme
Menjaga disiplin etika
dan perilaku profesi SM
 Tugas Komite Medik
Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja
di RS dengan cara:
a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang
akan melakukan pelayanan medis di RS;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf
medis.
 Kewenangan Komite Medik
Memberikan rekomendasi :
1. rincian kewenangan klinis (delineation ofclinical
privilege);
2. surat penugasan klinis (clinical appointment);
3. penolakan kewenangan klinis (clinical privilege)
4. perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis
(delineation of clinical privilege);
5. tindak lanjut audit medis
6. pendidikan kedokteran berkelanjutan
7. pendampingan (proctoring)
8. pemberian tindakan disiplin
Panitia Adhoc
Pasal 14
• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite
medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.
• Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala/direktur RS berdasarkan usulan
ketua komite medik.
• Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari staf medis yg tergolong sbg mitra bestari.
• Staf medis yg tergolong sebagai mitra bestari
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari
RS lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi
spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter
spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi
pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
Hubungan Komite Medik dengan
Kepala/Direktur
Pasal 13 PMK 755/2011
• Kepala/direktur rumah sakit menetapkan
kebijakan, prosedur dan sumber daya
yang diperlukan untuk menjalankan
tugas dan fungsi komite medik.
• Komite medik bertanggung jawab
kepada kepala/direktur rumah sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 Tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
• Komite medik memberikan laporan
tahunan dan laporan berkala tentang
kegiatan keprofesian yang dilakukannya
kepada direktur RS
• Lingkup hubungan antara direktur rumah
sakit dengan komite medik adalah dalam
hal-hal yang menyangkut profesionalisme
staf medis saja
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
• Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan komite
medik dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas RS,
Dewan Pengawas RS, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota,dan perhimpunan/asosiasi perumah
sakitan dengan melibatkan perhimpunan atau
kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai
berlaku:
• a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)sepanjang
mengenai pengaturan staf medis;
• b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis;
• c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
631/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Internal Staf Medis; dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
 Kelompok Staf Medis
 Komite medik bukan merupakan kumpulan atau
himpunan kelompok staf medis / departemen klinik
sebuah RS. (Hal 20 Lamp PKM 755/2011)
 Para staf medis yang tergabung dalam kelompok staf
medis / departemen klinik diorganisasi oleh
kepala/direktur RS. (Hal 20 Lamp PKM 755/2011)
 Tentang istilah Staf Medis / Staf Medis Fungsional,
pada PMK 755/2011 telah ditentukan, pada
Ketentuan umum (dan pada berbagai pasal) : Staf Medis (tanpa
fungsional !).
 Kelompok Staf Medis
• Pengaturan oleh Pimpinan RS
• Pengelompokkan dgn dasar disiplin/spesialisasi, atau yg lain.
• Kelompok Staf Medis berada dibawah Pimpinan RS
• AMA : Physician’s Guide to Medical Staff Organization Bylaws, 4th
edition, 2007 :
– It is customary for medical staffs organized by department to follow
clinical specialty. The medical staff may want to refrain from naming
the departments in the bylaws to give the medical staff flexibility in
merging, eliminating or creating departments......
– Because departments are not listed in the bylaws, changes in
departments would not be submitted to the governing body for
approval.
 Subkomite / Panitia lain
 Bahwa RS dapat membutuhkan beberapa panitia lain
dalam rangka tata kelola klinis yang baik seperti
panitia infeksi nosokomial, panitia rekam medis, dsb.
 Panitia-panitia tsb perlu dikoordinasikan secara
fungsional oleh sebuah komite tertentu yang
bertanggung jawab pada kepala/direktur RS.
 Komite tertentu tsb berperan meningkatkan mutu RS
yg tidak langsung berkaitan dgn profesi medis, shg
perlu dibentuk secara tersendiri agar dapat
melakukan tugasnya secara lebih terfokus.
Direktur RS
Komite Medik
• SubKom Kredensial
• SubKom Mutu Profesi
• SubKom Etika&Disiplin
Profesi
Staf Medis
T.Kelola klinis baik
“Komite
Klinis”
Subkomite/
Pokja/Panitia
lain
Mutu Yan medis &
Keselamatan pasien,
Profesionalisme staf medis
Pasien
 Fungsi Komite Medik melaksanakan tugas
KREDENSIAL
1. penyusunan & pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dgn
masukan dari kelompok SM berdasarkan norma keprofesian yg berlaku;
2. penyelenggaraan pemeriksaan & pengkajian: 1.kompetensi; 2.kes fisik
dan mental; 3.perilaku; 4.etika profesi.
3. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi
berkelanjutan;
4. wawancara thd pemohon kewenangan klinis;
5. penilaian & pemutusan kewenangan klinis yg adekuat.
6. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi
kewenangan klinis kpd KM;
7. melakukan proses rekredensial pd saat berakhirnya masa berlaku SPK
dan adanya permintaan dari KM;
8. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan SPK.
Kriteria Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Memberikan
Rekomendasi Kewenangan Klinis:
1. Pendidikan:
1. lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi, atau dari sekolah kedokteran
luar negeri dan sudah diregistrasi; 2. menyelesaikan prodi konsultan.
2. Perizinan (lisensi):
1. memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi;
2. memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku.
3. Kegiatan penjagaan mutu profesi:
1. menjadi anggota organisasi yg melakukan penilaian kompetensi bagi
anggotanya;
2. berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.
4. Kualifikasi personal:
1. riwayat disiplin dan etik profesi; 2. keanggotaan dalam perhimpunan profesi
yang diakui; 3. keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat
penggunaan obat terlarang dan alkohol, yg dptmempengaruhi kualitas yan thd
pasien; 4. riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan; 5. memiliki asuransi
proteksi profesi (professional indemnity Insurance).
5. Pengalaman dibidang keprofesian: 1. riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi;
2. riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.
PMK 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen:
a. kompetensi:
1) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi
yang
disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk
itu;
2) kognitif;
3) afektif;
4) psikomotor.
b. kompetensi fisik;
c. kompetensi mental/perilaku;
d. perilaku etis (ethical standing).
PMK 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
Rekredensial
1. Setiap tiga tahun
2. RS mencari dan menggunakan informasi tentang area
kompetensi praktisi klinis berikut ini :
a. Asuhan pasien
b. Pengetahuan medis/klinis
c. Pembelajaran dan peningkatan berbasis praktik
d. Ketrampilan hubungan antar manusia dan
e. Profesionalismf. Praktek berbasis sistem---melalui pemahaman
terhadap konteks dan sistem dimana
pelayanan kesehatan diberikan.
 Fungsi Komite Medik dalam memelihara
MUTU PROFESI Staf Medis
1. Pelaksanaan audit medis;
2. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka
pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;
3. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka
pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis RS tsb
4. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi
Staf Medis yang membutuhkan.
Subkomite Mutu Profesi
Subkomite mutu profesi berperan dalam menjaga mutu profesi
medis dengan tujuan:
a. memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa
ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan
profesional;
b. memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh
kesempatan memelihara kompetensi (maintaining competence)
dan kewenangan klinis (clinical privilege);
c. mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (medical
mishaps);
d. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf
medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang
berkesinambungan (on-going professional practice evaluation),
maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused
professional practice evaluation)
Subkomite Mutu Profesi
Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan
dan pengendalian mutu profesi melalui :
a. memantau kualitas, misalnya morning report, kasus sulit,
ronde ruangan, kasus kematian (death case), audit medis,
journal reading;
b. tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan
singkat (short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan,
pendidikan kewenangan tambahan.
 Fungsi Komite Medik menjaga DISIPLIN, ETIKA,
& PERILAKU PROFESI Staf Medis
1. Pembinaan Etika & Disiplin Profesi Kedokteran;
2. Pemeriksaan Staf Medis yg diduga melakukan
pelanggaran disiplin;
3. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RS
4. Pemberian nasehat/pertimbangan dlm pengambilan
keputusan etis pada asuhan medis pasien
Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI
Subkomite etika dan disiplin profesi pada komite medik
di RS dibentuk dengan tujuan:
1. melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang
tidak memenuhi syarat (unqualified) dan tidak layak
(unfit/unproper) untuk melakukan asuhan klinis (clinical
care).
2. memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme
staf medis di RS
Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI
Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis,
antara lain:
1. pedoman pelayanan kedokteran di RS;
2. prosedur kerja pelayanan di RS;
3. daftar kewenangan klinis di RS;
4. pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis
(white paper) di RS;
5. kode etik kedokteran Indonesia;
6. pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan
praktik kedokteran yang baik);
7. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;
8. pedoman pelayanan medik/klinik;
9. standar prosedur operasional asuhan medis.
Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI
1. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional
a. Sumber Laporan
b. Dasar Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi
c. Pemeriksaan
d. Keputusan
e. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional
f. Pelaksanaan Keputusan
2. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran
3. Pertimbangan Keputusan Etis
Standar Akreditasi Rumah Sakit
I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien
Bab 1.
Bab 2.
Bab 3.
Bab 4.
Bab 5.
Bab 6.
Bab 7.
Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Asesmen Pasien (AP)
Pelayanan Pasien (PP)
Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
II. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit
Bab 1.
Bab 2.
Bab 3.
Bab 4.
Bab 5.
Bab 6.
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
35
III. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Sasaran I : Ketepatan identifikasi pasien
Sasaran II : Peningkatan komunikasi yg efektif
Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yg perlu
diwaspadai (high-alert)
Sasaran lV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur,
tepat-pasien operasi
Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait
pelayanan kesehatan
Sasaran VI : Pengurangan risiko pasien jatuh
IV. Sasaran Milenium Development Goals
Sasaran I
Sasaran II
Sasaran III
: Penurunan Angka Kematian Bayi dan
Peningkatan Kesehatan Ibu
: Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
: Penurunan Angka Kesakitan TB
36
Kredensial
Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012
Bab KPS : Kualifikasi & Pendidikan Staf
Standar KPS 9.
RS mempunyai proses yng efektif utk
mengumpulkan, memverifikasi,
mengevaluasi kredensial/bukti-bukti
keahlian/kelulusan (izin/lisensi, pendidikan,
pelatihan, kompetensi dan pengalaman) dari
Staf Medis yg diizinkan utk memberikan
asuhan pasien tanpa supervisi.
Maksud dan Tujuan KPS 9 dan KPS 9.1
• Staf medis : Dr dan Drg, dan profesional lain yg diberi izin utk
praktek independen/mandiri (tanpa supervisi)
• Memberikan pelayanan preventif, kuratif, restoratif, bedah,
rehabilitatif atau yan medis lain atau yan gigi kpd pasien;
• Memberikan pelayanan interpretatif kpd pasien, seperti
patologi, radiologi atau yan laboratorium,
• Tanpa memandang klasifikasi penugasan oleh RS, status
kepegawaian, kontrak, atau kerjasama lain dgn individu utk
memberikan yan asuhan pasien.
• Penangg-jwb utama atas asuhan pasien dan hasil asuhan.
• RS sgt bertangg-jwb utk memastikan bhw setiap praktisi
kompeten utk memberikan asuhan dan pengobatan yg aman
dan efektif kpd pasien.
Elemen Penilaian KPS 9
1. Mereka yg memperoleh izin berdasarkan peraturan perUU dan dari RS
utk melakukan asuhan pasien tanpa supervisi diidentifikasi.
2. Kredensial yg diperlukan (a.l. pendidikan, surat izin, registrasi) sesuai
peraturan dan kebijakan RS bagi setiap anggota SM dicopy oleh RS dan
disimpan dlm file kepegawaian atau dlm file kredensial yg terpisah bagi
setiap anggota SM.
3. Semua kredensial (a.l. pendidikan, surat izin, registrasi) diverifikasi
dengan sumber yang mengeluarkan kredensial sebelum individu tsb
mulai memberikan yan kpd pasien.
4. Semua kredensial dalam file (a.l. lain pendidikan, surat izin , registrasi)
terkini dan ter update sesuai persyaratan.
5. Pd penugasan awal, dibuat pengumuman ttg ketentuan kualifikasi
terkini dari seseorang utk memberikan yan asuhan pasien.
STAF MEDIS
Penetapan Kewenangan Klinik
Standar KPS 10 (Kualifikasi dan Pendidikan Staf)
• Rumah sakit memiliki tujuan yang terstandar, prosedur
berbasis bukti untuk memberi wewenang kepada semua
Staf Medis untuk menangani dan merawat pasien dan
menyediakan pelayanan klinis lainnya secara konsisten
sesuai dengan kualifikasinya.
Standar Akreditasi Rumah Sakit .Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi
Akreditasi Rumah Sakit.Sept 2011
Maksud dan Tujuan KPS 10
1. Penentuan kompetensi klinis terkini
2. Memutuskan tentang apakah suatu jenis
pelayanan tertentu dari seorang staf medis akan
diizinkan,
3. Disebut “privileging”,  adalah penentuan yang
paling kritis dalam rumah sakit untuk menjaga
keselamatan pasien dan lebih lanjut adalah
menjaga kualitas pelayanan klinis rumah sakit.
Standar Akreditasi Rumah Sakit .Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi Akreditasi Rumah
Sakit.Sept 2011
INFORMASI TTG RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
(RKK)
• Setiap Staf Medis hanya memberikan pelayanan
medis sesuai RKK
• Informasi RKK  tersedia dalam hard copy,
elektronik atau lainnya di tempat terkait (contoh,
kamar operasi, instalasi gawat darurat,dll )
• Rincian kewenangan klinis diinformasikan oleh
kepala RS ke seluruh RS dan ke seluruh staf medis
• Informasi untuk membantu memastikan bahwa
praktik dokter tsb ada dalam lingkar kompetensi
dan kewenangan kliniknya
• Informasi ini secara berkala diperbaharui
Standar Akreditasi Rumah Sakit .Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi Akreditasi Rumah
Sakit.Sept 2011
Elemen Penilaian Kualifikasi dan Pendidikan Staf
(KPS) 9
1.
2.
3.
4.
5.
Izin berdasarkan peraturan perundangan dan izin dari
RS untuk melakukan asuhan pasien tanpa supervisi.
Dibutuhkan kredensial (antara lain : pendidikan, izin,
registrasi) sesuai peraturan dan kebijakan rumah sakit
bagi setiap anggota staf medis
Semua kredensial (antara lain pendidikan, izin,
registrasi) diverifikasi dengan sumber yang
mengeluarkan kredensial.
Semua kredensial (antara lain pendidikan, izin ,
registrasi) terkini dan ter -update sesuai persyaratan.
Pada penugasan awal, penentuan terinformasi dibuat
tentang kualifikasi terkini dari seseorang untuk
memberikan pelayanan asuhan pasien.
Standar Akreditasi Rumah Sakit .Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi Akreditasi Rumah
Sakit.Sept 2011
Std 9.1.Pimpinan membuat keputusan yg diinformasikan ttg
pembaharuan izin bagi setiap anggota SM dapat
melanjutkan memberikan yan asuhan pasien sekurangkurangnya setiap tiga tahun
Elemen Penilaian KPS 9.1.
1. Ada yg diuraikan dlm kebijakan utk mereview file kredensial
setiap SM secara berkala yg seragam sekurang-kurangnya setiap
tiga tahun sekali.
2. Ada petugas-petugas tertentu yg ditugaskan membuat keputusan
resmi dlm rangka memperbaharui izin bagi setiap anggota SM utk
melanjutkan pemberian yan asuhan medis di RS.
3. Keputusan ttg pembaharuan tsb didokementasikan dalam file
kredensial dari anggota SM tsb.
Standar KPS 10.
RS mempunyai tujuan yg terstandar, prosedur
berbasis bukti utk memberi wewenang kpd semua
anggota SM untuk menerima pasien dan memberikan
yan klinis lainnya konsisten/sesuai dgn kualifikasi.
Maksud & Tujuan KPS 10
Pada penugasan ulang, setiap tiga tahun, RS mencari dan menggunakan
informasi ttg area kompetensi umum dari praktisi klinis berikut ini :
a) Asuhan pasien---praktisi memberikan asuhan pasien dgn kasih, tepat & efektif
utk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit &
pelayanan sampai akhir hayat.
b) Pengetahuan medis/klinis---dlm ilmu-ilmu biomedis, klinis dan sosial serta
penerapan pengetahuan ke dlm asuhan pasien & pendidikan orang2 lainnya.
c) Pembelajaran dan peningkatan berbasis praktek----menggunakan bukti dan
metode ilmiah utk investigasi, evaluasi & meningkatkan praktek asuhan pasien
d) Ketrampilan hubungan antar manusia/interpersonal dan komunikasi----yg
akan memampukan dan menjaga hubungan profesional dgn pasien, keluarga
dan anggota tim kesehatan lain.
e) Profesionalisme----terpancar dalam komitmen utk secara terus menerus
mengembangkan professionalitas, praktek etika, pemahaman dan kepekaan
thd keragaman dan sikap tangg-jwb thd pasien, profesinya dan masyarakat.
f) Praktek berbasis sistem---melalui pemahaman thd konteks dan sistem
dimana yan kes diberikan.
Elemen Penilaian KPS 10
1. RS menggunakan proses terstandar yg didokumentasikan dlm
kebijakan resmi RS utk memberikan kewenangan bagi setiap
anggota SM dalam memberikan pelayanan pd penugasan pertama
dan pd penugasan ulang.
2. Keputusan memberikan penugasan ulang utk memberikan
pelayanan kpd pasien berpedoman pada item a) sampai f) pada
Maksud & Tujuan dan pada review kinerja tahunan dari para praktisi.
3. Pelayanan pasien yg diberikan oleh setiap anggota SM dirinci secara
jelas dan dikomunikasikan oleh pimpinan RS ke seluruh RS maupun
ke anggota SM.
4. Setiap SM hanya memberikan yan medis yg secara spesifik
diizinkan oleh RS.
Standar KPS 11
RS menggunakan proses berkelanjutan terstandardisir
(ongoing) untuk mengevaluasi sesuai kualitas dan keamanan
pelayanan pasien yang diberikan oleh setiap staf medis.
Maksud & Tujuan KPS 11
 Informasi ini bisa diperoleh melalui hal-hal berikut :
 Grafik review berkala
 Observasi langsung
 Monitoring terhadap teknik diagnostik dan pengobatan
 Monitoring kualitas klinis
 Diskusi dengan sejawat seprofesi dan staf lainnya.
Standar Akreditasi Rumah sakit , Kementrian Kesehatan R.I. dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit . September 2011
Elemen Penilaian KPS 11.
1. Ada evaluasi praktek profesional terus-menerus thd kualitas dan
keamanan yan pasien yg diberikan oleh setiap anggota SM yg
direview dan dikomunikasikan kepada setiap anggota SM sekurangkurangnya setahun sekali. (lihat juga PMKP.1.1, EP 1)
2. Evaluasi praktek professional yang terus-menerus dan review
tahunan dari setiap anggota SM dilaksanakan dengan proses yang
seragam yang ditentukan oleh kebijakan RS.
3. Evaluasi mempertimbangkan dan menggunakan data komparatif
secara proaktif, spt membandingkan dengan ilmu literatur
kedokteran berbasis literatur.
4. Evaluasi mempertimbangkan dan menggunakan kesimpulan dari
analisis yg mendalam thd komplikasi yang dikenal dan berlaku.
5. Informasi dari proses evaluasi praktek profesional tersebut
didokumentasikan dalam file krendensial anggota SM dan file
lainnya yang relevan.
Standar KPS 1.1. Tanggung jawab setiap staf dideskripsikan/ditetapkan
dalam uraian tugas yang mutakhir.
Maksud & Tujuan :
Uraian tugas juga dibutuhkan bagi profesional kesehatan ketika :
b). Seseorang yg memiliki beberapa tanggung jawab klinis, dimana dia
tidak diberi kewenangan untuk berpraktek mandiri, sama seperti seorang
praktisi mandiri yang sedang belajar tugas baru atau keterampilan baru
Elemen Penilaian KPS 1.1.
1. Setiap anggota staf yang tidak diizinkan praktek mandiri punya
uraian tugasnya sendiri.
2. Mereka yang termasuk pada a) sampai d) di Maksud dan Tujuan,
ketika berada di RS, punya uraian tugas sesuai dengan aktifitas dan
tanggung jawab mereka atau sudah diberi kewenangan sebagai
alternatif.
3. Uraian tugas mutakhir sesuai kebijakan RS.
CONTOH
KRITERIA YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK PENJABARAN
KEWENANGAN KLINIS DALAM ANESTESIOLOGI DAN TERAPI
INTENSIF
1.
2.
3.
4.
5.
PENDIDIKAN: DARI FK DLM/LUAR NEGERI YG DIAKUI KATI
LISENSI : IJIN PRAKTIK, TIDAK MENJALANI SANKSI DISIPLIN PROFESI
PENINGKATAN KINERJA/KEMAMPUAN: MENJADI ANGGOTA PERDATIN, AKTIF DALAM P2KB
PERDATIN
KUALIFIKASI PERSONAL:
•
PERSETUJUAN TERTULIS MEMATUHI KODEKI DAN PEDOMAN PRAKTIK ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI INTENSIF PERDATIN,
•
PERNYATAAN PERILAKU ETIKA
•
KEANGGOTAAN DLM PERHIMPUNAN TK LOKAL, CABANG/NASIONAL
•
SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN MENTAL SERTA TIDAK TERLIBAT
KETERGANTUNGAN OBAT TERLARANG DAN ALKOHOL
POLA PRAKTIK:
– TEMPAT PRAKTIK MEMENUHI STANDAR DAN PEDOMAN PELAYANAN ANESTEIOLOGI DAN
TERAPI INTENSIF DARI PERDATIN
– REKAM JEJAK KEJADIAN TAK DIHARAPKAN SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR,
– REKAM JEJAK PELANGGARAN DISIPLIN DALAM LIMA TAHUN TERKHIR (DATA DARI
PERDATIN)
– REKAM JEJAK RUANG LINGKUP DAN KUALITAS KETRAMPILAN KLINIK SESUAI HASIL
PENILAIAN PEER GROUP (MITRA BESTARI) SETEMPAT DAN DIANGGAP MEMADAI OLEH
Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012
INSTITUSI YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KLINIS
GAMBARAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI INTENSIF
GENERAL ANESTESIOLOGIS;
1. LATAR BELAKANG
2. KUALIFIKASI
3. KURIKULUM PENDIDIKAN: DITETAPKAN OLEH KOLOGIUM
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF INDONESIA
4. PERHIMPUNAN DAN PENDIDIKAN / AKADEMIK
5. STANDAR KOMPETENSI PELAYANAN
6. STANDAR KETRAMPILAN
7. STANDAR MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN
KOMPETENSI
8. STANDAR ETIK MEDIKOLEGAL
Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012
5. Standar Kompetensi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mampu melakukan anestesia dan analgesia sesuai dengan tandar pelayanan
anestesi yang
ditetapkan oleh Perdatin Pusat dan Cabang
Mampu melakukan anestesia umum inhalasi, balans, intravena total
Mampu melakukan anestesia regional, spinal,epidural, blok pleksus saraf
Mampu mengelola anestesia pada bedah digestif, ortopedi, urologi, plastic, onkologi,
THT, mata, ginekologi.
Mampu mengelola anestesia obstetric
Mampu mengelola anestesia bedah pediatric pada kasus kasus tertentu
Mampu mengelola anestesi bedah saraf pada kasus kasus tertentu
Mampu mengelola pasien di ruang pulih
Mampu mengelola anestesia bedah paru dan bedah jantung tertutup.
Mengetahui pengelolaan anestesia bedah jantung terbuka
Mampu mengelola pasien di ICU dan ICCU
Mampu mengelola anestesia rawat jalan
Mampu mengelola anestesia pada prosedur di luar kamar operasi ( misal radioterapi,
MRI, CTScan kasus pediatri)
Mampu mengelola nyeri akut pasca bedah, nyeri membandel
6. Standar Keterampilan
•
•
•
•
•
•
•
Mampu memasang kanul arteri, kateter vena sentral,
pipa nasogastrik
Mampu melakukan intubasi endotrakeal,
pemasangan Lryngeal Mask Airway (LMA), blok
spinal, blok epidural, blok kaudal, dan blok pleksus
saraf
Mampu mengatur posisi pasien
Mampu melakukan pemeliharaan trias-anestesi
selama operasi
Mampu memasang dan menginterpretasikan hasil
monitor fungsi vital
Mampu mengelola kelaikan mesin anestesia dan
ventilator
Mampu mengelola pernafasan pasien secara manual
dan ventilator anestesi
7. Standar Mempertahankan & Meningkatkan Kompetensi
• Program Pendidikan Berkelanjutan ;
Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran
Berkelanjutan (P2KB) telah disusun oleh
IDSAI :
• Mengikuti acara acara ilmiah dan CPD yang
diselenggarakan Perdatin atau Perhimpunan
Profesi lain
• Mampu menganalisis makalah ilmiah
• Mampu melakukan penelitian ilmiah
• Mampu membuat tulisan ilmiah
8. Standar Etik Medikolegal
• Memahami dan mampu menerapkan etika, disiplin
dan hukum secara umum dalam kegiatan sehari–
hari.
• Memahami kaitan Sumpah Dokter, Kode Etik
Kedokteran Indonesia, UU Kesehatan, UU Praktik
Kedokteran dan Peraturan Kementerian Kesehatan,
KUHP, Informed Consent, dll.
• Beretika saat melakukan kegiatan anamnesis,
kerjasama interpersonal, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan dengan alat bantu diagnostik,
konseling, terapi, memelihara rahasia jabatan,
catatan medik dan memelihara kesehatan sendiri.
• Mampu melakukan kemitraan kolaborasi dengan
pasien atau keluarganya, disiplin lain dan sesama
spesialis anestesi
PEDOMAN MITRA BESTARI BIDANG
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
• Mitra bestari: orang yang berpraktik dalam profesi yg sama yg
memiliki keahlian dalam bidang yang akan di evaluasi, tk
keahlian dalam bidang tsb unt dapat memberi evaluasi thd
kompetensi seorang dr
• Dasar: lingkup kompetensi atau Sifat permasalahan isu yg
dievaluasi
• Mitra Bestari bidang anestesiologi dan terapi intensif : terdiri
dari para dr spesialis dan terapi intensif
• Tidak harus dari RS yg bersangkutan
• Peran sebagai mitra bestari adalah bagian dari kewajiban etika
dokter, maka imbal jasa berupa pemberian satuan kredit SKP
dari PERDATIN
• Punya rekam jejak yg bijak bestariMendapat pengesahan dari
pengurus PERSATIN setempat
Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012
PEDOMAN MITRA BESTARI lanjutan….
• Mempunyai pandangan/wawasan luas thd keilmuan dan
praktik anestesia
• Peran dan kapasitasnya tidak terbatas pada masalah
kredensialing dan privileging tetapi juga dalam hal penjagaan
mutu medis/audit medis, disiplin profesi/penegakan disiplin
• Punya kemampuan keilmuan terkini (at the cuting edge) tidak
harus guru besar
• Sebagai mitra bestari di RS yg bersangkutan harus melalui
proses penapisan oleh RS tersebut dan tdk perlu SIP di RS
tersebut
• RS dapat membuat daftar mitra bestari sesuai jumlah yg
dibutuhkan, kemudian saat dibutuhkan perannya KOMITE
MEDIK dapay membuat panitia Adhok yg duiambil dari daftar
tsb
Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012
PEDOMAN TENTANG WHITE PAPER RS
• White Paper RS Adalah Suatu Gambaran/Batasan Tentang
Kriteria Kompetensi / Kemampuan Minimal Yang Dimiliki /
Dikuasai Seorang Dr Untuk Dapat Memenuhi Persyaratan
Kewenangan Klinis Dalam Suatu Lingkup Praktik Atau
Prosedur
• Setiap RS Dapat Mengembangkan White Paper Mengenai Suatu
Kompetensi Medis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Tetapi
Harus Tetap Dalam Koridor Anestesiologi Dan Terapi Intensif
Yg Ditetapkan Oleh KATI
• White paper yg menyangkut beberapa bidang ilmu
kedokteran/multi disiplin harus mendapat pengesahan /
persetujuan/ kesepakatan dari semua mitra bestari/ peer group
terkait sebelum disahkan oleh direktur RS
Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia 2012
RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL
PRIVILEDGE)
• KEWENANGAN KLINIK :
• KEWENANGAN INTI (CORE PRIVILEDGE)
• KEWENANGAN TAMBAHAN (SPESIFIK PRIVILEDGE)
– DR YG MEMINTA KEWENANGAN KLINIK TIDAK HARUS
MEMINTA SELURUH RINCIAN, CUKUP MEMINTA
KEWENANGAN YG SESUAI DG PEMINATANNYA
– DR YG MEMNTA KEWENANGAN KLINIK
TAMBAHAN/SPESIFIK PRIVILEDGE MEREKA YG TELAH
MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TERSTRUKTUR BIDANG
SUB SPESIALISASI DAN ATAU FELLOWSHIP BERDASAR
KETENTUAN KATI
Contoh
Form
Pengajuan
Kewenangan
Klinis Dokter
Spesialis
Anestesi
KESIMPULAN
1.
2.
3.
4.
5.
UU No 44/2011 ttg RS mewajibkan RS memiliki Komite Medik dengan
landasan baru yg mengarah pada profesionalisasi staf medis dan
keselamatan pasien
Pengaturan dimasa lalu disusun, selain dalam perspektif profesionalisme,
tetapi juga masuk dlm ranah pengelolaan operasional pelayanan medis
Permenkes No 755/2011 mengarahkan peran Komite Medik untuk
meningkatkan profesionalisme staf medis guna menjamin mutu yan kes
dan keselamatan pasien
Standar Akreditasi RS v.2012 “menjaga” penerapan PMK 755
 “reposisi” Komite Medik sbg penjaga profesionalisme SM menuju
tercapainya tujuan Good Clinical Governance : *Meningkatkan Mutu Yan
Medis; *Menjamin dan Melindungi Keselamatan Pasien; *Mengatur
Penyelenggaraan KM di setiap RS dlm rangka meningkatkan
profesionalisme.
Terima kasih
atas perhatiannya
Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM
Komisi Akreditasi Rumah Sakit

similar documents