Paparan_RPJMD_Majalengka - Bappeda Jabar

Report
SINERGITAS
PERENCANAAN PROVINSI dengan
KABUPATEN dan KOTA
Disampaikan oleh :
Ir. H. Husain Achmad, MM
Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SISTEMATIKA
1. Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan
2. Pokok-Pokok Rencana Pembangunan
Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
3. Sinergi dengan Kabupaten dan Kota
1. DASAR HUKUM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DASAR HUKUM TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
4) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5) Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
6) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Jawa Barat
7) Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Jawa Barat
DASAR HUKUM SUBSTANSI PERENCANAAN
1) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
6) Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
7) Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029
1
PENDAHULUAN
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012)
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
44,3
Juta
Kabupaten/Kota
Luas
Kecamatan
Kelurahan
Desa
: 27
: 3.709.528,44 Ha
:
626
:
646
: 5.316
Penduduk 2012
Indonesia
Jabar
Penduduk Miskin
: 244.215.984 Jiwa
: 44.548.431 Jiwa
: 9,89 %
Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :
BKPP Wilayah I Bogor
BKPP Wilayah II Purwakarta
BKPP Wilayah III Cirebon
BKPP Wilayah IV Garut
Jabar
12.761.297
9.814.207
6.354.983
15.617.944
44.548.431
PDRB (2012)
: Rp. 364,41 Trilyun;
PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb)
Inflasi (2012)
: 3,86 %
LPE (2012)
: 6,21 %
IPM (2012)
: 73,19*
RLS (2012)
: 8,15 th
AMH (2012)
: 96,97 %
AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup
AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup
APK SD
: 119,31 % (2012/2013)
APK SMP
: 94,55 % (2012/2013)
APK SMA
: 67,78 % (2012/2013)
APK PT
: 15,19 % (2012/2013)
 Daya saing Jabar kuat, menempati peringkat 6
Jakarta (1)
Papua (33)7.0
Yogyakarta (2)
NTT (32)
Bali (3)
Sulbar (31)
Kepri (4)
6.0
Kalbar (30)
Kaltim (5)
Pabar (29)
Malut (28)
Maluku (27)
Kalteng (26)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Sultra (25)
Sulteng (24)
Sumsel (23)
Gorontalo (22)
NTB (21)
Lampung (20)
Jambi Aceh
(19) (18)
Keterangan :
 : Nilai ukuran pembangunan
Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat
Jabar (6)
Jatim (7)
Banten (8)
Sumbar (9)
Jateng (10)
Sulut (11)
Babel (12)
Riau (13)
Sulsel (14)
Kalsel (15)
Sumut
(16)
Bengkulu (17)
Komponen 1 (AMH, IK)
ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2011
(DATA 2010)
Kluster 1
IP (AMH), IK
Tidak ada prioritas
Kota Banjar
IP (RLS), IDB
IP (RLS)
Kab. Ciamis
Kluster 2
Kluster 3
Diolah oleh : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Komponen 2 (RLS, IDB)
BKPP I Bogor
BKPP II Purwakarta
BKPP III Cirebon
BKPP IV Priangan Timur
BKPP IV Bandung Raya
Kab. Majalengka
Kab. Majalengka
1.
MELANJUTKAN
MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH
SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH;
2.
MENUNTASKAN
MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH
DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN;
3.
MEMBERI DUKUNGAN
MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN
LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI
PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA;
4.
REPOSISI
REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA
KARENA MENGALAMI HAMBATAN;
5.
REORIENTASI
MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT
TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU
SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI
PEMERINTAH PUSAT.
Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah:
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
2
Pokok-Pokok
Rencana Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2013 - 2018
VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 :
“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
MAJU berarti :
SEJAHTERA berarti :
1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing
tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi
modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif
terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai
budaya serta kearifan lokal.
5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial
1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di
masyarakat baik masyarakat, wilayah
maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga
sebagai dasar pengokohan sosial
masyarakat
3. Merupakan perpaduan antara
kesejahteraan lahiriah/materil dengan
kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat
di sekitarnya serta membangun
kepercayaan diri kolektif.
UNTUK SEMUA berarti :
1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu
kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta
berperan aktif dalam pergaulan dunia
4.
Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
21
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing
Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.
MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non
pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi
Publik
Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional,
sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean
Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota
dengan manajemen lintas kabupaten/kota.
MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang
Berkelanjutan
Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang
memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta
Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan,
meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam
pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri
pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
DELAPAN JANJI KAMPANYE GUBERNUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT.
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK
100.000 WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN
PERDESAAN
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
TAHUN 2013-2018
Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan
kebencanaan
CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
1.
2.
3.
4.
5.
Jabar bebas putus jenjang sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun
ke atas
Pendidikan berkebutuhan khusus
Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi
Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik
CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan
Kesehatan
1.
2.
3.
4.
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan
sumber daya kesehatan
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa
Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup
bersih dan sehat
1. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%
2. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan
sampah regional
3. Penanganan bencana longsor dan banjir
CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan
wisata serta kepemudaan
1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa
Barat
3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat
4. Pengembangan Destinasi wisata
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan
Air Baku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon,
Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan
Infrastruktur jalan dan perhubungan
Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;
Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan
Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan
perdesaan di Jawa Barat
CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian
1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan
swasembada protein hewani
4. Jawa Barat bebas rawan pangan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi
pangan
CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
UMKM
Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi
Pengembangan skema pembiayaan alternative
Pengembangan industry manufaktur
Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif
CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan
kependudukan
1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
3. Peningkatan pengelolaan kependudukan
CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial dan Keamanan
1. Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial
dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat
CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola
pemerintahan dengan penerapan IPTEK
1.
2.
3.
4.
5.
Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur
Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public
Penataan system hukum dan penegakan hukum
Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas
pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan
24
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran MISI
1)
2)
3)
Meningkatnya aksesibilitas dan
mutu pendidikan yang unggul,
terjangkau dan merata;
Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas layanan kesehatan
masyarakat yang terjangkau
dan merata;
Meningkatnya daya saing
sumber daya manusia dan
kelembagaan serta berbudaya
IPTEK;
2015
2016
2017
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
Indikator :
1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Angka Melek Huruf
3. Angka Rata-rata Lama Sekolah
4. APK Sekolah Menengah
5. APK Pendidikan Tinggi
6. AHH (Angka Harapan Hidup)
7. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI
8. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke
atas
2018
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan
2018
Sasaran MISI
1.
2.
3.
4.
5.
Jawa Barat sebagai Daerah
Pertanian Berbasis Agrikultur;
Meningkatnya daya saing
usaha pertanian;
Meningkatnya kualitas iklim
usaha dan investasi;
Meningkatnya jumlah dan
kualitas wirausahawan;
Meningkatnya pembangunan
ekonomi perdesaan dan
regional.
2015
2016
2014 Indikator :
2013
2012
Tahun
Baseline
2017
1. Nilai Tukar Petani (NTP)
2. Skor Pola Pangan Harapan
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
5. Daya Beli Masyarakat
6. PDRB Per Kapita
7. Laju Pertumbuhan Ekspor
8. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
9. Nilai Investasi/PMTB adhb
10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)
11. Nilai Investasi/PMTB adhb
12. Inflasi
13. Laju Pertumbuhan Ekonomi
14. Indeks Gini
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
2018
Sasaran Misi
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
pemerintahan;
Meningkatnya kualitas
pemanfaatan IPTEK untuk
efektifitas dan efisiensi tata
kelola pemerintahan;
Meningkatnya
profesionalisme dan kualitas
kehidupan aparatur;
Meningkatnya stabilitas
trantibum, kesadaran politik
dan hukum.
2016
2017
2015
2014 Indikator :
2013
2012
Tahun
Baseline
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pemerintah
2. Jumlah Penerbitan Perijinan
3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
5. Indeks Demokrasi
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
7. Indeks Persepsi Korupsi
8. Pendapatan Asli Daerah
9. Indeks Kebahagiaan
10. Indeks Daya Saing Provinsi
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
2016
2.
3.
Meningkatnya daya dukung dan
daya tampung lingkungan serta
kualitas penanganan bencana;
Meningkatnya kualitas
pemenuhan infrastruktur dasar
masyarakat;
Meningkatnya percepatan
pembangunan infrastruktur
strategis.
2018
2015
Sasaran Misi
1.
2017
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
Indikator :
1. Jumlah Penduduk
2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas
Wilayah
3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk
Besar dengan tingkat cemar sedang
5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik &
sedang)
6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Provinsi
7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi
8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
10. Cakupan Pelayanan Air Minum
11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan
Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta
Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
Sasaran Misi
1.
2.
3.
4.
5.
Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Meningkatnya peran pemuda,
organisasi kemasyarakatan serta
penanganan komunitas tertentu;
Meningkatnya peran masyarakat
dalam pembangunan olahraga, seni,
budaya dan pariwisata;
Meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat dan kerukunan antar
umat beragama;
Meningkatnya kualitas ketahanan
keluarga sebagai basis ketahanan
sosial
2017
Tahun
Baseline
2018
Indikator :
1. Angka Kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Jumlah PMKS yang ditangani
4. Jumlah Pekerja Anak
5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan
untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan
Internasional
7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
8. Indeks Pemberdayaan Gender
STRATEGI PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2013-2018
DUNIA
USAHA
AKADEMISI
KOMUNITAS
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Reses DPRD
Provinsi
rkpdjabaronline
2101
SETWAN
UMUM
OPD/Biro
PROVINSI
PEMERINTAH
Kab/Kota
SATU PERENCANAAN JABAR :
www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
FORM ISIAN
OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
140
RESES DPRD PROVINSI/DESA/AKADEMISI/DUNIA USAHA/KOMUNITAS
10
KEK Industri (Bekasi)
Pusat Perikanan
Budidaya
(Purwakarta,Subang)
Pusat Batik dan
Rotan (Cirebon)
Pengembangan
Taman Hutan Raya
(Ciremai)
PKN
BODEBEK
KARPUR
Pusat
Pengembangan
Wisata (Bogor,dan
Puncak)
Pusat Benih
Ikan Air Tawar
(Sukabumi)
Pusat Agribisnis
(Pantura)
PKN
Cirebon
PKN
Cekungan
Bandung
PKNp
Pelabuhan
Ratu
Pusat Beras Pandan
Wangi (Cianjur)
Pusat Industri
kreatif (Bandung)
PUSAT EKONOMI DAN INOVASI JAWA BARAT
Pusat Unggas
(Ciamis)
PKNp
Pangandaran
Pusat Industri Kreatif
(Tasikmalaya)
PETA INDUSTRI
UNGGULAN KAB./KOTA
DI JAWA BARAT
Kota Depok :
1. Pakaian jadi.
2. Ind. Telematika
3. Mak. Olahan
Kab.Bekasi :
1.Pakaian jadi
2.Boneka
3.Komponen
Kota Bekasi :
1. Pakaian jadi.
2. Keraj.Kayu
3. Perhiasan
Kab.Karawang :
1 .Mesin &
Komponen
2. Pakaian jadi.
3. Mak. Olahan
Kab.Purwakarta:
1. Keramik
2. Mak. Olahan
Kab.Bogor :
1. Tekstil & Produk
Tekstil
2. Ind. Tas
3. Alas Kaki
4. Mak. Olahan
Kab.Sukabumi :
1. Batu Aji.
2. Keraj. Kayu.
3. Komponen &
MEsin
4. Bola Sepak
5. Mak. Olahan
Kab.Subang :
1. Keraj.Kayu
2. Komponen
Kab.Cirebon :
1. Furniture Rotan
2. Batik
3. Batu Alam
4. Mak. Olahan
Kab.Indramayu:
1.Batik
2.Kerajinan Rotan
3. Mak. Olahan
Kota Cirebon :
1. Furniture Rotan
2. Kaca Patri
3. Kerajinan Rotan
Kab.Majalengka :
1. Bola Sepak
2. Bata,Genteng
3. Kerajinan Rotan
4. Batu Alam
Kota Bogor :
1. Pakaian jadi.
2. Bordir
3.Ind. Tas
4. Keramik
5. Mak. Olahan
Kab.Kuningan :
1. Kerjajinan Rotan
2. Minyak Atsiri.
3. Mak. Olahan
Kota Sukabumi :
1. Keraj. Kayu.
2. Mak. Olahan
Kab. Cianjur :
1. Furniture kayu
2. Kerajinan logam
3. Komponen Logam
4. Sutera.
5. Mak. Olahan
Kota Bandung :
1. Tekstil & Produk Tekstil
2. Alas kaki.
3. Elektronika
4. Rajut
5. Ind. Telematika
6. Komponen
7. Mak. Olahan
Kab.Bandung :
1. Tekstil & Produk
Tekstil
2. Alaskaki
3. Komponen.
4. Boneka
5. Mak. Olahan
Kota Cimahi :
1. Pakaian jadi
2. Ind. Telematika.
3. Mak. Olahan
Kab.Ciamis :
1. Ijuk.
2. Furniture Kayu Kelapa
3. Mak. Olahan
4. Batik
Kab. Garut :
1. Kulit & Produk
Kulit
2. Batik.
3. Sutera.
4. Minyak Atsiri
5. Mak. Olahan
Kota Banjar :
1. Meubel Akar Kayu
Kab.Sumedang :
1. Kerajinan Kayu
2. Furniture Kayu
3. Mak. Olahan
Kab.Tasikmalaya :
1. Bordir.
2. Keraj.Pandan &
Mendong
3. Kelom Geulis.
4. Mak. Olahan
Kota Tasikmalaya :
1. Bordir.
2.Keraj.Pandan& Mendong
3. Kelom geulis
4. Batik
5. Mak. Olahan
STRATEGI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 2013-2018 : MODEL HYBRID YAITU
PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT
MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN
3
1. Pengembangan
metropolitan sebagai
penghela percepatan
pembangunan Jawa
Barat.
2. Pengembangan Koridor
Ekonomi Indonesia di
Jawa Barat bertumpu
pada pengembangan 3
Metropolitan :
Bodebek Karpur,
Bandung Raya, dan
Cirebon Raya
RENCANA PEMBANGUNAN
PELABUHAN LAUT CILAMAYA
Jakarta
5
6
Sentul
2
PKNp
Metro
Bodebekkarpur
PELABUHAN LAUT
CIREBON
Cariu
1
Sk.makmur
Aerocity
Kertajati
Metro
Bandung Raya
4
Metro Cirebon
Raya
7
Pelabuhan
Palabuhanratu
Ratu
PELABUHAN LAUT
PALABUHAN RATU
Prov. Jaw
Tengah
Surade
Tegalbuleud
NO
JALAN TOL
1
Cikampek-Palimanan (116 km)
2
Bogor Ring Road (11 km)
3
Cikarang-Tj.Priok (34,5 km)
4
Ciawi-Sukabumi (54 km)
5
Cimanggis-Cibitung (25,4 km)
6
Depok-Antasari (21,7 km)
7
Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km)
Cidaun
PKNp
Rancabuaya
PanganPangandaran
daran
Kelapagenep
Jalan Tol Eksisting
Jalan SNR
Rencana Jalan Tol
Rencana Jalan Alternatif Puncak
3
Sinergi dengan Kabupaten dan Kota
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH MASING MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN
Menurut UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
PUSAT
Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi
dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional
Provinsi
Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dengan
Eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dalam wilayah provinsi
Kab/Kota
Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan
dengan Eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota)
Sumber Kementrian Dalam Negeri
30
RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
TERHADAP PROGRAM NASIONAL
RPJMD JAWA BARAT
2013-2018
RPJMN 2010 – 2014
1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
2. Prioritas 2, Pendidikan
3. Prioritas 3, Kesehatan
4. Prioritas 4, Penanggulangan
Kemiskinan;
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;
6. Prioritas 6, Infrastruktur;
7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan
Iklim Usaha;
8. Prioritas 8, Energi;
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar dan Pasca
Konflik;
11.Prioritas 11, Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;
13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian;
14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas
dan Mutu Pendidikan (P2)
CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas
dan Kualitas Layanan
Kesehatan(P3)
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan Air Baku( P6,
P8)
CG 4 : Meningkatkan Ekonomi
Pertanian(P5,P13)
CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non
Pertanian (P7, P 13)
CG 6 : Meningkatkan pengelolaan
lingkungan hidup dan
kebencanaan(P9)
CG 7 : Meningkatkan pengelolaan
seni, budaya dan wisata serta
kepemudaan(P11)
CG 8 : Meningkatkan ketahanan
keluarga dan kependudukan (P14)
CG 9 : Menanggulangi kemiskinan,
Penyandang Masalah kesejahteraan
Sosial dan Keamanan(P10 ,P12,
P14)
CG 10 Meningkatkan kinerja
aparatur serta tata kelola
pemerintahan dengan penerapan
IPTEK(P1,P11)
INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010
(4 P)
1.
Pro Growth :
CG 3, CG 4, CG 5
2.
Pro Job :
CG 4, CG 5, CG 7, CG 10
3.
Pro Poor :
CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9
4.
Pro Environment :
CG 6
RPJMN 2010-2014
TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
(CG 1, CG 2, CG 9)
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
(CG 1)
Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan (CG8)
Menurunkan Angka Kematian Anak (CG
2)
Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2)
Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan
penyakit menular lainnya (TB) (CG 2)
Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
(CG 6)
Mengembangkan Kemitraan untuk
Pembangunan (CG 10)
25
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Pedoman
Pedoman
Renja - KL
RKA-KL
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
Diacu
Pedoman
Dijabarkan
RPJP
Nasional
DIACU
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
DIPERHATIKAN
Pedoman
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Dijabarkan
Pedoman
Renstra
SKPD
Diacu
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
UU SPPN
Catatan:
Diacu
: hal-hal yang dianggap mendasar harus identik
Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor
UU KN
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Renstra KL
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
RPJP Daerah
Berpedoman
Masukan
Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan Awal
RPJMD oleh Bappeda
Visi, Misi, Program Kepala
Daerah Terpilih
Musrenbang RPJMD
Keterangan :
Gubernur, Walikota/Bupati
menyebarluaskan Perda tentang
RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir
RPJMD hasil Musrenbang
RPJMD
RPJMD Kab/Kota ditetapkan menjadi
perda setelah berkonsultasi dengan
Bappeda Provinsi
Memperhatikan RPJM
Nas/RPJM Prov (untuk
Kabupaten/Kota), kondisi
lingkungan strategis di
daerah hasil evaluasi
terhadap pelaksaaan RPJMD
periode sebelumnya
TEMATIK KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2013 - 2018
1. Pengembangan industri manufaktur,
2. Pengembangan industri keramik dan gerabah
3. Pengembangan industri perberasan dan
makanan , budidaya ikan air tawar dan air payau,
serta ternak sapi perah
4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata
pilgrimage (ziarah)
5. Pengembangan metropolitan BODEBEK
KARPUR
1. Pengembangan agribisnis mangga gedong gincu
dan industrialisasi perikanan
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi
beras dan palawija
3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta
industri makanan olahan
4. Pelestarian Keraton, wisata sejarah, wisata
pilgrimage (ziarah) dan ekowisata
5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya
1. Pengembangan sentra ternak sapi potong.
2. Pusat budidaya ikan air tawar, dan ikan hias
untuk pasar regional dan global
3. Pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan
pengembangan varietas unggul.
4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor,
Puncak, Cianjur serta wisata pemandangan alam
dan bahari koridor Bogor, Sukabumi
Palabuhanratu
5. Pengembangan pusat pertumbuhan baru
(growth center) Palabuhanratu dan metropolitan
BODEBEK KARPUR
1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset
Terpadu di Jatinangor
2. Pengembangan klaster unggas, dan budidaya ikan
air tawar, serta ternak sapi perah, domba Garut dan
jejaringnya serta pengembangan sentra produksi
pakan ternak.
3. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias
4. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif
5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat
pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan
Rancabuaya.
ISU STRATEGIS/USULAN KEWILAYAHAN BKPP WILAYAH III CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
BIDANG EKONOMI
1. Kawasan Industri dengan
Pelayanan Terintegrasi
(Perumahan, Pendidikan,
Kesehatan dan Transportasi) untuk
Solusi Kesejahteraan
2. Peningkatan Daya Beli
3. Rawan Pangan dan Pemanfaatan
Lahan yang Kurang Produktif
4. Komoditi Unggulan
5. Pelabuhan Perikan
6. Bantuan Proses Ijin Usaha serta
Modal Usaha bagi KUMKM melalui
KCR
7. Investasi Lebih Kondusif
8. Pengendalian Lahan Sawah
Berkelanjutan
9. Lumbung Padi Nasional dan
Surplus 10 Jt Ton Beras Tahun
2014
10. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri
11. Penetapan Kawasan Destinasi
Wisata Dunia dan Pencetakan
Pemandu Wisata
12. Regenerasi dan Pencitraan Petani
BIDANG FISIK
1.
Perbaikan Jalan Kabupaten/Kota
bersama Dunia Usaha; Jalan
Menuju Sentra Pertanian, Wisata
dan Industri Manufaktur.
2.
Jalan Tol CISUMDAWU dan Tol
CIKAPALI
3.
BIJB dan Aerocity Kertajati
4.
Transportasi Massal Perkotaan dan
Reaktivasi Kereta Api
5.
Bendungan Kuningan
6.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Perkotaan; Permukiman Vertikal
7.
Persampahan, RUTILAHU dan Air
Bersih
8.
Pengendalian, Penertiban dan
Penataan Tata Ruang Metropolitan
Cirebon Raya
9.
Pengembangan Kawasan Industri
Hijau
10. Elektrifikasi Rumah Tangga
11. Valuasi dan Pengelelolaan Sumber
Daya Alam
12. Pengurangan Lahan Kritis pada
Kawasan Lindung dan Pengendalian
Alih Fungsi Lahan Pertanian
13. Jasa Lingkungan Pemanfaat Air
Cimanuk
14. Pengendalian Banjir Cileuncang
pada Pusat-Pusat Kota
15. Pencegahan dan Pengendalian
Dampak Limbah Industri
16. GRLK Pesisir Pantai Utara
17. Pengembangan Metropolitan
Cirebon Raya
BIDANG
PEMERINTAHAN
1. Tata Kelola
Pengembangan
METROPOLITAN
CIREBON RAYA
2. Manajemen Desa
Pesisir Pantai Utara
3. Pengendalian
Keamanan dan
TANTRIBUM
4. Proporsi Bagi Hasil
Pajak Ekspor
5. Tugu Perbatasan
Jawa Barat pada
Jalan Tol dan Jalan
Nasional.
BIDANG SOSIAL BUDAYA :
1.
Pelayanan Akses Pendidikan Gratis SD/MISLTA/MA, RKB Negeri/Swasta,
Asrama/Kobong, Kesejahteraan Guru,
Pendidikan Misi Khusus (SMP dan SMK
IPM), Transportasi Anak Sekolah serta
Pendidikan Inklusif
2.
Beasiswa dan Bantuan Tugas Akhir untuk
Mahasiswa dan Kerjasama Riset
3.
Pelayanan Kesehatan antara Kota dan
Kabupaten, Pembangunan Gedung Rawat
GAKIN di RS Kab/Kota dan Gedung UGD di
Kecamatan
4.
Penanganan Pengangguran serta Lapangan
Kerja
5.
Pemugaran Keraton, Pengelolaan Cagar
Budaya dan Pelestarian Budaya Lokal
6.
Penanganan terpadu untuk Balita dan Lansia
7.
Penanganan Kemiskinan dan PMKS
8.
Pembangunan Stadion Olahraga
9.
Sarana untuk Gelar Karya dan Ekspresi
Pemuda di Kab/Kota
10.
Penanganan Dampak Sosial Pembambungan
Waduk Jatigede
11.
Rendahnya RLS dan Daya Beli
12.
Perlindungan Tenaga Kerja dan Bantuan
Hukum di Luar Negeri
13.
Kesejahteraan Guru dan Tenaga Medis antar
Provinsi
14.
Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan
SMK dan Politeknik Orientasi Industri dan
Aerocity.
15.
Penanganan Masyarakat Ex- Tenaga Kerja
Industri
16.
Pencegahan Penyakit Menular (Kusta, TBC,
Hepatitis C dan HIV-AIDS)
17.
Kelestarian Komunikasi Kultural antar
Permukiman sepanjang Jalan TOL
PETA LOKASI MP3EI DI JAWA BARAT
Berdasarkan Kategori Institusi Pelaksana Proyek
Pembangunan Jalan
Tol Bekasi-Cawang-Kp.
Melayu 21,04 km
Pembangunan
Blok PLTGU
Muara Tawar Rp.
Rp. 7.200 Milyar
9.600 Milyar
Pembangunan CITARUM WATER MANAGEMENT PROGRAM
Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi
dan Karawang (Kanal Tarum Barat
5.000 l/s – BOT Rp. 5.200 Milyar
Penyediaan SPAM Kota
Bekasi Rp. 522 Milyar
Pembanguna
n Jalan Tol
DepokAntasari
21,55 km
Rp. 4.800
Milyar
Pembangunan
Elektrifikasi
CITAYAM-NAMBO
20 km track
Rp. 304 Milyar
Pembanguna
n Jalan Tol
Ciawi –
Sukabumi Rp.
7.800 Miliyar
Pembangunan rel
Manggarai-Bekasi double
double track, BekasiCikarang Eletrifikasi ;
Pembangunan PLTG Sunyaragi
600 MW(Kota Cirebon)
Rp. 3.000 Milyar
Pembangunan Jalan Tol Trans Java
(Segmen/Ruas Cikopo –Palimanan)
Pembangunan
transmisi di Jawa Barat
sampai dengan 2015;
terdapat 2337 KMS (di
Jabar 1991 Kms)
Rp. 12.500 Milyar
Pembangunan BANDARA KERTAJATI
(Kabupaten Majalengka) Rp. 8.229 Milyar
Rp. 5.242 Milyar
Percepatan pengembangan hidro skala
besar (4x260 MW), Upper Cisokan di
Jawa Barat (Kab. Bandung Barat dan
Kab. Cianjur) Rp. 7.200 Miliyar
Pembangunan Jalan
Tol CileunyiSumedang-Dawuan
(Cisumdawu), 60,10
km. Rp. 10.158 Milyar
Pembangunan Jalan Tol
Bandung - Pasir Koja - Soreang,
10,57 km Rp. 1.430 Milyar
PEMERINTAH
17 Projek
1 belum ada kejelasan (PM)
BUMN
13 Projek
6 belum ada kejelasan (PM)
CAMPURAN
Pembangunan 4 Pabrik Baru (3 di
Kab. Karawang; 1 di Kab. Bekasi)
untuk Industri Transportasi Darat
Rp. 6.312 Milyar
Rp. 8.300 Milyar
Pembangunan
Jalan Tol
CimanggisCibitung 25,39
km;
Rp. 4.400 Milyar
Pembangunan PLTU Palabuhan
Ratu 1050 MW (3 x 350 MW)
Rp. 13.650 Miliyar
SWASTA
Pembangunan Blok PLTU
Indramayu Rp. 38.870 Milyar
Rp. 10.220 Milyar
13 Projek
9 belum ada kejelasan (PM)
6 Projek
Pembangunan tol
Terusan PasteurUjung BerungCileunyi.
Rp. 8.000 Milyar
Pembangunan
Waduk Santosa,
Cibatarua, Cilaki,
dan Cisangkuy
(1.400 l/s). Rp. 163
Milyar
Pembangunan
Elektrifikasi
CITAYAM-NAMBO 20
km track (reaktivasi
dan revitalisasi) Rp.
304 Milyar
Pengembangan
PLTP Kamojang Unit
5, 1 x 30 MW
(Kabupaten
Bandung) Rp. 960
Milyar
Penyediaan SPAM
REGIONAL
JATIGEDE (6.000
l/s)-BOT Rp. 3.800
Milyar
Metropolitan Bodebek Karpur
dengan sektor unggulan
Industri manufaktur,
perdagangan, dan jasa
Perda No.7 Tahun 2012
Metropolitan Cirebon
Raya dengan sektor
unggulan wisata dan
industri kerajinan
Pelabuhan Cilamaya
dan Cirebon sebagai
simpul distribusi
Kawasan industri,
minyak dan gas
Kawasan
pertanian pangan
berkelanjutan
Rencana
Pengembangan
Bandara Internasional
Jawa Barat di
Kertajati, Majalengka
KONSEP PENGEMBANGAN JAWA BARAT WILAYAH UTARA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI JAWA BARAT
RENCANA PELABUHAN
LAUT TARUMAJAYA
PEMBANGUNAN TOL
CIKARANG-TJ.PRIOK
Rp. 2.358.000.000.000,-
PENGEMBANGAN
KAWASAN INDUSTRI
CIKARANG
Rp. 5.213.000.000.000,-
PEMBANGUNAN WADUK
SADAWARNA
Rp. 255.601.394.000,-
PEMBANGUNAN TPA
NAMBO
Rp. 592.221.406.818,-
PEMBANGUNAN BANDARA
INTERNASIONAL KERTAJATI
Rp. 8.299.000.000.000,-
RENCANA TOL
CIKAPALI
Rp. 5.906.270.000.000,-
TPA SARIMUKTI
DAN LEUWIGAJAH
Rp. 561.718.639.404,-
PEMBANGUNAN TOL
CIAWI-SUKABUMI
Rp. 7.800.000.000.000,-
Eksisting
Pelaksanaan Pemb
Masih Rencana
PEMBANGUNAN PELABUHAN
LAUT CILAMAYA
Rp. 9.745.445.549.551,-
RENCANA TOL
KOTA BANDUNG
Rp. 8.000.000.000.000,-
JALUR JAKARTA-CIBADAKCIKIDANGPALABUHANRATU
Rp. 600.000.000.000,-
PEMBANGUNAN TOL
CISUMDAWU
Rp. 10.158.000.000.000,-
OPTIMASI BANDARA
HUSEIN SASTRANEGARA
Rp. 77.000.000.000,PEMBANGUNAN TOL
CIRANJANGPADALARANG
Rp. 3 247 500 000 000,-
PEMBANGUNAN WADUK
JATIGEDE
Rp. 4.035.000.000.000,-
OPTIMASI BANDARA
CAKRABHUANA
TRANSMISI LISTRIK
JAWA-BALI
PEMBANGUNAN TOL
SOROJA
Rp. 1.430.000.000.000,-
PELABUHAN LAUT
PALABUHAN RATU
1. REAKTIVASI K.A.
BANDUNG-JATINANGOR
2. MONORAIL KOTA BANDUNG
TPA
LEGOKNANGKA
Rp. 546.000.000.000,JALUR SNR PANGANDARAN
-CIAMIS-CIKIJINGKUNINGAN-CIREBON
REAKTIVASI K.A.
BANDUNG-SOREANG
Rp. 450.000.000.000 ,RENCANA BANDARA
CITARATE
Rp. 1.500.000.000.000,-
PELABUHAN LAUT
CIREBON
PENINGKATAN JALUR BANDUNG
- PANGALENGAN - RANCABUAYA
Rp. 366.099.156.000 ,-
OPTIMASI JALUR
LINTAS SELATAN
Rp. 871.180.399.000,-
Rancabuaya
REAKTIVASI K.A.
BANJAR-CIJULANG
Rp. 700.000.000.000,-
JALUR ARTERI
JABAR SELATAN
OPTIMASI BANDARA
NUSAWIRU
JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG - DAWUAN
INFORMASI TERKINI
Konstruksi pada seksi I telah dilaksanakan pada tahun
2012 dan akan dilanjutkan pada seksi II mulai awal 2013.
Seksi V Legok - Ujungjaya
Panjang
:16,35 km
Luas
:216,91Ha
Bandara Internasional
Jawa Barat
Seksi IV Cimalaka - Legok
Panjang
: 7 km
Luas
: 75,77 Ha
Seksi II Rancakalong – Sumedang
Panjang
: 17,5 km
Luas
:255,05 Ha
Seksi VI Ujungjaya – Dawuan
Panjang
:4 km
Luas
:8,34Ha
Seksi III
Sumedang – Cimalaka
Panjang: 3,7 km
Luas : 105,44 Ha
Seksi I Cileunyi – Rancakalong
Panjang
: 11,55 km
Luas
: 166,50 ha
Seksi 0 Akses Cileunyi
Luas
: 6 ha
Data Teknis
Panjang
Kec Rencana
Jumlah Lajur
Lebar lajur
Lebar Rumija
Biaya Investasi
Biaya Pengadaan Tanah
Volume lalu lintas
60.1 Km
80-100 km/jam
2x3 jalur
3,6 m
60 m
4.660 milyar
536.8 milyar
13.010 kend/hari
BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI
GAMBARAN UMUM
BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT
Ke Jakarta
Luas
Lokasi
:
:
Koordinat Geografis
Akses Ke bandara
:
:
Jarak Bandung – Bandara
Jarak Jakarta – Bandara
Kapasitas Penumpang
Kapasitas Kargo
Total Biaya
:
:
:
:
:
1.800 Ha
Kecamatan Kertajati
Kab. Majalengka
060 39’ 27,89’’ LS ; 1080 10’ 27,44’’ BT
Jalan Tol Cisumdawu dan Kereta Api Bdg-Rancaekek-tanjungsarikertajati
110 Km
300 Km
27 Juta Orang per Tahun
191.423 Ton per Tahun
Rp. 8,299 Trilyun
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
WILAYAH III CIREBON
14,27% penduduk Jabar tahun 2012
berada di wilayah Kab Indramayu,
Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab
Kuningan dan Kota Cirebon.
Capaian IPM 2011 4 kab di wilayah
ini yaitu Kab Indramayu, Kab Cirebon,
Kab Majalengka dan Kab Kuningan
MASIH DIBAWAH capaian IPM Jabar.
LPE kab/kota di wilayah ini DIBAWAH
LPE Jabar.
Persentase penduduk miskin di 5
kab/kota di wilayah ini MASIH DIATAS
10 %.
Hanya TPT Kab Majalengka dan Kab
Kuningan DIBAWAH TPT Jabar (<
10%).
Kontribusi PDRB sebesar 13,71%
terhadap nilai total PDRB 26 kab/kota
di Jabar.
Persandingan PAD, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Kabupaten/Kota
Dalam Jutaan
2,000,000
1,800,000
BKPP I Wil. Bogor : 6 kab/kota
1,600,000
BKPP II Wil. Purwakarta : 5 kab/kota
1,400,000
BKPP III Wil. Cirebon : 5 kab/kota
1,200,000
BKPP IV Wil. Priangan : 10 kab/kota
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
PAD
BK
BH
PAD
2008
BK
BH
PAD
2009
BK
BH
PAD
2010
BK
BH
PAD
2011
BK
BH
2012
BKPP I
627,432 318,171 432,432 719,987
85,780,
511,699
365,872 527,050
1,245,7
498,810 693,986
1,794,9
555,176 639,565
BKPP II
585,213 205,412 534,777 681,482
72,140,
591,408 872,352 199,924 615,964
1,185,5
295,583 865,506
1,692,5
332,822 886,023
BKPP III 339,608 235,045 180,037 361,952
69,060,
218,271 508,598 221,305 245,873 558,391 525,740 294,893 639,178 473,583 275,657
BKPP IV 869,549 475,908 625,092 987,353 138,135 704,544
1,448,6
1,221,4
493,506 786,776
1,485,9
823,737 925,524
1,786,8
941,599 914,346
POSTUR PENDANAAN APBD & APBN KAB/KOTA BKPPW III CIREBON
140,000
122,042
Dalam Juataan Rupiah
120,000
Dana Bantuan Provinsi
Khusus Kabupaten Majalengka
100,000
80,000
Dana Bagi hasil
69,791
60,000
Bantuan Keuangan
40,000
39,763
38,429
20,000
2011
2012
TAHUN ANGGARAN 2012
KAB/KOTA
Dalam Juta Rp
VOLUME
APBD
PAD
(MURNI)
BANTUAN PROVINSI *)
APBN
Bagi Hasil
Provinsi
Bantuan
Keuangan
KAB. CIREBON
2.005.583
209.126
1.221.793
85.785
145.557
KOTA. CIEBON
891.689
140.537
572.260
45.017
25.896
KAB. INDRAMAYU
1.747.471
109.610
1.115.352
73.308
105.176
KAB. KUNINGAN
1.278.898
88.197
960.788
33.116
141.246
KAB. MAJALENGKA
1.548.199
91.705
1.168.503
38.429
122.042
Sosok Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018
Kemajuan dalam bidang kesejahteraan, daya saing dan lingkungan, dengan penciri
:
1) Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp 28.000.000,- Rp.30.000.000,-per tahun dibandingkan dengan tahun baseline (2012) mencapai
Rp. 21.250.000,-;
2) IPM mencapai 76,5 – 77,0 poin dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota
rendah dibandingkan dengan tahun baseline mencapai 73,19 poin;
3) Daya saing Provinsi meningkat menjadi posisi 2 besar di Indonesia; dan
4) Kawasan lindung mencapai 45% untuk mendukung perwujudan Jawa Barat Green
Province yang saat ini sudah mencapai 35,20%.
Kemajuan di bidang perekonomian, dengan penciri :
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,4 – 7,0% dan didominasi oleh pertumbuhan
sektor industri dan pertanian yang memanfaatkan bahan baku lokal;
2) Pasar domestik yang kuat dan mampu bersaing dengan pasar global;
3) Perekonomian desa tumbuh dengan baik sehingga mampu mengurangi laju
urbanisasi;
4) Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia.
Sosok Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018
Kemajuan di bidang sosial budaya, dengan penciri :
1) Rata-rata lama sekolah 9 tahun di Jawa Barat dengan fokus di daerah Kabupaten Bogor,
Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten
Bekasi, sehingga diharapkan Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten mencapai 9 - 10 tahun
dan perkotaan mencapai 10 - 12 tahun, saat ini RLS Jawa Barat sebesar 8,15 tahun ;
2) Kemiskinan mencapai 5,0 - 4,1% dengan disparitas kemiskinan desa kota yang semakin kecil.
Daerah yang memiliki keluarga miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bogor;
3) Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 - 6,0% dibandingkan dengan tahun baseline sebesar
9,08%.
Kemajuan di bidang infrastruktur, dengan penciri :
1) Memiliki pelabuhan udara dan laut berskala internasional;
2) Transportasi massal multimoda yang terintegrasi terutama di wilayah metropolitan;
3) Diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Kemajuan di bidang pemerintahan, dengan penciri :
1) Pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2) Tatakelola pemerintahan yang bermutu dan akuntabel dengan didukung penerapan IPTEK;
3) Aparatur pemerintahan yang profesional;
4) Keterbukaan informasi publik yang lebih luas;
5) Birokrasi berkarakter modern dan meng-global.
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
BERINTEGRITAS TINGGI
BERMARTABAT
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
Tol Kanci-Pejagan
RANCABUAYA
PKW
PKW
RANCABUAYA
RANCABUAYA
TPITPI
Pelabuhan
Ratu
Pelabuhan Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
+ 260
PROVINSI JAWA BARAT
SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
(SK-Gub.Samsat Nomor : 611.1/Kep.269-AdmRek/2012)
Jalan Braga No.137 Gedung Kertamukti Telp (022) 4210756 Fax. (022) 4210756
48
Email: [email protected]
Bandung - 40111
PETA DAERAH GENANGAN (2.946 Ha Elevasi 262,5 dpl)
Keterangan:
DESA SUKARATU
• Elevasi Menengah (+225 s/d +240)
• Terkait Perpres: 149 KK
• Eksisting Pddk Genangan : 12 KK
PERMENDAGRI NO. 15 TH 1975
KEPPRES NO 55 TH 1993
DESA PAJAGAN:
• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)
• Penduduk Genangan : Tidak ada
DESA
CIJEUNGJING
DESA PEJAGAN
DESA CIPAKU:
• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)
• Penduduk Genangan : 699 iwa
Permendagri : 392 KK
Tidak Terkait : 307 KK
DESA PAKUALAM
• Elevasi Menengah (+225 s/d +240)
• Penduduk Genangan : 661 KK
Permendagri : 416 KK
Tidak Terkait : 245 KK
DESA KARANGPAKUAN
• Elevasi Menengah (+225 s/d +240)
• Penduduk Genangan : 4 KK
Permendagri : .4 KK
DESA CIBOGO
• Elevasi Menengah (+225 s/d +240)
• Terkait Perpres: 837 KK
• Pddk.Eksisting Genangan : 777 KK
DESA JATIBUNGUR:
• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)
• Penduduk Genangan:. 546 KK
Permendagri : 287 KK
Tidak Terkait : 269 KK
DESA LEUWIHIDEUNG
• Elevasi Menengah(+225 s/d +240)
• Terkait Kepres:518 KK
• Eksisting Pddk Genangan : 564 KK
DESA SUKAMENAK
• Elevasi Menengah(+225 s/d +240)
• Terkait Kepres: 440 KK
• Eksisting Pddk Genangan : 476 KK
DESA WADO
• Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5)
•Terkait Perpres: 889 KK
•Pddk Eksiting Genangan : 706 KK
PERPRES NO 36 TH 2005
Sumber: 1. Hasil Verifikasi dan Validasi
Data SAMSAT Jatigede
2. Data Desa (Kepres dan Perpres)
DESA CIPAKU
DESA CI:JEUNJING
• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)
DESA JEMAH
DESA PAKUALAM
DESA JEMAH:
• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)
• Penduduk Genangan : 303 KK
Permendagri : 112 KK
Tidak Terkait : 191 KK
DESA
KARANGPAKUAN
DESA
SUKAREKSA
DESA CIBOGO
DESA
CIRANGGEM
DESA
SUKARATU
DESA
LEUWIHIDEUNG
DESA
JATIBUNGUR
DESA PADAJAYA
DESA MEKARASIH
DESA
SUKAMENAK
DESA SIRNASARI
DESA WADO
DESA CISURAT
DESA CISURAT:
• Elevasi Atas (+ 240 s/d +262,5)
• Penduduk Genangan:. 609 KK
Permendagri : 246 KK
Tidak Terkait : 363 KK
DESA PAWENANG
DESA SUKAKERSA:
• Elevasi ATAS (+240 s/d +262,5)
• Penduduk Genangan :. 583 iwa
Permendagri : 257 KK
Tidak Terkait : 326 KK
DESA CIRANGGEM:
• Elevasi ATAS (+240 s/d +262,5)
• Penduduk Genangan : 180 iwa
Permendagri : 52 KK
Tidak Terkait : 128 KK
DESA MEKARASIH:
• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)
• Penduduk Genangan : 8 KK
Permendagri : 4 KK
Tidak Terkait : 4 KK
DESA PADAJAYA:
• Elevasi Menengah (+225 s/d +240)
• Penduduk Genangan : 1.098 KK
Permendagri : 218 KK
Tidak Terkait : 880 KK
DESA SIRNASARI
• Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5)
• Terkait Kepres: 268 KK
• Eksisting Pddk Genangan : 156 KK
DESA PAWENANG
• Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5)
• Terkait Perpres: 43 KK
• Eksisting Pddk Genangan : 18 KK

similar documents