Peran Apt dalam JKN-M_Kasim

Report
Peran dan kesejahteraan
Apoteker pada pelaksanaan jkn
di fktp gorontalo
Muhammad Kasim
Dasar Hukum JKN
 UU No.40/2004 tentang SJSN.
 UU No. 24/2011 tentang BPJS.
 PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
(PBI).
 Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 Perpres No 32/2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN.
 Permenkes No.19/2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi JKN pada FKTP Pemda.
JAMKESMAN Kota Gorontalo
 Dilaksanakan sejak tahun 2010. (sebelum JKN)
 Menerapkan Prinsip Jaminan Kesehatan (Non Profit).
 Motto: yang sehat membantu yang sakit, yang




kaya membantu yang miskin.
Premi Rp. 10.000, perjiwa perbulan.
Premi kepesertaan: Yang kaya mandiri, yang miskin
disubsidi.
Cakupan pelayanan dari FKTP sampai RS rujukan.
Saat ini telah diintegrasikan dengan JKN.
DESAIN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROVIDER
Pelayanan Kesehatan
KOMPREHENSIF
PESERTA/PASIEN
iuran
Prospektif
Paket Benefit
Pembayaran
BPJS KES
JKN
TERKENDALI
KONTRAK /MOU
TELAAH UTILISASI
KONTROL,
PENGAWASAN
STANDAR, DSB
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,
BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,
MENDORONG
: PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN
SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR,
KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
www.jpkm-online.net
PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER
UKM
UKP
Peningkatan dan Pencegahan
1.
2.
3.
4.
Pelayanan peningkatan
Pelayanan pencegahan
Pengobatan
Pemulihan
Kelompok & Masyarkat
 Revitalisasi UKM
 Peningkatan Efektifitas UKBM
Pengobatan dan pemulihan
1.
2.
3.
4.
Pelayanan pengobatan
Pelayanan Pemulihan
Pelayanan peningkatan &
pencegahan
Gaya hidup sehat (healthy life
style)/PHBS
Perorangan & Keluarga
 Optimalisasi Fasyankes
Primer sebagai Gatekeeper
 Optimalisasi Sistim Rujukan
PETA STRATEGIS PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER
5
Alur Pelayanan Kesehatan
Peserta
Faskes Primer
Rumah Sakit
Emergency
Klaim
BPJS
Branch Office
Rujuk / Rujuk Balik
Sistem Pelayanan Rujukan
 Telah diatur dengan Peraturan Gubernur.
 Sistem pelayanan berjenjang dari FKTP (Faskes
Primer), RS Type C/D dan RS Type B.
 Mengoptimalkan pelayanan FKTP.
 Mengoptimalkan peran RS Kab/Kota.
 Mencegah penumpukan pasien di RS (jangan sampai
RS jadi Puskesmas besar).
Pelayanan Kefarmasian di FKTP
 Dispensing obat.
 Pelayanan informasi obat (PIO).
 Konseling obat.
 Pelayanan bahan habis pakai medis.
 Monitoring efek samping obat (MESO).
 Monev penggunaan obat rasional.
 Sosialisasi CBIA swamedikasi.
 Pembinaan apotek hidup.
 Terlibat dalam kegiatan Promkes.
Peran Apoteker di FKTP
SEBELUM JKN:
 Pelayanan kefarmasian terbatas di apotek pada pelayanan
resep utk tindakan kuratif dan rehabilitatif.
Akibatnya : Biaya obat tinggi.
SESUDAH JKN:
 Pelayanan kefarmasian lebih meluas pada upaya preventif
dan promotif utk penggunaan obat rasional.
 Aktif dalam pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan
Penyakit Kronis)
Akibatnya : Biaya obat turun.
Oppurtunity peran Apoteker di
FKTP pada pelaksanaan JKN
 Aplikasi Pharmaceutical care lebih terbuka.
 Penggunaan obat rasional menjadi perhatian.
 Evaluasi penggunaan obat menjadi penting.
 Upaya menekan biaya obat jadi prioritas.
 Obat hemat, biaya operasional turun, kesejahteraan
meningkat.
 Memberikan kontribusi yg besar dalam setiap kegiatan
program FKTP.
Penghargaan Apoteker di FKTP
 Penilain SKP
 Jasa pelayanan dari Dana Kapitasi.
 Insentif dari penghematan biaya operasional.
 Eksistensi apoteker lebih diakui di FKTP dan
masyarakat.
Sumber Anggaran FKTP dari JKN
 Dana Kapitasi: besaran pembayaran per-bulan yang
dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 Besarnya ditentukan berdasarkan norma kapitasi yg
dipenuhi dari kredensialing.
 Dana Kapitasi ditransfer langsung ke rekening FKTP
dari BPJS (tanpa melalui Kas Daerah).
 Pengelolaan menyerupai BLUD.
Proporsi Penggunaan Dana Kapitasi
 60 % untuk Jasa Pelayanan bagi semua staf FKTP.
 40 % untk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan FKTP.
 Perhitungan Jasa Pelayanan dihitung berdasarkan
varibel indeks staf FTP.
 Rumus perhitungan:
Jumlah Nilai yg Diperoleh Seseorang dibagi dengan
Jumlah Nilai Seluru Tenaga, dikali dengan Jumlah
Dana Jasa Pelayanan.
Indeks Jasa Pelayanan JKN
(Permenkes 19/2014)
 Tenaga medis: 150;
 Apoteker atau Ners: 100;
 Tenaga kesehatan setara S1/D4: 60;
 Tenaga non kesehatan minimal setara D3: 40;
 Tenaga kesehatan setara D3: 40;
 Tenaga kesehatan dibawah D3 masa kerja lebih dari 10
tahun: 40;
 Tenaga kesehatan di bawah D3: 25;
 Tenaga non kesehatan di bawah D3: 15.
Masukan Perbaikan Regulasi JKN
 Variabel perhitungan jasa pelayanan pada Bab III
Pasal 4 Permenkes 19/2014 harus dilengkapi
variabel kinerja
 Perbedaan indeks variabel antara tenaga medis
dan tenaga kesehatan lainnya tidak bisa terlalu
besar.
 Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan
Kepala FKTP harus diberi kesempatan utk
mengatur penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP.
 Peran IAI dalam Tim Koordinasi Pemantau JKN
harus lebih optimal.
TERIMA KASIH
Muhammad Kasim

similar documents