Materi Forum Komisi Penilai AMDAL se

Report
Pedoman Pelaksanaan
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009
dan DELH/DPLH
Ir. Ary Sudijanto, MSE
Asisten Deputi
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan
Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Kebijakan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
• PP 29 Tahun 1986;
• Berlaku selama 7 Tahun
(1986-1993)
SEMDAL
Upaya
‘Pemutihan’
DPL
1986
• Keputusan MENLH No. 30 Tahun
1999 tentang Panduan
Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Berlaku selama 3 Bulan
(12 Okt 199-31 Des 1999)
2001
DPPL
DELH/DPLH
Upaya
‘Penegakan
Hukum’
DELH/DPLH
• Peraturan MENLH No. 12 Tahun
2007
• Berlaku selama 2 Tahun
(2007-2009)
• Pasal 121 UU 32/2009
• Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010
• Berlaku selama 2 Tahun (2009-2011)
•
•
•
•
Pasal 121 UU 32/2009
Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010
SE MENLH 27 Desember 2013
Berlaku selama 2 Tahun (2013-2015)
Audit LH Wajib
sesuai dengan
Keputusan
MENLH No. 30
Tahun 2001
2012
(PP27/2012)
Undang-undang No. 32 tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 121
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling
lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah
memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki
dokumen amdal wajib menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling
lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah
memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DPLH).
Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013
Tanggal 27 Desember 2013
1. Target SE
Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan
sebalum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14
Tahun 2010)
2. Kebijakan
a. Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran
tertulis  Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN);
b. Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya;
c. Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember 2013-27
Juli 2015).
d. Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam)
bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan
3. Dokumen LH
a. DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
b. DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPL
c. Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH
No 14 Tahun 2010
4. DELH dan DPLH
serta Izin
Lingkungan
Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan
izin lingkungan
5. Tindak lanjut
SE MENLH
Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan
DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat
sanksi administrasi)- Dikenakan pasal 109 UU 32/2009
SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009: Penegakan Hukum untuk Usaha dan/atau Kegiatan
sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan
SE-MENLH tentang
Pelaksanaan
Pasal 121 UU 32/2009
1.
2.
3.
4.
Usaha dan/atau
Kegiatan sudah
memiliki Izin Usaha
SEBELUM 3 Oktober
2009,
Sudah beroperasi
SEBELUM 3 Oktober
2009;
Lokasi usaha
dan/atau kegiatan
sesuai dengan
rencana tata ruang,;
dan,
belum memiliki
dokumen lingkungan
Waktu/Time Line
Belum Memiliki
DELH atau DPLH
yang Telah
Disetujui
1.
2.
UU 32/2009
3 Okt 2009
SEMENLH
Tidak
Berlaku
• Sanksi Administrasi
Teguran Tertulis (Paling
Lambat 18 bulan setelah
SE)
• Penyusunan dan Penilaian
DELH/DPLH (6 Bulan) 
Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin
Usaha SETELAH 3 Oktober 2009, dan
belum memiliki dokumen lingkungan
3 Okt 2011
PP 27/2012
23 Feb 2012
Jika Tidak
Pasal 109
UU32/2009
Saat ini
Timeline Pelaksaan SE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009
SE-MENLH Pasal
121 UU 32/2009
(mulai berlaku 27
Desember 2013)
27 Des
2013
Batas akhir
penerapan sanksi
Administrasi
(27 Juni 2015)
Penegakan Hukum
Administrasi LH:
Penerapan sanksi
administrasi
teguran tertulis
27 Juni
2015
Batas akhir penerbitan
persetujuan DELH/DPLH dan Izin
Lingkungan untuk penerapan
sanksi Administrasi
27 Juni 2015
27 Des
2015
Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan
Penerbitan Izin Lingkungan
Keterangan: (PENTING)
• Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam)
bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin
lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014).
• Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan
penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH
Tindak Lanjut Pelaksanaan SE-MENLH tentang
Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 (Surat Deputi I)
Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangangannya mendelegasikan kepada
Kepala Instansi LH untuk melakukan penerapan
sanksi Administratif teguran tertulis
Inventarisasi Usaha
dan/atau kegiatan
sesuai dengan
kriteria SE-MENLH
Usaha dan/atau
kegiatan sesuai
kriteria SE-MENLH
Instansi Lingkungan Hidup Pusat,
Provinsi, atau kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya
Penyusunan
DELH/DPLH
Penilaian
DELH/DPLH
Penerbitan
keputusan
DELH/DPLH
dan Izin
Lingkungan
Penanggung Jawab Usaha
dan/atau kegiatan (Pemrakarsa)
1.
2.
3.
4.
Sekretaris
Jenderal,
Sekretaris
Kementerian,
Sekretaris Utama
LPNK,
Kepala SKPD
Membantu dalam
penyusunan
DELH/DPLH
Pembinaan
oleh Instansi Lingkungan
Hidup
Kriteria Penyusun DELH: Auditor
Lingkungan Hidup yang telah
memiliki sertifikat kompetensi
atau Sesuai dengan Kriteria
dalam Surat Deputi No.
096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014
(butir angka 4)
Percepatan Proses Penyusunan dan Penilaian DELH
atau Pemeriksaan DPLH (Surat Deputi I)
Dalam rangka percepatan proses penyusunan dan
penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH, Kepala
Instansi Lingkungan Hidup diharapkan antara lain dapat:
Mendorong kepada para penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
Mengembangkan dan
Menerapkan
Sistem Clustering
Penyusunan DELH & DPLH
Bersama-sama
Menyusun
Melakukan
Template DELH & DPLH
untuk Usaha dan/atau
kegiatan sejenis
Proses Penilaian DELH &
Pemeriksaan DPLH secara Kolektif
Memprioritaskan kepada
Usaha dan/atau Kegiatan Pemerintah
Kriteria Penyusun DELH
Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi
kompetensi Auditor LH
Atau
1) Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan
2) Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS,
K3/HSE dan/atau pengenalan audit)
Atau
1) Pendidikan minimal S1;
2) Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun;
3) Pelatihan audit SML ISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan
hidup
4) Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau
penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun
terakhir);
Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan
DELH atau DPLH
1. Deputi I MENLH Bidang Tata
Lingkungan;
2. Kepala Instansi Lingkungan Provinsi;
atau
3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/kota
Sesuai dengan kewenangannya
Menjadi
dasar
Keputusan Izin
Lingkungan
1. MENLH;
2. Gubernur; atau
3. Bupati/Walikota
Sesuai dengan kewenangannya, sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (PUU)
Format Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi
hal-hal sebagai berikut:
1
Pendahuluan
4
RKL-RPL
DELH
Kajian Evaluasi
terhadap Kegiatan
yang berjalan
3
Ruang
Lingkup
2
Pendahuluan dan Ruang Lingkup
Pada Bab ini diinformasikan:
a. Identitas Perusahaan;
b. Perizinan yang telah dimiliki;
c. Latar belakang kegiatan
1
Pendahuluan
Ruang
Lingkup
2
Pada Bab ini
diinformasikan deskripsi
kegiatan utama dan
kegiatan pendukung yang
meliputi:
a. Kegiatan yang telah
berjalan;
b. Pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan yang
pernah dilakukan
(apabila tidak pernah
melakukan pengelolaan
lingkungan, hal ini agar
diinformasikan di dalam bagian
ini)
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan
d
Baku mutu yang telah
ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan
a
Komponen kegiatan-kegiatan
yang menimbulkan dampak
atau sebagai sumber dampak,
e
Upaya pengelolaan
dan pemantauan yang
telah dilakukan
apabila telah ada
upaya-upaya tersebut,
Data-data jenis,
parameter, sifat, dan
jumlah bahan
pencemar/buangan/
limbah yang dihasilkan
oleh masing-masing
sumber dampak
c
Data-data kondisi rona
lingkungan atau kondisi
eksisting lingkungan yang
berpotensi terkena
dampak,
f
Informasi kegiatan dan
kondisi lingkungan
sekitar
b
3
Kajian Evaluasi terhadap
Kegiatan yang berjalan
Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan
Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab:
• keterkaitan antara komponen-komponen tersebut di atas,
• sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai
• dampak-dampak yang dihasilkan,
• pengaruhnya terhadap lingkungan serta
• upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga
tidak mencemari lingkungan
Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan
pengelolaan dan pemantauan yang kemudian
digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
No
a
b
c
Dampak LH
ditimbulkan
dan Sumber
Dampak
Tolok
ukur
dampak
Tujuan PLH
d
Upaya
PLH
e
Lokasi
PLH
f
g
Periode
PLH
Institusi
PLH
1.
Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:
a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu
standar;
c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan
dilaksanakan;
g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:
• Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;
• Pengawas pengelolaan lingkungan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
a
No
Dampak LH
ditimbulkan dan
Sumber Dampak
b
c
d
Parameter LH
yang dipantau
Tujuan RKL
Metode
Pemantuan LH
e
Institusi PLH
1.
Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:
a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
i. Metode pengumpulan dan analisis data;
ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
ii. Pengawas pemantauan lingkungan
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
1. Penanggungjawab Kegiatan
Pasal 1 angka 12 PP 27/2012: Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang
bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan
Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
2. Lokasi Kegiatan
Nama desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten dan
provinsi dimana
kegiatan/infrastruktur
ketenagalistrikan dilakukan
Titik koordinat infrastruktur
ketenagalistrikan
merupakan titik koordinat
yang dinyatakan dengan
koordinat geografis
Dapat berisi informasi antara lain:
•
•
•
Kesesuain lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW;
Informasi lain yang relevan i.e. Peta lokasi kegiatan
Informasi terkait dengan berbagai perizinan yang telah dimiliki
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan
X
4. Mulai Beroperasi
Diisi sesuai dengan bidang
dan jenis kegiatan di dalam
Peraturan MENLH No. 05
Tahun 2012:
Bidang : ESDM,
Ketenaalistrikan
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan
Utama
(Fasilitas
Utama)
Kegiatan
Pendukung
/Fasilitas
Penunjang
LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Kapasitas
Sarana
Penunjang
Catatan:
Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat
disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak
fasilitas (layout bandara), dan spesifikasi bandara dll.
Format DPLH: Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup
*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya
pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku
(baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)
Format DPLH: Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup
*) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya
pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku
mutu, baku kerusakan dan lain-lain).
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
No
Izin PPLH
Ketentuan dalam
UU No. 32/2009
PP Bidang
PPLH
Peraturan MENLH
1. Izin Pembuangan
Pasal 20 ayat 3
Air Linbah ke Sungai Huruf b.
PP 82/2001
tentang PKA
& PPA
Peraturan MENLH No. 1
Tahun 2010: Tata
Laksanana Pengendalian
Pencemaran air
2. Izin pemanfaatan
air limbah untuk
aplikasi ke Tanah
(Land Application)
PP 82/2001
tentang PKA
& PPA
Peraturan MENLH No. 1
Tahun 2010: Tata
Laksanana Pengendalian
Pencemaran air
PP No. 19
Tahun 1999
tentang
Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Laut
Peraturan MENLH No 12
Tahun 2006 :Persyaratan
dan Tata Cara
Pembuangan Air Limbah
Ke laut
Pasal 20 ayat 3
Huruf b.
3. Izin Pembuangan air Pasal 20 ayat 3
limbah ke laut
Huruf b.
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
No
Izin PPLH
Ketentuan
dalam UU No.
32/2009
4. Izin Injeksi Air
Limbah bagi
Usaha
dan/atau
Kegiatan Hulu
Migas & Panas
Bumi
Pasal 20 ayat 3
Huruf b.
5. Izin
Pengelolaan
LB3
Pasal 59 ayat
(4), ayat (5)
dan ayat (6)
serta Pasal 102
6. Izin Dumping
Limbah
Pasal 60, Pasal
61, Pasal 104
PP Bidang PPLH
Peraturan MENLH
Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2007:
Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan
Air Limbah bagi Usaha dan/Atau
Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta
Panas Bumi dengan Cara Injeksi
PP 18 Tahun
1999
Pengelolaan LB3
a. Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009:
Tata Cara Perizinan PLB3
b.Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009:
Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta
Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
http://www.menlh.go.id/

similar documents