KEBIJAKAN PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Report
SISTEM
PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Bandung, 5 Mei 2013
1
DASAR HUKUM
Reformasi Birokrasi antara lain menghasilkan
Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
“Memindahkan tugas dan fungsi pengumpulan
data dari Pusat Data Dan Statistik Pendidikan ke
masing-masing Unit Utama”
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
2
lanjutan..................
Instruksi Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 2 Tahun 2011 tentang:
Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan
“Sekretaris Direktorat Jenderal diminta untuk merancang prosedur
pengumpulan data, membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan
data, dan mengkoordinir pengumpulan semua data pokok pendidikan dari
satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan masing-masing
Direktorat Jenderal”
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
3
MODEL PENDATAAN SEBELUM
INSTRUKSI MENTERI NO.2 TH 2011
Pendataan A
Oleh Institusi A
Pendataan B
Oleh Dinas B
Pendataan C
Oleh Direktorat C
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
SEKOLAH
Pendataan Pendidikan Menengah
dilakukan oleh banyak institusi
terhadap sekolah menengah yang
sama sehingga sekolah menjadi
sering didata mengenai soal yang
sama.
Akibatnya:
Tiap institusi memiliki data
berbeda-beda.
4
KEBIJAKAN
PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
1. Sekolah satu-satunya sumber data Kegiatan Pendataan Pendidikan
Menengah dan diwajibkan mengirimkan datanya ke sistem Pendataan
Pendidikan Menengah.
2. Sekolah meng-update data minimal 2 kali dalam setahun. Periode
pertama mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus (ketika siswa baru
masuk), periode kedua mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Januari (ketika menjelang pelaksanaan Ujian Nasional).
3. Sekolah wajib menjalankan ICT Based School Management
menggunakan Paket Aplikasi Sekolah.
4. Database hasil ICT Based School Management dikirimkan ke pusat
secara online melalui tiga cara.
a. Langsung menggunakan internet sekolah
b. Menggunakan jaringan internet sekolah terdekat.
c. Menggunakan jaringan internet di sekolah pusat layanan TIK
SMA/SMK.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
5
lanjutan..................
5. Unit Organisasi dibawah pembinaan Ditjen Dikmen tidak
diperbolehkan mengumpulkan data secara langsung dari
Sekolah melainkan hanya memanfaatkan data yang tersimpan
di sistem pendataan online pendidikan menengah.
6. Seluruh bantuan dari pemerintah pusat hanya disalurkan ke
sekolah menengah yang telah mengirimkan datanya ke Sistem
Pendataan Pendidikan Menengah.
7. Nomor Peserta Ujian Nasional akan diterbitkan berdasarkan
data yang masuk di Sistem Pendataan Pendidikan Menengah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
6
ALUR INFORMASI
PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Dinas
Kab./
Kota
Dinas
Provinsi
Pemanfaatan Data Online
Sistem
Pendataan
Online
Pendidikan
Menengah
Service Interface
Unit
Lainnya
Sistem Pendataan PDSP
Dit.
Teknis
Sekolah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
7
Kab. A
Kab. B
Kab. C
Kota D
 Memvalidasi dan
verifikasi data yang
dikirimkan sekolah ke
sistem pendataan
pendidikan
menengah.
 Mendorong sekolah
untuk mengisi data di
sistem pendataan
online pendidikan
menengah.
 Memanfaatkan data
di sistem pendataan
pendidikan
menengah untuk
kebutuhan internal.
 Memanfaatkan data untuk pengambilan
kebijakan.
 Mendorong
Dinas
Kab./Kota
untuk
memvalidasi dan memverifikasi data yang
dikirim sekolah ke sistem pendataan online
pendidikan menengah.
 Menggerakkan Dinas Kab./Kota untuk segera
mengisi Sistem Pendataan Online Pendidikan
Menengah.
 Menganalisis data untuk kebutuhan internal.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
Data Sekolah Dalam Satu Provinsi
PERAN DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
Sistem
Pendataan
Online
Pendidikan
Menengah
View/Mirror
Sekolah
8
LAYANAN STANDAR
YANG DISEDIAKAN SISTEM PENDATAAN ONLINE
PENDIDIKAN MENENGAH
Rekap Data
Pokok per
Provinsi
Rekap Data
Pokok per
Kabupaten
/Kota
Penelusuran
Data
Individu
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
Daftar
Sekolah Per
Provinsi
Per
Kab./Kota
Portal
9
ATURAN PENGEMBANGAN APLIKASI TAMBAHAN
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
DIREKTORAT TEKNIS ATAU DINAS KAB./KOTA
SIM PAK
Apl. Penataan dan
Pemerataan Guru
Internet
Sekolah
Service Interface
Sistem
Pendataan
Online
Pendidikan
Menengah
Aplikasi Sertifikasi
Guru
Apl. Analisis
Kebutuhan Sarana
Seluruh aplikasi yang dikembangkan oleh unit lain diharuskan mengambil data
dasar dari sistem pendataan pendidikan menengah melalui service interface
yang disediakan.
Data dasar yang dimaksud adalah data Individu Sekolah, Individu Guru,
Individu Siswa, dan Sarana/Prasarana.
Artinya aplikasi tambahan yang dikembangkan masing-masing unit lain tidak
boleh menjaring lagi data dasar yang sudah ada, melainkan hanya
memanfaatkan data yang sudah ada melalui service interface yang
disediakan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
10
BAGAIMANA CARA MENGAKSES
SISTEM PENDATAAN ONLINE PENDIDIKAN MENENGAH?
http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id/
Internet
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
Sistem
Pendataan
Online
Pendidikan
Menengah
11
Sekolah
Paket Aplikasi Sekolah
Peneta
pan
Admini
Wali
strasi
Kelas
Sarana
Adminis
trasi
/Prasa
Nilai
rana
Administrasi Kehadiran Siswa
D
a
t
a
b
a
s
e
S
e
k
o
l
a
h
Hasil
Belajar
Service
Interface
Administrasi/Akademik
Penugasan Guru Mengajar
Penetapan Jadwal Matapelajaran
sinkronisasi online
Internet
offline
Backup
ICT
Center
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
Service Interface
Sekolah
Terdekat
sinkronisasi online
Sistem Pendataan Pendidikan Menengah
MODEL PENGIRIMAN DATA POKOK SEKOLAH
KE SISTEM PENDATAAN DIKMEN
12
Individu
Siswa
Individu
Guru
1. Identitas Sekolah
2. Identitas Guru
3. Penugasan Guru
Mengajar
4. Penugasan Wali Kelas
5. Absensi Guru
6. Identitas Siswa
7. Penentuan Rombel
8. Absensi Siswa
9. Jadwal Belajar
Mingguan
10. Tagihan belajar siswa
11. Nilai Siswa
Individu
Sekolah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
ICT
Center
Sistem Pendataan Online Pendidikan
Menengah
MODEL ADMINISTRASI/AKADEMIK
DI TIAP SATUAN PENDIDIKAN
13
KEUNGGULAN SISTEM BARU
1. Data tidak lagi berbeda-beda karena dikumpulkan
melalui satu pintu.
2. Data value yang dikumpulkan bersifat individu, bukan
agregat .
3. Data tidak lagi tertahan di Unit/Organisasi lain di
daerah karena sekolah langsung mengirimkan ke
server pusat.
4. Unit/Organisasi lain di daerah tidak kehilangan data
karena diberi akses secara eksklusif (Portal atau
Mirror).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
14
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA
1. Data Persekolahan di Sistem Pendataan Pendidikan Menengah
adalah satu-satunya sumber data untuk pelaksanaan kegiatan,
kajian, dan pengambilan keputusan.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah akan memberikan
akses Data Persekolahan kepada seluruh unit di lingkungannya.
3. Masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah dimungkinkan untuk memiliki server
mirror dari Sistem Pendataan Pendidikan Menengah.
4. Masing-masing Dinas Propinsi dimungkinkan juga untuk memiliki
server mirror dari Sistem Pendataan Pendidikan Menengah.
Mereka dapat mengelola data propinsinya di server sendiri dan
dapat membagi mirror nya dengan Dinas Kab./Kota di wilayah
masing-masing.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
15
RENCANA REPLIKASI SERVER PENDATAAN
Replikasi
di Luar Jawa
Replikasi di
Propinsi A
Replikasi di
Propinsi B
Replikasi di
Propinsi C
Sistem
Pendataan
Pendidikan
Menengah
Internet
Replikasi
di Dalam Jawa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
Replikasi di lakukan untuk tujuan:
Fail over dan load balance, jika
terjadi kegagalan sistem di server
pusat, otomatis akan diambil alih
oleh server lain.
16
PORTAL PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
• Portal pendataan pendidikan menengah berisi
data detil hasil pelaksanaan pendataan
jenjang pendidikan menengah.
• Portal ini menyajikan rangkuman data
berdasarkan rekap Nasional, Propinsi,
Kabupaten, dan Tingkat Sekolah.
• Portal dilengkapi dengan manajemen user,
sehingga hanya user terdaftar saja yang bisa
mengakses portal ini.
CARA MENGAKSES PORTAL
Kunjungi alamat:
http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
Pilih Menu LINK TERKAIT, Portal SIPO DIKMEN
HALAMAN DEPAN PORTAL PENDATAAN DIKMEN
USER LOGIN
REKAP SMA PER PROPINSI
PORTAL PENDATAAN DIKMEN
REKAP SMK PER PROPINSI
PORTAL PENDATAAN DIKMEN
MANFAAT PORTAL PENDATAAN
Bagi Dinas Kab./Kota/Propinsi
• Sebagai alat monitoring pendataan. Dinas dapat
menegur sekolah yang belum mengirim data dengan
melihat daftar yang ditampilkan oleh SIPO.
• Sebagai data dasar untuk analisis kondisi persekolahan
di wilayah masing-masing. Data yang tercantum di
SIPO berisi informasi terkait profil sekolah di wilayah
masing-masing.
• Sebagai Data Dasar pengembangan aplikasi tambahan
untuk Dinas Kab./Kota/Provinsi. Aplikasi yang
dikembangkan oleh Dinas harus menggunakan data
dari SIPO.
MODEL PENGEMBANGAN APLIKASI TAMBAHAN
UNTUK UNIT TERKAIT
SIPO
PSMA
Dinas Provinsi
App. Penyaluran BOS
App. Penyaluran BSM
App. Sarana Prasarana SMA
PPTK
PSMK
App. Tunjangan Guru
App. Penyaluran BOS
App. Penetapan Angka Kredit
App. Penyaluran BSM
App. Kebutuhan Guru
App. Sarana Prasarana SMK
Web Service
PKLK
Pendataan Dikmen
Dinas Kab./Kota
App. Penyaluran BOS
App. Penyaluran BSM
App. Sarana Prasarana SMLB
PENJELASAN APLIKASI TAMBAHAN
• Aplikasi tambahan dapat dikembangkan oleh
masing-masing Direktorat Teknis maupun
Dinas Kab./Kota/Provinsi.
• Aplikasi tambahan harus menggunakan data
pokok yang disediakan oleh web service
pendataan.
• Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
tim teknis pendataan Dikmen.
USER DAN PASSWORD SIPO
• Setiap Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi akan
memperoleh User dan Password untuk login di
portal pendataan pendidikan menengah.
• Informasi User dan Password dibagikan pada saat
rapat koordinasi atau dapat dilakukan dengan
mengajukan surat resmi ke Sekretaris Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah.
• User dan Password SIPO dapat dijuga diperoleh
dengan cara pengajuan resmi ke Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
MEKANISME PENGAJUAN
• Dinas Pendidikan setempat mengirimkan surat
resmi yang pokok suratnya berbunyi:
Pengajuan User dan Password SIPO.
• Isi surat mencantumkan informasi sebagai
berikut:
Nama Yang Ditunjuk, Jabatan,NIP, email, dan No HP.
LIVE DEMO
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal pendidikan Menengah
28
TERIMA KASIH
29

similar documents