uu nomor 5 tahun 2014 asn-revisi

Report
UNDANG - UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
KANTOR REGIONAL V
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA
1
TUJUAN UTAMA UU ASN
Meningkatkan:
• Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
ASN
2
PRINSIP DASAR UU ASN
3
Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan
manajemen ASN dengan ciri-ciri:
•Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
•Menerapkan prinsip fairness
•Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
•Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
•Manajemen SDM secara efektif dan efisien
•Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan
semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
PERBEDAAN STRUKTUR
UU No 43 TH 1999
UU No 5 TH 2014
Tentang
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Tentang
APARATUR SIPIL NEGARA
VI BAB
XV BAB
41 Pasal
141 Pasal
4
SISTEMATIKA UU ASN
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Ketentuan Umum
Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Perilaku dan Kode Etik
Jenis, Status, dan Kedudukan ASN
Fungsi, Tugas, dan Peran ASN
Jabatan ASN
• Jabatan Administrasi
• Jabatan Fungsional
• Jabatan Pimpinan Tinggi
BAB VI Hak dan Kewajiban ASN
BAB VII Kelembagaan
• Komisi Aparatur Sipil Negara
• Lembaga Administrasi Negara
• Badan Kepegawaian Negara
5
SISTEMATIKA UU ASN
BAB IX Manajemen Aparatur Sipil Negara
•
•
•
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang
Manajemen PNS
Manajemen PPPK
BAB IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
•
•
•
•
•
Bab X
Bab XI
Bab XII
Bab XIII
Bab XIV
Bab XV
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah
Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan diri sebagai Kepala
Daerah
Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pegawai ASN Yang Menjadi Pejabat Negara
Organisasi
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
Penyelesaian Sengketa
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
6
PEGAWAI ASN
7
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
• Menduduki jabatan
pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan
Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas
pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai
politik
JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi
• Jabatan fungsional keahlian,
terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
• Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
• Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan dan administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan fungsional
keterampilan, terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
• JPT utama;
• JPT madya; dan
• JPT pratama.
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai
ASN melalui:
• kepeloporan
• pengembangan kerja sama;
dan
• keteladanan.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
9
HAK PEGAWAI ASN
PNS
• PNS berhak memperoleh:
• gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
• cuti;
• jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
• perlindungan; dan
• pengembangan
kompetensi.
PPPK
•
•
•
•
•
PPPK berhak memperoleh:
gaji dan tunjangan;
cuti;
perlindungan; dan
pengembangan
kompetensi.
kewajiban PEGAWAI ASN
10
• Setia dan taat pada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah
yg sah;
• Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
• Melaksanakan kebijakan yg dirumuskan pejabat pemerintah yg
berwenang;
• Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
• Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
• Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
KELEMBAGAAN
11
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada No. 1 tsb diatas, Presiden mendelegasikan
sebagian kekuasaannya kepada:
•
•
•
•
Menteri/Kementerian PANRB;
KASN;
LAN; dan
BKN.
Pasal 25 RUU ASN
KEWENANGAN & HUB OTORITAS
LEMBAGA
Menteri/Kementerian PANRB
1.
2.
3.
Perumusan dan penetapan
kebijakan,
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
12
BKN
1.
2.
Penyelenggaraan manajemen
ASN
Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
LAN
KASN
• Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
• Pembinaan dan penyelenggaraan
Diklat ASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit
& pengawasan penerapan asas,
kode etik, dan kode perilaku ASN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
13
1. Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27)
a. Lembaga Non Struktural
b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 28)
• menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
• mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi
sebagai perekat NKRI;
• mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien,
terbuka, dan bebas KKN;
• mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam
pelayanan;
• menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan
• mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
FUNGSI DAN TUGAS KASN
14
Fungsi
mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem
Merit.
Tugas
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam melakukan tugasnya KASN dapat:
a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN;
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN;
d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap
dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
dan
e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN.
WEWENANG KASN
15
Wewenang (Pasal 32)
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT;
b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode
etik/perilaku;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.
Tindak lanjut hasil pengawasan
 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik
dan kode perilaku Pegawai ASN.
 Hasil Pengawasan tsb disampaikan kepada PPK dan Pejabat YBW
untuk ditindak lanjuti
Tindak Lanjut Keputusan KASN
Ada
pelanggaran
Hasil
pengawasan
KASN
Tidak ada
pelangaran
Keputusan KASN:
pelanggaran kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN
PPK dan PyB wajib
menindaklanjuti
16
Ditindaklanjuti
Tidak
Ditindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepada Presiden
untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK
dan PyB yang melanggar prinsip Sistem
Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEWENANGAN MENJATUHKAN SANKSI
17
Penjatuhan Sanksi dilakukan oleh :
• Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi
pembinaan ASN, terhadap keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan
• Menteri PANRB terhadap keputusan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan
terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN
18
1. KASN, terdiri atas: (Pasal 35)
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
c. 5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan:
terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah
3. Syarat menjadi Anggota KASN
–
–
–
–
–
–
WNI;
setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945;
berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri;
tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik;
mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;
memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen
SDM;
– berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan
publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain;
– tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
– tidak pernah dipidana penjara.
ASISTEN KASN
19
KASN dibantu oleh:
 Asisten
 Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan
 Sekretariat
Syarat sebagai asisten KASN:
- diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdsrkan persetujuan
rapat KASN;
- dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi
akademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik,
manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu
pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan dengan
manajemen SDM.
- tidak sedang menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tidak merangkap
jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif.
- memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta
diawasi oleh anggota KASN
PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KASN
20
1. Penetapan (Pasal 37 ayat (1))
Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota
KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.
2. Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2))
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5
tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan.
3. Pemberhentian : (Pasal 37 ayat (3))
• meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani
sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;
• dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan; atau
• menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
Seleksi Anggota KASN
21
Menjamin Netralitas Anggota KASN:
• Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN.
• Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK.
• Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri
sementara dari jabatan dan profesinya.
Tim Seleksi Anggota KASN:
• Beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
• Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan.
• Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN,
rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas.
• Melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka
lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian
pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.
• Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan
ditetapkan oleh Presiden.
Majelis Kehormatan KASN
22
• KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode
perilaku.
• Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilaku
sebagaimana dimaksud, Presiden membentuk Majelis
kehormatan kode etik dan kode perilaku.
• Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku terdiri atas:
- 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan
- memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di
bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan
netralitas, serta
- berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
Lembaga Administrasi Negara
23
LAN memiliki fungsi:
» pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
» pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
» penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik
secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
» pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
» melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri
maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
LAN bertugas:
• meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan;
• membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis
kompetensi;
• merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara
nasional;
• menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, serta
pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait;
• memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
• membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
• membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan
Kewenangan LAN
LAN berwenang:
a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan
Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang
kebijakan dan Manajemen ASN; dan
c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.
24
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
25
BKN memiliki fungsi:
• pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
• Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,
perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
• penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
BKN bertugas:
• mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
• membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi
pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
• membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
• mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN;
• menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN;
• menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
• mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian
26
• Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
–
–
–
–
–
Menteri di kementerian;
Pimpinan lembaga di LPNK;
sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
gubernur, di provinsi; dan
bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang Berwenang
27
• Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen
ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariat
LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota.
• Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di
Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
• Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
• Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manajemen PNS
Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
e. pola karier;
k. disiplin;
f. promosi;
l. pemberhentian;
g. mutasi;
m. pensiun dan tabungan hari
h. Penilaian kinerja
tua; dan
n. perlindungan.
28
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
29
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri.
2. Penetapan kebutuhan dan jenis jabatan PNS dengan
memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Pertimbangan
teknis dari Kepala BKN
(Pasal 56 RUU ASN)
PENGADAAN PNS
30
1. Dasar pengadaan:
- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2. Tahapan :
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Masa percobaan
g. Pengangkatan menjadi PNS
(Pasal 58)
Pangkat dan Jabatan
31
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS
yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan
Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian
kinerja.
• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan
instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan
dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan
Polri.
Pengembangan Karier
• dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial
kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas
dan moralitas.
32
Pengembangan Kompetensi
33
• Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan
pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
• Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar
dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
• Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan
dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain
di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
PROMOSI PNS
34
• Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh
PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada
Instansi yang dibentuk oleh PyB.
MUTASI PNS
35
• Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi
Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah,
antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar
negeri.
• Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
• Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan
oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
• Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
• Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh
Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari
Kepala BKN.
• Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik
kepentingan”.
• Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.
PENILAIAN KINERJA PNS
36
Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggajian dan Tunjangan PNS
37
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, &
resiko pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah
dibebankan APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang
meliputi:
– tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di
daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
Penghargaan PNS
38
• PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja
dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa
pemberian:
– tanda kehormatan;
– kenaikan pangkat istimewa;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan.
Pemberhentian PNS
39
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• mencapai batas usia pensiun;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
40
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI
1945;
b. dihukum
penjara/kurungan
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pemberhentian Sementara PNS
41
PNS diberhentikan sementara, apabila:
• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural; atau
• ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan
sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
Batas Usia Pensiun
42
Batas usia pensiun PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.
Jaminan Pensiun & Jaminan Hari
Tua
43
• Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
• PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
–
–
–
–
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun
dini; atau
– tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban.
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan
pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program
jaminan sosial nasional.
• Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku
pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
Perlindungan
44
Pemerintah wajib memberikan perlindungan
berupa:




jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
Mencakup jaminan sosial
yg diberikan dalam program
jaminan sosial nasional
-> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi
di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
45
PENETAPAN KEBUTUHAN
46
• Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.
• Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan
Peraturan Presiden.
• Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
• Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
PENGADAAN PPPK
•
•
Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:
–
–
–
–
–
–
•
•
47
perencanaan,
pengumuman lowongan,
pelamaran,
seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan menjadi PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian
secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi
Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja
minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.
PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat
menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan
bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENILAIAN KINERJA PPPK
48
Tujuan
• menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan
perjanjian kerja.
Metode
• dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai,
dan perilaku pegawai.
• dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing,
didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
• dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK.
Hasilnya untuk:
• dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja,
pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
• PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai target
kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
Gaji dan Tunjangan PPPK
49
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan
layak kepada PPPK.
• Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan
beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko
pekerjaan.
• Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi
Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.
• Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengembangan Kompetensi PPPK
50
• PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan
kompetensi.
• Kesempatan untuk pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud direncanakan setiap tahun
oleh Instansi Pemerintah.
• Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud
harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai
salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.
Penghargaan PPPK
51
• PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa
pemberian:
– tanda kehormatan;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
• PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa
pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan
berdasarkan Undang-Undang ini.
Disiplin PPPK
52
• Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib
dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK
wajib mematuhi disiplin PPPK.
• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan
penegakkan disiplin terhadap PPPK serta
melaksanakan berbagai upaya peningkatan
disiplin.
• PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin
dijatuhi hukuman disiplin.
Pemutusan Hubungan Kerja PPPK
53
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat :
• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pengurangan PPPK; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri :
• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tid.pidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak
berencana;
• melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
• tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
Pemutusan Hubungan Perkanjian
Kerja Tidak dengan Hormat
54
• melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI
1945;
• dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
• menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut
dilakukan dengan berencana.
Perlindungan PPPK
55
• Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
–
–
–
–
–
jaminan hari tua;
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
• Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial
nasional.
• Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang
dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
56
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif
dan terbuka dikalangan PNS
• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang
dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN;
• Proses Pengisian jabatan:
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan
pada tingkat nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat
nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1
(satu) kabupaten/kota.
Pengisian JPT dari Non-PNS
• JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS
dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan
secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam
KEPRES.
• JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah
mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses
secara terbuka dan kompetitif.
• JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi
oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan
kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
57
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA
K/L PUSAT
8
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
7
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
6
KASN
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
4
PRESIDEN
Laporan
58
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PIMP K/L /PPK
1
5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA
K/L PUSAT
7
PRESIDEN
Laporan
PPK
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
KOORDINASI
4
8
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
KASN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
59
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
6
MEMILIH &
MENETAPKAN
5
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI
DAERAH
9
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
KASN
7
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
6
MENYAMPAIKAN
3 CALON
8
MENDAGRI
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
60
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
5
1
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI
DAERAH
7
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
61
8
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
6
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
MENETAPKAN JPT
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
5
KOORINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
KARIR JPT
62
• Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.
• Pejabat yang habis masa jabatannya dapat diperpanjang
berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan
PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
• Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan
dengan atasan.
• Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam
waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan
selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
• Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan
perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus
mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi
ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada
jabatan yang lebih rendah.
ORGANISASI
63
1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan
aspirasinya.
2. Tujuan :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
3. Fungsi :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan
pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan
tugas
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi
terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi
d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan
anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudangundangan
Pasal 109 RUU ASN
SISTEM INFORMASI ASN
64
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan
Keputusan dalam manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan
memiliki sistem keamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi
terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk
pengambilan keputusan.
PENYETARAAN
65
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan
PNS dilakukan penyetaraan:
• jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama;
• jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya;
• jabatan eselon II setara dengan JPT pratama;
• jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
• jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
• jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan
jabatan pelaksana,
sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai
Jabatan ASN dalam Undang Undang ini.
KETENTUAN TRANSISI
66
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
• ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran
terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil
Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
KETENTUAN AFIRMATIF
67
 Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam
Undang-Undang
ini
dilaksanakan
dengan
memperhatikan:
a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau
b. Warganegara berkebutuhan khusus.
 Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan daerahdaerah tertentu misalnya daerah yang memiliki
otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik,
daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.
Terima
Kasih
68

similar documents