identifikasi kondisi kamnas jelang pemilu 2014 bidang ekonomi

Report
THEMA : OPTIMALISASI PERAN KOMINDA
DALAM MENYUKSESKAN PEMILU 2014
KONDISI KEAMANAN
NASIONAL
R
DAN
PENANGANANNYA
DEPUTI BIDANG INTELIJEN DALAM NEGERI BIN
MAYJEN TNI ERFI TRIASSUNU
JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2013
1
UU NO.17 TAHUN 2011
PASAL 9
PASAL 38 AYAT 1
BIN
INTEL TNI
INTEL POLRI
INTEL
KEJAGUNG
• INTEL L/K
BIN SEBAGAI
KOORDINATOR
•
•
•
•
CRISIS CENTRE
KOMINDA
KOMINPUS
PUSAT INTELIJEN TERPADU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BIN
TNI DAN INTEL
ANGKATAN
DITJENSTRAHAN
BIK
JAMINTEL KEJAGUNG
BEA CUKAI
IMIGRASI
DEPLU
DITJEN KESBANGPOL
PIKET
•
•
•
•
•
•
•
•
BINDA
KODAM/KOREM/KODAM/
YON
POLDA/POLRES
IMIGRASI
KAKESBANGPOL
PROV/KAB
LANUD
LANAL
UNSUR-UNSUR INTEL
LAINNYA
UNSUR-UNSUR INTEL DAERAH
PIKET
DETEKSI DINI - PERINGATAN DINI - CEGAH DINI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 17 TAHUN 2011
TENTANG INTELIJEN NEGARA BAGIAN
KEDUA PASAL 9 (PENYELENGGARAAN
INTELIJEN NEGARA)
BIN KOORDINATOR
INTELIJEN
RAPAT
IC
INTELIJEN TERKAIT:
INTELLIGENCE
COORDINATION
CENTRE
KOMUNITAS
INTELIJEN
PUSAT
PUSAT
KOORDINASI
INTELIJEN
DE-II KA BIN
SBG
KABALAKHAR
KETERANGAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SINTEL TNI
BAIS TNI
BIK
BARESKRIM POLRI
JAMINTEL KEJAGUNG
DITJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI
DEPUTI-I KEMENKOPOLHUKAM
DITJEN IMIGRASI
DITJEN BEA CUKAI
DITJEN STRAHAN KEMENHAN
DLL
Posko
GARIS KOORDINASI
3
IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS
JELANG PEMILU 2014
 BIDANG IDEOLOGI
• KALANGAN IGARAS GENCAR KAMPANYEKAN SYARI’AT
ISLAM
• NEW LEFT
MENUNTUT
REHABILITASI DAN
KOMPENSASI NEGARA ATAS PELANGGARAN HAM
BERAT PADA PERISTIWA 1965
• WACANA UNTUK KEMBALI KE UUD 1945 ATAU
AMANDEMEN
• SEPARATIS PAPUA GENCAR LAKUKAN PROPAGANDA
DAN MENCARI DUKUNGAN INTERNASIONAL
4
IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS
JELANG PEMILU 2014
 BIDANG POLITIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WACANA CAPRES 2014 BERGULIR TERLALU DINI
PENANGANAN KASUS KORUPSI TERKESAN LAMBAN
TIDAK ADA KEKUATAN POLITIK YANG MAYORITAS
KETIDAKPUASAN MASSA TERHADAP PARPOL AKIBAT
KURANG TERWAKILI
MUNCULNYA TOKOH-TOKOH YANG PROMOSIKAN DIRI
INDIKASI KRISIS KADER DI TUBUH PARPOL
TURUNNYA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KPU
BELUM TUNTASNYA PENYELESAIAN KASUS BESAR
RENDAHNYA PARTISIPASI POLITIK
5
IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS
JELANG PEMILU 2014
 BIDANG EKONOMI
• KONSTRUKSI EKONOMI NASIONAL BANYAK MENDAPAT
KRITIK KARENA DINILAI LEBIH MEMIHAK KEPADA
PEMILIK MODAL
• PERTUMBUHAN EKONOMI TIDAK DIIKUTI PEMERATAAN
KESEJAHTERAAN
• ASPIRASI MENUNTUT KEADILAN SOSIAL EKONOMI
• SITUASI
PEREKONOMIAN
NASIONAL
AKAN
DIPENGARUHI KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI DAN
PENANGANAN GEJOLAK PERBURUHAN
• NILAI TUKAR RUPIAH MENCAPAI RP. 11.700,- PER US$
6
IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS
JELANG PEMILU 2014
 BIDANG SOSBUD
•
•
•
•
•
RENDAHNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
PROBLEM PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH
KOHESI SOSIAL TERKESAN MELONGGAR
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG
PESAT
• BELUM OPTIMALNYA UPAYA PENEGAKAN HUKUM
• KONFLIK AGRARIA
7
IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS
JELANG PEMILU 2014
 BIDANG HANKAM
• ANCAMAN TERORISME
• SEPARATIS PAPUA
• LAMBANG DAN BENDERA PROVINSI ACEH
• GERAKAN FKM/RMS
• ANCAMAN DI PERBATASAN LAUT, DARAT DAN
PULAU TERLUAR
• ANCAMAN ASIMETRIS (NON KONVENSIONAL)
8
HAMBATAN
– KECENDERUNGAN EGO SEKTORAL INTEL
– KONFLIK ANTARA KEPALA DAERAH DGN WAKIL
KEPALA DAERAH
– KEPALA DAERAH JARANG DI TEMPAT TUGAS
– KURANGNYA RESPON KEPALA DAERAH DAN ATAU
INSTANSI-INSTANSI TEKNIS TERHADAP INFORMASI
YANG DISAMPAIKAN OLEH KOMINDA
– PERMASALAHAN AKURASI DPT
– SENGKETA PEMILUKADA
– KONFLIK AKIBAT SENGKETA AGRARIA
9
PENANGANAN
APKAM
CENI
INPRES
NO 2/2013
PERMENDAGRI
NO 16/2011
UU NO 17 2011
PEMILU
AMAN
PERAN
PEMDA
KOMINDA
TANGANI
DENI - CENI
SITUASI
KONDUSIF
PENANGANAN KAMDAGRI/NAS
IPOLEKSOSBUDHANKAM
PERLU SINERGITAS :
• AP PEMDA
• AP KAM
• KOMINDA
• AP HUKUM
KOMUNIKASI-KOORDINASI PENTING
LIBATKAN TOKOH
ADAT-AGAMA-MASYARAKAT-GEREJA-MASJIDPEREMPUAN
KARENA
TOKOH SANGAT DEKAT DGN MASYARAKATNYA
•
•
•
•
•
•
•
LANGKAH-LANGKAH
DENI – CENI CEPAT
PETAKAN MASALAH DAERAH
INTENSIFKAN FORUM INTEL COMMUNITY
PEMDA SEGERA SELESAIKAN MASALAH,
KONFLIK, SENGKETA DIDAERAH/LOKAL
PEMETAAN RAHWAN KONFLIK
DORONG
PERANGKAT
PEMILU
PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL
DORONG KPU TETAPKAN DPT TANPA
BERMASALAH
FKUB
FKDM
11

similar documents