bentuk surat pertanggung jawaban (spj) pengawas un 2012

Report
PENGELOMPOKAN SPJ
1.
2.
3.
4.
5.
Honor
Percetakan
Perjalan Dinas
ATK
Lain-lain
BENTUK SPJ
1.
Honorarium Sekretariat Inti
Bentuk SPJ : Kwitansi atau Daftar Honor
a. Bila Kwitansi : ditandatangani oleh Penerima dan
Bendahara Kota/Kab serta Ketua dan
Bendahara Pengawas UN Provinsi
b. Bila Daftar : ditandatangani oleh Penerima, Bendahara
dan Ketua Sekretariat Inti Kota/Kab serta
Ketua dan Bendahara Pengawas UN Provinsi
Kedua bentuk tersebut harus disebutkan pajaknya.
2.
Pengawas SMA, MA dan SMK
a. Honor  sama dengan di atas (Ada pajak)
b. Perjalanan Dinas besarannya di sesuaikan dengan Jarak
Bentuknya SPJ nya berupa daftar perjalanan dinas yang
ditandatangani oleh Penerima, Bendahara dan Ketua
Sekretariat Inti nti Kota/Kab serta Ketua dan Bendahara
Pengawas UN Provinsi (Tanpa Pajak).
PERPAJAKAN
1. PPh 21 :
No.
Penerima Penghasilan
Tarif
Keterangan
1
PNS Golongan I dan II
O%
-
2
PNS Golongan III
5%
-
3
PNS Golongan I V
15%
-
2. PPh 22 :
Sebesar 1,5% dari harga beli yang jumlahnya di atas 2.000.000, jika
rekanan tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari
tarif normal. Ditambah PPn 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP),
bila nilai pembeliannya di atas 1.000.000.
3. PPh 23, yaitu sebesar 2% jika memiliki NPWP dan bila tidak 4% dari
jumlah bruto.
Bila pembelian konsumsi dari Rumah Makan atau Toko Kue
dikenakan pajak PPh 22, tetapi bila konsumsinya berasal dari
Catering dikenakan PPh 23.
Contoh :
1. Bendahara FPIPS membeli Komputer dengan harga
10.000.000 (harga tidak termasuk PPN).
a. PPh 22 : 10.000.000 x 1,5% = 150.000.
b. PPN : 10.000.000 x 10% = 1.000.000
2. Bendahara FPIPS membeli Komputer dengan harga
11.000.000 (harga sudah termasuk PPN).
a. PPh 22 : (100/110 x 11.000.000) x 1,5% = 150.000.
b. PPN : (100/110 x 11.000.000) = 1.000.000
3. Bendahara FPIPS membeli konsumsi rapat (jasa
katering) seharga 3.500.000.
PPh 23 : 2% x 3.500.000 = 70.000.
TARIF TRANSPORT
NO.
JARAK
1
Lokal
6-50 km
>50 km
2
3
JUMLAH
50.000
100.000
150.000
3. Konsumsi (masuk dalam SPJ nya sebagai Lain-lain)
Bentuk SPJ : Kwitansi dari Tempat
Kuitansi dibuat untuk belanja barang dengan ketentuan :
a. Pembelian sd Rp 250.000,- kuitansi tidak memakai meterai.
b. Pembelian dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- kuitansi
dibubuhi meterai Rp 3.000,c. Pembelian di atas Rp 1.000.000,- kuitansi dibubuhi meterai Rp
6.000,- disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
dilampiri faktur pajak standar.
d. Pembelian di atas Rp 5.000.000,- ke atas di samping kuitansi,
NPWP dan faktur pajak juga harus dilengkapi dengan:
 Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang/jasa;
 Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 Berita Acara Serah Terima Barang;
 Pakta Integritas;
 Jaminan Bank dan Keterangan Bank;
 Surat Setoran Pajak.
4. Koordinasi
Bentuknya Honor dan Perjalanan Dinas
5. ATK (pembelian kertas, pinsil, penghapus, tipex dll)
Percetakan (penjilidan, fc dan sejenisnya)
Bentuk SPJ : Kwitansi
6. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Data
Bentuk SPJ :
a. Honor (Kuitansi/daftar honor)
b. Perjalan Dinas (daftar)
c. Konsumsi (kuitansi)
d. Percetakan (fc, penggandaan, penjilidan dll)
7. Perjalanan Dinas Pengiriman LJUN ke Provinsi
Bentuk SPJ : Perjalan Dinas berupa Kwitansi atau
Daftar Perjalanan Dinas.
Temuan Itjen Dikti Kemendikbud:
1. Prediksi jumlah konsumsi, yaitu antara yang
diundang dengan yang hadir terlalu jauh.
2. Ada kesamaan Nama dalam suatu kegiatan yang
waktunya bersamaan.
3. Tidak sama antara Tanda tangan di Daftar Hadir
dengan jumlah honor yang diberikan kepada
peserta.
4. Tidak ada/kurang Tanda tangan Ketua dan
bendahara pengawas UN kota/kabupaten
5. Honor dan transport tidak dapat disatukan

similar documents