Pengantar Umum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Report
Fadli Arif
NIP : 19670704.199303.1.001
Pembina Utama Muda /IV c
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
[LKPP]
Pengalaman
 Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP ( Feb 2014- sekarang)
 Direktur Pelatihan Kompetensi, LKPP (Juni 2013- Feb 2014)
 Direktur Penyelesaian Sanggah, LKPP (Nov 2012- Juni 2013)
 Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP ( Jan 2009-Nov 2012)
 Kasie Rancang Bangun Pelabuhan SDP, Kementerian Perhubungan (2008)
 Kasie Anev Jaringan Transportasi SDP, Kementerian Perhubungan (2002)
 Kasie Perambuan SDP, Kementerian Perhubungan (1999)
Alamat : SME TOWER Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav 94 Jakarta Selatan
Kontak : W : www.lkpp.go.id, E : [email protected], P : 0812 83 404 55
PEMANFAATAN E-CATALOG ALAT KESEHATAN
KHUSUSNYA ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI
UNTUK PENGADAAN ALAT KESEHATAN
DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN
Fadli Arif
Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Disampaikan pada
Kegiatan Analisa Dan Evaluasi Hasil Pemetaan Sarana Produksi Alat
Kesehatan Dan Laboratorium Uji Alat Kesehatan
Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan
JOGJAKARTA, 30 MEI 2014
Tujuan Presentasi
• Menjelaskan latar belakang, definisi, maksud dan
tujuan, kebijakan dan aturan, prosedur, serta
penetapan Prioritas barang/jasa dalam penerapan
Kontrak Payung, pada Sistem Katalog pengadaan
barang/jasa pemerintah
Latar Belakang
• Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas
pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann,
World Bank 2006)
• Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang
ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012)
• Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari
tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah (APBN
2014 Rp. 1.842,5 T). PBJP lebih kurang 30% dari APBN
• Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah
akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang
publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan
anggaran (best value for money)
Inefisiensi PBJ
http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa
Inefisiensi PBJ
4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah
Legislative & Regulatory
Framework
1
Procurement
Operation and
Market Practice
3
• Kewenangan Pengadaan
Langsung
• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dan
e-Purchasing)
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012
• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
• RUU
Sistem
Pengadaan
Publik
2
Institutional Framework &
Management Capacity
*Based on Indicators Form OECD DAC
4
Integrity &
Transparancy
(Anti Corruption)
Tranparansi
Pakta Integritas
Kode Etik
• LKPP
• ULP/Pejabat Pengadaan
• LPSE (E-Procurement)
• PA/KPA – PPK – dsb
• Sertifikasi Ahli Pengadaan
• Jabfung PB/J
(Professionalizing the Field)
Garis Besar Pengadaan BJP
Dikerjakan Sendiri
Instansi
Pemerintah
Kel. Masyarakat
Pelelangan
Konvensional
Pelelangan
e_Tendering
E_Purchasing
Penyedia
Non Lelang
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
E_Procurement
(SPSE)
Kebutuhan Barang/Jasa
Swakelola
Pemilihan Penyedia tanpa Pelelangan
Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan
Penunjukan Langsung
e_Purchasing
Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
Batasan Nilai
Pengadaan
Tidak Terbatas
Sd. Rp 200 Juta
(B/PK/Jl)
Sd. Rp 50 juta (JK)
Tidak Terbatas
Syarat penggunaan
Barang/jasa yang
dibeli tercantum
dalam e_Katalog
tidak ada,
Memenuhi
ketentuan
penunjukan
langsung (Pasal 38
atau Pasal 44)
Proses Pemilihan
Melalui SPSE
Konvensional
(langsung kepada
Penyedia)
Konvensional
(langsung kepada
Penyedia)
Definisi
 eKatalog adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga barang/jasa tertentu.
 Pencantuman harga dan spesifikasi teknis
suatu barang/jasa berdasarkan kontrak
payung antara LKPP dan Penyedia
Barang/Jasa
 eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I
melakukan pemesanan barang/jasa melalui
ePurchasing.
Definisi Kontrak Payung
Pasal 110 :
(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog
elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya
memuat informasi teknis dan harga
Barang/Jasa.
(2) (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
LKPP.
(2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog
elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
(3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung
dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
Barang/Jasa tertentu.
(4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap
barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem
katalog elektronik.
Penjelasan Pasal 110 :
(Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
a.
terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara
langsung melalui sistem katalog elektronik (ECatalogue) sehingga memungkinkan semua
ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa
pada pilihan terbaik; dan
b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/
Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna
Barang/Jasa.
(Ayat (2) : Cukup jelas
(Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam
katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan
sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan
bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obatobatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket
pesawat terbang, dan pengadaan benih.
Ayat (3) : Berdasarkan Kontrak Payung (framework
contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta
spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik
dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.
Ayat (4) : Cukup jelas
Tujuan Kontrak Payung
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi
pengadaan;
2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja;
3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang
tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);
4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi
barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung;
5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang
bersifat berulang atau volume kecil;
6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;
7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;
8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan
kebutuhan Pemerintah.
Lingkup Kontrak Payung
Kontrak Payung tepat digunakan untuk kondisi :
•
•
•
High
•
Barang/jasa yang sudah standard (tidak kompleks), dan nilai belanjanya besar
Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat
dipastikan (Indefinite Basis)
Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu
(Repeated Basis)
Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency
FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :
Risk / Complexity
Bottleneck
Strategic
Potential Goods /
Services For Framework
Contracting
Leverage
Low
Routine
Low
High
Total Value / Expenditure
of Category

complex goods and/or services

highly technical goods and/or services

large investment or capital contracts.
Proses Keputusan Penggunaan
Kontrak Payung (FA)
Ya
Tidak
Tidak
Barang/
Jasa
Kebutuhan yang
Berulang?
Ya
Strategis atau
Kebutuhan
tidak terencana? Ya
Tidak
Apakah anggaran
Ya
yang dikeluarkan
cukup besar dalam
setahun
Highly
Complex /
Technical
Apakah
Barang/jasa yang
bersifat standar
atau kompleks?
Bukan
materi
FA
Apakah terdapat
pengaruh negatif
terhadap supply
market?
Low to
Moderate
Tidak
FA
berdasarkan
Pasal 110
Bagaimana
sifat alamiah
demand dan
supply?
Multi buyers
dengan single atau
multi suppliers
Single buyer
dengan
Single or multi
suppliers
FA
berdasarkan
Pasal 53
Menetapkan Prioritas
High
Potensi Manfaat
Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh

Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang
lebih murah

Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan
pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time

Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui
struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM,
mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak)
Strategic
Manfaat

Leverage
Prioritas 1
Priority 2
Prioritas 3
Low
Low
Kemudahan Pelaksanaan
High
Kemudahan dalam pelaksanaan

Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi,
tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA
juga semaikin mudah

Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang
dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA

Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA
lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan
Contoh Barang/Jasa yang tepat melalui
Kontrak Payung
Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Electricity
Gas
Fuel/heating
Fixed Telephony
Financial Services
PC Desktop
Printers
Servers/network
Catering
Photocopiers
Furniture
Official Cars
Leasing of Vehicles
Car Insurance
Travel/hotels
Petrol/Transport
Contoh Barang/Jasa yang tepat melalui
Kontrak Payung
Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT hardware and equipment;
IT software and Services;
Telekomunikasi;
Kendaraan Bermotor;
Bahan Bakar;
Utilities (listrik dan gas);
Travel (termasuk travel agent);
Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service
(contoh Management Consulting);
Recruitment Services;
Security;
Peralatan kantor dan ATK;
Alat kesehatan dan BMHP;
Hardware and consumables (contoh : electrical appliances);
Mesin dan Peralatan;
Materials (material konstruksi).
Alur Proses PenyusunanE-Katalog
LKPP
Surat Permohonan Usulan
Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
K/L/D/I
Penyedia Barang/Jasa
Surat Usulan Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
Alur Proses – Ecatalogue
Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan
K/L/D/I antara lain melalui :
study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management,
memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.
Diskusi proses bisnis,
distribution channel, pricing
regulation
Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama.
Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses
pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi
harga dan framework contract.
Proses dan penandatangan
Framework Contract oleh
Kepala LKPP
SETUJU Framework Contract
Tayang E-Catalogue
(www.e-katalog.lkpp.go.id
E-Purchasing
K/L/D/I membeli melalui epurhcasing
e_Katalog LKPP
e_Katalog Alat Kesehatan
Rekap Alat Kesehatan
Jumlah Kategori Alat
Jumlah alat
Jumlah Penyedia
29 Kategori
1540 type
17 Penyedia
Alur Proses E-Purchasing
LKPP
K/L/D/I
Alur Proses – E-Purchasing
E-Purchasing
Penyedia Barang/Jasa
Surat Pesanan dari K/L/D/I
melalui LPSE
Respon, Proses pesanan,
(Negosiasi harga-jika
diperlukan), Kontrak
KONTRAK
Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework
Contract dan penyerapan anggaran
Kebijakan PBJP vs Realita
Kebijakan PBJP
• Menumbuhkembangkan peran usaha nasional
• Meningkatkan penggunaan produksi DN
Permasalahan Alkes Produksi
DN dalam PBJP
• Preferensi Tidak Efektif
• Sistem Pelelangan
• Kecenderungan Penggunaan Produk
LN
Ekatalog dalam meningkatkan
pengunaan Alkes Produksi DN
• Pencantuman dalam eKatalog tanpa melalui
persaingan (kompetisi)
• Pengguna dapat memilih dan menetapkan
Alkes yang akan dibeli berdasarkan merk yang
tersedia dalam katalog
• Pengadaan melalui ePurchasing
Penutup
• Pemanfaatan E-katalog dapat meningkatkan
penggunaan Alkes Produksi DN sekaligus
meningkatkan peran usaha nasional.
• Meningkatkan kesadaran untuk menggunakan
Alkes Produksi DN
• Untuk memaksimalkan pemanfaatan ekatalog,
diperlukan kebijakan pemerintah dalam
mewajibkan penggunaan Alkes Produksi DN
Terima kasih
Direktorat Pegembangan Sistem Katalog
Deputi Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi
SME Tower – Lantai 7
Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7989517
[email protected]
lkpp.go.id

similar documents