HUKUM ACARA PIDANA : Kapita Selekta

Report
STRATEGI DAN TEKNIK
BERACARA DALAM
PERADILAN PIDANA
Dr.Luhut M.P. Pangaribuan,S.H.,LL.M.
Dosen Praktik Peradilan Pidana dan Pascasarjana FHUI
Ketua Dewan Kehormatan DPP-IKADIN
Wakil Ketua Umum DPN PERADI
Anggota Dewan Kehormatan Pusat PERADI
I. Strategi Beracara Dalam
Peradilan Pidana
1.
Pengertian Hukum Acara Pidana
dan SPP
•
SPP adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara
pidana adalah SPP dalam arti sempit.
•
Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara pidana (formil) selalu
berhubungan erat dengan adanya hukum pidana (materil). Hukum acara
pidana adalah ketentuan yang memuat cara bagaimana aparatur penegak
hukum dalam SPP bertindak guna mencapai tujuan negara dengan
mengadakan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur ”bila”, kepada ”siapa”
dan ”bagaimana” hakim dapat menjatuhkan pidana. Singkatnya, hukum
acara pidana diadakan terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukum
pidana saja.
•
Dewasa ini beberapa sarjana melihat bahwa konsekuensi dari pandangan yang
sempit terhadap SPP akan melahirkan hukum acara pidana yang hanya
berorientasi pada punishment semata. Pada hal seharusnya Hukum acara
pidana diadakan untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan
mencegah kejahatan. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini maka
hukum acara pidana berorientasi pada kesisteman, suatu sistem untuk
menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan;
bukan sebanyak-banyaknya memasukkan org ke penjara. Penerapan hukum
acara pidana sebagai rangkaian penegakkan hukum yang diarahkan untuk
mencapai ketiga tujuan tersebut disebut sistem peradilan pidana.
2. SISTEM PERADILAN PIDANA
PERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA
Upaya
Paksa
Pra-P
SPDP
Bisa disidik?
Upaya
Paksa
Wewenang
(1) Orang bebas
SD
BAP
Wewenang
Penyidik/Penyelidik
Penyidik
Peristiwa
Hukum Pidana
J-Peneliti
(3) Tersangka
(2) Saksi
Pembuktian
Praperadilan
Wewenang
Hakim
Wewenang
JPU
(5) Terpidana
Hak
Hak
Eksepsi
Pledoi
Surat Pengalihan/
Penangguhan Penahanan
dengan jaminan uang
atau jaminan orang
dengan konpensasi uang
Pra-Ajudikasi
Tugas & Tanggung
Jawab LP
Hakim Wasmat
(4) Terdakwa
Hak
Surat
Keberatan
Putusa
n
ST
Remisi, Asimilasi
& pelepasan
bersyarat
Pasca-Ajudikasi:
Ajudikasi
terima atau upaya
hukum, biasa &
luarbiasa
3. SISTEM PERADILAN PIDANA:
PROSES DILIHAT DARI PERISTIWA HUKUM
Individu (warganegara): Dengan
Advokat atau tidak (procureur
stelling)
 Penetapan sebagai tersangka tertutup,
tidak ada yang dapat dilakukan tsk.
 Bahkan tidak ada mekanisme untuk
mendapatkan informasi
 Bila upaya paksa penahanan ditetapkan
dapat mengajukan keberatan ke atasan
penyidik
 Atau mengajukan pengalihan jenis
penahanan atau penangguhan penahanan
 Atau mengajukan praperadilan
 Mengajukan
“keberatan”
terhadap
surat dakwaan
 Mengajukan alat bukti a de charge
 Mengajukan
“pembelaan”
terhadap
surat tuntutan
 Mengajukan duplik terhadap replik
Peristiwa Hukum
Bukti permulaan yang cukup dan bukti
yang cukup
Laporan Polisi ditambah salah satu alat
bukti (KPK, 2 alat bukti)
Status: tersangka
Tahapan proses:pra-ajudikasi
Bukti yang lengkap
Dua alat bukti ditambah keyakinan
Status: terdakwa
Tahapan proses: ajudikasi
Negara: Penyidik (Polisi/Jaksa/
PPNS)/Penuntut Umum (Jaksa),
mengadili (Hakim dan Hakim ad
hoc)
 Merupakan
produk
pemeriksaan
pendahuluan dan prapenuntutan
 Ditetapkan sepihak oleh penyidik
 Dasar untuk menetapkan status sebagai
tersangka dan atau menahan.
 Sebagai tersangka dapat dikenakan
upaya paksa tahanan (rutan, rumah dan
kota) dan tindakan lain seperti wajib
lapor
 Sebagai dasar menyusun surat dakwaan
 Sebagai produk dari sidang-sidang
pengadilan
 Ditetapkan oleh Hakim dan sebagai
dasar untuk memutuskan bersalah dan
menghukum
 Alat-alat bukti itu adalah saksi, ahli,
surat,
petunjuk
dan
keterangan
terdakwa
 menyampaikan “memori banding”
Ada kelalaian dalam penerapan hukum
acara atau kekeliruan atau ada yang
kurang lengkap (Pasal 240 ayat 1 KUHAP)
Tahapan proses:banding
 menyampaikan
sifatnya wajib
“memori
kasasi’
 menyampaikan permohonan PK
dan
Bila suatu peraturan hukum tidak
diterapkan
atau
diterapkan
tidak
sebagaimana mestinya; bila cara mengadili
tidak dilaksanakan menurut ketentuan
Undang-undang; bila pengadilan telah
melampaui batas wewenangnya (Pasal 253
ayat 1 KUHAP)
Tahapan proses: kasasi
Apabila terdapat keadaan baru yang
dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa
jika keadaan baru itu sudah diketahui
pada waktu sidang masih berlangsung
hasilnya akan berupa putusan bebas atau
lepas dan tuntutan Penuntut Umum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih
ringan; apabila dalam pelbagai putusan
terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan
sebagai dasar dengan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata
telah bertentangan satu dengan yang lain;
apabila putusan itu dengan jelas
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal
263 ayat 2 KUHAP)
Tahapan proses: PK
 Pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Hakim Tinggi
 “memori banding” oleh Penuntut Umum
 Ditetapkan dan diputuskan oleh Hakim
Tinggi
 Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh
Hakim Agung
 Jaksa dapat menyampaikan “kontra
memori kasasi”
 Jaksa dapat hadir dan menyampaikan
pendapatnya
 Berita acara pendapat ditandatangani
oleh Hakim PN, Jaksa, Pemohon, dan
Panitera
 Hakim Agung dalam tingkat PK
menetapkan dan memutuskan
4. KONSEP DAN ASAS-ASAS
• Crime-control model dan due process model
• Pembuktian: dengan alat bukti (tmsk barang bukti) dan keyakinan. Bentuk pembuktian:
bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan bukti yang “sempurna”.
• Alat bukti: ket saksi, ket ahli, surat, petunjuk, ket tsk/tdw. Petunjuk selain dpt
diperoleh dari saksi, surat ket tsk/tdw dlm tipikor juga dari informasi dan dokumen
(ps26A UUTPK).
• Pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi): hasil “BAP” dan “SD”. BAP adalah dasar
menyusun surat dakwaan.
• Pemeriksaan Pengadilan: strukturJudex factie dan Judex Jurist, proses non-adversary
dan gabungan retry dan dokumen.
• Sepuluh asas KUHAP: equality before the law; legalitas dalam upaya paksa; presumption
of innocence; remedy and rehabilitation, fair, impartial, impersonal and objective; legal
assitance; presensi; terbuka; pengawasan pelaksanaan putusan.
• Asas-asas hukum umum: sumber hukum: hukum tertulis dan tidak tertulis serta doktrin
dan yurisprudensi; disenting opinion; due process; tidak ada hukuman tanpa kesalahan;
peradilan cepat, murah dan sederhana; judex factie-judex jurist; tidak menganut
procureur stelling; hakim aktif (inquisitorial) dan mengadili dengan tiga hakim dengan
pengecualian menurut UU (non adverserial); Hakim ad hoc dapat duduk bersama hakim
disebut dengan judisial campuran; tidak menganut doktrin beyond reasonable doubt tapi
dua alat bukti dengan keyakinan (negative wettelijk).
5. PERADILAN HAM
• Peradilan HAM: pelanggaran hak asasi manusia berat, genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 UU 2000:26)
• Statuta Roma: International Criminal Court (ICC)
• Komnas HAM Penyelidik, JA Penyidik dan Penuntut, dan Pengadilan
HAM (Pasal 18, Pasal 21 jo Pasal 23, Pasal 27)
• Penahanan: penyidikan 90+90+60, penuntutan 30+20+20, pengadilan
90+30
• Penyidik, penuntut dapat ad hoc, dan majelis hakim ad hoc
• Perlindungan saksi (Pasal 34 UU 2000:26 jo PP 2002:2)
• Ganti Rugi : Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
6. PROSES PENDAHULUAN
(Pra-Ajudikasi)
• Penyelidikan dan Penyidikan serta pra-penuntutan (KUHAP sbg lex
generalis, UU Pengadilan HAM sbg lex spesialis).
• Penyelidikan: tertutup, untuk mengidentifikasi suatu peristiwa hukum
guna melihat apakah penyidikan dapat dilakukan
• Penyelidik: KUHAP, setiap polisi; UU Pengadilan HAM, Komnas HAM.
• Bukti permulaan: Polri, satu alat bukti ditambah laporan polisi
• Penyidik: Polisi (min. Ipda & di bid.penyidikan min. 2 thn) dan PPNS
(min. gol III/a & masa kerja min. 2 thn ) serta Jaksa Agung.
• Penyidikan: membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka
• Upaya paksa: juridis dan nesesitas
• Kontrol upaya paksa: pengalihan jenis tahanan,
jaminan: orang atau uang, atau jaminan orang
dengan kompensasi uang dan Praperadilan
• Bentuk: interview, konfrontasi dan rekonstruksi
• Alat bukti: a charge dan a de charge (Pasal 65 jo
116 ayat 3 dan 4 KUHAP jo 160 ayat 1c jo SEMA
1985:2)
• Hasil akhir proses pendahuluan BAP dan sebagai
dasar SD
7. Ajudikasi (Pengadilan): Judex Factie & Judex Jurist
Judex Jurist
MK
Judex Factie
PT
MA
PK
PTTUN
PMT
PTA
Banding & TK I
Pamen Keatas
Pid PN Pdt
Industrial
PTUN
PP
Anak
KPPU BPSK
PA
BKK
Terkait :
Arbitrase,
KON, dst
PSI-NAD
MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
PM
PMU
Banding untuk
Pamen Keatas
PMP
• Judex Factie: Pengadilan Negeri dan Tinggi
• Bentuk Pemeriksaan: biasa, singkat, dan cepat (tipiring dan lalu
lintas) serta penggabungan perkara gugatan ganti rugi
• Urutan proses: SD, Eksepsi, pendapat, Putusan sela, pembuktian;
eksaminasi dan cross eksaminasi, ST, Pledoi, replik, duplik, Putusan
• Wajib mendengar keterangan yang menguntungkan (Pasal 65 jo 160
ayat (1)c KUHAP)
• Pemeriksaan PT berdasarkan berkas termasuk memori dengan
kemungkinan mendengar sendiri saksi (Pasal 238 KUHAP)
• PT pertama-tama memeriksa apakah ada kelalaian penerapan hukum
acara atau kekeliruan atau kurang lengkap (Pasal 240 KUHAP).
Kemudian apakah: menguatkan atau mengubah atau membatalkan
dan mengadakan putusan sendiri (Pasal 241 KUHAP)
• MA: Judex Jurist
• Memori kasasi wajib (Pasal 248 KUHAP)
• Putusan bebas sebagai pengecualian
• Ambigu MA sebagai Judex Jurist: Pasal 253 ayat (3),
255, 256 KUHAP jo Pasal 50 UU 2004:5
8. SURAT RESMI ADVOKAT
• Format normatif Surat Resmi tidak ada, tapi tertulis dan
setelah dibacakan (kecuali memori) diserahkan
• Surat Resmi (Produk Advokat): Praperadilan, Eksepsi, Pledoi,
Duplik, dan Memori Banding
• Eksepsi: (1) tidak berwenang, (2) SD tidak dapat diterima,
(3) SD harus dibatalkan atau (4) opening statement
• Aspek Peradilan: Fakta, Kesalahan, dan Hukum
• Pledoi: (1) Pendahuluan, (2) Question of Fact: deskriptif dan
preskriptif, (3) Question of Law: kecocokan fakta dg unsur
delik, (4) Permohonan: lepas, bebas, klemensi
• Memori banding tidak wajib dan berisi kelalaian dalam
penerapan hukum, kekeliruan, atau kurang lengkap
9. UPAYA HUKUM LUAR BIASA
•
Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum oleh JA (Pasal 259 KUHAP)
•
Peninjauan Kembali (“PK”)
•
Problem: PK oleh Jaksa
•
Grasi yaitu pengampunan berupa: perubahan, peringanan, pengurangan
atau penghapusan pelaks. pidana oleh Presiden dgn pertimbangan MA
(Ps.1 jo Ps.4 ayat (1) UU No. 5/2010 jo UU No.22/2002 tentang Grasi)
10. LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• Napi berhak dpt pengurangan masa pidana (remisi), sec.
ekstramural dibaurkan dengan masyarakat (asimilasi), &
pembebasan bersyarat (Ps.6 dan 14 UU LP dan PP No.28/2006)
• Remisi : berkelakuan baik; telah menjalani 1/3 masa pid (tipikor
dan tipid tertentu)/ sdh menjalani pid selama 6 bulan (tipid.umum
dan anak)
• Asimilasi : berkelakuan baik; mengikuti program pembinaan dgn
baik, telah menjalani 2/3 masa pid (tipikor dan tipid
tertentu)/menjalani pid selama 1/2 masa pid (tipid.umum dan
anak)
• Pembebasan bersyarat : telah menjalani masa pid sekurang2nya
2/3 dan tdk krg 9 bln; berkelakuan baik; mendapat pertimbangan
Dirjen Pemasyarakatan (tipikor dan tipid tertentu)
II. Teknik Beracara
Dalam Peradilan Pidana
A. Pengertian dan Ruang Lingkup
1. Pengertian
Dalam memberikan pelayanan hukum oleh Advokat, secara teknis
wawancara harus dilakukan dan terjadi pada pertemuan awal dengan
klien. Wawancara itu bersifat tertutup dan rahasia (vide, Pasal 19 UU
Advokat jo Pasal 322 KUHP).
Dalam proses wawancara itu mengikuti suatu bentuk dan teknik tertentu
agar tercapai maksud dari Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) dan
UU Advokat khususnya antara lain tentang sumpah dan kepribadian
Advokat (Pasal 4, 24 UU Advokat jo Pasal 3 butir a KEAI).
Bentuk wawancara dapat secara lisan dan melalui alat komunikasi.
Namun, bila kasusnya individual bentuk wawancaranya adalah tatap muka
karena seorang Advokat menurut kode etik harus mendengar sendiri
keterangan dari klien.
2. Ruang Lingkup
•
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau “alat
bukti”.
•
Tujuan : ditemukan suatu pengetahuan dan pengertian yang
sama (i) tentang kasusnya, (ii) tentang legal action yang akan
dilakukan dan (iii) selanjutnya adanya keyakinan dan
kepercayaan antara Advokat dan klien.
•
Hubungan Profesi: Terjadinya suatu pengertian, keyakinan
dan kepercayaan antara Advokat dan klien dengan
ditandatanganinya
persetujuan
pelayanan
hukum
(“engagement letter”) dan SKK (vide, Pasal 19 ayat 1 UU
Advokat) yang prosesnya mengikuti tahapan-tahapan
diuraikan di bawah.
B.Pertemuan Awal dan Persiapan Penanganan
1. Surat kuasa
Apakah sudah pernah memberikan surat kuasa atas
perkara yang sama (vide, Pasal 5 butir e,7 butir f KEAI)
Bila sudah pernah maka agar diselesaikan terlebih dahulu
(Pasal 5 butir e KEAI)
2. Persetujuan pelayanan hukum: ruang lingkup, handling lawyer,
cost, pelaporan (Pasal 1 butir f, 4 butir d, e, f, 7 butir i KEAI
jo Pasal 4, 21 UU Advokat)
3. Pernyataan tidak ada conflict of interest (Pasal 4 butir j
KEAI jo 15 UU Advokat)
C. Menemukan Substansi Kasus:
Fakta-Fakta dan Hukum
1.
Kasus posisi berdasarkan informasi klien: lisan dan
dokumen (Pasal 4 butir h, Pasal 15, Pasal 19 UU
Advokat): “Pertemuan”
2. Kasus posisi setelah:
- Interview
dan
investigasi
untuk
mendapatkan alat-alat bukti (saksi, ahli,surat,
incl Pasal 26A UU 20:2001, petunjuk)
- Legal research
3. Produk Advokat: “Pendapat Hukum Awal” (vide, Pasal
3 butir a, 4 butir g, 4 butir b dan c, 8 butir g KEAI)
D. Legal Action
1. Mewakili dan atau mendampingi : Produk Advokat
“Surat-Surat
Resmi Advokat”
2. Retained untuk mempersiapkan dokumen-dokumen
hukum dan memberikan nasihat yang diperlukan :
Pendapat hukum
atas pertanyaan-pertanyaan
spesifik.
3. Filing dan dokumentasi
E. Pelaporan
Perlu disepakati bentuk dan waktu pelaporan,
termasuk lampiran-lampiran dokumen. Aslinya
biasanya masih disimpan Advokat yang akan
diserahkan setelah tuntas tugas dan
pelayanan hukum yang diberikan telah selesai
(hak retensi).
Epilog
dari
Fiat Justitia et Ruat Coellum
(keadilan harus ditegakkan, meskipun langit
harus runtuh)
ke
Fiat Justitia, ne Pereat Mundus
(keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak
hancur binasa)

similar documents