PKN VII - SMP Purnama

Report
A.Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
1.Perlunya Ideologi bagi suatu Negara
a. Pengertian Ideologi
Ideologi
Bhs Inggris : idea [ gagasan, pengertian ]
Bhs Yunani : oida [ mengetahui ]
Logos [ pengetahuan ]
Pengetahuan tentang gagasan
Arti Ideologi
Pengetahuan tentang ide - ide
Science of Ideas [ ajaran
tentang pengertian dasar
Beberapa pengertian Ideologi menurut beberapa ahli :
 DESTUTT DE TRACY [Perancis ].
Ideologi adalah Scence of ideas yaitu suatu progam yang di harapkan
Dapat membawa perubahan Institusional dalam masyarakat perancis.
 KARL MARK.
Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan
Kepentingan golongan / kelas sosial tertentu dalam bidang politik,
Sosial dan ekonomi.
 GUNAWAN SETIARDJO.
Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh
Realitas yang di jadikan pedoman dan cita – cita hidup.
 RAMLAN SURBAKTI.
Ada 2 pengertian
Ideologi secara fungsional.
-seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama
di anggap paling baik.
Ideologi doktriner
Pragmatis
Ideologi secara struktural.
-sitem pembenaran, seperti gagasan dan formula
politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang
di ambil oleh penguasa.
 Jadi Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang
Menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut sebagai bidang
Kehidupan manusia.
Ciri – ciri Ideologi menurut NOTO NEGORO.
 Mempunyai derajat yang tertingi sebagai nilai hidup
Kebangsaan dan kenegaraan.
 Mewujutkan asas kerohanian, pandangan dan pedoman hidup.
A Pentingnya Ideologi bagi suatu Negara.
Membentuk identitas/ciri kelompok/bangsa
Mempersatukan sesama kita dari berbagai pandangan hidup.
Fungsi Ideologi
Mengatasi berbagai pertentangan/konflik/ketegangan sosial
Pembentuk solidaritas / kebersamaan
c.Pengertian Dasar Negara.
Dasar Negara
Pedoman hidup
bernegara
Yang mencangkup cita –
Cita, tujuan dan norma
Negara.
Landasan kehidupan
Bernegara.
Suatu dasar untuk mengatur
Penyelenggaraan Negara.
2. Latar belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara.
a. Sejarah lahirnya Pancasila
sebagai Ideologi Negara
Dan Dasar Negara
BPUPKI
Badan bentukan dari
Pemerintahan militer
Jepang.
Tugasnya menyelidiki
Dan mengumpulkan
Usul-usul bagi kemer
Dekaan Indonesia.
Di lantik pada
tanggal
28 Mei 1945.
Sidang I 29 Juni 1945 – 1 Juni 1945
 Muh. Yamin : 29 JUni 1945
Ususl mengenai Dasar Negara secara lisan.
 Ir. Soekarno : 1 Juni 1945
» usul mengenai calon Dasar Negara
» Lahir istilah Pancasila
Sidang
BPUPK
I
Pembentukan panitia kecil : 1 Juni 1945
» tugasnya menampung usulan yang masuk
Dan memeriksanya.
Pembentukan panitia sembilan : 22 Juni 1945
» sidang yang berhasil merumuskan calon
Mukodimah hukum dasar [ piagam Jakarta ]
Sidang II 10 Juni – 16 Juni 1945
» Merumuskan rancangan Hukum Dasar
PPKI
Badan bentukan
Pemerintah Militer
Jepang
Di lantikTgl 9
Agustus 1945
Dengan menjunjung tinggi rasa persatuan
danKesatuan, akhirnya sepakat untuk
Menghilang Kan kata “ dengan kewajiban
menjalankan Syariat islam bagi pemeluk pemeluknya
Pada tgl 18 Agustus 1945 menyadang sidang
Hasil sidang :
Mengesahkan rancangan hukum dasar
dengan Prembulunya [ pembukaan ]
memilih Presiden dan wakil Presiden
untuk sementara waktu di bentuklah KNIP.
 Kesimpulan dari alinea pembukaan UUD 1945 :
» Bagian pertama :
» Bagian kedua :
Terdiri atas alinea I, II dan III. Yang
menggambarkankeadaan Indonesia sebelum dan
saat kemerdekaan
Alinea IV, yang mengambarkan keadaan
Indonesia Sesudah kemerdekaan, isinya :
1. Terbentuknya NKRI
2. Tujuan Negara
3. Ketentuan adanya UUD
4. Ketentuan bentuk Negara [Republik yang
Berkedaulatan rakyat ]
5. Ketentuan adanya dasar Negara / Ideologi
Negara Pancasila
b. Pancasila dan Ideologi lain.
 Pancasila dipandang cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu
Dipertahankan Melalui pengamalan diberbagai bidang kehidupan.
 Beberapa Ideologi Negara
lain.

Liberalisme
» Negara diumpamakan sebagai penjaga
malam / Polisis lalulintas.
» Rakyat mempunyai kebebasan untuk
berbuat / Bertindak asal tidak
melanggar hukum.
» Kepentingan dan hak WN lebih penting
dari Pada kepentingan Negara.
» Contoh Negara barat dan eropa
[ AS, Inggris, Belanda, Spanyol ]

Sosialisme
» Kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada kepentingan WN.
» Kekuasaan Negara lebih besar dibanding kekuasaan WN.
» contoh negera Rusia, Cina, Korea utara dan Vietnam.
 Negara dengan Ideologi Pancasila.
 Hubungan antara WN dengan Negara adalah seimbang.
 Agama erat hubunganya dengan Negara.
Negara Liberal :
 Negara tidak mencam
Puri agama WN
 agama menjadi urusan
Pribadi setiap WN
 WN bebas beragama,
Tetapi juga babas tidak
Beragama.
Negara Sosialis :
 Kehidupan agama ter
Pisah dengan urusan
Negara
 WN
» bebas beragama
» bebas tidak
beragama
» bebas untuk
propaganda
Anti agama.
Hubungan
Agama dengan
Negara




Nagara dg Ideologi
Pancasila
agama erat hubungan
Nya dengan Negara
Negara memperhatikan
Kehidupan beragama
Negara menjamin ke
Bebasan untuk memilih
Salah satu agama yang
Diakui oleh pemerintah
tidak adanya atheis
Negara sosialis
:
Diarahkan untuk
WN.senantiasa
Patu dan taat
pada Perintah
Negara
Negara Indonesia
Negara liberal :
Pengembangan
Demokrasi
Untuk membentuk
WN bertanggng
Jawab, memiliki
Aklak mulia, dan
Takwa kepada
Tuhan YME
B. Nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi Negara dan dasar Negara
:
1. Nilai Pancasila sebagai Ideologi.
Nilai
kerohanian
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
material
vital
kebenaran
estetis
etis
religius
Nilai
Pancasila
Sebagai
Ideologi
Bersifat obyektif dan
Subyektif.
Bersifat universal.
Bersifat obyektif
Nilai
Pancasila
» mempunyai makna yang terdalam bersifat
Umum universal.
» tetap ada sepanjang masa.
» pokok kaidah yang mendasar.
Bersifat subyektif
» timbul dari bangsa Indonesia.
» pandangan hidup bangsa Indonesia.
» nilai – nilai kerohaniaan, yang bersumber
Pada kepribadian bangsa.
2. Nilai – nilai Pancasila sebagai dasar Negara.
» setiap mengambil keputusan berpedoman pd
pancasila
» memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
» suber acuan dalam menyusun etika kehidupan
Berbangsa.
Nilai
pancasila
Sebagai
dasar
Negara.
» Para digma pembangunan.
» landasan bagi pembangu
Nan bidang :
-kerangka pikir
-sumber nilai.
-Orientasi dasar.
-Suber asas.
-Arah dan tujuan
-Proses dlm suatu
bidang
-politik
-hukum
-sosial budaya
-ekonomi.
C. sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
Berbangsa dan bernegara.
 Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik
Dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada
dalam
Pancasila.
1. Karakteristik Ideologi Pancasila :
Ciri khas yang dimiliki oleh pancasila sbg
Ideologi Negara, yg membedakan dengan
Ideology lain.
Karakteristik
Karakteristik
pancasila
» Tuhan Yang Maha Esa.
» penghargaan kpd sesame umat manusia
Apapun perbedaanya.
» menjunjung tinggi persatuan bangsa.
» kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Berdasarkan sistim demokrasi.
» keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Arti pentingnya Pancasila dlm mempertahankan NKRI.
 Pancasila sebagai acuan bersama baik dlm memecahkan perbedaan
Serta pertentangan politik.
 tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dan dasar
Ideologi Pancasila.
3. upaya mempertahankan ideologi dan dasar Negara pancasila
 Mengapa pancasila harus dipertahankan.
»
»
»
»
Sebagai dasar atau pondasi berdirinya NKRI.
memenuhi keinginan semua pihak.
dapat mempersatukan bangsa Indonesia.
berisikan sila-sila sesuai dengan keinginan / kebutuhan bangsa
Indonesia.
Usaha
mempertahankan
Pancasila
» Melaksanakan sila – sila Pancasila.
» Melaksanakan dalam kehidupan
bermasyarakat.
» melalui bidang pendidikan.
A. Konstitusi – konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
Undang – undang dasar
 Konstitusi
Constituti
on
Hukum dasar
 Menurut Sri Soemantri [1987 ], konstitusi memuat hal – hal pokok :
1Jaminan terhadap HAM dan WN.
2Susunan ketatanegaraan suatu Negara.
3Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Menjadi pegangan dalam penyelenggaraan Negara
 Fungsi Konstitusi.
Sebagai aturan dasar dalam Negara.
 UUD mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang
- undangan di Indonesia.
 Periode berlakunya UUD.
1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 : UUD 1949
2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949
3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
: UUDS 1950
4. 5 Juli 1959 – Sekarang
: UUD 1945 hasil
Perubahan / amandemen
 UUD 1945 [ 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 ]
» Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
» Dimuat dalam berita RI No. 7 tahun II 1946.
» Terdiri atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan.
» Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal AP, 2 ayat AT.
» Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
» kepala Negara dijabat oleh Presiden, diangkat melalui pemilihan.
» MPR adalah lembaga tertinggi Negara.
» presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
» Menteri – menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung
Jawab Kepada presiden bukan kepada DPR.
» Lembaga tinggi Negara : Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA.
 Pereode konstitusi RIS [ 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 ]
1 Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.
2 Membentuk Negara “ Boneka “ seperti Negara Sumatra Timur,
Pasundan Dan jawa timur didalam Negara RI.
3 Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan II tahun 1948.
4 PBB menyelengarakan KMB untuk mengatasi pertikaian Belanda
denganIndonesia tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949 di Belanda.
5 Peerta KMB: Wakil RI, gabungan Negara Boneka [ BFO ] dan komisi
PBB untuk Indonesia.
6 Salah satu isi KMB: didirikanya Negara RIS.
7 Mulai 27 Desember 1949 berlakunya konstitusi RIS.
8 Isi konstitusi RIS: Mukodimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab dan
197 pasal Serta sebuah lampiran.
9 Pasal 1 ayat 1: RIS yang merdeka dan berdaulat adalah Negara
hukum Yang demokratis dan berbentuk federasi.
10. Pada Negara RIS terdapat beberapa Negara bagian.
11. Wilayah Negara bagian beribukota di Yogyakarta.
12. Sistim pemerintahan adalah sistim parlementer.
13. Presiden tidak dapat di ganggu gugat, dimana sebagai kepala
Negara bukan Kepala pemerintahan.
14. Menteri – menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan.
15. Kepala pemerintahan di jabat oleh perdana Menteri.
16. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen [ DPR ]
17. Lembaga Negara terdiri dari : Presiden, Menteri, Senat, DPR,
MA, dan dewan pengawas keuangan.
 Pereode UUDS 1950 [17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 ]
a Muncul kesepakatan antara RIS dengan RI untuk
kembali ke Bentuk Negara kesatuan.
b 15 Agustus 1950 ditetapkan UU Federal
No 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 dan
berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950.
c Terdiri atas Mukodimah, Batang tubuh 6 bab
dan 146 pasal.
d Pasal I ayat I : RI yang merdeka dan berdaulat
ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan
berbentuk kesatuan.
e Sistim pemerintahan adalah sistim parlementer.
f Presiden dan wakil presiden tidak dapat
di gangu gugat.
g Lembaga Negara terdiri dari :
Presiden dan wakil presiden, Menteri
DPR, MA dan dewan pengawas keuangan.
h.Konstituante ( lembaga pembuat UUD ) bersama
pemerintah,selekasnya menetapkan UUD RI
penganti UUDS.
i anggota konstituante di pilih melalui pemilu 1955.
j konstituante belum menghasilkan sebuah
UUD faktor penyebab ;
» pertentengan di antara partai – partai politik di badan
konstitusi Dan di DPR serta badan pemerintahan.
k 22 April 1959 Presiden SOEKARNO menyampaikan
amanat Yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945.
l demi keselamatan bangsa dan Negara, maka pada 5
Juli1959
SOEKARNO mengeluarakan DEKRIT PRESIDEN isinya :
1. Menetapkan pembubaran konstituante.
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
Berlakunya lagi UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
 Pereode UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 )
1 Mengalami terjadinya beberapa penyimpangan, dengan kurun waktu :
a Pereode orde lama ( 1959 -1966 )
b Pereode orse baru ( 1966 - 1999 )
2. Pada masa pemerintahan orde lama :
 sering terjadi penyimpanagan dilakukan oleh presiden dan MPR
 penyimpangan yang bertentangan dengan UUD 1945.
 penyelengaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang
presiden
 lemahnya kontrol DPR terhadap kebijaksanaan presiden.
 munculnya pemberontakan G 30 S PKI 1965.
 Ir. Soekarno memberikan perintah kepada Letjen. Soeharto.
Melalui surat perintah 11 Maret 1966 ( SUPERSEMAR )
 isi Supersemar :
mengambil segala tindakan yang di perlukan bagi terjaminya
Keamanan, ketertipan, ketenangan, dan kesetabilan jalanya
Pemerintah.
3. Pada masa pemerintahan orde baru.
 sebagai orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen.
 dominannya kekuasaan presiden dan lemahnya kontrol DPR
 UUD 1945 yang bersifat luwes ( fleksibel ) memungkinkan
Munculnya berbagai penyimpangan.
 orde baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak
merubah UUD 1945.
 Pereode UUD 1945 ( 19 Oktober 1999 – sekarang )
a Muncul adanya reformasi setelah lengsernya presiden
Soeharto sebagai Penguasa orde baru.
b UUD 1945 telah mengalami 4 tahab perubahan ( AMANDEMEN )
Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
c. peruban tersebut menyangkut :
 Kelembagaan Negara.
 Pemilu.
 Pembatasan kekuasaan
Presiden dan wakil presiden
 Memperkuat kedudukan DPR
 Pemda.
 HAM.
d. Setelah adanya perubahan, ada beberapa praktek
ketatanegaraan
yang melibatkan rakyat secara langsung seperti :
 Pemilihan presiden dan wakil presiden.
 Pemilihan kepala daerah ( gubernur, walikota dan bupati )
e. Lembaga Negara setelah Amandemen :
1 Presiden.
2 MPR.
3 DPR.
4 DPD.
5. BPK
6. MA
7. MK
8. KY
B. Penyimpangn – penyimpangan terhadap konstitusi.
1Penyimpangan terhadapUUD 1945 pada awal kemerdekaan :
a Keluarnya maklumat presiden No X pada tanggal 16 Oktober 1965
» Mengubah KNIP dengan kekuasaanya legislative dengan ikut
Menetapkan GBHN.
b Keluarnya maklumat presiden tanggal 14 November 1945
» Mengubah presidensial menjadi Parlementer.
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama.
a. Presiden mengeluarakan peraturan penetapan presiden.
b. Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS / 1960 menetapkan pidato presiden
17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang tetap’
c. Pimpinan lembaga Negara kedudukanya sama dengan menteri.
d. Hak Budget tidak berjalan.
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
f. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa prde baru :
a. MPR berketapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan
perubahan terhadap UUD 1945 dan melaksanakan secara murni
dan konsekuen.
b. MPR mengeluarkan tap MPR No. IV / MPR / 1983 tentang
REFERENDUM.
C. Hasil – hasil perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945
Pencabutan
AMANDEMEN (agenda Reformasi)
Penambahan
1 Latar belakang dasar pemikiran perubahan UUD 1945 :
1 Presiden diberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif
khususnya Membentuk UU.
2 Pasal – pasal terlalu fleksibel ( luwes )
3 Kedudukan penjelasan mempunyai kekuatan hukum
seperti pasal – pasal.
Perbaikan
Menyempurnakan aturan dasar tatanan
Kenegaraan.
Menyempurnakan aturan dasar jaminan
Pelaksanaan kedaulatan.
Menyempurnakan aturan dasar jaminan
Perlindungan HAM.
2. Tujuan
Amandemen
UUD 1945
Menyempurnakan aturan dasar
penyelenggaraAn Negara secara
demokrasi dan modern.
Melengkapi aturan dasar dalam
Pengaturan Wilayah dan pemilu.
Menyempurnakan aturan dasar
kehidupan ber Bangsa dan bernegara
sesuai perkembanganJaman.
Kesepakatan dasar yang penting
Dalam amandemen UUD 1945
Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
Tetap mempertahankan NKRI.
Mempertegas sistim pemerintahan
Presidensial.
Penjelasan UUD 1945 yang memuat
Hal normatif masuk ke batang tubuh
SU MPR 1999 (14-12 Oktober 1999)
3. Sidang MPR
Dlm Amandemen
UUD 1945.
ST MPR 2000 (7-18 Agustus 2000)
ST MPR 2001 (1-9 November 2001)
ST MPR 2002 (1-11 Agustus 2002)
 Hasil
perubahan
Amandemen
UUD 1945
» Perubahan I
» Perubahan II
» Perubahan III
» perubahan IV
:
:
:
:
9 pasal 16 ayat
27 pasal dalam 7 bab
23 pasal dalam 7 bab
19 pasal ;
 31 butir ketentuan
 1 butir di hapuskan
Sebelum
Perubahan yang
Terjadi
Sesudah
Bab
16
21
Pasal
37
73
Ayat
49
170
Aturan peralihan
4 pasal
3 pasal
Aturan
tambahan
2 ayat
2 pasal
D. Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan.
Garis besar
Amandemen
 Presiden dalam memberikan amnesti dan
Rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan
 MPR lembaga Negara yang sejajar dengan
Lembaga Negara yang lain
 DPR sebagai pembentuk UU
 Presiden dan wakil presiden dapilih langsung
Oleh rakyat dalam satu pasangan.
 Masa jabatan Presiden dan wakil Presiden
Maksimal 2 kali masa jabatan.
 Mahkamah konstitusi terbungkus di lembaga
Penguji UU terhadap UUD
 Presiden dalam mengangkat dan menerima duta
Dari Negara lain harus mendapat pertimbangan
DPR.
 Sikap positif
WN dalam
Amandemen
UUD 1945
 Menghargai upaya para mahasiswa dan politisi
Dalam perjuangan reformasi tatanan kehidupan
Bernegara.
 Menghargai upaya MPR yang telah melakukan
Perubahan UUD 1945.
 Menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945.
 Mengkritisi penyelengaraan Negara bila tidak
Sesuai amandemen UUD 1945
 Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD
1945
 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung
Jawab dalam melaksanakan perubahan UUD
1945.

similar documents