pengawasan dan evaluasi kinerja program pendidikan islam

Report
1
Lampung, 10 September 2014
Latar Belakang
1.
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, karena
adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal
maupun informal.
2. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah
masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut
masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun
permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:
a. Rendahnya sarana fisik,
b. Rendahnya kualitas guru,
c. Rendahnya kesejahteraan guru,
d. Rendahnya prestasi siswa,
e. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
f. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,
g. Mahalnya biaya pendidikan.
2
KERANGKA RENCANA STRATEGIS 2015-2019
RPJMN 2015-2019
1 Peningkatan kualitas kehidupan beragama
 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan
keagamaan,
 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
 Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh
pranata keagamaan,
 Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.
VISI, MISI &TUJUAN
KEMENTERIAN AGAMA
SASARAN STRATEGI
NASIONAL
2 Peningkatan kerukunan umat beragama
11 PROGRAM
KEMENTERIAN AGAMA
KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK)
3
Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah,
Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan
4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5 Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan
berwibawa
3
VISI
“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat
Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan
Sejahtera Lahir Batin”
MISI
VISI DAN MISI
KEMENTERIAN AGAMA
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,
perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih
dan berwibawa.
4
PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
4 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
11 PROGRAM
KEMENAG
5 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6 Pendidikan Islam
7 Bimbingan Masyarakat Islam
8 Bimbingan Masyarakat Kristen
9 Bimbingan Masyarakat Katolik
10 Bimbingan Masyarakat Hindu
11 Bimbingan Masyarakat Buddha
5
APBN Kementerian Agama Tahun 2014
Berdasarkan Fungsi
(Rp. 000,-)
NO.
FUNGSI
1
PENDIDIKAN
2
ANGGARAN
Bobot (%)
42.579.699.618
86,19
AGAMA DAN PELAYANAN
UMUM
6.822.454.898
13,81
JUMLAH
49.402.154.516
100,00
6
Kondisi saat ini
•Mutu pendidikan
kita masih rendah
•Sistem pembelajaran
di sekolah yang
belum memadai
•Krisis moral yang
melanda masyarakat
kita
Masa depan
• Pendidikan yang tanggap
terhadap situasi
persaingan dan kerja
sama global
• Pendidikan yang
membentuk pribadi
yang mampu belajar
seumur hidup
• Pendidikan yang
menyadari sekaligus
mengupayakan
pentingnya pendidikan
nilai
7
BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB
RENDAHNYA MUTU PENDIDIKAN
• Pendekatan pendidikan kita lebih menekankan pada input
dan output serta kurang memperhatikan aspek proses
pendidikan;
• Manajemen pengelolaan pendidikan kita cenderung kaku,
birokratis dan belum sepenuhnya mampu
mengembangkan MBS;
• Rendahnya mutu, profesionalisme dan kesejahteraan guru;
• Kurang sarana dan prasarana pendidikan;
• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan
pendidikan.
8
Beberapa unsur yang dapat mempengaruhi
Mutu Pendidikan
 Kurikulum
 Isi Pendidikan
 Proses Pembelajaran dan Evaluasi
 Kualitas Guru
 Sarana dan Prasarana Sekolah
 Buku Ajar
 Pemerataan Pendidikan
 Manajemen Pendidikan
9
INDIKATOR PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN
 Prosentase lulusan
 Angka mengulang
 Angka putus sekolah
 Angka kelayakan mengajar
 Prosentase kesesuaian guru mengajar
 Nilai rata-rata lulusan
 Prosentase kondisi ruang kelas
 Prosentase fasilitas sekolah
 Angka partisipasi
 Satuan biaya
 Prosentase lulusan yg terserap
di sektor lapangan kerja
10
Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam pada
Kemenag dilakukan melalui sejumlah kegiatan strategis
a.l sbb:
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam.
2. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan
Aliyah.
3. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah
Bermutu ( BOS dan BSM)
11
Lanjutan......
4. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Madrasah
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
Keagamaan Islam
5. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan
Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam
12
EVALUASI KINERJA
13
Evaluasi
Kinerja
•melakukan pengkajian dan
penilaian
•proses pengolahan informasi
secara berlanjut.
Prestasi yang harus dicapai dalam
pelaksanaan tugas sesuai standar
yang ditetapkan berdasarkan
kriteria-kriteria
14
Tujuan Evaluasi
Kinerja
1. Mengetahui sejauh mana sebuah program
sudah dilaksanakan
2. Menunjukkan sumbangan program terhadap
pencapaian tujuan Organisasi
3. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan
sebuah program, apakah program perlu
diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.
15
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
PENCAPAIAN TUJUAN
PENDIDIKAN
PENDIDIK/GURU
DANA
KURIKULUM
TEMPAT
PERALATAN
PENGAWAS
16
EVALUASI
17
DEFINISI EVALUASI
1. Tyler: proses penentuan pada tahap mana
tujuan pendidikan telah tercapai/terealisasi;
suatu proses untuk melakukan penilaian
terhadap perilaku atau kinerja tertentu yang
dirumuskan dalam tujuan.
2. Provus: membandingkan kinerja/performan
dengan standar
3. Personal Judgement: memfokuskan
perhatian pada proses pendidikan dengan
menggunakan pertimbangan perofesional
18
EVALUASI
Proses Mengumpulkan
informasi
1. digunakan untuk menentukan alternatif yang
tepat dalam mengambil keputusan.
2. untuk menentukan sejauhmana tujuan
pembelajaran telah dicapai oleh siswa.
3. untuk mengetahui pencapaian belajar kelas
atau kelompok.
19
Ciri khas
Evaluasi
1. Pelaksanaannya
harus
dilakukan
secara
berkesinambungan.
2. Dalam
pelaksanaan
evaluasi dibutuhkan data
dan
informasi
yang
akurat untuk menunjang
keputusan yang akan
diambil
Dalam dunia pendidikan perlu adanya evaluasi
agar proses pendidikan yang sedang berlangsung
dapat berjalan sesuai dengan harapan
20
1. UTK
MENGETAHUI
CAPAIAN
HASIL
BELAJAR SISWA
FUNGSI UTAMA EVALUASI
2.UNTUK
MENGETAHUI
CAPAIAN
HASIL
MENGAJAR .
21
FUNGSI EVALUASI
1. Untuk mengetahui dan memahami segala
perkembangan dan kemajuan anak didik dalam
waktu tertentu
2. Untuk mengetahui keberhasilan dalam suatu
proses pengajaran yang terjadi di lembaga
pendidikan.
3. Sebagai faktor untuk menentukan layanan
Bimbingan dan Konseling atau BK.
4. Untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum
yang ada di sekolah tersebut.
22
TUJUAN EVALUASI
TUGAS UTAMA GURU
1. Meningkatkam profesionalisme guru dalam
melaksanakan tugas
2. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. Menilai akuntabilitas kinerja guru
4. Meningkatkan atmosfer akademik di semua
jenjang pendidikan dasar
5. Mempercepat tercapainya tujuan pendidikan
nasional
23
Prosedur Evaluasi Tugas Utama Guru
Guru
Dokumen
pendukung
kembali
1. Membuat laporan kinerja guru
2. Menyertakan Data Pendukung
1
3
GAGAL
2
Tim
LOLOS
Menilai dan
Memeriksa data
Kepala
4
1.
2.
Mengesahkan hasil evaluasi
Mengkompilasi hasil evaluasi
tingkat dasar/menengah
Mapenda
1.
2.
Mengkompilasi hasil evaluasi
tingkat Madrasah
Membuat Rekap untuk laporan
5
Direktur/Dirjen
24
PERAN
PENGAWASAN
ITJEN
DI BIDANG
PENDIDIKAN
25
VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL
Visi: “Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama”
MISI:
1. Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen;
2. Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan
terintegrasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan;
4. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan;
5. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan
dengan Pendekatan Agama (PPA);
7. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat,
dan akurat berbasis teknologi informasi;
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas pengawasan.
26
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA
1. Peningkatan pelayanan PAUD
2. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
menengah
4. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing
pendidikan tinggi
5. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan
7. Optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan dan
tata kelola pendidikan untuk mendukung
peningkatan kinerja pembangunan pendidikan
27
PERMASALAHAN
PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
KEMENAG
28
Pada Madrasah
Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas proses
belajar mengajar lebih rendah dibandingkan dengan
alokasi anggaran belanja pegawai;
2. Alokasi anggaran untuk sarana prasarana
(penambahan ruang kelas, perpustakaan, lab, dll)
masih sangat rendah terutama madrasah swasta;
3. Kekurangan SDM pengelola anggaran yang kompeten.
Kepala madrasah negeri, selain sebagai KPA
merangkap sebagai PPK dan PPSPM. Tenaga
pembukuan keuangan rata-rata merangkap sebagai
guru bidang studi. Padahal mereka tidak
berlatarbelakang pendidikan berbasis keuangan;
4. Perencanaan alokasi mata anggaran bantuan sosial
yang masih belum memiliki kesepakatan (52 atau 57)
1.
29
5. Pendistribusian bantuan sosial belum memenuhi 6
ketepatan, meliputi: tepat sasaran, tepat jumlah,
tepat waktu, tepat guna, tepat administrasi, dan
tepat spesifikasi.
6. Pertanggungjawaban dana bantuan sosial belum
dibuat oleh lembaga penerima bantuan.
7. Permasalahan Dana BOS antara lain:
a. Pencairan dana tidak sesuai dengan riil jumlah
siswa
b. Penerimaan dana tidak tepat waktu
c. Penggunaan dana belum sesuai dengan
peruntukannya
d. Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS
belum tertib
30
8.
9.
Permasalahan Tunjangan Fungsional Guru pada madrasah:
a. Keterlambatan pembayaran karena ketidaktersediaan
dana APBN;
b. Kurangnya guru dalam memenuhi persyaratan
tunjangan sertifikasi;
c. Tunjangan sertifikasi Guru DPK yang ditugaskan di
Kemenag tidak dibayarkan instansi asal;
d. Pungutan liar terhadap dana tunjangan;
e. Duplikasi data.
Permasalahan Beasiswa:
a. Database penerima beasiswa tidak akurat;
b. Bantuan disalurkan tidak tepat waktu;
c. Penerima beasiswa banyak yang ditemukan tidak
memenuhi persyaratan;
31
Pada PTA Negeri
1. Pengelolaan PNBP masih belum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
2. Prosedur pengelolaan BLU tidak tertib sesuai aturan
(laporan terlambat, tidak dilaksanakan rekonsiliasi
laporan keuangan);
3. Pengelolaan dana bantuan tidak tertib (Penggunaan
tidak tepat sasaran dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban sering terlambat);
4. Pembayaran tunjangan pejabat struktural perguruan
tinggi tidak sesuai ketentuan (jabatan struktural yang
tidak ada nomenklaturnya di Men-PAN dan RB);
5. Bantuan beasiswa diberikan pada tenaga akademik
dan non akademik yang berstatus ijin belajar;
32
6. Rekening keuangan belum mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan;
7. Selisih pencatatan aset antara SIMAK BMN
dan SAKPA;
8. Kekurangan SDM pengelola keuangan yang
kompeten dan profesional;
9. Pembayaran tunjangan terhadap dosen yang
berstatus tugas belajar;
10. Pemungutan dan penyetoran pajak
penghasilan belum tertib.
33
Fungsi Kanwil Kemenag
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 adalah :
 Merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan
teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan
beragama;
 Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan
umrah;
 Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di
bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan
keagamaan;
 Memberikan pelayanan kerukunan umat beragama;
 Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
administasi dan informasi
 Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian,pengawasan, dan evaluasi program;
 Pelaksanaan hubungan dengan pemda, instansi terkait, dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas.
34
Upaya Pengendalian Dana Pendidikan
oleh Kanwil Kemenag
1. Mengalokasikan dana bansos sesuai dengan
mata anggaran yang telah ditentukan;
2. Menyusun pedoman/juklak/juknis bantuan;
3. Melakukan verifikasi terhadap lembaga calon
penerima dana bantuan agar tepat sasaran;
4. Memproses penyaluran dana agar dapat
dicairkan/didistribusikan tepat waktu dan tepat
jumlah;
5. Memantau pelaksanaan pendistribusian
bantuan sampai ke lembaga penerima;
35
6. Mengendalikan laporan pertanggungjawaban
pendistribusian dan pendayagunaan bantuan
dari lembaga penerima bantuan;
7. Membuat dan menyampaikan laporan
pelaksanaan bantuan kepada Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama;
8. Memberdayakan Pengawas Madrasah untuk
melakukan tugas pengawasan akademik dan
manajerial madrasah (sesuai PMA Nomor 2
Tahun 2012) termasuk mengendalikan dan
memantau pengelolaan dana pendidikan pada
madrasah.
36
Kegiatan Pengawasan Itjen
atas Dana Pendidikan 2014
Audit Kinerja terhadap Program Pendidikan di Pusat, Kanwil, Kemenag, Madrasah Negeri, dan
Perguruan Tinggi Agama Negeri;
Audit tunggakan tunjangan sertifikasi guru dan dosen;
Pemantauan terhadap bantuan sosial dari pusat ke madrasah swasta (buku pelajaran,
laboratorium, komputer, media pembelajaran, dll);
Pemantauan Bantuan Operasional Madrasah (BOS);
Pemantauan Bantuan Siswa Miskin (BSM);
Pemantauan Bidik Misi pada PTAIN;
Koordinasi dan supervisi dana pendidikan Kemenag.
37
PENGAWAS
AN
PROSES KEGIATAN PENILAIAN
TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN
ORGANISASI
ATAU
SATUAN KERJA
TUJU
AN
UNTUK MEMASTIKAN APAKAH
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
TELAH SESUAI DENGAN RENCANA,
KEBIJAKAN YG DITETAPKAN DAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
38
1.
TUJUAN
PENGAWASAN
2.
3.
4.
Terwujudnya
ketaatan
aparatur
Kementerian
Agama
terhadap
peraturan
perundangundangan yang berlaku;
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
satuan organisasi/satuan
kerja
di
lingkungan
Kementerian Agama.
Terwujudnya
aparatur
yang memiliki integritas
dan moralitas yang tinggi.
Terwujudnya percepatan
menuju good governance
dan clean government.
39
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
1. KEBENARAN
FORMAL
AKUNTABLIITAS
KINERJA
2. KEBENARAN
MATERIAL
40
• KEBENARAN MATERIL AKAN DIUJI MELALUI
APIP
BPK RI
HASIL
PENGAWASAN
MASYARAKAT
APARAT
PENEGAK
HUKUM
41
PENINGKATAN KINERJA PENDIDIKAN ISLAM
MELALUI HASIL PENGAWASAN
Pihak Berkepentingan
(Stakeholder)
Hasil Pengawasan
Laporan
(Media Komunikasi)
42
Hasil Pengawasan Itjen
terhadap
Program Pendidikan Islam
43
Pemantauan Bantuan Laboratorium APBN-P 2013
Wilayah Pemantauan : 61 Kabupaten/Kota pada 11 Provinsi
Sasaran Pemantauan: 391 madrasah (194 MTs dan 197 MA)
Rincian
•56 MA penerima bantuan Laboratorium IPA MA
•75 MTs penerima bantuan Laboratorium IPA MTs
•85 MA penerima bantuan laboratorium bahasa MA
•119 MTs penerima bantuan laboratorium Multimedia MTs
•56 MA Penerima bantuan laboratorium Komputer
44
Hasil Pemantauan
Bantuan Laboratorium APBN-P 2013
1. Tidak ada kartu garansi produk pada Laptop dan
komputer pada bantuan laboratorium bahasa MA
2. Proses penyaluran bantuan tanpa melewati prosedur
proposal ataupun usulan dari instansi vertikal kemenag
di kabupaten maupun provinsi.
3. Pihak Kankemenag Kabupaten/Kota tidak mengetahui
adanya madrasah penerima bantuan.
45
Pemantauan Bantuan Laboratorium APBN-P 2013
4. Kekurangan barang bantuan dan kerusakan barang
bantuan pada setiap jenis bantuan laboratorium.
5. Perawatan barang bantuan laboratorium IPA kurang
maksimal pada madrasah sehingga barang bantuan
rentan rusak dan tidak dapat digunakan dalam jangka
panjang.
6. Bantuan tidak tepat sasaran. Bantuan yang diterima
tidak terlalu dibutuhkan karena minimnya sarana dan
prasarana.
46
Hasil Pengawasan pada Madrasah
1. Penyusunan program dan rencana kinerja madrasah belum
jelas;
2. Kualitas manajerial madrasah dan guru belum memadai;
3. Evaluasi kinerja madrasah belum dikelola dalam suatu sistem
akuntabilitas publik;
4. Kekurangan jumlah guru;
5. Sosialisasi kurikulum belum optimal;
6. Perubahan kurikulum tidak diikuti dengan aspek pendukungnya
7. Evaluasi terhadap kinerja pendidikan belum dilaksanakan.
Sertifikasi guru dan dosen belum dinilai tingkat efektifitas
hasilnya terhadap peningkatan kualitas peserta didik.
8. Pemberian bantuan kepada pihak madrasah tidak berdasarkan
kebutuhan madrasah;
47
Lanjutan...
9. Belum adanya tugas definitif bagi kepala urusan tata usaha
pada MIN dan MTsN. Koordinator administrasi dan
kebendaharaan diberikan kepada para guru atau tenaga
honorer. Hal ini membuat kinerja madrasah kurang optimal.
Dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, tidak
tertangani secara serius oleh tenaga yang ahli di bidangnya
10. Siswa belum diperankan secara aktif dalam praktik belajar
mengajar
11. Persentase alumni yang diterima di jenjang yang lebih tinggi
masih rendah pada beberapa madrasah;
12. Angka putus sekolah masih cukup tinggi
48
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2014
49

similar documents