Agenda kelima Nawacita - Manajemen Rumah Sakit PKMK UGM

Report
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN KESEHATAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDONESIA SEHAT
Jakarta, 25 November 2014
SISTEMATIKA
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
1
VISI DAN MISI KABINET KERJA
2
PROGRAM INDONESIA SEHAT
a.
b.
c.
3
4
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
USULAN RANCANGAN INSENTIF NAKES
KONSEKUENSI YANG HARUS DIPENUHI
2
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Visi dan Misi Kabinet Kerja
3
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
VISI PRESIDEN
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
MISI PRESIDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
Negara hukum
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
Mewujudkan Indonesiua menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
4
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
AGENDA KE-5 NAWA CITA
KAMI AKAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
 PROGRAM ‘INDONESIA PINTAR”MELALUI WAJIB
BELAJAR 12 TAHUN BEBAS PUNGUTAN
 PROGRAM KARTU “INDONESIA SEHAT”
MELALUI LAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT
 PROGRAM INDONESIA KERJA”DAN “INONESIA
SEJAHTERA”MELALUI REFORMASI AGRARIA 9
JUTA HA UNTUK RAKYAT TANI DAN BURUH TANI,
RUMAH SUSUN BERSUBSIDI DAN JAMINAN
SOSIAL
PROGRAM
INDONESIA
SEHAT
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
2. Program Indonesia Sehat
6
PROGRAM INDONESIA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Definisi
Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku
hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
7
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Program Indonesia Sehat
Paradigma Sehat
Program
• Pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan
• Prom prev sebagai pilar utama
upaya kesehatan
• Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes
Program
• Peningkatan Akses
• Peningkatan Mutu
• Regionalisasi Rujukan
Jaminan Kesehatan
Nasional
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan: asuransi – azas
gotong royong
• Kendali Mutu dan Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
Indikator
Indikator
• Kota Sehat
• Kecamatan Sehat
• Jumlah Kecamatan yang
memiliki minimal 1 Puskesmas
yang terakreditasi
• Jumlah Kab/Kota yang
memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi
Tanda kepesertaan
KIS – Kartu BPJS
Indikator:
Total coverage
8
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Program Indonesia Sehat
Terdiri :
Paradigma
Sehat
Program Keluarga Produktif Kabinet Kerja
Penguatan
Yankes
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Simpanan
Keluarga
Sejahtera
Kegiatan
Produktif
Keluarga
Program
Indonesia Pintar
Kartu
Indonesia
Sehat
Kartu
Keluarga
Sejahtera
Kartu
Simpanan
Keluarga
Sejahtera
Kartu
Indonesia
Pintar
9
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
a. Paradigma Sehat
10
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PARADIGMA SEHAT
Paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir
pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, dengan
melibatkan semua stake holder terkait dalam rangka
peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan
yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat mandiri di
bidang kesehatan.
Paradigma sehat akan mengubah pola pikir (revolusi
mental) sehingga terjadi pengarusutamaan kesehatan
dalam setiap pengambilan kebijakan pada pembangunan
di Indonesia.
11
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO
SASARAN
BENTUK PERUBAHAN YANG
DIHARAPKAN
DAMPAK
1
Penentu
Kebijakan
 Lintas
Sektor
Pemangku Kepentingan memperhatikan
segi/dampak kesehatan dari kebijakan
yang diambil baik di hulu maupun dihilir
1. Menjadikan kesehatan sebagai
arus utama pembangunan di
Indonesia
2. Meningkatkan peran lintas sektor
dalam pembangunan kesehatan
2
Tenaga
kesehatan
Terlaksanakan paradigma sehat disetiap 1. Promotif preventif merupakan
lini pelayanan kesehatan dan
aspek utama dalam setiap upaya
mengupayakan agar :
kesehatan (program PHBS,
• Orang sehat tetap sehat/tidak menjadi
Kesling, Promkes, KIA, gizi, dan
sakit
lainnya)
• Orang sakit menjadi sehat
2. Meningkatnya kemampuan tenaga
• Orang sakit tidak menjadi lebih sakit
kesehatan dalam hal promosi dan
prevensi
12
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO
SASARAN
BENTUK PERUBAHAN YANG
DIHARAPKAN
3
Institusi
Kesehatan
Penerapan standar mutu dan standar
tarif dalam pelayanan kepada
masyarakat
4
Masyarakat Masyarakat harus merasa bahwa
kesehatan adalah harta berharga yang
harus dijaga
DAMPAK
1. Peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
2. Berkompetisi lebih “fair” dalam soal
mutu dan tarif didalam memberikan
pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat
1.
2.
Terlaksanakanya PHBS di
keluarga dan masyarakat
Masyarakat aktif sebagai kader
dan terlaksananya Kegiatan
pemberdayaan masyarakat (
Posyandu, Poskesdes, Posbindu,
Desa Siaga dll)
13
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
b. Penguatan Pelayanan Kesehatan
14
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Penguatan pelayanan
kesehatan ditujukan
untuk mempersiapkan
kesiapan fasilitas
pelayanan melayani
pasien dengan baik
(readiness of service) di
fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat
pertama maupun
rujukan.
OUTPUT 2015 -2019
1. Kesiapan 6.000
Puskesmas (Puskesmas
dapat memenuhi standar
pelayanan sesuai PMK
75/2014 termasuk
Puskesmas perawatan)
2. Terbentuknya 184 RS
Rujukan regional
3. Terbentuknya 14 RS
Rujukan Nasional
15
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PENINGKATAN
AKSES
a) Pemenuhan
tenaga
b) Meningkatkan
sarana pelayanan
primer
c) Pemenuhan
prasana
pendukung
d) Inovasi pelayanan
di Terpencil dan
sangat Terpencil
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PENINGKATAN
MUTU
a) Penyediaan
NSPK/SOP
b) Peningkatan
kemampuan
tenaga
kesehatan
c) Program
Dokter
Layanan
Primer
d) Program
Akreditasi
FKTP
REGIONALISASI
RUJUKAN
a) Sistem Rujukan
Tingkat
Kabupaten
b) Sistem Rujukan
Regional
c) Sistem Rujukan
Nasional
PENGUATAN
DINKES
KAB/KOTA,
PROVINSI
a) Implementasi
UU
Pemerintah
Daerah: UU
no.23/2014
b) Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimal
c) Peningkatan
Kapasitas
DUKUNGAN
LINTAS
SEKTOR
a) Dukungan
Regulasi
b) Dukungan
Infrastruktur
(transportasi,
listrik,
air,
komunikasi)
c) Dukungan
pendanaan
16
TARGET PENGUATAN PUSKESMAS
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Pembangunan baru & Peningkatan
Puskesmas: 52 unit
Pembangunan baru & Peningkatan
Puskesmas: 98 unit
Rehabilitasi: 355 unit
Rehabilitasi: 760 unit
Peralatan: 725 unit
Peralatan: 1.045 unit
Pusling R4: 250 unit
Pusling R4: 185 unit
Pusling Perairan: 35 unit
Pusling Perairan: 50 unit
TPKB: 116 kab/kota
TPKB: 125 kab/kota
Nakes: 1.145 Pusk
Nakes: 1.326 Pusk
Pembangunan baru & Peningkatan
Puskesmas: 127 unit
Rehabilitasi: 185 unit
Peralatan: 718 unit
Pusling R4: 250 unit
Pusling Perairan: 250 unit
TPKB: 238 kab/kota
Nakes: 669 Pusk
Pembangunan baru &
Peningkatan Puskesmas:
75 unit
Pembangunan baru &
Peningkatan Puskesmas:
20 unit
Rehabilitasi: 1.905 unit
Pembangunan baru &
Peningkatan Puskesmas:
56 unit
Peralatan: 2.968 unit
Rehabilitasi: 225 unit
Pusling R4: 150 unit
Pusling R4: 92 unit
Peralatan: 538 unit
Pusling Perairan: 75 unit
Pusling Perairan: 15 unit
Pusling R4: 200 unit
TPKB: 77 kab/kota
TPKB: 0 kab/kota
Pusling Perairan: 75 unit
Nakes: 3.002 Pusk
Nakes: 1.210 Pusk
TPKB: 87kab/kota
Rehabilitasi: 980 unit
Peralatan: 2.046 unit
Nakes: 716 Pusk
17
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2015 - 2019
DALAM MILYAR
RUPIAH
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
Pembangunan Baru +
Peningkatan Puskesmas
*)
425
425
425
425
425
2.125
517
517
517
517
517
2.585
2.125
580,75
459,5
538,75
438,5
4.142,5
192,95
192,1
191,25
191,25
190,4
957,95
160
176
194
213
213
956
160,5
177
192
208,5
225
963
3.580,45
2.067,85
1.978,5
2.093,5
2.008,9
11.729,45
Rehabilitasi
Peralatan
Pusling R4
Pusling perairan
TKTB
JUMLAH
18
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TARGET PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA
(50 TEMPAT TIDUR) DI DTPK
Target 2015: 9 RS
Target 2016: 1 RS
Target 2017: 1 RS
Target 2018: 1 RS
Target 2019: 1 RS
Target 2015 : 19 RS
Target 2016: 9 RS
Target 2017: 9 RS
Target 2018: 9 RS
Target 2019: 9 RS
19
Rancangan Pengembangan Sistem Rujukan Gugus Kepulauan : Provinsi Maluku
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
20
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TARGET PENGUATAN
SISTEM RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL
Target 2015: 4 RS
Target 2015: 7 RS
Target 2016: 3 RS
Target 2016: 4 RS
Target 2017: 5 RS
Target 2017: 5 RS
Target 2018: 5 RS
Target 2018: 5 RS
Target 2019: 4 RS
Target 2019: 8 RS
Target 2015: 5 RS
Target 2016: 4 RS
Target 2017: 4 RS
Target 2018: 4 RS
Target 2019: 5 RS
Target 2015: 9 RS
Target 2016: 11 RS
Target 2017: 11 RS
Target 2018: 11 RS
Target 2019: 9 RS
Target 2015: 9 RS
Target 2016: 12 RS
Target 2017: 9 RS
Target 2018: 9 RS
Target 2019: 8 RS
Target 2015: 3 RS
Target 2016: 3 RS
Target 2017: 3 RS
Target 2018: 3 RS
Target 2019: 2 RS
21
TARGET PENGUATAN
SISTEM RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KETERANGAN
2015
2018
2016
2019
2017
22
TARGET PENGUATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Target 2015: 14 RS
Target 2015: 17 RS
Target 2016: 12 RS
Target 2016: 16 RS
Target 2017: 13 RS
Target 2017: 17 RS
Target 2018: 11 RS
Target 2018: 17 RS
Target 2019: 15 RS
Target 2019: 18 RS
Target 2015: 9 RS
Target 2016: 11 RS
Target 2017: 10 RS
Target 2018: 10 RS
Target 2019: 12 RS
Target 2015: 36 RS
Target 2016: 36 RS
Target 2017: 35 RS
Target 2018: 35 RS
Target 2019: 32 RS
Target 2015: 46 RS
Target 2016: 48 RS
Target 2017: 48 RS
Target 2018: 50 RS
Target 2019: 48 RS
Target 2015: 9 RS
Target 2016: 8 RS
Target 2017: 8 RS
Target 2018: 8 RS
Target 2019: 6 RS
23
KEBUTUHAN ANGGARAN RUJUKAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(NASIONAL, REGIONAL,DAERAH & PRATAMA) 2015 - 2019
Regional
DALAM MILYAR
RUPIAH
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
Nasional
300
330
363
399
292
1.684
Regional
2.220
2.422
2.686
2.954
3.162
13.444
Daerah
2.620
2.882
3.170
3.487
3.836
15.995
Pratama
1.015
313
344
378
415
2.465
JUMLAH
6.155
5.947
6.563
7.218
7.705
33.588
24
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
25
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
JKN :
Merupakan bagian SJSN
 Diselenggarakan
menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial
Bersifat wajib (mandatory)
Azas gotong-royong
 Tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan
masyarakat yang layak
TANDA
KEPESERTAAN
KIS
26
PAKET MANFAAT JKN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,
termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat
bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak
(tongkat penyangga, kursi roda dan korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
a) Tidak sesuai prosedur
b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
c) Pelayanan bertujuan kosmetik,
d) General check up, pengobatan alternatif,
e) Pengobatan
untuk
mendapatkan
keturunan,
Pengobatan Impotensi,
f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
g) Pasien
Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat
Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh
Diri/Narkoba
28
NILAI TAMBAH KIS
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Cakupan
• Disamping PBI yg saat ini sudah
dibiayai pemerintah, KIS jg akan
diberikan kpd PMKS serta bayi-bayi
baru lahir dari orang tua PBI utk
menjadi peserta JKN-BPJS Kesehatan
Manfaat
• KIS memberikan manfaat tambahan
pelayanan kesehatan preventif, promotif
serta deteksi dini secara lebih intensif &
terintegrasi
• Mendapatkan pelayanan immunisasi,
konseling & pelayanan KB, perbaikan gizi,
pelayanan persalinan, serta penanganan &
tindakan pd keadaan gawat darurat
(emergency)
Deteksi Dini/ Screening
akan dilaksanakan secara
bertahap yaitu DM,
Hipertensi, Dyslipidemia,
Kanker (Leher Rahim,
Payudara),Talasemia
Hipotiroid utk bayi baru
lahir
Disfungsi ginjal
30
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Proyeksi Cakupan Kepesertaan (KIS)
2015-2019
Dalam Jutaan
257,5
230,7
210,5
155,6
135,6
100,6
110,8
110,8
110,8
90,07
31
31
Trend Usulan Anggaran KIS (PBI)
T.A. 2015-2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Dalam Triliunan
40
30
33,94
24,34
33,94
36,6
27,19
20
10
0
2015
2016
2017
2018
2019
32
32
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
3. Usulan Rancangan Insentif Tetap
Bagi Tenaga Kesehatan
33
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Usulan Besaran Insentif Tetap
untuk Nakes lainnya di FKTP dan FKTL
KOMPONEN PENGHASILAN
1 Gaji Pokok
Tunjangan
2 Kemahalan/Insentif
Keterpencilan *)
3 Tunjangan Profesi
4 Tunjangan Fungsional
Tunjangan Beras & Uang
Makan
Penghasilan kotor
5
Terpencil
saat ini
Sangat Terpencil
Usulan
Saat ini
Usulan
1,951,100
1,951,100
1,951,100
1,951,100
1,700,000
1,700,000
2,700,000
2,700,000
1,951,100
1,951,100
240,000
240,000
240,000
240,000
619,750
619,750
619,750
619,750
4,510,850
6,461,950
5,510,850
7,461,950
Ket: *) khusus PTT sudah diberikan
34
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
JUMLAH NAKES YANG DIUSULKAN
MENDAPATKAN INSENTIF
JENIS NAKES
T
Pegawai Pusat*) :
1. Dokter/ Dokter gigi PTT
2. Dokter Spesialis PTT
3. Nakes lain PTT dan Tugsus
TOTAL
1.603
63
12.348
14.014
TOTAL
5.742
477
81.788
88.007
Pegawai Daerah :
1. Dokter/dokter gigi
2. Dokter spesialis
3. Nakes lainnya
JUMLAH
NAKES
ST
2.433
9.872
12.305
1.941
50.381
52.322
4.036
63
22.220
26.319
7.683
477
132.169
140.329
*) Jumlah ini sudah termasuk nakes TNI-Polri sejumlah
6,4 %
35
KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2015-2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
BESAR ANGGARAN/TAHUN MILYARD)
JENIS KEBUTUHAN
2015
PENGUATAN
YANKES
PRIMER
PENGUATAN
YANKES
RUJUKAN
INSENTIF
NAKES
2016
2017
2018
TOTAL
2019
3,580.45
2,067.87
1,978.50
2,093.50
2,008.90
11,729.22
6,155.00
5,947.00
6,563.00
7,218.00
7,705.00
33,588.00
1,902.80
1,902.80
1,902.80
1,902.80
1,902.80
9,514.00
PERENCANAAN BASELINE
41,737.00
61,655.82
71,926.46
88,104.19
106,820.80
370,244.27
TOTAL
53,375.25
71,573.49
82,370.76
99,318.49
118,437.50
425,075.49
TAMBAHAN
UNTUK
MENCAPAI
TARGET
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Untuk mempersiapkan kesiapan Pelayanan di Puskesmas
dan RS :
1. Konsep JKN dan rujukan harus dipahami oleh semua pemangku
kepentingan
2. Daerah harus memiliki master plan pembangunan kesehatan (tk
Provinsi dan kab/kota )
3. Dukungan harus diberikan pada minimal 6000 Puskesmas yang
siap melayani sesuai standar, termasuk Puskesmas perawatan
4. Pemenuhan Kebutuhan tenaga pada failitas tingkat
pertama/primer dan rujukan termasuk pendidikan , insentif dan
pembinaan
5. Dukungan harus diberikan pada RS rujukan nasional dan RS
rujukan regional
6. Implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah oleh
Kabupaten/Kota dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
37
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
38

similar documents