BUK Kemenkes

Report
PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT
(PAK)
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
1.
2.
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG ASN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TTG KP PNS
3.
4.
5.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 TTG JAFUNG PNS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TTG NAKES
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TTG RUMPUN JABATAN
FUNGSIONAL PNS
PERATURAN MENPAN MASING-MASING JABFUNGKES
6.
7.
8.
9.
PERATURAN BERSAMA MENKES & KA BKN MASING-MASING JABFUNGKES (JUKLAK)
PERATURAN MENKES MASING-MASING JABFUNGKES (JUKNIS)
PERMENKES NOMOR 510/MENKES/PER/VII/2009 TTG PEMBERIAN KUASA DAN
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPKES
10. KEPMENKES NOMOR 153/MENKES/SK/III/2006 TTG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
2
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai
oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan
kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional
JABATAN FUNGSIONAL
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.
TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PNS
 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNIT KERJA
 PENINGKATAN KARIER PNS
 PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS
Setiap pejabat fungsional wajib mencatat dan
menginventarisir hasil kerja masing-masing dan apabila
dari hasil inventarisasi kegiatan tersebut telah
memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat maka pejabat fungsional yang
bersangkutan secara hirarki mengajukan penilaian
dan penetapan angka kredit
kepada pejabat ybw
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat
Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Januari, tahun yang
bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.
PENGAJUAN ANGKA KREDITl:
1. Sekurang-kurangnya 1 tahun dari
jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan
2. Sekurang-kurangnya 2 tahun dari
pangkat terakhir untuk kenaikan
pangkat
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK
GOLONGAN
ANGKA KREDIT
III/b
150
III/c
200
III/d
300
IV/a
400
IV/b
550
IV/c
700
IV/d
850
IV/e
1050
JENJANG
JABATAN
PBAK
JENJANG AHLI
Pertama
UPT/Setditjen Bina Upaya
Kesehatan
(Dinkes Prop/Kab/Kota)
Muda
Madya
Setditjen Bina Upaya
Kesehatan
Utama
Dirjen Bina Upaya
Kesehatan
PEJABAT YANG MENETAPKAN SK
Kabag Pengembangan Pegawai
Biro Kepegawaian
(Sesuai dengan Peraturan Daerah
Masing-Masing)
Kepala Biro Kepegawaian
(Sesuai dengan Peraturan Daerah
Masing-Masing)
Menteri Kesehatan
(petikan : Karopeg)
( Sesuai dengan Peraturan Daerah
Masing-Masing)
Presiden
MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT
PBAK
Atasan Langsung
PFK
Set Tim Penilai
Pejabat Pengusul
Tembusan
Pihak
Terkait
TIM
PENILAI
Tim
Teknis
10
Pejabat fungsional yang telah
memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebut diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat berikutnya
11
UNSUR KEGIATAN
A. UNSUR UTAMA
1. Pendidikan
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan/Medik Spesialistik
3. Pengabdian Masyarakat
4. Pelayanan Pendidikan Dokter dan/atau Dokter Spesialistik di RS
Pendidikan Milik Pemerintah
5. Kegiatan Penelitian
B. UNSUR PENUNJANG
1. Kegiatan Mengajar/Melatih
2. Kegiatan Mengikuti Pertemuan Ilmiah
3. Kegiatan Menjadi Anggota Organisasi Profesi
4. Kegiatan Menjadi Anggota Tim Penilai Jafung Kesehatan
5. Kegiatan Memperoleh Penghargaan
6. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya
PENUGASAN
Apabila suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan
kegiatan/tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada
pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis
dari pimpinan unit kerja ybs
Apabila suatu unit kerja dalam situasi kegawatdaruratan tidak
terdapat pejabat fungsional yang sesuai dengan jabatannya
untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokok maka pejabat
fungsional dapat melakukan pekerjaan dua tingkat di atas atau di
bawah jenjang jabatannya .
1.
Satu tingkat di bawah
2.
Satu tingkat di atas
80 %
3.
Dua tingkat di atas
60 %
100 %
NO
JUMLAH PENULIS
PENULIS UTAMA
PENULIS PEMBANTU
1
2
60 %
40 %
2
3
50 %
25 %
3.
4
40 %
20 %
 Unsur Utama minimal 80 %
 Unsur Penunjang maksimal 20 %
 unsur pengembangan profesi untuk jabatan
fungsional tingkat Madya dan Utama
diwajibkan mengumpulkan angka kredit
sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
16
Pembebasan Sementara
1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS
3. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan
4. Cuti diluar tanggungan negara
5. Tugas belajar lebih dari enam bulan
17
18
1.
Jabfung Penyelia
Penata Tk. I – III/d
10 AK
Tiap Tahun
2.
Jabfung Madya,
Pembina Utama Muda – IV/c
20 AK
Tiap Tahun
3.
Jabfung Utama
Pembina Utama – IV/e
25 AK
Tiap Tahun
PENDUKUNG USULAN PAK











Surat Pengantar dari pimpinan instansi/unit kerja
DUPAK
Laporan Harian Dan Bulanan
Bukti fisik yang mendukung hasil kegiatan
SPMK
Foto copy SK KP terakhir
Foto copy SK Jabatan terakhir
Foto copy SK PAK terakhir
Foto copy Karpeg
Foto copy ijazah terakhir
DP3 terakhir
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DAN UNIT PEMBINA
1. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 Dokter
 Teknisi Elektromedis
 Dokter Gigi

Radiografer
 Perawat

Okupasi Terapis
 Bidan

Terapis Wicara
 Pranata Labkes

Ref.Optisien
 Perawat Gigi

Teknisi Gigi
 Perekam Medis
 Teknisi Transfusi Darah
 Fisioterapis

Fisikawan Medis
 Ortotis Prostetis

Psikolog Klinis

Dokter Pendidik Klinis
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Dan Penyehatan
2. Lingkungan
 Sanitarian,
 Epidemiolog Kesehatan
 Entomolog Kesehatan
20
3. Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan
Anak
 Nutrisionis
 Pembimbing Kesehatan Kerja
4. Direktorat Jenderal Bina Farmasi Dan Alat Kesehatan
 Apoteker
 Ass Apoteker
5. Biro Hukum Dan Organisasi
 Administrasi Kesehatan
6. Pusat Promosi Kesehatan
 Penyuluh Kesehatan Masyarakat

similar documents