HUKUM WAKAF

Report
Widhi handoko
DASAR HUKUM
• UU No 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf
• PP No 28 Tahun 1977
PENGERTIAN
• Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan
atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
• Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
• Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukkannya.
• Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah
Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk
membuat akta ikrar wakaf.
KETENTUANKETENTUAN WAKAF
•
•
•
•
•
Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain,
baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.
Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari Waqif (orang
yang berwakaf ).
Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan
menurut pandangan Islam.
Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang
mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar
perlunya dan tidak berlebih-lebihan.
Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang
tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.
UNSUR-UNSUR WAKAF
1.
Ada orang yang berwakaf ( Waqif )
Menurut Pasal 7 UU No 41 Tahun 2004, waqif meliputi
:Perseorangan, Organisasi, Badan hukum.
2. Ada harta yang diwakafkan ( Mauquf )
Pasal 15 UU No 41 Tahun 2004 menyatakan, harta benda
hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh
Waqif secara sah.
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu / tujuan
wakaf ( Mauquf’alaih )
4. Ada akad / pernyataan wakaf ( sighat )
5. Ada pengelola wakaf ( Nazhir )
Dalam Pasal 9 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan Nazhir
meliputi : Perseorangan, -Organisasi, -Badan hukum.
6. Ada jangka waktu yang tidak terbatas.
MACAM-MACAM HARTA BENDA
WAKAF
A. benda tidak bergerak, meliputi :
– Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
– bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana
tersebut pada angka 1 tersebut diatas.
– tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
– hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
– benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
B. benda bergerak, meliputi
–
–
–
–
–
–
–
uang
logam mulia
surat berharga
kendaraan
hak kekayaan intelektual
hak sewa
benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti mushaf, buku dan kitab.
•
•
•
•
•
PERUNTUKKAN HARTA BENDA
WAKAF
Sarana dan kegiatan ibadah;
Sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan;
Bantuan kepada fakir miskin, anak
terlantar, yatim piatu, beasiswa;
Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
dan/atau
Kemajuan kesejahteraan umum lainnya
yang tidak bertentangan dengan syariah
dan peraturan perundang-undangan.
HAK ATAS TANAH YANG BISA
DIWAKAFKAN
• Hak Milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau
yang belum.
• Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas
tanah yang sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik.
• Hak Milik atas satuan rumah susun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan
mesjid atau makam;
• Seluruh hak atas tanah dimaksud dapat diwakafkan
apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah,
tidak dalam sitaan, sengketa dan tidak sedang
dijaminkan di bank.
PERSYARATAN UNTUK
MENDAFTARKAN TANAH
WAKAF
1. Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan
tanah lainnya;
2. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam
sengketa, ikatan, sitaan dan tidak dijaminkan di bank yang diketahui oleh
Kepala Desa, atau pejabat lain yang setingkat, yang diperkuat oleh Camat;
3. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
4. Lihat SPOPP.
•
•
•
Harta benda wakaf dilarang dijadikan : jaminan, disita, dihibahkan, dijual,
diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Harta benda wakaf hanya dapat diubah peruntukkannya, bila digunakan
untuk kepentingan umum sesuai RUTR, setelah memperoleh izin tertulis dari
Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia;
Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan
harta benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sama dengan benda wakaf
semula.
TATACARA PENDAFTARAN
SERTIPIKAT TANAH WAKAF
• Dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti
Akta Ikrar Wakaf;
• Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
• Terhadap tanah Hak Milik yang diwakafkan hanya sebagian dari
luas keseluruhan, harus dilakukan pemecahan sertipikat hak atas
tanah dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama nazhir.
• Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik, yang berasal
dari bekas tanah milik adat dapat langsung didaftarkan menjadi
tanah wakaf atas nama nazhir.
• Terhadap tanah yang sudah terdaftar dengan hak-hak lain,
ditingkatkan haknya menjadi hak milik, kemudian didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
• Terhadap tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan mesjid,
mushola, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
nazhir.
• Kepala Kantor Pertanahan setempat mencatat perwakafan tanahtanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.
•
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
SERTIPIKAT WAKAF UNTUK TANAH TERDAFTAR
-Dasar Hukum :
•
-Persyaratan :
–
–
–
–
–
–
–
–
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.
Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2001 Tentang BPHTB.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002.
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 600-1900, tanggal 31-072003.
– Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No. 422/2004, tanggal
19-10-2004, No. 3/SKB/BPN/2004.
–
–
–
–
–
–
–
Surat Permohonan.
Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
Sertipikat Hak Milik Asli.
Surat Pengesahan Nadzir.
Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
Identitas Wakil (fotokopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang).
Identitas Nadzir (fotokopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang).
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN
SERTIPIKAT WAKAF UNTUK TANAH BELUM TERDAFTAR
• Dasar Hukum :
–
–
–
–
–
–
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002.
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 600-1900, tanggal
31-07-2003.
• Persyaratan :
– Surat Permohonan.
– Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotokopy KTP dan KK yang
masih berlaku dilegalisir oleh pejabat berwenang).
– Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
– Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
– Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Swapraja yang bersangkutan, atau
– Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor : 9 Tahun 1959, atau
– Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang,
baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang disertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi
kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, atau
Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan,
atau
Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 dengan
disertai alas hak yang diwakafkan, atau
Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA.
Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum
diberlakukannya UUPA, atau
Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
SEKIAN
&
TERIMA KASIH

similar documents