1 - Surabaya 2 Excellence

Report
SISTEM PENGELOLAAN KEUDA
BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN
PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011
SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014
Oleh:
MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA,Nop 2014
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
PELAKSANA
PRESIDEN selaku PKPKN
(Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003
MENYERAHKAN SEBAGIAN
GUBERNUR
BUPATI/WALI KOTA
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003
MEMILIKI
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU NO 23/2014 TTG PEMDA
(Pasal 308 dan Pasal 309-APBD)
 Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD
setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perencanaan pembangunan nasional dan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan bidang keuangan.
 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan
Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai
dengan undang-undang mengenai keuangan
negara.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 310)
 Kepala
daerah
menyusun
KUA
dan
PPAS
berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk
dibahas bersama.
 KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala
daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
 RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun
berikutnya.
 Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA, dan
DPA-SKPD diatur dalam Perda yg berpedoman pada
ketentuan per-UU-an.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 311)
 Kepala daerah wajib mengajukan Raperda ttg APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dgn waktu yg ditentukan oleh ketentuan per-UUan utk memperoleh persetujuan bersama.
 Kepala daerah yg tidak mengajukan Raperda ttg APBD
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur dalam
ketentuan per-UU-an
selama 6 bulan.
 Raperda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan
berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat
persetujuan bersama.
 Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah,
kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran
APBD dan rancangan DPA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 312)
 Kepala
daerah
dan
DPRD
wajib
menyetujui
bersama rancangan Perda ttg APBD paling lambat 1 bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
 DPRD dan kepala daerah yg tidak menyetujui bersama
Raperda ttg APBD sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan
per-UU-an selama 6 bulan.
 Sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD
apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh
kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda
ttg APBD kepada DPRD dari jadwal yg telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan per-UU-an.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 313)
 Apabila KDH dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 Hari sejak
disampaikan rancangan Perda ttg APBD oleh
KDH kepada DPRD, KDH menyusun dan
menetapkan Perkada ttg APBD paling tinggi
sebesar angka APBD TA sebelumnya utk
membiayai keperluan setiap bln.
 Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah
memperoleh pengesahan dari Menteri bagi
Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat bagi Daerah kab/kota.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 408)
Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, semua peraturan perundangundangan
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
belum diganti dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PP 58/2005
TTG PENGELOLAAN KEUDA
dan SE MENDAGRI NO 903/6865/SJ
(Pasal 53 ayat (2))
Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya
Kepala Daerah dan DPRD yg tidak menyetujui baersama
rangcangan Perda ttg APBD sebelum dimulainya Tahun Anggaran
berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan per uu an selama 6
bulan sesuai amanat pasal 312 ayat (2) UU no 23/2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
V. UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAPATAN (Pasal 285)
 Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
• PAD meliputi:




Pajak Daerah;
Retribusi daerah;
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
Lain-lain PAD yang sah.
• Pendapatan Transfer;
 Transfer Pemerintah Pusat;
 Dana Perimbangan;
 Dana Otsus;
 Dana Keistimewaan;
 Dana Desa.
 Transfer Antar Daerah.
 Pendapatan Bagi Hasil;
 Bantuan Keuangan
• Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Agar Daerah tidak bergantung kepada Dana Perimbangan, maka dapat
ditempuh beberapa opsi/strategi untuk meningkatkan pendapatan/
penerimaan daerah antara lain melalui optimalisasi:
 Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dari semula sistem daftar
terbuka (open list) menjadi sistem daftar tertutup (closed-list) sesuai
dengan UU 28/2009 melalui intensifikasi. (Pasal 157, 158 ayat 2 s.d 9 dan
ayat 159) di cabut dan tidak berlaku, melalui pasal 409 UU No 32/2014.
 Kekayaan daerah yg dipisahkan melalui penyertaan modal/investasi
kepada BUMD, baik yg bersifat profit berupa laba/deviden, (bank seperti
BPD) maupun non profit (public service seperti PDAM)
 Pemanfaatan kekayaan daerah yg belum dipisahkan (idle asset) melalui
kerjasama pemda dgn pihak ketiga sesuai PP 6/2006 ttg Pengelolaan
BMN/D dan Permendagri 17/2007 ttg Pengelolaan BMD, dan
diperbaharui dgn PP 27/2014 ttg Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
 Pendapatan daerah melalui pinjaman (komersial) dan penerbitan
obligasi/municipal bond sesuai UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemda, serta PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah.
12
Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah
• Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD
• Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan
Target Kedepan
bagi Pemda
APBD Sbg Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi
Drh (multiplier effect)
Pengembangan
Perekonomian Daerah &
UMKM (Spill Over,
Trickle down effect)
• Pajak Provinsi (5 jenis):
PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan;
Pajak Rokok.
• Pajak Kab/Kota (11 jenis):
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2,
PBHTB
• Retriibusi Jasa Umum (15 jenis)
al: yan kes, yan sampah; yan pasar
• Retribusi Jasa Usaha
Daerah Memiliki daya
tahan memadai
Efektifitas, Efisiensi dan
Ekonomis
Daya Saing
Good Governance
(12 jenis) al: ret. terminal;
ret. pasar/grosir dsb
• Retribusi Perizinan
Ttt( 6 jenis) al: IMB
Perluasan akses
pembiayaan melalui:
. Pinjaman drh
.Obligasi drh (municipal
bond)
Optimalisasi/
intensifikasi
pajak drh
dan retribusi
drh
Optimalisasi
kekayaan
drh yg
dipisahkan
mllui
penyertaan
modal/invest
kpd BUMD
Dalam bentuk:
• Perumda ( UU 23/2014)
• Perseroda ( UU 23/2014)
• PT (UU 40/2007)
Jenis Usaha
Profit:
• Bank (BPD, BPR Pemda)
• Non Bank (UMKM, BKK)
• Dana Bergulir
• Aneka Usaha (Tambang,
Perkebunan, Migas, dsb)
Non Profit
• PDAM (public service)
Strategi
Optimalisasi
pndptn drh
mllui
pinjaman,
pnrbtn
obligasi
Optimalisasi
pemanfaatan
kekayaan drh yg
tdk dipisahkan
(iddle
asset)
mllui kerjasama
pemda dgn phk
ketiga
Pemanfaatan:
• Sewa
• Pinjam Pakai
• Kerjasama pemanfaatan
• Bangun
Guna
Serah
(BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG)
• Kerjasama
penyediaan
infrastruktur
Manajemen Risiko
13
KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA. 2014
KOMPOSISI PENDAPATAN PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA
TA 2014
KOMPOSISI PENDAPATAN PROVINSI TA 2014
dalam miliar rupiah
78,621.34
31.98%
48,212.67
19.61%
118,977.12
48.40%
481,731.46
60.45%
134,490.21
16.88%
Total Pendapatan 245.811,13
PAD
180,643.17
22.67%
DANA PERIMBANGAN
KOMPOSISI PENDAPATAN KAB&KOTA
TA 2014
403,110.11
73.15%
Total Pendapatan 796.864,84
DANA PERIMBANGAN
86,277.54
15.66%
dalam miliar rupiah
61,666.05
11.19%
Total Pendapatan 551.053,70
PAD
LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
PAD
DANA PERIMBANGAN
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
dalam miliar rupiah
LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BELANJA (Pasal 298)
 Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai
Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar
yg ditetapkan dengan SPM.
 Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan
standar harga satuan regional sesuai dgn per-UU-an.
 Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
yg menjadi kewenangan Daerah selain berpedoman
pada ASB dan SHS Regional sesuai dengan per-UU-an.
 Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain dalam per-UU-an.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BELANJA KDH/WKDH
PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD
(Pasal 299)
 Ketentuan mengenai belanja kepala daerah
dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan
pemerintah.
 Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan
anggota
DPRD
diatur
dalam
peraturan
pemerintah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI R-APBD KAB/KOTA
(Pasal 315)
 Rancangan Perda Kab/Kota ttg APBD yg telah
disetujui
bersama
dan
rancangan
peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 Hari,
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,
dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati
antara kepala daerah dan DPRD.
 Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan
Perda Kab/Kota tentang APBD dan rancangan
peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
 Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian
rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD dan
rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang
penjabaran APBD dengan:
• ketentuan per-UU-an yang lebih tinggi;
• kepentingan umum;
• RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.
 Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur
kepada Bupati/Walikota paling lama 15 Hari
terhitung sejak rancangan Perda Kab/Kota dan
raper Bupati/Walikota dimaksud diterima.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERUBAHAN APBD (Pasal 316)
 Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
• perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
• keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis
belanja;
• keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam TA berjalan;
• keadaan darurat;
• keadaan luar biasa.
 Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 Keadaan luar biasa merupakan keadaan yg menyebabkan
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dlm APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
persen.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BUMD (Pasal 331)




Daerah dapat mendirikan BUMD
Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.
BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan
Daerah.
Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
• memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah pada umumnya;
• menyelenggarakan
kemanfaatan
umum
berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yg bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah yg bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
• memperoleh laba dan/atau keuntungan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 333)
 Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.
 Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk
pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
 Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang
milik Daerah.
 Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat
barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
 Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga
barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
(Pasal 336)
 Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh
KDH selaku wakil daerah sebagai pemilik modal
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan
ketentuan per-UU-an.
 Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak
Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan
oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai
pemilik modal.
 Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas
persetujuan KDH selaku wakil Daerah sbg pemilik
modal.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Penganggaran
Memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan:
 Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi pemupukan laba
(profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau
deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi kemanfaatan
umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik
kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
23
Lanjutan ...
 tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal harus memperhatikan jumlah total
penyertaan modal
sampai dengan Tahun
Anggaran 2015
penyertaan modal yg belum memberikan bagian
laba yg rasional harus menunjukan kinerja yg
memadai (performance based), dgn mengefektifkan
peran dewan komisaris sbg pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam
perolehan bagian laba bagi Pemda sesuai dgn
tujuan penyertaan modal dlm rangka meningkatkan
PAD.
24
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 391
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi
Pemerintahan Daerah.
Pasal 393
(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat
informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan
keuangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
VI. POLA PENGELOLAAN DANA PEMILUKADA DALAM
KONTEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN ALOKASI DANA PEMILUKADA
PEMILUKADA
WAJIB DIANGGARKAN DALAM APBD
APBD BELUM
DITETAPKAN
DIANGGARKAN SESUAI SISDUR
PENGANGGARAN DANA PEMILUKADA
APBD TELAH
DITETAPKAN
DIANGGARKAN DENGAN SISDUR PERGESERAN
ANGGARAN BTT DAN/ATAU RASIONALISASI BELANJA
MELALUI PERUBAHAN PERKADA PENJABARAN APBD
MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD
DENGAN PEMBERITAHUAN KEPADA DPRD
BESARAN DANA
PEMILUKADA
MEMPERHATIKAN SISTEM DAN
TAHAPAN PEMILUKADA
27
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGANGGARAN DANAPEMILUKADA
KPU Prov
KPU Kab/Kota
Bawaslu Prov
Panwaslu Kab/Kota
HIBAH
PMDN 44/2007 ..... PMDN 57/2009
Pendanaan kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan
Pemilihan KDH dan WKDH dianggarkan dalam bentuk hibah atau
program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait
sesuai peraturan per-UU-an
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
VII. POLA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM KONTEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
29
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR HUKUM
UU 6/2014 tentang Desa
PP 43/2014 tentang
Peraturan
Pelaksanaan UU
6/2014 tentang Desa;
PP 60/ 2014 tentang
Dana Desa yang
Bersumber dari
APBN
PMDN 37/2014 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2015;
30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAPATAN DESA
(PASAL 72 UU 6/2013)
PADesa
“Alokasi APBN
(Dana Desa dan
Desa Adat)”
“Bagian dari hasil
pajak daerah dan
retribusi daerah
Kab/Kota”
“ADD”
“Bantuan
Keuangan APBD
Prov/Kab”
Hibah dan
Sumbangan
Lain-lain
Pendapatan Desa
Yang Sah
31
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
DANA DESA
DAN DESA
ADAT
Per-UU-an
yang
mengatur mengenai
alokasi APBN yang
diperuntukan bagi
desa dan desa adat
Pendapatan yg diperuntukan bagi
desa
dan
desa
adat
yang
bersumber dari APBN dalam
rangka membiayai penyeleng
garaan
pemerintahan,
pembangunan
serta
pember
dayaan
masyarakat,
dan
kemasyarakatan
sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 ayat (1)
huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dianggarkan dalam
APBD pemerintah kab/kota TA
2015.
Di struktur pendapatan, Transper
Pemerintah Pusat (Dana Desa)
32
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
DANA DESA DAN DESA ADAT
dianggarkan
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
DALAM APBD KABUPATEN/KOTA
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Dana Insentif Daerah
“Dana Desa dan Desa Adat”
33
33
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PASAL 72 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) UU 6/2014
PAJAK DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
PALING SEDIKIT
10%
RETRIBUSI
DAERAH
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU 6/2014,
pemerintah kab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak
daerah dan retribusi daerah kab/kota.
34
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
BELANJA BANTUAN
KEUANGAN
Kepada
Pemda
Lainnya
Partai Politik
“Pemerintah
Desa”
35
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014
Pemerintah Kab/Kota
menganggarkan
Alokasi dana untuk desa dan desa
adat dari APBN dalam jenis belanja
bentuan
keuangan
kepada
pemerintah desa untuk membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan
ADD untuk pemerintah desa dalam
jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% dari dana perimbangan
yang diterima setelah dikurangi
DAK
36
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
Pasal 72
ayat (1)
huruf e
UU 6/2014
Pemerintah
Prov/Kab/Kota
memberikan
Bantuan keuangan lainnya
kepada pemerintah desa
37
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APBDes
Pasal 100 PP 43/2014
bersumber
PADesa
Alokasi APBN
Bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi
daerah Kab/Kota
Hibah dan sumbangan
ADD
Bantuan Keuangan
APBD Prov/Kab
Lain-lain pendapatan
Desa yg sah.
digunakan
Paling sedikit 70% untuk:
• Penyelenggaraan pemerintahan desa;
• Pelaksanaan pembangunan desa;
• Pembinaan kemasyarakatan desa;
• Pemberdayaan masyarakat desa.
Paling banyak 30% untuk:
• Penghasilan tetap dan tunjangan
kepala desa dan perangkat desa;
• Operasional pemerintah desa;
• Tunjangan dan operasional BPD;
• Insentif RT dan RW.
38
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ...
Pemerintah
provinsi
dan
pemerintah
kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD TA
2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU 6/2014
Program dan Kegiatan SKPD Terkait
Pemerintah kab/kota menganggarkan biaya
pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kab/Kota
TA 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak
suara,
kelengkapan
peralatan
lainnya,
honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai
amanat Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014
39
DANA KAPITASI
Landasan Kebijakan
Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada
FKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
FKTP Milik Pemerintah Daerah
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
40
Lanjutan .....
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemda yg
belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres
32/2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN pada FKTP Milik Pemda dan SE MDN No 900/2280/SJ
tgl 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung
jawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda.
Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang
dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.
Sejak diundangkannya Perpres 32/2014 dan Permenkes
19/2014 dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS
Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah.
41
Bagan Alir FKTP Non-BLUD
2
1
3
4
-
-
2
3
1
Bukti-bukti
Pendapatan dan
Belanja Dana Kapitasi
JKN
6
4
5
7
6
1
8
2
3
Pembukuan atas
pendapatan dan
belanja
4
42
DANA NON KAPITASI
Pembayaran klaim non Kapitasi pelayanan JKN oleh
BPJS Kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah
dilakukan dengan cara mentransper kepada
Bendahara FKTP, selanjutnya oleh Bendahara FKTP
disetor kepada Kas Daerah
Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas
Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali
dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus;
(1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah
untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan
mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
43
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a.pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yg
tidak bekerjasama dgn BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus
gawat darurat;
c.pelayanan kesehatan yg telah dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat
kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat
dan/atau alkohol;
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology
assessment);
k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah;
o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
PT. Askes (Persero)
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan
secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah
daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan
sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran
perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Inpres 11/2005
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan PMDN 11/2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
Lanjutan...
O Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas
yg
mengikutsertakan
non
PNSD
diperhitungkan dalam belanja perjalanan
dinas. Tata cara penganggaran perjalanan
dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
perjalanan dinas yg ditetapkan dgn
peraturan kepala daerah.
O
O
Penganggaran untuk penyelenggaraan
kegiatan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya
diprioritaskan
untuk
menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yg
sudah tersedia milik pemerintah
daerah.
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya yg terkait dgn pengembangan sumber daya
manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah
daerah, yg tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan
sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan
kompetensi serta manfaat yg akan diperoleh dari kehadiran dalam
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna
pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka
orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kab/Kota mempedomani PMDN No.57 tahun 2011 dan
PMDN No.34 tahun 2013 ttg P-PMDN No. 57 Tahun 2011
Lanjutan...
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,
penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal
sebagai berikut:
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen
sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainnya, kepada yg bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum.
4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam
APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS
(Sesuai PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015)
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
1. Uang Harian :
a. Luar Kota
b. Dalam Kota (lebih dari 8 jam)
2. Uang Representasi
a. Luar Kota
b. Dalam Kota (lebih dari 8 jam)
3. Biaya Penginapan
4. Biaya Taksi
5. Biaya Tiket Pesawat
6. Biaya Sewa Kendaraan
Lanjutan...
1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
Merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
di dalam negeri.
2. Uang Representasi hanya diberikan kepada :
1. Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara,
Menteri);
2. Pejabat Eselon I;
3. Pejabat Eselon II
Yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
3. Biaya Penginapan


Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian
biaya penginapan dalam RKA-K/L (RKA SKPD utk daerah) sesuai
dengan peruntukannya
Dalam
pelaksanaannya
mekanisme
pertanggungjawaban
disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah
Lanjutan...
4. Biaya Taksi :
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor
tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal
/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/
terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
kedatangan
dan
sebaliknya
5. Tiket Pesawat
 Merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat
udara pergi pulan (PP) dari bandara keberangkatan suatu
kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran.
 Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan
dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran)
 Klasifikasi tiket perjalanan dinas mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas
dalam negeri
Lanjutan...
6. Sewa Kendaraan :


Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan
kebutuhan sewa kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk kegiatan yang
sifatnya insidentil (tidak terus menerus)
Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :
a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di
tempat tujuan, dan
b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi,
berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan
secara efektif dan efisien

Satuan biaya sewa kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar
dan pengemudi
ANALISIS
DAN
IDETIFIKASI
APBD KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015
5 INDIKATOR KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK
1. Ketepatan waktu penetapan APBD.
2. Porsi belanja APBD untuk
kesejahteraan
masyarakat semakin meningkat.
3. Tingginya prosentase realisasi APBD dan
rendahnya SiLPA.
4. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
5. Meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD
SLAMAT ATAS
PROVINSI DAN KABUPATEN BARU
1. PROVINSI KALIMANTAN UTARA UU NO 20 /2012 TGL 16 NOP 2012.
Provinsi Kalimantan Utara dari Prov. Kalimantan Timur terdiri dari :
1). Kabupaten Bulungan
4). Kota Tarakan, dan
2). Kabupaten Nunukan
5). Kabupaten Malinau
3). Kabupaten Tana Tidung.
2. Kab. Paningkal Abab Lematang Sumsel/ Jan 2013 Dan Muratara
3. Kab Pesisir Barat di lampung /Nop 2012
4. Kab. Pengandaraan Di Jawa Barat /Nop 2012
5. Kab. Mahakam Ulu Kaltim/ Jan 2013
6. Kab. Mamuju Tengah Sulbar/ Jan 2013
7. Kab. Banggai Laut di Sulteng/Jan 2013
8. Kab. Kolaka Timur di Sultra/Jan 2013
9. Kab. Malaka di NTT/2013/Jan 2013
10. Kab. Pulau Tali Abu di Malut/Jan 2013
11. Kab. Manukwari Selatan dan Kab.Pergunungan Arfak di Papua Brt/12
SAAT INI 34 PROVINSI DAN 505 KAB/KOTA MENJADI 539 PROV KAB/KOTA
PENETAPAN APBD PROVINSI TEPAT WAKTU
 TAHUN 2015 (32) PROVI TEPAT WAKTU ATAU 94,12% DARI 34 PROV ATAU
106,66% DARI TARGET KINERJA TA 2014 (30) PROV, YANG TERLAMBAT:
1. ACEH
2. DKI
 TAHUN 2014 (26) PROV TEPAT WAKTU ATAU 76,47% DARI 34 PROV DAN 92,86%
DARI TARGET KINERJA TA 2013 (28) PROV, TERLAMBAT 7 PROV MASINGS:
-
SUMATERA BARAT
RIAU
SUMATERA UTARA
LAMPUNG
-
BANTEN
DKI JAKARTA
MALUKU UTARA
PAPUA
 TAHUN 2013 (27) PROV TEPAT WAKTU ATAU 81,82% DARI 33 PROV DAN 103% DARI
TARGET KINERJA TA 2012 26 PROV, TERLAMBAT 6 PROV MASINGS:
- ACEH
- RIAU
- DKI JAKARTA
- PAPUA
- SULAWESI BARAT
- PAPUA BARAT
PENETAPAN APBD KAB/KOTA TEPAT WAKTU TA 2012 S.D 2014
 TAHUN 2015 DARI 505 KAB/KOTA DATA SEMENTARA BELUM AKURAT DIANTARANYA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JATIM 38/38 KAB/KOTA 100%
JATENG 35/35 KAB/KOTA 100%
SULSEL 24/24 KAB/KOTA 100%
KALSEL 13/13 KAB/KOTA 100%
BALI 9/9 KAB/KOTA 100%
BENGKULU 4/10 KAB/KOTA 40%
7.JAMBI 11/11 KAB/KOTA 100%
8. SULBAR 6/6 KAB/KOTA 100%
9.GORONTALO 6/6 KAB/KOTA
10.JOGYA 5/5 KAB/KOTA 100%
11.KALTARA 5/5 KAB/KOTA 100%
 TAHUN 2014 DARI 505 KAB/KOTA 325 (64,36%) YANG TEPAT WAKTU 180 KAB/KOTA YG
TERLAMBAT MASINGS DIANTARANYA SBB:
1. BABEL 7 KAB/KOTA 100%
5. BENGKULU 4/10 KAB/KT ATAU 40%
2. JAWA TIMUR 34/38 KAB/KOTA/89,43%
6. LAMPUNG 11/15 KAB/KOTA/73,33%
3. GORONTALO 5/6 KAB/KOTA/ 83,33%
7. KALSEL 8/13 KAB/KOTA /61,54%
4 SULSEL 19/24 KAB/KOTA ATAU 79,17%
8. SUMATERA BARAT 12/19 K/K 63,16%%

TAHUN 2013 KAB/KOTA (7) PROVINSI YG 100% TEPAT WAKTU MASINGS :
1. KALIMANTAN TENGAH 14 KAB/KOTA 100%
2. BANTEN 8 KAB/KOTA 100%
3. KEP. BANGKA BELITUNG 7 KAB/KOTA 100%
4. BALI 9 KAB/KOTA 100%
5. GORONTALO 6 KAB/KOTA 1000%
6. D.I YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA 100%
7. SULAWESI BARAT 5 KAB/KOTA 100%
8. JATIM 22/38 KAB/KOTA 57,89%
PENETAPAN PERDA APBD
PROVINSI, KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2014
NO.
DAERAH
Prov. JATIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jember
Kab. Jombang
Kab. Kediri
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Malang
Kab.Mojokerto
16 Kab. Nganjuk
2012
2013
2014
13 Des 2011
14 Des 2012
09 Des 2013
27 Des 2011
30 Des 2011
12 Januari 2012
09 Februari 2012
22 Des 2011
30 Des 2011
09 Januari 2012
23 Des 2011
28 Des 2011
28 Des 2011
08 Maret 2012
24 Januari 2012
31 Januari 2012
06 Januari 2012
30 Des 2011
27 Des 2012
03 Januari 2013
21 Januari 2013
22 Januari 2013
17 Des 2012
27 Des 2012
28 Des 2012
26 Des 2012
26 Des 2012
28 Des 2012
Terlambat
28 Januari 2013
23 Januari 2013
21 Des 2012
23 Januari 2013
27 Des 2013
31 Des 2013
09 Januari 2014
09 Januari 2014
20 Des 2013
20 Des 2013
17 Des 2013
24 Des 2013
07 Januari 2014
31 Des 2013
30 Des 2013
30 Des 2013
27 Des 2013
27 Des 2013
31 Des 2013
30 Des 2011
22 Januari 2013
18 Febuari 2014
17
Kab. Ngawi
28 Des 2011
14 Des 2012
11 Des 2013
18
Kab. Pacitan
23 Des 2011
21 Des 2012
17 Des 2013
19
Kab. Pamekasan
09 Januari 2012
08 Januari 2103
30 Des 2013
2015
30 DES 2014
22 DES 2013
24 DES 2014
24 DES 2014
22 DES 2014
31 DES 2014
2 JAN 2015
19 DES 2014
17 DES 2014
Keterangan:
Tepat Waktu (sebelum 31 desember)
Tidak Tepat Waktu (setelah 31 desember)
58
Lanjutan...
NO.
DAERAH
2012
2013
2014
2015
28 Des 2011
26 Febr 2013
24 Januari 2014
28 Des 2011
14 Januari 2013
30 Des 2013
29 Des 2011
26 Des 2012
24 Des 2013
12 Des 2011
14 Febr 2013
15 Januari 2014
20 Januari 2012
31 Januari 2013
31 Des 2013
20 Febr 2012
27 Des 2012
09 Januari 2014
26 Januari 2012
27 Des 2012
31 Des 2013
27 Des 2011
25 Januari 2013
31 Des 2013
30 Des 2011
28 Des 2012
27 Des 2013
27 Des 2011
19 Des 2012
27 Des 2013
12 Januari 2012
28 Des 2012
30 Des 2013
10 Januari 2012
16 Januari 2013
18 Des 2013
06 Febr 2012
25 Januari 2013
20 Febr 2014
29 Des 2011
27 Des 2102
31 Des 2013
29 DES 2014
33
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Tuban
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
34
Kota Malang
27 Des 2011
27 Des 2012
30 Des 2013
30 DES 2014
35
28 Des 2011
13 Des 2012
31 Des 2013
2 JAN 2015
28 Des 2011
27 Des 2012
31 Des 2013
37
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
17 Januari 2012
28 Des 2012
23 Des 2013
38
Kota Surabaya
03 Febr 2012
26 Des 2012
06 Des 2013
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
36
31 DES 2014
5 JAN 2015
29 DES 2014
30 DES 2014
18 DES 2014
59
DAERAH 3 THN TERAKHIR YG DITUNDA DAU 25%
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2011
Prov. NAD
Kab. Bireuen
Kota Sabang
Kota Langsa
Kab. Aceh Jaya
Kab. Tanah Karo
Kab. Langkat
Kab. Nias Selatan
Kab. Batubara
Kab. Padang Lawas
Kota Bekasi
Kab. Blora
Kab. Jember
Kab. Jeneponto
Kab. Soppeng
Kab. Biak Numfor
Kab. Mappi
Kab. Mambrmo Tgh
Kab. Enduga
2012
Kab. Aceh Tenggara
Kab. Aceh Jaya*)
Kab. Tanah Karo
Kab. Langkat
Kab. Padang Lawas
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Lebong
Kab. Bengkulu Tengah
Kab. Pesawaran
Kab. Blora
Kab. Pati
Kab. Alor*)
Kab. Sarmi
Kab. Mappi*)
Kab. Puncak*)
Kab. Teluk Wondama
2013
Kab. Aceh Jaya*)
Kab. Dairi
Kab. Kepahiang
Kab. Blora
Kab. Kudus
Kab. Lumajang
Kota Singkawang
Kab. Banggai Kepulauan
Kab. Jeneponto
Kab. Alor*)
Kab. Kepulauan Aru
Kab. Tolikara
Kab. Boven Digoel
Kab. Mappi*)
Kab. Mambrmo Tengah
Kab. Puncak*)
Kab. Lingga
2014
Kab. Tanah Karo
Kota Tjg Balai
Kab. Solok Selatan
Kab. Bengkalis
Kab. Rokan Hulu
Kab. Kep. Meranti
Kota Dumai
Kota Pekanbaru
kab. Tjg Jabung Brt
Kab. Mesuji
Kota Bekasi
Kab.Blora
Kab. Karang Anyar
Kab. Magelang
Kota Singkawang
Kab. Minahasa selatan
Kab. Banggai Kep
Kab. Jonepo
Kab. Slayar
Kab. Tmr Tgh Utara
Kab. Mimika
Kab. Kirom dan Mappi
OPINI BPK
 PROVINSI TA 2010 PADA TAHUN 2011 (6) YANG WTP ATAU 18,18% MASINGS:
- Riau
- Kep. Riau
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Utara
 PROVINSI TA 2011 PADA TAHUN 2012 (10) YANG WTP ATAU 30,30% MASINGS:
- Kep. Riau
- Bengkulu
- Lampung
- Jawa Barat
- D I Yogyakarta
-
Jawa Tengah
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
DKI Jakarta
 PROVINSI TA 2012 (17) WTP atau 51,52% (12) WDP DAN 4 DISCLMR MASINGS:
- Sumatera Barat
- Jawa Barat
- NTB
- Riau
- Jawa Tengah
- Kalimantan Barat
- Jambi
- Jawa Timur
- Sulawesi Utara
- Bengkulu
- DKI Jakarta
- Kalimantan Timur
- Lampung
- D I Yogyakarta
- Sulawesi Tengah
- Kep.Riau
- Sulawesi Selatan
OPINI BPK
 TA 2010 PADA TAHUN 2011 (36) YANG WTP 7,33% MASINGS:
-
ACEH 5/24 KAB/KOTA
BENGKULU 3/10 KAB/KOTA (30,33%) 3
LAMPUNG 5/14 KAB/KOTA (35,71%) 2
BANTEN 3/8 KAB/KOTA (37,50%) 1
 TA 2011 PADA TAHUN 2012 (65) YANG WTP ATAU
- ACEH (2) KAB/KOTA
- RIAU (2) KAB/KOTA
- SUMSEL (4) KAB/KOTA
- BENGKULU (3/10) KAB/KOTA (30,33) 3
- LAMPUNG (6/14) KAB/KOTA (42,86%) 2
- BANTEN (5/8) KAB/KOTA (62,50%) 1
- JATENG 2 KAB/KOTA
- JATIM (5) KAB/KOTA (13,16%)
- SULSEL 1 KAB/KOTA, DST
13,24% MASINGS:
- JATENG (7) KAB/KOTA
- JATIM (10) KAB/KOTA (26,32%)
- JABAR (2) KAB/KOTA
- SULSEL (2) KAB/KOTA
- SULTENG (3) KAB/KOTA
-
 TA 2012 PADA 2013 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING:
- Sumatera Barat 5 Kab/Kota
- Banten 4/8 Kab/Kota (50,00%) 2
- Kep. Riau 4/7 Kab/Kota (57,14%) 1
- Jatim 12 kab/kota (31,58%)
- Lampung 6/15 Kab/Kota (42,86%) 3
- Bengkulu 3 kab/kota
- Sumatera Selatan 5 kab/kota
- Sumut 2 kab/kota
- Kep. Bangka Belitung 2 kab/kota
- Sulut 1 Kab/kota
- Bali 2 kab/kota
- Sulsel 4 kab/kota
- Jawa Barat 2 Kab/Kota
- Kaltim 1 kab/Kota
- SUMBAR 5/19 KAB/KOTA (26,32%)
-
OPINI BPK
PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012
NO DAERAH
2010
WTP
WDP
TMP
2012
2011
WTP
WDP
TMP
WTP
WDP
TW
TMP
PROV JATIM
1
WTP
1
WTP
1
WTP
1 Kab. Bangkalan
1
WTP
1
WTP
1
WTP
1
WTP
2 Kab. Banyuwangi
1
WDP
1
WDP
3 Kab. Blitar
1
WDP
1
WDP
1
WDP
4 Kab. Bojonegoro
1
WDP
1
WDP
1
WDP
5 Kab. Bondowoso
1
WDP
6 Kab. Gresik
1
WDP
1
WDP
7 Kab. Jember
1
WDP
1
WDP
8 Kab. Jombang
1
WDP
1
WDP
1
WDP
9 Kab. Kediri
1
WDP
1
WDP
1
WDP
10 Kab. Lamongan
1
WDP
1
WDP
1
WDP
11 Kab. Lumajang
1
WDP
1
WDP
1
WDP
12 Kab. Madiun
1
WDP
1
WDP
1
WDP
13 Kab. Magetan
1
WDP
1
WDP
1
WDP
14 Kab. Malang
1
WDP
1
WDP
1
WDP
15 Kab.Mojokerto
1
WDP
TMP
1
WDP
16 Kab. Nganjuk
1
WDP
1
WDP
17 Kab. Ngawi
18 Kab. Pacitan
19 Kab. Pamekasan
1
WDP
1
WDP
1
WDP
WTP
1
WTP
1
WDP 63
1
WTP
1
WDP
1
1
1
WTP
1
WTP
1
1
WDP
WTP
1
WTP
WDP
OPINI BPK
PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012
NO DAERAH
2010
WTP
20
21
22
23
24
WDP
TW
2012
2011
WTP
WDP
TMP
WTP
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
1
1
WDP
WDP
1
1
WDP
WDP
Kab. Probolinggo
1
WDP
1
Kab. Sampang
1
WDP
Kab. Sidoarjo
1
25 Kab. Situbondo
WDP
TW
TMP
1
WDP
WTP
WDP
1
WDP
1
WDP
1
WDP
WDP
1
WDP
1
WDP
1
WDP
1
WDP
1
WDP
26 Kab. Sumenep
1
WDP
1
WDP
1
WDP
27 Kab. Trenggalek
1
WDP
1
WDP
1
WDP
28 Kab. Tuban
1
WDP
1
WTP
1
WDP
1
29 Kab. Tulungagung
1
WTP
1
WTP
1
WTP
30 Kota Blitar
1
WTP
1
WTP
1
WTP
31 Kota Kediri
1
WDP
1
WDP
1
WDP
32 Kota Madiun
1
WDP
1
WDP
1
WDP
33 Kota Malang
1
WDP
34 Kota Mojokerto
1
WTP
35 Kota Pasuruan
1
WDP
36 Kota Probolinggo
1
WDP
37 Kota Surabaya
1
WDP
TMP
38 Kota Batu
1
1
1
1
1
WTP
1
WTP
WTP
1
WTP
1
WDP
WDP
WTP
1
WTP
1
WDP
1
WTP
1
WDP
WDP
64
RINGKASAN APBD KOTA SURABAYA TA 2014/2015
URAIAN
1
2
PENDAPATAN DAERAH
6,150,194,212,903
I
1
2
3
4
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengl Keda dipshkn
Lain-lain PAD yg sah
3,247,459,154,137
2,471,025,909,302
285,197,286,889
120,855,713,722
370,380,244,224
52,80%
II
Dana Perimbangan
25,98%
1
Dan BHP/BH Bkn Pajak
2
3
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1,597,890,575,334
330,818,986,334
1,200,889,359,000
66,182,230,000
1,304,844,483,431
21,78%
III Lains Pendpt dh y sah
1 Hibah
Dana darurat
2 DBH Hsl dari Prov
3 Dana Penysn dan Otsus
4
BanKeu dari Pemda Ln
5
Pendptn yg sah lainnya
Jumlah Pendapatan
2014
%
NO.
2015
KETERANGAN
4
823,489,838,067
448,297,975,000
7,067,090,000
25.989.580.364,00
6,150,194,212,903
6,516,306,800,495
Naik 5,95%
3,520,137,339,061
2,679,368,000,000
302,514,833,533
121,312,265,681
416,942,239,847
54,02% ratas 11,19%
1,506,796,757,000
359,411,271,000
1,147,385,486,000
.
23,12% Ratas 73,15 %
sesuaikan UU 28/09
sesuaikan UU 28/09
rasional dgn modal
Harus terukur...!
asti pormulasinya
Tergolong Sedang
1,489,372,704,434
22,86% ratas 15,66%
998,877,266,211
464,333,217,000
1,359,339,223
24,802,882,000
6,516,306,800,495
Sesuai dlm Perda Prov
Sesuai dlm Perda Prov
RINGKASAN BELANJA
I
1
2
3
4
5
6
7
9
II
1
2
3
7,269,442,530,623
BELANJA DAERAH
7,072,715,425,304
Belanja Tdk Lgsg
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bansos
BBH kpd Desa
Bankeu Kpd Desa
dan Partai politik
Belanja Tdk Terduga
2,454,326,270,745
34,70%
2,061,262,089,183
29,14%
378,142,867,562
1,651,000,000
1,200,000,000
2,070,314,000
5,37%
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belja Barang / Jasa
Belanja Modal
4,618,389,154,559
436,530,395,926
2,171,272,931,002
2,010,585,827,631
11,70%
.....?
2,437,565,640,912
2,132,757,197,613
289,545,858,993
1,651,000,000
1,200,000,000
2,411,584,306
naik 2,78%
33,53% Ratas kab/kt 51,50%
29,34% Ratas kab/kt 49,39%
4,01% Ratas nas 2%
8,27% dari PAD
% PP 72/05/ UU Desa 10%
% PP 72/2005 (10%)
dari DF-DAK-BP
10,000,000,000
10,000,000,000
65,30%
6,17%
30,70%
28,43%
4,831,876,889,711
408,469,512,566
2,291,928,884,123
2,131,478,493,022
sesuai potensi bencana..!!!
64, 47% ratas Nas 48,65%
5,63% belanja standar
31,53% dari Belanja
29,32% berpdmn Perkada
Pelpres No 5/2010 /2014
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
7,072,715,425,304
(922,521,212,402)
15,01%
7,269,442,530,623
(753,135,730,128)
11,56%PMK127/2011mak6%
RINGKASAN PEMBIAYAAN
I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
PEMBIAYAAN DAERAH
943,185,351,353
788,530,072,563
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA TA sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjln Kekyda yg dipsh
Penerimaan Pinjaman Drh
Penerimaan kembali pinjm
Penerimaan Piutang Daerah
Jlh Penerimaan Pembyn
943,185,351,353
943,185,351,353
788,530,072,563
788,530,072,563
943,185,351,353
788,530,072,563
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadgn
Penyertaan Modal Pemda
Pembayaran Pokok Hutang
Pemberian Pinjaman Darh
Jlh Pengelrn Pembiayaan
20,664,138,952
35,394,342,435
Pembiayaan Netto
(SILPA)
20,664,138,952
35,394,342,435
20,664,138,952
35,394,342,435
922,521,212,402
753,135,730,128
Lamp A.IX.a PM13/2006
harus dgn Perda
Penyrtn Modal
Surplus Silva
68
DATA NARASUMBER
NAMA
: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
 TEMPAT/TGL LAHIR
: LAMPUNG 28 MARET 1960
 PENDIDIKAN
: MAGESTER ILMU ADM. NEGARA
UNKRIS JAKARTA
 PEKERJAAN
: DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH
DITJEN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 ALAMAT
: KANTOR
JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp 021-3504041
RUMAH
JL. SWAKARSA I B NO 27 RT.04/03
KEL. PONDOK KELAPA
JAKARTA TIMUR KP 13450
 HP
: 0812 867 0828
 NPWP
: 47 108 482 2-002.000

similar documents