Paparan Roren EVALUASI PHLN 2014

Report
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BOGOR, 13 MEI 2014
1
2
TEMUAN HIBAH PADA LKPP 2010
Dalam Rp
No
K/L
1
Kementerian
Pertanian
2
Lemhanas
3
BMKG
4
Kementerian
Kesehatan
5
Kominfo
6
Kementerian
PAN dan RB
7
Kas
Barang/Jasa
Jumlah
104.573.945.691,74
520.737.559.326,74
625.311.505.018,48
-
302.036.950,00
302.036.950,00
3.787.387.200,00
-
3.787.387.200,00
98.173.819.834,70
-
98.173.819.834,70
711.369.486,00
-
711.369.486,00
-
139.626.500,00
139.626.500,00
Kemendiknas
750.000.000,00
2.656.781.100,00
3.406.781.100,00
8
Kejaksaan RI
8.348.045.000,00
-
8.348.045.000,00
9
Kementerian
Hukum & HAM
-
304.304.000,00
304.304.000,00
3
TEMUAN HIBAH PADA LKPP 2010
Dalam Rp
No
K/L
10
Kementerian
Perhubungan
11
Kas
Barang/Jasa
Jumlah
-
44.785.647.191,70
44.785.647.191,70
BKKBN
2.674.457.270,00
-
2.674.457.270,00
12
Komnas
Perempuan
8.286.414.588,54
-
8.286.414.588,54
13
Komnas HAM
1.888.945.767,00
-
1.888.945.767,00
14
POLRI
45.247.931.879,65
6.665.858.040,00
51.913.789.919,65
15
BPS
1.165.035.971,00
-
1.165.035.971,00
16
BPOM
313.411.519,00
-
313.411.519,00
17
KLH
2.655.883.970,00
11.417.501.631,32
14.073.385.601,32
18
BNN
-
2.841.300.000,00
2.841.300.000,00
278.576.648.177,63
589.850.614.739,76
868.427.262.917,39
Jumlah
Penerimaan
4
REKOMENDASI BPK
• Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah dan peraturan
teknis lainnya yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan
satker yang bertanggungjawab atas hibah, perlakuan
transasksi penerimaan hibah non kas serta metode dan
format konfirmasi
• Mengintensifkan penerapan PMK No. 33/PMK.08/2010
mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan
Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah
• Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan
hibah langsung yang diterima oleh K/L.
5
TINDAK LANJUT PEMERINTAH
1.
Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah dan peraturan teknis
lainnya
2. Menetapkan one gate policy pengelolaan hibah melalui koordinasi
antara Biro Perencanaan/Biro Keuangan/Biro Kerjasama Luar Negeri
dibawah Sekjend K/L
3. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan hibah on
Budget maupun off budget dengan mempedomani PMK 40/2009
tentang Sistem Akuntansi Hibah
4. Mengintensifkan penerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Pinjaman
dan/Hibah Pemerintah
5. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah
langsung kepada K/L dan donor.
6
UU 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
UU 1 TH 2003 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
PP 10 TH 2011 TTG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR
NEGERI & PENERIMAAN HIBAH
PMK 191/PMK.05/2011 TTG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
PMK 230/PMK.05/2011 TTG SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PMK 224/PMK.08/2011 TTG TATA CARA PEMANTAUAN &
EVALUASI ATAS PINJAMAN & HIBAH KPD PEMERINTAH
7
8
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Pasal 22
ayat (2):
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau
Pemerintah Daerah” atau sebaliknya”.
hibah kepada
ayat (3):
Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
• Pasal 23 ayat (1): “Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman
kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing
dengan persetujuan DPR”.
• Pasal 24 ayat (2): ”Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan
penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih
dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD”.
9
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarara
• Pasal 33 ayat (1): .
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada
Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang
APBN
• Pasal 33 ayat (2):
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga
asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang
tentang APBN
• Pasal 38 ayat (1):
Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama
Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah
yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN
10
Kebijakan Pengelolaan Hibah Dalam APBN
Peratuan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2006 jo PP No. 10 tahun 2011 tentang Tatacara
Pengadaan Pinjaman dan/atu Hibah dan Penerusan Pinjaman dan Hibah mengatur
antara lain bahwa :
No
PP No.2/2006
PP No.10/2011
1 NPPLN/NPHLN ditandatangani
oleh Menkeu atau pejabat yang
diberi kuasa;
Hibah
Terencana
Hibah ditandatangani oleh Menkeu atau
pejabat yang diberi kuasa;
Hibah
Langsung
Hibah ditandatangani oleh Menteri
Pimpinan Lembaga atau pejabat yang
diberi kuasa.
2 P/HLN dituangkan dalam DIPA
Hibah Uang disetorkan ke RKUN atau Rek yang ditentukan
Menteri sebagai bagian penerimaan APBN;
Hibah uang untuk membiayai kegiatan dapat dilakukan
secara langsung mendahului DIPA;
Hibah uang dicantumkan dalam DIPA;
3 Penarikan P/HLN harus dicatat
dalam realisasi APBN
Hibah barang dan jasa/surat berharga dicatat dalam
LKPP.
Pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dilakukan sesuai
mekanisme APBN
11

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah
sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan
diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada
Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan
Anggaran.

Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai
kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan
anggaran.

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksana Kegiatan
wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam
Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah dan Perjanjian Pinjaman
Hibah.

Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan ditampung
dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
12
Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah
(PP Nomor 10 Tahun 2011)
 Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen
pelaksanaan
anggaran
Hibah
dapat
diterbitkan
setelah
Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri.
 Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dapat
dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.
 Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat
dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga dapat
dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.
 Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan
mekanisme APBN.
13
Dana
Pendamping
5
DIPA
4
RKAKL
Hibah
3
K/L
2
Dana
Hibah
1
9
LK
Donor
7
Belanja
Belanja
8
6
14
Peta Hibah
DIPA/Revisi
Jenis Hibah
Bentuk
GA/MoU
Terencana
Kas
√
Langsung
Kas
Barang
Jasa
Srt Berharga
√
Terencana
Kas
√
Langsung
Kas
Barang
Jasa
Srt Berharga
LN
DN
√
Tidak
Ya
Pelaksana Kegiatan
Penerima Pemberi
Hibah
Hibah
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
15
PERBEDA AN
HIBAH YANG DIRENCANAK AN
DAN HIBAH L ANGSUNG
Hal
Hibah Yang Direncanakan
Hibah Langsung
Perencanaan
Adanya Rencana Kegiatan JM dan
Tahunan
mencakup
Rencana
Pemanfaatan Hibah dan DRKH
-
Proses Usulan
Menkeu mengusulkan kegiatan kepada
Calon Donor berdasarkan DRKH
-
Kewenangan Perundingan
Hibah
Menkeu/Pejabat yang diberi kuasa
Menteri/Pimpinan Lembaga
pejabat yang diberi kuasa
atau
Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah
(PH)
Menkeu/Pejabat yang diberi kuasa
Menteri/Pimpinan Lembaga
pejabat yang diberi kuasa
atau
Perubahan PH
Dilakukan melalui Menkeu
Dilakukan
Lembaga
Penarikan Dana Hibah
Melalui KPPN
Bersifat Pengesahan oleh KPPN
oleh
Menteri/Pimpinan
16
Revisi PMK
terkait Hibah
PMK No.40/PMK.05/2009
PMK No.255/PMK.05/2009
Tentang Sistem Akuntansi Hibah
Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan &
Belanja yg Bersumber dari Hibah LN/DN yang Diterima
Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk
Uang
PMK No.230/PMK.05/2011
PMK No.191/PMK.05/2011
Tentang Sistem Akuntansi Hibah
Tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah
17
Perubahan
PMK 40 & PMK 255
PMK 191
Uang
Prosedur
Pengesahan
Register, Izin Pembukaan
Rekening, Revisi DIPA,
Pengesahan ke KPPN.
Tetap
Barang/Jasa
Register, Penandatangan
BAST, Pengesahan
Pendapatan ke DJPU.
Register, Penandatangan BAST,
Pengesahan Pendapatan ke DJPU,
Pengesahan Belanja ke KPPN.
Uang
Dokumen
Dokumen
Bentuk Hibah
SPTMHBL
SPTMHL
SPTJM
Tetap
SP2H/SPM Pengesahan
SP2HL
SP3
SP2HL
Barang/Jasa
SPTMHL
Tetap
SPHBJ
SP3HL-BJS
--
MPHL-BJS
Uang, barang dan Jasa
Uang, Barang, Jasa dan Surat Berharga
18
Perubahan
PMK 40 & PMK 255
PMK 230
UAKPA - BUN
Pembukuan dan
Rekonsiliasi
Membukukan penerimaan
dan belanja hibah
Tetap
Rekonsiliasi dengan KPPN
dan Dit. PKN
Rekonsiliasi dengan KPPN, Dit. PKN, K/L
dan konfirmasi dengan donor
K/L
Membukukan Belanja yang
bersumber dari hibah dan
saldo kas di K/L dr hibah
Membukukan Belanja yang bersumber
dari hibah, Saldo Kas di K/L dari hibah,
belanja barang untuk pencatatan
persediaandari hibah, belanja modal
untuk pencatatan aset tetap atau aset
lainnya dari hibah
--
Rekonsiliasi dengan KPPN , DJPU dan
donor
19
Perubahan
PMK 40/PMK 255
PMK 230
K/L yang menerima hibah dalam bentuk
uang, barang, jasa dan surat berharga
yang tidak mengajukan register
dan/atau pengesahan diberikan sanksi
administrasi
Sanksi dan
hibah
ineligible
--
Apabila terjadi ineligible atas
pendapatan hibah yang tidak diajukan
register dan/atau pengesahan oleh K/L,
negara tidak menanggung atas jumlah
ineligible pendapatan hibah yang
bersangkutan.
Apabila terjadi ineligible atas
pendapatan hibah yang telah diajukan
register dan pengesahan oelh K/L ,
negara dapat menanggung ata jumlah
yang ineligible melalui DIPA K/L yang
bersangkutan.
20
21
Pengertian Hibah Langsung Uang
Donor
PENDAPATAN
Hibah
Kementerian
/ Lembaga
UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5):
“Semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban negara
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBN.”
Rekanan /
Pihak III
BELANJA
Yang Bersumber dari Hibah
UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2)
“Semua penerimaan dan pengeluaran
negara dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Negara.”
22
On Budget & Off Treasury
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan pendapatan hibah
Penyesuaian pagu hibah
langsung bentuk uang dan belanja
dalam DIPA (revisi DIPA)
yang bersumber dari hibah
langsung ke KPPN (Kuasa BUN)
Atas Pendapatan Hibah & Belanja yang Bersumber dari Hibah
23
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung
24
Mekanisme Pengesahan Hibah
Dalam Bentuk Barang/Jasa
1
Penyusunan
BAST
DONOR
Permohonan
Registrasi
DJPU
3
Pemberian
No. Register
Penyusunan
BAST
6
Pengesahan
Belanja
2
PA/KPA
4
Permohonan
Pengesahan
Pendapatan
KPPN
DJPU
7
Persetujuan
Pengesahan
· Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA
dan Neraca
· Menjelaskan Hibah dalam CaLK
· Menatausahakan dok. Terkait
penerimaan hibah
5
25
On Budget & Off Treasury
26
Pengajuan Nomor Register


Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan
permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang
kepada DJPU c.q. Direktur EAS.
Permohonan nomor register dilampiri:
◦ Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan
◦ Ringkasan Hibah (Grant Summary).

Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah

Output:
NOMOR
REGISTER
27
PROSES PENERBITAN NOMOR
REGISTRASI
Proses Permintaan Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah
Proses Penyampaian Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah
28
SYARAT PERMINTAAN NOMOR
REGISTER
Naskah Perjanjian
Hibah
(Grant Agreement)
Ringkasan Hibah
(Grant Summary)
Dalam hal tidak terdapat perjanjian
hibah/dokumen yang dipersamakan maka
registrasi harus dilampiri BAST dan SPTMHL
29
Pengelolaan Rekening Hibah
K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening
Hibah kepada BUN/Kuasa BUN
 Lampiran:

◦ surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007
◦ Register Hibah
Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
 Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum
berlakunya PMK ini wajib dilaporkan
dan dimintakan persetujuan.

30
Pengelolaan Rekening Hibah
K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah
langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan
rekening hibah.
 Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan
saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas
Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan
monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.

31
Pengelolaan Rekening Hibah
◦ Dalam hal hibah terlanjur ditampung dalam Rekening Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan dan dana hibah tersebut telah habis
digunakan (nihil), satker melaporkan penggunaan rekening bendahara
tersebut ke Dit. PKN dengan melampirkan Surat Pernyataan
Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah.
◦ Apabila masih terdapat sisa dana hibah dalam Rekening Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan, maka satker mengajukan permohonan
persetujuan pembukaan rekening hibah ke Dit. PKN. Selanjutnya
setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening hibah, KL
membuka rekening baru dan segera memindahkan sisa dana hibah
tersebut ke dalam Rekening Hibah yang baru tersebut.
◦ Penggunaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hanya
dipergunakan untuk tahun 2011.
32
REVISI DIPA DI K/L
Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L
 Revisi tersebut bersifat on-top

Revisi DIPA:
1. Satker Pusat ke Dit. PA, DJPB,
2. Satker Daerah ke Kanwil DJPB setempat.
3. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang
direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun,
setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah.
33
REVISI DIPA DI K/L
◦ Batas waktu pengajuan penyesuaian pagu belanja dan pengesahan oleh satker
tanggal 12 Januari tahun t+1, dan penerbitan penyesuaian pagu belanja tanggal
13 Januari tahun t+1.
◦ Untuk pengajuan penyesuaian pagu belanja yang diajukan setelah tanggal 30
Desember tahun t, besaran penyesuaian pagu belanja adalah sebesar
jumlah yang telah dibelanjakan selama tahun t.
◦ Dalam hal tidak terdapat dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening sebagai
Lampiran pengajuan penyesuaian pagu belanja, dapat digunakan Surat
Pernyataan Penggunaan Rekening Bendaharan untuk Hibah sebagai dokumen
yang dipersamakan.
34
PENGESAHAN


Pengesahan atas Pendapatan Hibah dan Belanja
yang bersumber dari Hibah.
Dokumen Pengesahan:
◦ SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)
◦ SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)
 Lampiran:
◦
◦
◦
◦
copy Rekening atas Rekening Hibah;
SPTMHL;
SPTJM; dan
copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk
pengajuan SP2HL pertama kali.
35
PENGESAHAN

Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan
dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat
menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendaharan
untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan.

Dokumen SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dan SPHL/SP3HL/Persetujuan
MPHL-BJS
yang diterbitkan pada tahun T+1
atas transaksi tahun T
diberi tanggal 31 Desember tahun T.
36
Batas Waktu Pengesahan Hibah
Penyampaian SP2HL ke KPPN paling lambat
tgl.13 Januari T+1
 Penerbitan SPHL oleh KPPN paling lambat
tgl.17 Januari T+1

37
Sisa Hibah Tahun 2011
Dikembalikan kepada Donor
 Disetor ke Kas Negara
 Dipergunakan/dibelanjakan di tahun t+1

38
Pengembalian Hibah ke Donor
Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan
kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan.
 Dokumen yang digunakan:
Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung (SP3HL) :
 Lampiran SP4HL:

◦ Copy Rekening atas Rekening Hibah;
◦ Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
◦ SPTJM.

Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai
negatif.
39
Pengembalian Hibah ke Donor
Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:
 Dalam Pengajuan pengesahan (SP2HL), pada kolom pendapatan
dicatat sebesar nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama
dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah
direalisasikan).
 Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi Hibah.
Transaksi pengembalian dana kepada Pemberi Hibah cukup
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20,- maka
SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang
Rp.20 dikembalikan ke donor tanpa melalui SP4HL. Cukup diungkapkan dalam
CaLK.
40
Pengembalian Hibah ke Donor
Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan (telah diterbitkan
SP2HL/SPHL) sebesar yang diterima seluruhnya,:
 maka satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang
dikembalikan ke donor.
 Penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun pengembalian
ke donor.
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20, telah
diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana Rp.20. maka KL
harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.
41
Sisa Hibah disetor ke Kas Negara
Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:
 maka pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar
nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja
yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).
 Kemudian Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank
Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX (sama dengan kode
pendapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode Satker 960186
Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun t. SSBP
kemudian dikirim ke DJPU.
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20,- maka
SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang
Rp.20 disetor ke bank persepsi.
42
Sisa Hibah disetor ke Kas Negara
Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan (telah diterbitkan
SP2HL/SPHL) sebesar yang diterima seluruhnya:
 maka sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi
dengan SSBP Kode Akun 43XXXX (sama dengan kode pendapatan
yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode Satker 960186 Keterangan
“penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 2011”. SSBP dikirim ke
DJPU.
 Kemudian untuk keperluan pembukuan maka satker wajib membuat
SP4HL dengan dilampiri copy SSBP. Dokumen SP4HL juga harus
disampaikan ke DJPU.
 Tahun SSBP harus sama dengan tahun SP4HL/SP3HL.
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20, telah
diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana Rp.20. maka KL
menyetor Rp.20 ke Bank Persepsi dan juga harus menerbitkan SP4HL sebesar
Rp.20. .
43
Sisa Hibah dipergunakan di t+1

Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor dan/atau
tidak disetor ke Kas Negara (masih di rekening
Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung di tahun
2011 tersebut dapat digunakan pada tahun 2012.
Kementerian/Lembaga agar mengajukan penyesuaian pagu
belanja yang bersumber dari hibah pada DIPA tahun t+1.
44
45
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga
Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen
pendukung lainnya
No. Register dan Pengesahan Penerimaan Hibah ke
DJPU
Tidak Perlu Ijin Rekening
Tidak Perlu Revisi DIPA
Memo Pencatatan ke KPPN
BAST
Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam
bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST
bersama dengan Pemberi Hibah.
 BAST sekurang-kurangnya memuat:

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Tanggal serah terima;
Pihak Pemberi dan Penerima;
Nilai nominal;
Bentuk hibah;
Tujuan BAST; dan
Rincian harga per barang.
Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah
harus ditatausahakan oleh penerima hibah.
47
Apakah BAST/BAPH?
BAST/BAPH adalah suatu dokumen
yang merupakan bukti penyerahan
barang/jasa antara satu pihak dengan
pihak yang lainnya.
48
Fungsi BAST/BAPH
PEMBERI HIBAH
• Dokumen sumber
pencatatan
• Dokumen penerimaan
• Dokumen sumber
pencatatan.
• Bukti penyerahan hibah
hibah
• Dokumen Perencanaan
49
Komponen Minimal Berita Acara Penyerahan Hibah
Tanggal serah terima;
Pihak Pemberi dan Penerima
Nilai nominal (valas dan IDR);
Bentuk hibah;
Rincian harga per barang
Tujuan Penyerahan Barang
50
Pengajuan Permohonan Nomor Register

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku
PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register
kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri:
◦ Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
◦ Ringkasan hibah (Grant Summary).

Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan:
◦ Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH), yang sekurang2nya berisi:






Tanggal serah terima;
Pihak Pemberi dan Penerima;
Nilai nominal;
Bentuk hibah;
Tujuan BAST; dan
Rincian harga per barang.
◦ SPTMHL.
51
Pengesahan ke DJPU

PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q.
Direktur EAS dengan dilampiri:
◦ BAST; dan
◦ SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).

Nilai B/J/S diperoleh dari BAST/dokumen pendukung hibah
lainnya. Apabila:
◦ Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi ke Rupiah berdasarkan
kurs tengah BI pada tanggal BAST.
◦ Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak terdapat nilai B/J/S,
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA
penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas B/J/S yang diterima.
52
Pengesahan ke DJPU

DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 dengan
ketentuan:
◦ Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
◦ Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada pengajuan
MPHL-BJS; dan
◦ Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
53
Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga ke KPPN


PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS)
atas seluruh:
◦
◦
◦
◦



Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah/
Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah/
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah dan
Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
baik dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri
sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum
dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan
kepada KPPN mitra kerjanya.
54
Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga ke KPPN

PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN
dengan dilampiri:
◦ SPTMHL;
◦ SP3HL-BJS lembar kedua; dan
◦ SPTJM.

Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHLBJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan:
◦ Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
◦ Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS
dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan
◦ Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
55
Akuntansi

Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga dan Belanja untuk Pencatatan Barang/Jasa/Surat
Berharga dari hibah merupakan transaksi non kas
sehingga dilaporkan secara terpisah dengan transaksi kas
di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak
dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK).
56
PELAPORAN
57
Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan
(LRA dan Neraca)
DJPU
KPPN
K/L
SAU
SAKUN
SIKU
BAH
=
SAI
SIMAK
BMN
SAK
LRA
LAK
SPHBJ
LRA
NERACA
LRA
NERACA
LRA
NERACA
SPHL
Pengesahan
Arus Dokumen
Arus Pelaporan
58
Jenis Transaksi dan Kewajiban
Per tanggungjawaban Dalam APBN
Hasil
Aset
Manfaat
Langsung
DIPA
LK
Ket
Kas
Ya/Tidak
Ya
Ya
Ya
Beneficiary
Barang
(DP &LC)
Ya
Ya
Ya
Ya
Beneficary
Jasa (DP)
Tidak
Ya
Ya
Ya
Beneficary
Kas
Ya/Tidak
Ya
Ya
Ya
Beneficary
Barang
Ya
Ya
Tidak
Ya
Beneficary
Jasa
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Beneficary
Akun APBN Jenis Hibah Transaksi
Terencana
Belanja yang
dibiayai hibah
(Akun 52, 53,
57)
Langsung
Beneficary : memperoleh manfaat atas hibah selaku implementing agency
59
Hubungan Laporan Ter kait Hibah
Antar a K/L, DJPBN dan DJPU
K/L
DJPBN
DJPU
Dokumen
Pengesahan
Dokumen
Pengesahan
Dokumen
Pengesahan
LKKL
LKPP
LK BA 999.02
Audit
BPK
Audit
BPK
Audit
BPK
Keterangan :
untuk Hibah Uang
untuk Hibah Barang/Jasa/Surat berharga
untuk Hibah Uang dan Barang/Jasa/Surat berharga
60
REKONSILIASI
Rekonsiliasi
(Pencocokan data hibah)
DONOR
Dit. PKN
DJPU
KPPN
K/L
REKONSILIASI HIBAH
- DJPU melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan hibah
dengan Kementerian/Lembaga setiap triwulan
- Kementerian/Lembaga melaksanakan rekonsiliasi atas
belanja yang didanai dengan hibah dengan KPPN
setiap bulan
Dokumen sumber untuk Rekonsiliasi :
• SP2HL/SPHL
• SP4HL/SP3HL
• Rekening koran (untuk hibah uang)
• SP3HL-BJS/Memo Pencatatan Barang/Jasa/Surat Berharga
• BAST (untuk hibah barang/jasa/Surat Berharga).
Sanksi


Kementerian/Lembaga yang menerima hibah dalam bentuk
uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan
register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.
Hibah yang diterima langsung yang tidak dikelola sesuai
Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi tanggung jawab
penerima hibah.
64
Ketentuan Lain-lain
Ineligible:
 yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L,
tidak ditanggung oleh Negara.
 yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, dapat
ditanggung oleh Negara melalui DIPA K/L ybs.
65
Ketentuan Lain-lain
Atas hibah langsung bentuk B/J/S:
 yang telah disahkan oleh DJPU dengan format PMK 40/2009,
tidak perlu dilakukan pengesahan lagi, namun tetap diajukan
pencatatan ke KPPN.
 Yang belum disahkan oleh DJPU, tata cara pengesahan ke
DJPU dan pencatatan ke KPPN dilaksanakan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.
66
PERAN APIP
Memastikan bahwa setiap Kementerian/
Lembaga mempunyai SOP yang mengatur
prosedur pengelolaan hibah secara
administratif maupun akuntansi.
 Melakukan Inventarisasi Hibah yang terdapat
pada K/L baik hibah terencana maupun hibah
langsung
 Reviu Laporan Keuangan termasuk
penatausahaan hibah baik terencana maupun
hibah langsung

67
REKONSILIASI
68
Rekonsiliasi
(Pencocokan data hibah)
DONOR
Dit. PKN
DJPU
K/L
KPPN
69
PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN
PINJAMAN & HIBAH
(PMK 224/PMK.08/2011)
70
FORM LPK - HIBAH LANGSUNG UANG (1)
71
FORM LPK - HIBAH LANGSUNG UANG (2)
72
FORM LPK - HIBAH LANGSUNG UANG (3)
73
FORM LPK - HIBAH LANGSUNG B/J/S (1)
74
FORM LPK - HIBAH LANGSUNG B/J/S (2)
75
Sekian ...
..Terima Kasih
76

similar documents