Power Point sistem Pendidikan di Indonesia dan

Report
STUDI KOMPARASI
SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI FILIPINA
Mata Kuliah Wawasan Makro Pendidikan
Oleh :
LUGTYASTYONO BN
9810500081
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
SURAKARTA
2011





Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui
lembaga UNESCO (United Nations,
Educational, Scientific and Cultural
Organization) mencanangkan empat pilar
pendidikan baik untuk masa sekarang
maupun masa depan, yakni:
learning to Know,
learning to do
learning to be.
learning to live together.
1.
2.
3.
4.
Apa pengertian Sistem Pendididkan ?
Jelaskan Sistem Pendididkan di Indonesia ?
Jelaskan Sistem Pendididkan di Filipina ?
Bagaimana Perbedaan antara Sistem Pendididkan di
Indonesia dengan Sistem Pendididkan di Filipina ?
1.
2.
3.
4.
Pengertian Sistem Pendididkan
Menjelaskan Sistem Pendididkan di
Indonesia
Menjelaskan Sistem Pendididkan di
Filipina
Menjelaskan perbedaan antara Sistem
Pendididkan di Indonesia dengan
Sistem Pendididkan di Filipina
1.
2.
3.
Menurut LUDWIG VON BARTALANFY
Sistem merupakan seperangkat unsur yang
saling terikat dalam suatu antar relasi
diantara unsur-unsur tersebut dengan
lingkungan.
Menurut ANATOL RAPOROT Sistem adalah
suatu kumpulan kesatuan dan perangkat
hubungan satu sama lain.
Menurut L. ACKOF Sistem adalah setiap
kesatuan secara konseptual atau fisik yang
terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan
saling tergantung satu sama lainnya.

pendidikan itu berasal dari kata
“Pedagogi” dimana kata tersebut berasal
dari bahasa yunani kuno, yang kalau di
eja menjadi 2 kata yaitu : Paid artinya
anak Agagos artinya membimbing
Dengan demikian pengertian pendidikan
kalau ditinjau dari suku kata tersebut
adalah : ” Cara atau ilmu untuk
mengajar/membimbing anak”
Keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu
untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional. Pengertian sistem pendidikan
nasional adalah keseluruhan
komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional.
Pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab
Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
sebelumnya Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia sekarang
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
atau Kemdiknas, dan Departemen Agama (
Kementerian Agama Republik Indonesia
atau Kemenag ).
Secara sekilas Undang-Undang Pendidikan Nasional
No. 2 Tahun 1989 memuat penjelasan sebagai
berikut: ketentuan umum isi Undang-Undang, dasar
fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, hak warga
negara untuk memperoleh pendidikan, satuan
pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan,
jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga
kependidikan, sumberdaya pendidikan, kurikulum,
yang dimaksud kurikulum


Kurikulum merupakan segala aktivitas yang dilakukan
sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Disamping pengertian
diatas ada juga yang mengartikan kurikulum sebagai
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk
menggunakan aktivitas belajar mengajar.
Kurikulum pendidikan di Indonesia yang sudah beberapa
tahun ini mengalami reformasi kurikulum yaitu dari
kurikulum tahun 1947,1968,1975, 1984, 1994, 2004 dan
KTSP 2006 hingga sekarang,
Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal
Pasal 34 Setiap warga negara yang berusia 6
tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pendidikan gratis selama sembilan tahun , enam
tahun pada tingkat SD dan tiga di tingkat SMP

Sesuai dengan Undang Undang
Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 13
ayat 1 dan ayat 2 bahwa Jalur
pendidikan terdiri atas pendidikan
formal, nonformal, dan informal yang
dapat saling melengkapi dan
memperkaya dapat diselenggarakan
dengan system terbuka melalui tatap
muka dan/atau melalui jarak jauh.

Dalam Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal
33 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi
bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa
daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam
penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar
pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung
kemampuan berbahasa asing peserta didik.
2.2.1. Sistem pendidikan
formal
terdiri dari beberapa 3 jenjang
pendidikan formal terdiri atas
 pendidikan dasar, sebelum
pendidikan dasar ada
pendidikan Pra Sekolah
 pendidikan menengah,
 pendidikan tinggi.
Tipe-tipe penddikan pra sekolah yang ada adalah
taman kanak-kanak dan kelompok bermain.
Taman kanak-kanak adalah bagian dari pendidikan dasar
sedangkan
kelompok bermain berada diluar system persekolahan.
dari usia 2sampai 4 tahun anak-anak di Indonesia pada
umumnya mengikuti pra-sekolah atau play group, yang
dikenal sebagai PAUD ( Pendidikan AnakUsia Dini ).
Setelah 4 sampai 5 tahun masuk TK (TamanKanak-Kanak)
pendidikan
ini
tidak
wajib
bagi
warga
negara
Indonesia, sebagai tujuan ini adalah untuk mempersiapkan
mereka untuk sekolah dasar.
Pendidikan dasar merupakan dasar dari pendidikan Sembilan tahun, yang
terdiri dari enam tahun disekolah dasar dan tiga tahun di sekolah
menengah pertama
Sekolah dasar (SD) menyelenggarakan program pendidikan enam
tahun.hal ini terdiri dari dua tipe pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah
dasar umum dan sekolah dasar bagi anak cacat. (SDLB)
Program pendidikan sekolah menengah pertama berlangsung selama tiga
tahun sekolah menegah pertama terdiri dari sekolah menengah pertama
umum dan sekolah menegah pertama bagi anak cacat. (SMPLB).
Selain itu juga ada sekolah dasar islam yang dilaksanakan oleh
kementerian agama. Sekolah dasar islam (Madrasah Ibtidaiyah atau MI)
sama dengan sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama islam
(Madrasah tsanawiyah atau MTs) yang sama dengan sekolah menegah
pertama (SMP).
Pemerintah menetapkan setiap warganegara
wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun atu
Pendidikan Dasar gratis. Muatan kurikulum
skolah dasar terdiri dari Pancasila, agama,
pendidikan
kewarga
negaraan,
bahasa
Indoneisa,
membaca
dan
menulis,
matematika, aritmatika, sain dan teknologi,
geografi, sejarah nasional dan dunia, kerajinan
tangan dan seni, pendidikan kesehatan
jasmani, menggambar, bahasa Inggris dan
muatan local.
Jenis pendidikan menengah adalah
sekolah menengah umum, sekolah
menengah
kejuruan,
sekolah
menengah agama ( Madrasyah Aliyah
atau MA ) dibawah kementerian
Agama, sekolah menengah kedinasan.
Pendidikan
sekolah
menengah
keagamaan
memberikan
prioritas
terhadap penguasaan pengetahuan
khusus
keagamaan.
Pendidikan
sekolah menegah kedinasan yang
menekankan
pada
perbaikan
kemampuan
dalam
melaksanakan
tugas pelayanan pegawai negeri sipil
atau calon pegawai negeri sipil.
Dalam Undang Undang Sisdiknas no
20 tahun 2003 pasal 19 bahwa
Pendidikan tinggi merupakan jenjang
pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program
pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor yang
diselenggarakan oleh pendidikan
tinggi dan diselenggarakan dengan
sistem terbuka.
Sesuai dengan Undang Undang Sisdiknas no 20
tahun 2003 pasal 26 Pendidikan nonformal
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi
sebagai pengganti, penambah, dan/atau
pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat,
berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
Sesuai dengan Undang Undang Sisdiknas no 20
tahun 2003 pasal 26 Pendidikan nonformal
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi
sebagai pengganti, penambah, dan/atau
pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat,
berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan
profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau
lembaga pemerintah nondepartemen, berfungsi
meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan
calon pegawai negeri suatu departemen atau
lembaga pemerintah nondepartemen.
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal
dan nonformal. Ketentuan mengenai pendidikan
kedinasan diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari
pemeluk agama, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. berfungsi mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan
diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,
dan bentuk lain yang sejenis
Pendidikan jarak jauh diselenggarakan
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
berfungsi memberikan layanan pendidikan
kepada kelompok masyarakat yang tidak
dapat mengikuti pendidikan secara tatap
muka atau regular, diselenggarakan dalam
berbagai bentuk, modus, dan cakupan
yang didukung oleh sarana dan layanan
belajar serta sistem penilaian yang
menjamin mutu lulusan sesuai dengan
standar nasional pendidikan
Pendidikan khusus merupakan pendidikan
bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa, merupakan pendidikan bagi
peserta didik di daerah terpencil atau
terbelakang, masyarakat adat yang
terpencil, dan/atau mengalami bencana
alam, bencana sosial, dan tidak mampu
dari segi ekonomi.
Mulai tahun 1987 sampai 2001 yang menangani
Pendidikan di Filipina
Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan
Olahraga (
Filipina: Kagawaran ng Edukasyon, Kultura di
Palakasan / Department of Education, Culture
and Sports). Pada bulan Agustus 2001 melalui
Undang-Undang Republik 9155, UU
Pemerintahan Pendidikan Dasar, dari
Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan
Olahraga (DECS) menjadi Departemen
Pendidikan (DepEd) dipimpin oleh Sekretaris
Departemen dan membawai kantor lapangan
( daerah kantor, kantor divisi, kabupaten kantor
dan sekolah).
Pra-pendidikan dasar disediakan
untuk anak berusia 3-5 tahun.
Program
yang
ditawarkan
beragam
seperti
Nursery
(Pendidikan Anak Usia Dini) untuk
anak usia 3-4 tahun, kindergarten
(TK) untuk usia 4-5 tahun, dan
Sekolah Persiapan SD untuk usia
5-6 tahun

Sekolah Dasar, terdiri dari 6 tingkat, beberapa
sekolah menambahkan tingkat tambahan (tingkat
ke-7). Tingkat-tingkat ini dikelompokkan menjadi
dua subdivisi utama, Tingkat Primer (dasar)
meliputi 3 tingkat pertama, dan Tingkat
Intermediet (lanjutan) terdiri dari 3 atau 4
tingkat. Penyelenggaraan enam tahun pendidikan
dasar ini wajib dan disediakan gratis di sekolahsekolah umum



Sekolah Dasar, terdiri dari 6 tingkat, beberapa
sekolah menambahkan tingkat tambahan
(tingkat ke-7). Tingkat-tingkat ini dikelompokkan
menjadi dua subdivisi utama, Tingkat Primer
(dasar) meliputi 3 tingkat pertama, dan Tingkat
Intermediet (lanjutan) terdiri dari 3 atau 4
tingkat
(1) Sekolah Publik
2) Sekolah Swasta
Pendidikan sekolah menengah di Filipina terdiri
dari empat tahun dan disediakan secara gratis
di sekolah-sekolah umum, ditujukan kepada
siswa-siswa berusia 12-16.
1. Kelas I atau disebut tahun pertama
(Freshman):
2. Kelas II atau disebut tahun kedua
(Sophomore):
3. Kelas III atau disebut tahun ketiga (Junior):
4. Kelas IV atau disebut tahun keempat
(Senior):
Pendidikan Teknik dan Kejuruan (TESDA), adalah suatu badan yang
mengawasi
pendidikan
pasca-sekolah
menengah
pendidikan teknis dan kejuruan, termasuk orientasi
keterampilan, pelatihan dan pengembangan pemuda luar
sekolah dan masyarakat pengangguran dewasa. TESDA
dikelola oleh Dewan Tenaga Kerja dan Pemuda (NMYC)
dan Program magang dari Biro Ketenagakerjaan Lokal
(BLE), keduanya dari Departemen Pekerjaan dan
Ketenagakerjaan (DOLE) bekerjasama dengan Biro
Pendidikan Teknis dan Kejuruan (BTVE) dari Departemen
Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga (DECS, sekarang
DepEd),
Pendidikan Tinggi dikelola oleh Komisi Pendidikan Tinggi
atau Commission on Higher Education (CHED),
berdasarkan UU Republik No. 7722 atau UU Pendidikan
Tinggi 1994. CHED adalah lembaga independen
setingkat departemen yang berasal dan bekerjasama
dengan Departemen Pendidikan (DepEd). Tugasnya
adalah mengkoordinasikan program-program lembagalembaga pendidikan tinggi dan menerapkan kebijakan
dan standar.
Sesuai dengan Undang Undang Sitem
Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 bahwa
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang
berakar
pada
nilai-nilai
agama,
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman,
Pendidikan di Indonesia adalah tanggung
jawab Departemen Pendidikan
Nasional Indonesia sebelumnya
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia sekarang
Kementerian Pendidikan
Nasional Republik Indonesia
atau Kemdiknas, dipimpin oleh seorang Menteri
Pendidikan Nasional dan Departemen Agama (
Kementerian Agama Republik Indonesia
atau Kemenag ) dipimpin oleh seorang Menteri
Agama
Jenjang pendidikan formal terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup
pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,
vokasi, keagamaan, dan khusus.
Wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Pendidikan gratis selama
sembilan tahun , enam tahun pada
tingkat SD dan tiga di tingkat SMP.
Dalam hal pendidikan Filipina menempati
tempat yang sentral dalam kehidupan politik,
sosial dan budaya ekonomi. Itu selalu kuat
dipandang sebagai pilar pembangunan nasional
dan jalan utama untuk sosial dan ekonomi
mobilitas. Anggaran pemerintah setiap
tahunnya untuk sektor pendidikan menempati
posisi tertinggi dan dikelola oleh Departemen
Pendidikan (DepEd), sesuai dengan Konstitusi
Filipina 1987.
Mulai tahun 1987 sampai 2001 yang menangani
Pendidikan di Filipina
Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (
Filipina: Kagawaran ng Edukasyon, Kultura di Palakas
an / Department of Education, Culture and Sports).
Pada bulan Agustus 2001 melalui Undang-Undang
Republik 9155, UU Pemerintahan Pendidikan Dasar, dari
Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
(DECS) menjadi Departemen Pendidikan (DepEd)
dipimpin oleh Sekretaris Departemen dan membawai
kantor lapangan ( daerah kantor, kantor divisi,
kabupaten kantor dan sekolah).
Konstitusi 1987 juga menjamin hak atas pendidikan
setiap warga Negara Filipina. Ini
ketentuan bahwa, "Negara harus melindungi dan
mempromosikan hak semua warga negara untuk kualitas
pendidikan pada semua tingkat dan harus mengambil
langkah yang tepat untuk membuat pendidikan mudah
diakses untuk semua. "
Undang Undang yang Mengatur Pendidikan di Filipina
Hak setiap warga Negara Filipina terhadap pendidikan
dasar yang berkualitas adalah lebih ditekankan dalam
Undang-undang Republik 9155 tahun 2001 atau UndangUndang Pemerintahan Pendidikan Dasar tahun
2001. Seiring dengan Undang-undang Republik 6655 atau
Undang-Undang Pendidikan Menengah gratis,

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
Tiap Negara mempunyai sistem pendidikan yang berbedabeda dengan penekanan pada variabel tertentu didalam
pendidikan. Pada variable tersebut terkandung tujuan yang
akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Sehingga akan memberikan arah bagi negara tersebut
untuk menciptakan manusia dan bentuk Negara yang
mereka inginkan berdasarkan sumber daya manusia yang
mereka rencana berdasarkan sistem pendidikan.
Lanjutan Kesimpulan :
Sistem Pendidikan di Indonesia
Kelebihan pendidikan di Indonesia
1). Merupakan sistem pendidikan yang sangat
ideal karena Pendidikan nasional adalah
pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman, ini
Lanjutan Kesimpulan :
2). Adanya sistem pendidikan formal, nonformal, dan informal.
3) Pendidikan di Indonesia ada : pendidikan
anak usia dini, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan jarak
jauh serta pendidikan khusus dan
pendidikan layanan khusus
4). Bahasa pengantarnya ialah bahasa
Nasional yaitu Bahasa Indonesia, sehingga
sesuai dengan jati dirinya sendiri.
Lanjutan Kesimpulan :
2). Adanya sistem pendidikan formal, nonformal, dan informal.
3) Pendidikan di Indonesia ada : pendidikan
anak usia dini, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan jarak
jauh serta pendidikan khusus dan
pendidikan layanan khusus
4). Bahasa pengantarnya ialah bahasa
Nasional yaitu Bahasa Indonesia, sehingga
sesuai dengan jati dirinya sendiri.
Lanjutan Kesimpulan :
Kekurangan pendidikan di Indonesia
1). Wajib belajar hanya 9 tahun. Pemerintah
menetapkan setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar 9 tahun ( 6 tahun di SD dan 3
tahun di SMP ).
2). Karena bahasa pengantarnya bahasa Indonesia
tidak menggunakan bahasa inggris padahal
bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional,
sehingga siswa dan mahasiswa sulit untuk
memahami teksbook bahasa inggris.
3). Perekonomian yang rendah dan pendidikan yang
miris menyebabkan mereka mudah dimanfaatkan
dalam misi terorisme.

Sistem Pendidikan di Filipina
Kelebihan pendidikan di Filipina :
1), Pendidikan menempati tempat yang sentral
dalam Filipina kehidupan politik, sosial dan budaya
ekonomi. Itu selalu kuat dipandang sebagai pilar
pembangunan nasional dan jalan utama untuk
sosial dan ekonomi, alokasi anggaran sektor
pendidikan tertinggi di antara instansi pemerintah
setiap tahun seperti tertuang oleh Konstitusi
Filipina 1987.
2). Pada sekolah dasar, diwajibkan dan disediakan
gratis di sekolah-sekolah umum. Juga pada
pendidikan menengah, disediakan gratis.
Sistem Pendidikan di Filipina
Kelebihan pendidikan di Filipina :
2). Bahasa pengantarnya ialah bahasa Inggris.
3). Pada sekolah menengah, kurikulumnya bersifat
terkotak (setiap tingkat terfokus pada tema atau
isi tertentu).
4). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah,
siswa dapat memilih untuk mengambil Pelatihan
Kejuruan 2 atau 3 tahun atau melanjutkan ke
Perguruan Tinggi (Universitas).
Sistem Pendidikan di Filipina
Kelebihan pendidikan di Filipina :
Kekurangan Pendidikan di Filipina :
1). pendidikan formal yang dasar Filipina adalah
salah satu yang terpendek dalam Asia Pasifik
dengan hanya 10 tahun pendidikan dasar
dibandingkan dengan 11 sampai 12 tahun
di negara lainnya.
2). Sistem pendidikan yang kebarat-baratan. Bukan
sistem pendidikan yang sesuai dengan jati dirinya
sendiri.
1. Sebetulnya sistem pendidikan di Indonesia dengan
Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 dibandingkan
dengan sistem pendidikan di Negara Filipina sudah bagus
hanya pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak
yang menyimpang. Contohnya : Pemerataan sistem
pendidikan ini, tidak saja sekolah-sekolah di kota besar
yang melaksanankan praktek sistem pendidikan ini tetapi
sekolah yang terdapat di pelosok pun dapat mempraktekan
sistem pendidikan ini. Sehingga lembaga-lembaga
pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang
merata kualitasnya dan mempunyai kompetensi untuk
membangun dan memajukan bangsa.
Sebaiknya konsistensi sistem pendidikan harus benar-benar
diperhatikan jangan sampai praktik pergantian kurikulum
dalam jangka waktu yang pendek dengan alasan
ketidakcocokan ataupun memberatkan pengajar dan pelajar
terjadi kembali, Sehingga para pengajar dan pelajar tidak
merasa dijadikan “kelinci percobaan” oleh pemerintah.
.

similar documents