Hukor-JF-Kesja2013-banten

Report
JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
(PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013)
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SETJEN-KEMENKES
2014
1. JUMLAH ANGKATAN KERJA INDONESIA
2. REWARD BAGI PEMBIMBING KESJA
3. PEMBINAAN & JALUR PENGEMBANGAN
KARIER PEMBIMBING KESJA
4. ORGANISASI PEMERINTAH (PEMDA/K/L)
KE DEPAN RIGHTSIZING
2
TUJUAN PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA
1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS
2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja
3. Peningkatan Karier PNS
4. Peningkatan Profesionalisme PNS (Dapat
bekerja mandiri, Mampu memecahkan masalah
organisasi, Mampu membuahkan karya sebagai karya
individu, Mampu mengembangkan diri dengan
kompetensi yang telah dimiliki)
3
Pembimbing Kesja ditetapkan sebagai Jabatan
Fungsional Ahli
Yaitu jabatan fungsional dengan kondisi sbb :
1. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan paling
rendah berijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV).
2. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori
serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu
penetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan fungsional yang bersangkutan
3. Jenjang jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli :
a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama (IIIa-IIIb);
b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda (IIIc-IIId)
c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya (IVa-IVb-IVc)
4
4
Tugas pokok melakukan kegiatan upaya
kesehatan kerja yang meliputi persiapan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di
bidang kesehatan kerja
RINCIAN KEGIATAN JF PEMBIMBING KESJA
UNSUR, SUB UNSUR, KEGIATAN
I. UNSUR : PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah dan mendapat
gelar/ijazah : (1.Doktor; 2.Magister;
3.Sarjana/DIV)
B.Diklat Fungsional
C.Diklat Prajabatan
II. UPAYA KESEHATAN KERJA
A. PERSIAPAN
1. Mengumpulkan Data Demografi Kesja;
2. Melakukan pemetaan di wilayah kerja;
3. Mengumpulkan data kegiatan di tempat
kerja/penilaian risiko kesehatan kerja;
4. Mengumpulkan data kesehatan kerja;
5. Menyusun perencanaan upaya kesehatan kerja
di wilayah kerja berdasarkan waktu;
6. Menyusun
perencanaan
program
upaya
kesehatan kerja di wilayah kerja;
7. Menyusun rencana aksi upaya kesehatan kerja;
8. Melakukan pengembangan kebijakan K3.
B. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA
1. Mengenalkan potensi bahaya di lingkungan kerja;
2. Melakukan pengamatan lingkungan kerja;
3. Mengenalkan potensi kecelakaan kerja;
4. Melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja;
5. Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan
program kecelakaan kerja;
6. Mencatat hambatan pelaksanaan program
kecelakaan kerja;
7. Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi
kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan
pengendalian kecelakaan kerja;
8. Dst...(59). Pertama 86, Muda 112, Madya 66.
C. MONEV UPAYA KESEHATAN KERJA
1. Melakukan monitoring kesehatan kerja;
2. Melakukan evaluasi;
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan;
4. Melakukan investigasi di fasilitas kesehatan;
5. Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja;
III. PENGEMBANGAN PROFESI
1. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang
upaya kesehatan kerja;
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang upaya kesehatan kerja;
3. Pembuatan
buku
pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang upaya
kesehatan kerja.
IV. PENUNJANG TUGAS PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
1. Pengajar/pelatih/penyuluh /pembimbing di bidang
upaya kesehatan kerja pada unit organisasi
pemerintah;
2. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi
/pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja;
3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan
fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
4. Keanggotaan
dalam
organisasi
profesi
Pembimbing Kesehatan Kerja;
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA
1. Inpassing/
Penyesuaian
Pengangkatan dlm
JF bagi PNS
yang melaksanakan
tugas pokok
pada saat JF tersebut
ditetapkan dgn menetapkan
jenjang jabatan sesuai
dengan pangkat yang dimiliki
2. Pengangkatan
Pertama
3. Perpindahan diagonal
Dari jab S/ jab F Lain
Pengangkatan Untuk
Mengisi Formasi
Melalui
CPNS
12
pengangkatan yg
dilakukan melalui
perpindahan dari
JS atau JF atau JF
ke JF lain
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
( MEI 2014-APRIL 2015)
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan
Peraturan Menteri ini telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang pelayanan
kesehatan kerja berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing
dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesja,
dengan ketentuan sebagai berikut:
Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)
atau Diploma IV (D.IV) di bidang
kesehatan;
Pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan
ruang
III/a;
Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA
NO
GOL
RUANG
1
III/a
2
3
STTB/IJAZAH
ATAU YG
SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
KURANG
1 TH
1 TH
2 TH
3 TH
4 TH
LEBIH
SARJANA
(S1)D-IV
100
112
124
136
148
III/b
SARJANA
(S1)D-IV
150
162
174
186
197
III/b
MAGISTER
(S2)
150
163
177
188
199
III/c
SARJANA
(S1)D-IV
200
224
247
271
294
III/c
MAGISTER
(S2)
200
226
249
273
296
III/c
DOKTOR (S3)
200
228
251
275
298
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA
NO
GOL
RUANG
4
III/d
5
STTB/IJAZAH
ATAU YG
SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
KURANG
1 TH
1 TH
2 TH
3 TH
4 TH
LEBIH
SARJANA
(S1)D-IV
300
322
345
368
391
III/d
MAGISTER
(S2)
300
325
347
370
393
III/d
DOKTOR (S3)
300
327
349
372
395
IV/a
SARJANA
(S1)D-IV
400
434
468
502
536
IV/a
MAGISTER
(S2)
400
437
471
505
539
IV/a
DOKTOR (S3)
400
440
474
508
542
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA
NO
GOL
RUANG
6
IV/b
7
STTB/IJAZAH
ATAU YG
SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
KURANG
1 TH
1 TH
2 TH
3 TH
4 TH
LEBIH
SARJANA
(S1)D-IV
550
584
618
652
686
IV/b
MAGISTER
(S2)
550
587
621
655
689
IV/b
DOKTOR (S3)
550
590
624
658
692
IV/c
SARJANA (S1)
S/D DOKTOR
(S3)
700
700
700
700
700
Angka kredit kumulatif sebagaimana
dimaksud, hanya berlaku selama masa
penyesuaian/inpassing
Untuk menjamin keseimbangan antara
beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri
Sipil yang akan disesuaikan/ diinpassing,
maka
pelaksanaan
penyesuaian/
inpassing harus mempertimbangkan
formasi jabatan
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING
KESJA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV
NO
UNSUR
JENJANG JABATAN/GOL RUANG
DAN ANGKA KREDIT
PRESENTASE
PERTAMA
1
MUDA
MADYA
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
100
100
100
100
100
100
100
≥ 80 %
-
40
80
160
240
360
480
UNSUR PENUNJANG
Penunjang Tugas
Kesehatan Kerja
≤ 20 %
-
10
20
40
60
90
120
JUMLAH
100 %
100
150
200
300
400
550
700
UTAMA
A. Pendidikan Sekolah
2. Diklat
B. Upaya Kesehatan Kerja
C. Pengembangan Profesi
2
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING
KESJA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)
NO
UNSUR
JENJANG JABATAN/GOL RUANG
DAN ANGKA KREDIT
PRESENTASE
PERTAMA
1
MUDA
MADYA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
150
150
150
150
150
150
≥ 80 %
-
40
120
200
320
440
UNSUR PENUNJANG
Penunjang Tugas Kesehatan
Kerja
≤ 20 %
-
10
30
50
80
110
JUMLAH
100 %
150
200
300
400
550
700
UTAMA
A. Pendidikan Sekolah
2. Diklat
B. Upaya Kesehatan Kerja
C. Pengembangan Profesi
2
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING
KESJA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
NO
UNSUR
JENJANG JABATAN/GOL RUANG
DAN ANGKA KREDIT
PRESENTASE
MUDA
1
MADYA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
200
200
200
200
200
≥ 80 %
-
80
160
280
400
UNSUR PENUNJANG
Penunjang Tugas Kesehatan
Kerja
≤ 20 %
-
20
40
70
100
JUMLAH
100 %
200
300
400
550
700
UTAMA
A. Pendidikan Sekolah
2. Diklat
B. Upaya Kesehatan Kerja
C. Pengembangan Profesi
2
1. Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan
kerja Kemenkes
 Jenjang Madya (IV/b,IV/c) di lingkungan
Kemkes dan instansi lainnya
2. Pejabat eselon II yang membidangi kesja
Kemenkes
 Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di
lingkungan Kemenkes
3. Pejabat eselon II yang membidangi kesja instansi Pusat selain
Kemenkes
 Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di instansi Pusat selain
Kemenkes
4. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Provinsi
 Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di Pemda Provinsi
5. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Kab/Kota
 Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di Pemda Kab/Kota
23
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesja
dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
fungsional Pembimbing Kesja yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah masing-masing setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan memperoleh pertimbangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Formasi jabatan fungsional Pembimbing
Kesja
Kemenkes:
Paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling
banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
Kementerian selain Kemenkes:
Paling sedikit 4 (empat) orang dan paling
banyak 8 (delapan) orang;
Pemda Provinsi :
Paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
Pemda Kab/Kota:
Paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 15 (lima belas) orang;
Rumah Sakit Kelas A:
Paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 15 (lima belas) orang;
Rumah Sakit Kelas B:
Paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 10 (sepuluh) orang;
Rumah Sakit Kelas C:
Paling sedikit 1 (satu) orang dan
paling banyak 7 (tujuh) orang;
Rumah Sakit Kelas D:
Paling sedikit 1 (satu) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang;
Balai:
Paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 10 (sepuluh) orang;
Loka:
Paling sedikit 1 (satu) orang dan
paling banyak 2 (dua) orang;
KKP:
Paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 10 (sepuluh) orang;
Puskesmas:
Paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang;
Politeknik:
Paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang;
Formasi jabatan fungsional Pembimbing
Kesja didasarkan pada analisis jabatan
dan analisis beban kerja di bidang
pelayanan kesehatan kerja
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Persyaratan:
 ada Formasi Jabatan
 berijazah paling rendah (sesuai persyaratan JFnya)
 pangkat paling rendah (sesuai persyaratan JFnya)
 DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
Kebijakan:
Angka kredit dari unsur pendidikan ditetapkan sama dgn
jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional.
Dengan demikian pengangkatan PNS dalam jabatan
fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan angka
kredit hanya dari unsur pendidikan
31
PNS
• memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam pengangkatan pertama dalam jabatan
fungsional-nya
• usia paling tinggi (sesuai aturan/persyaratan
JF-nya= rata-rata usia 5 th sebelum BUP)
32
PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat
dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila
telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan
dan syarat lain yang ditentukan
dikecualikan dari ujian dinas
pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan
33
1. Jabatan sama dengan Pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
34
Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi
apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a. Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat
b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)
c. DP-3 bernilai baik
d. Usul dari Pimpinan unit kerja
Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi
apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a. Sekurang-kurang nya 1 tahun dlm jabatan
b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)
c. DP-3 bernilai baik
d. Tersedianya formasi
e. Usia
f. Usul dari Pimpinan unit kerja
35
36
1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
2. Dijatuhi hukuman Disiplin.
3. Diberhentikan sementara sebagai PNS
4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan
5. Cuti diluar tanggungan negara
6. Tugas belajar lebih dari enam bulan
37
1. Telah selesai menjalani hukuman disiplin.
2. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai
melaksanakan tugasnya.
3. Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti
diluar tanggungan negara.
4. Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan
tugas belajarnya
5. Telah mengumpulkan Angka Kredit
a. Jenjang Jabatan yang terakhir.
b. jumlah AK yang terakhir
38
Tim penilai angka kredit
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional
39
 Pejabat fungsional yang senior
 Dapat aktif melaksanakan tugas apabila jumlah tidak
terpenuhi dari jabatan yang sama dapat diangkat dari
pejabat lain yang kompeten
Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional
satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional
Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional
satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional
SURAT MENPAN NO. B/81/M.PAN/1/2007
40
TIM PENILAI TINGKAT PUSAT
TIM PENILAI TINGKAT UNIT KERJA
TIM PENILAI TINGKAT INSTANSI
TIM PENILAI TINGKAT DAERAH PROP/
KAB/KOTA
Tim Penilai Teknis
Tim Penilai Pengganti
41
42
1. menyusun formasi jabatan fungsional
2. melaksanakan pengangkatan, Pemindahan, pembebasan
sementara, pemberhentian dari dan dalam jab. fung
untuk jenjang Pertama s/d Madya, IV/c ke bawah
3. mengusulkan pengangkatan, Pemindahan, pembebasan
sementara, pemberhentian dari dan dalam jab. Fung
untuk jenjang Jenjang Utama (IV/d dan IV/e) kepada
Presiden.
4. penyelenggaraan pembinaan karier pejabat fungsional
5. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jab. fung berkoordinasi
dengan instansi pembina
43
NO
NAMA JAFUNG
PERMENPAN
SKB
(JUKLAK)
PERMENKE
S (JUKNIS)
SYARAT
PENDIDIKAN
1
ADMINKES
42/2000
251/2001
19/2002
S1 KES
2
APOTEKER
07/2008
1113/2008
377/2009
APOTEKER
3
ASST.APOTEKER
08/2008
1114/2008
376/2009
D-III FARMASI
4
BIDAN
01/2008
1110/2008
551/2009
D-I/D-III/S1 BD
5
DPKTER
139/2003
1738/2003
-
DOKTER
6
DOKTER GIGI
141/2003
1740/2003
-
DRG
7
DOKDIKNIS
17/2008
1201/2009
-
DR.SPES
8
ENTOMOLOG KS
18/2000
396/2001
1201/2004
D-I/D-III/S1 EN
9
EPIDEMIOLOG K
17/2000
395/2001
1200/2004
D-I/-/D-IV/S1
44
NO
NAMA JAFUNG
PERMENPAN
SKB
(JUKLAK)
PERMENKE
S (JUKNIS)
SYARAT
PENDIDIKAN
10
FISIKAWAN MED
12/2008
1111/2008
262/2009
S1 FISMED
11
FISIOTERAPIS
04/2004
209/2004
640/2005
D-III FIS
12
NUTRISIONIS
23/2001
894/2001
1306/2001
D-III/S1 GIZI
13
OKUPASI TERAPI
123/2005
101/2006
991/2006
D-III OKUP
14
ORTOTIS PROS
122/2005
100//2006
993/2006
D-III
15
PKM
58/2000
1811/2000
66/2001
D-III/S-1
16
PEREKAM MEDIS
135/2002
048/2003
699/2003
D-III
17
PERAWAT
94/2001
733/2002
12/2002
D-I/D-III/S1 PR
18
PERAWAT GIGI
22/2001
728/2001
1208/2001
D-1/D-III
45
NO
NAMA JAFUNG
PERMENPAN
SKB
(JUKLAK)
PERMENKE
S (JUKNIS)
SYARAT
PENDIDIKAN
19
PRANATA LABKS
08/2006
611/2006
413/2007
SLA-S1
20
PSIKOLOG KLINS
11/2008
1112/2008
613/2010
S1
21
RADIOGRAFER
133/2002
049/2003
1422/2003
D-III RD
22
REFRAKSIONIS
47/2005
1368/2005
994/2006
D-III REFRAK
23
SANITARIAN
19/2000
393/2001
1206/2004
D1-S1
24
TEKNISI ELEKT
41/2003
717/2003
1122/2003
D-III TE
25
TEKNISI GIGI
06/2007
1148/2007
365/2008
D-III TG
26
TEKNISI TRANFSI
05/2007
1147/2007
364/2008
D-1 TD
27
TERAPIS WICAR
48/2005
1367/2005
992/2006
D-III TW
46
47

similar documents