Reformasi Pembangunan Kesehatan

Report
MODUL 2
POKOK BAHASAN 4
Kerangka konsep Proses
Kebijakan: Penetapan agenda
kebijakan, Perumusan
Kebijakan, Pelaksanaan, dan
Monitoring-Evaluasi Kebijakan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
• Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan
• Memahami proses-proses dalam penetapan
kebijakan menggunakan tombol Knobs.
• Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan
Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi
Kebijakan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Daftar Isi
• Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk
kebijakan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
3
Klik link di bawah ini untuk download materi:
MATERI UTAMA
Atau masukkan alamat ini ke internet:
http://manajemen-pelayanankesehatan.net/images/files/mod2/M2-PB%204-Kerangka%20Konsep%20Reformasi.pdf
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
• ______. (2011). Mata Kuliah Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan. Yogyakarta. Bagian
Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM
• ______. (2011). Mata Kuliah Analisis
Kebijakan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan
Masyarakat FK UGM
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2
POKOK BAHASAN 4
Pemahaman mengenai
reformasi dan reformasi di
sektor kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
6
Tujuan Pembelajaran
• Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem
kesehatan
• Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan
daerah
• Memahami mengenai proses reformasi sektor
kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
7
Daftar Isi
•
•
•
•
Situasi Indonesia Saat ini
Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan
Variasi sistem kesehatan daerah
Reformasi sektor kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
8
Reformasi
Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Outlook 2011-2015
Dalam konteks ideologi
pemerintah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
9
Isi
Pengantar
1. Konsep Reformasi sektor Kesehatan
2. Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya?
3. Ideologi di balik reformasi pelayanan
kesehatan
4. Outlook kebijakan 2011-2014.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
10
Pengantar
Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7
Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu
1) revitalisasi pelayanan kesehatan,
2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya
manusia,
3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,
efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes,
4) Jaminan kesehatan,
5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan
kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK),
6) reformasi birokrasi dan
7) world class health care.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
11
Reformasi pelayanan kesehatan perlu
dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam:
(1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi
regulasi dalam sistem kesehatan;
(2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa
RS pemerintah dan swasta, serta lembagalembaga pelayanan kesehatan lainnya;
(3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan;
dan
(4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
12
• Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan
Pembiayaan yang berkelanjutan
Apa itu “Health System
Reform”?
(Reformasi Sistem
Kesehatan)
• Upaya yang mempunyai tujuan untuk
mengubah sistem kesehatan guna
meningkatkan kinerja
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
13
Melakukan Health Reform, tidak mudah
• Konsekuensi-nya sulit di prediksi
• Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan
(multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan,
bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan
lain.
• Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi
yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup
kuat
• Negara mempunyai keterbatasan dalam hal
kemampuan pembiayaan dan administrasi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
14
Pendekatan Reform yang Purposive
• Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes
• Nilai-nilai etik yang melandasi reform
• Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses
• Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based)
untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah)
• Membangun strategi reform berdasarkan determinan
kinerja sistem (Control Knobs)
• Bagaimana implementasinya
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
15
Siklus Health Reform
ETIK
Evaluasi
Pelaksanaan
Keputusan Politik
POLITIK
Definisi Masalah
Diagnosa
Pengembangan
Kebijakan
16
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Sasaran Kinerja untuk Reform
SASARAN
Status
Kesehatan
Perlindungan
Resiko
Kepuasan
Publik
• Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait
dengan ketiga sasaran tersebut
• Penting secara etik dan moral
• Menjadi pusat perhatian politis dan populer
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
17
Tombol Pengendali
(Control Knobs)
yang dapat dipakai
untuk
mempengaruhi
hasil
Apa itu Tombol Pengendali?
Perangkat sektor kesehatan
Perangkat ini bisa diubah/dimodifikasi melalui
kebijakan publik.
Mengubah setelan pada tombol akan
berpengaruh pada kinerja sektor kesehatan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
18
“Tombol Pengendali Kebijakan”:
Apakah ada ideologinya?
TUJUAN
TOMBOL PENGENDALI
•
•
•
•
•
Pembiayaan
Pembayaran
Pengorganisasian
Regulasi
Promosi
Status
Kesehatan
Access
Quality
Efficiency
Cost
Kepuasan
Publik
Perlindungan
Resiko
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
19
Bacaan Lebih Lanjut
• Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas
Pandang. Harvard School of Public Health
• Handono S.D (2011). Perubahan Sistem
Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
20
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2
POKOK BAHASAN 4
Reformasi di RS dan
ideologi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
22
Tujuan Pembelajaran
• Memahami perubahan yang tterjadi di RS
• Memahami reformasi di sektor RS
• Memahami ideologi di balik reformasi RS
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
23
•Sektor RS dan Ideologi
di Indonesia
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
24
Apa arti ideologi?
1. The body of ideas
reflecting the social
needs and aspirations
of an individual, group,
class, or culture.
2. A set of doctrines or
beliefs that form the
basis of a political,
economic, or other
system.
Ideologi siapa?
• Ideologi masyarakat
• Ideologi pemerintah
• Bagaimana interaksi
keduanya
25
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Memahami ideologi di sektor RS
Metode Analisis: Menggunakan model Sense
Making
• Pengumpulan data
• Data dipahami
• Data dimaknai oleh analis
• Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat
diperdebatkan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
26
Ideologi masyarakat
• Sejarah menyatakan bahwa ideologi
masyarakat dibentuk oleh pemerintah
• Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak
menggunakan ideologi welfare-state
• Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan
tahun
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
27
Ideologi yang berjalan di sektor
kesehatan; khususnya RS
• Sejarah RS di Indonesia
• Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009
• RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS
Pemerintah dan RS Swasta
Yayasan/Perkumpulan)
• RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk
PT)
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
28
Sejarah RS di Indonesia
• Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi
dan Politik Etis
• Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar
negeri
• Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang
sedikit.
• Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik,
termasuk pendanaan masyarakat.
• 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
29
Situasi segmentasi pasar RS saat ini
Teknologi
Tinggi
Teknologi
menengah
Teknologi
Sederhana
Masyarakat
Sosial Ekonomi
Tinggi
Masyarakat
Sosial Ekonomi
Menengah
RS Luar negeri
RS Luar Negeri
RS Swasta
RS Luar Negeri
RS Swasta
RS Luar Negeri
RS Pendidikan
RS Swasta
(tertentu, sedikit)
RS Luar Negeri
RS Pendidikan
pemerintah dan
non pendidikan
RS Swasta
RS Pendidikan
pemerintah dan
non pendidikan
RS Swasta
Masyarakat
Sosial Ekonomi
Rendah
RS Pendidikan
RS Pendidikan
pemerintah dan
non pendidikan
RS Swasta
(terutama rs
nirlaba)
RS Pendidikan
pemerintah dan
non pendidikan
RS Swasta
(terutama rs
nirlaba)
30
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
31
RS di Indonesia:
• Dari yang paling
mewah, sampai yang
paling sederhana
• Dari mutu yang sangat
tinggi, sampai ke yang
paling buruk
• Dari pengguna
masyarakat atas sampai
masyarakat bawah
• Sebagian besar berada
di daerah yang sulit
32
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
33
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
34
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
35
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
36
Dinamika RS 1998 - 2008
• RS Pemerintah:
termasuk RS BUMN dan
Militer.
• RS Swasta: Perseroan
Terbatas (PT), Yayasan
dan Perkumpulan
• Ada fakta mekanisme
pasar di sektor
kesehatan.
37
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta:
1998 - 2008
800
Jumlah Rumah Sakit
700
600
589
591
500
491
593
511
518
1999
2000
595
550
598
580
642
655
667
609
617
625
617
621
626
638
653
606
2003
2004
2005
2006
2007
2008
400
300
200
100
0
1998
2001
2002
Pemerintah
Swasta
38
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan Jumlah TT RS
Jumlah Tempat Tidur
100,000
85391
90,000
82456
81581
81243
81095
80670
80286
80069
79930
80,000
88856 89596
70,000
60,000
50,000
40,000
44837
41389 42557 43312
30,000
53288
49775 51375 51475
49512
48946
47245
20,000
10,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Pemerintah
2004
2005
2006
2007
2008
Swasta
39
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS di Indonesia
40
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS berbentuk PT
• Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998
menjadi 85 di tahun 2008.
• Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas
• Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun
2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari
bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi
Yayasan
• Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu
memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
41
Perkembangan RS Swasta
berbentuk PT
600
487
Jumlah Rumah Sakit
500
434
449
513
530
538
538
538
539
539
52
55
60
71
85
49
456
400
300
200
100
39
34
0
1997
23
1998
23
1999
42
40
39
23
2000
23
2001
Perusahaan
25
2002
27
2003
27
2004
Yayasan
28
2005
28
2006
29
28
2007
2008
2009
Perkumpulan
42
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS Swasta berbentuk PT
43
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS Yayasan dan Perkumpulan
• Dari 1998 - 2004 berkembang pesat dari 434 menjadi 538
• Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak
perkembangan
• Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25)
• Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang
dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah.
• Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah
unit-cost
• Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang
besar dan “beban historis”.
• Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak.
Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS forprofit
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
44
Perkembangan RS Swasta
Yayasan
600
487
Jumlah Rumah Sakit
500
434
449
513
530
538
538
538
539
539
52
55
60
71
85
49
456
400
300
200
100
39
34
0
1997
23
1998
23
1999
42
40
39
23
2000
23
2001
Perusahaan
25
2002
27
2003
27
2004
Yayasan
28
2005
28
2006
29
28
2007
2008
2009
Perkumpulan
45
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS berbentuk
Yayasan/Perkumpulan
46
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008
•
•
•
•
RS Swasta berkembang
dengan TT yang lebih
kecil, berbentuk PT untuk
sasaran menengah ke atas
RS Yayasan melambat
perkembangannya
RS Pemerintah meningkat
jumlah TTnya. Ada
kemungkinan pengaruh
Jamkesmas.
RS militer, BUMN
cenderung statis
Pemaknaan:
• Peran mekanisme pasar
menguat. RS-RS swasta
cenderung ke PT
• Peran subsidi pemerintah pusat
dan daerah juga menguat
• Dinamika RS berada dalam
suasana pasar namun ada
intervensi pemerintah,
walaupun sedikit.
47
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penafsiran
• Ideologi yang berjalan adalah berbasis
mekanisme pasar, bukan etatisme.
• Apakah sebuah neoliberalisme?
Catatan:
Neoliberalism describes a market-driven[1]
approach to economic and social policy based
on neoclassical theories of economics that
stresses the efficiency of private enterprise,
liberalized trade and relatively open markets,
and therefore seeks to maximize the role of the
private sector in determining the political and
economic priorities of the state.
48
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bagaimana dinamika ideologi
Pemerintah dalam sektor rumahsakit
-Apakah menyerahkan ke pasar
murni?
-Apakah menjadi semacam etatisme?
Apakah menyerupai ideologi sosial
liberal di Amerika Serikat?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
49
Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS:
Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi
Pemerintah
Bagi Masyarakat pengguna
• Masyarakat miskin tidak
dapat memperoleh manfaat
atau memperoleh dengan
mutu rendah
• Rumahsakit hanya
digunakan oleh yang
mampu
Bagi Rumahsakit:
- RS Pemerintah dapat tidak
berjalan dengan baik.
- RS Swasta Yayasan dapat
terbebani misi sosial
kemanusiaan jika tanpa
dukungan pemerintah
- RS Swasta PT menjadi tanpa
support/proteksi untuk
bersaing dengan RS luar
negeri.
50
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Analisis intervensi dengan Model
Circular Flow dalam kehidupan
Pasar Produksi
Penerimaan
Pengeluaran
rupiah oleh
rumah tangga
Barang dan jasa
yang dibutuhkan
Pasokan
Barang
Firma
Rumah tangga
Pasokan input
dari
rumahtangga
Pemasukan
rupiah dari
produksi
Input yang
dibutuhkan
firma
Biaya Produksi
yang dibayar firma
Pasar Faktor-faktor
Produksi
51
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Intervensi Pemerintah dalam pasar RS
saat ini
Pasar Produksi
Subsidi bagi
rumahtangga
Penerimaan
Pengeluaran
rupiah oleh
rumah tangga
Barang dan jasa
yang dibutuhkan
Pasokan
Barang
Rumah
Sakit
Firma
Rumah tangga
Pasokan input
dari
rumahtangga
Pemasukan
rupiah dari
produksi
Subsidi bagi RS
Input yang
dibutuhkan
firma
Biaya Produksi
yang dibayar firma
Pasar Faktor-faktor
Produksi
52
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Subsidi
Untuk masyarakat
• Pelayanan digratiskan bagi
masyarakat miskin
Setelah Krisis di tahun 1997
• Jaring Pengaman Sosial
• Askeskin
• Jaminan Kesehatan
Masyarakat Pusat dan
Daerah
•
•
•
•
•
Untuk Rumahsakit
Subsidi Gaji
Subsidi biaya operasional
Subsidi biaya modal
...
...
53
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Catatan penting
• Dengan adanya kebijakan JPS BK sampai
Jamkesmas/Jamkesda: isu subsidi silang di RS
hilang.
• Pasien VIP tidak membiayai pasien miskin.
• Jamkesmas/Jamkesda dapat dipergunakan di
RS Swasta
• Kesempatan bagi RS swasta
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
54
Apa akibat intervensi pemerintah
untuk sektor RS?
• Pasien meningkat
karena program
Jamkesmas
• Jumlah dokter masih
relatif kurang, terutama
di daerah yang “miskin”.
• Terjadi antrean untuk
dilayani dokter (waktu
tunggu)
Mengakibatkan:
• Masalah mutu
pelayanan.
• Ketidak adilan geografis.
55
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penafsiran:
Sejak adanya Social Safety
Net dan sekarang ada
Jamkesmas/Jamkesda:
• Pemerintah mempunyai
ideologi liberal sosial
• Dalam konteks AS:
Obama mempraktekkan
social liberalism dengan
meningkatkan spending
pemerintah untuk
kesehatan
Ditentang oleh kelompok
konservatif dengan
pertanyaan klasik:
• Apakah pemerintah
mampu?
• Siapa yang akan
membayar program
sosial pemerintah?
56
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Intervensi lebih lanjut
Pasar Produksi
Penerimaan
Pengeluaran
rupiah oleh
rumah tangga
Barang dan jasa
yang dibutuhkan
Pasokan
Barang
Firma
Rumah
Sakit
Rumah tangga
Menambah jumlah
dokter
spesialis/sub
tertentu
Pasokan input
dari
rumahtangga
Pemasukan
rupiah dari
produksi
Pajak Dr Progressif
Subsidi bagi RS
Input yang
dibutuhkan
firma
Pasar Faktor-faktor
Produksi
Biaya Produksi
yang dibayar firma
Insentif Pajak
Pengurangan Bea
Masuk
57
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bagaimana ideologi intervensi pemerintah
lebih lanjut untuk sektor RS?
• Apakah welfare-state-Social Liberal, etatisme,
ataukah neoliberalisme?
• Bagaimana peran pemerintah untuk swasta
for profit dan non-profit?
• Apakah untuk yang for-profit perlu untuk
proteksionisme industri?
• Apakah yang untuk non-profit perlu
melakukan kebijakan yang liberal sosial?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
58
terimakasih
59
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
• Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas
Pandang. Harvard School of Public Health
• Handono S.D (2011). Perubahan Sistem
Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
60

similar documents