bina karier struktural fungsional

Report
Garti Sri Utami
Kepala Bagian Mutasi Jabatan dan Tenaga Fungsional Nondosen
Biro Kepegawaian
ISI SURAKARTA
FEBRUARI 2015
9 PROGRAM PERCEPATAN
RB MENUJU BIROKRASI
YANG BERSIH DAN
MELAYANI
HAL-HAL YANG HARUS
DILAKUKAN K/L:
1.
2.
3.
PROFESIONALISME PNS
4.
5.
6.
7.
8.
Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis
Kompetensi
Sistem Nasional Diklat Berbasis
Kompetensi
Penegakan Etika dan Disiplin PNS
Sertifikasi Kompetensi PNS
Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi
secara Periodik
Pengukuran Kinerja Individu
Penguatan Jabatan Fungsional:
a)
b)
c)
d)
YOUR SITE HERE
Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional
Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional
Peningkatan Kemampuan Jabatan
Fungsional
Peningkatan Tunjangan Jabatan
Fungsional
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
NO
BIDANG
HASIL YANG DIHARAPKAN
1
ORGANISASI
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2
TATA LAKSANA
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance.
3
PERATURAN PER-UU-AN
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4
SDM APARATUR
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5
PENGAWASAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas
KKN
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
N
O
BIDANG
HASIL YANG DIHARAPKAN
6
AKUNTABILITAS
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7
PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8
MIND SET and CULTURAL SET
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1. UU NO. 5 TAHUN 2014 tentang ASN mengatur
berbagai instrumen manajemen SDM yang
menekankan pada pembangunan ASN sebagai
PROFESI
 memiliki standar pelayanan profesi
 Memiliki kode etik dan perilaku profesi
 Memiliki sistem diklat profesi
 Memiliki organ profesi yang independen
5
TUJUAN UU ASN
MENCIPTAKAN
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI

bersih dari KKN dan
politisasi

kompeten terhadap
tugas dan tanggung
jawab yang diemban

melayani masyarakat
dan dunia usaha/
investasi.
Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Administrator (eselon III)
KEAHLIAN:
a. Ahli Utama
Pimpinan Tinggi Utama
(eselon I)
Pengawas (eselon IV)
b.
Ahli Madya
Pimpinan Tinggi Madya
(eselon I)
Pelaksana (eselon V,
fungsional umum)
c.
d.
Ahli Muda
Ahli Pertama
Pimpinan Tinggi Pratama
(eselon II)
KETERAMPILAN
a.
b.
Penyelia
Mahir
c.
d.
Terampil
Pemula
2. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit,
yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,
umur, ataupun kondisi kecacatan (Ketentuan umum UU ASN)
3. Pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi, dan
pengembangan karier.
4. Pengembangan Karier (Pasal 69) dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi
Pemerintah serta dengan mempertimbangkan integritas dan
moralitas.
8
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1.
Setiap pegawai ASN berhak diberi
mengembangkan kompetensi (Pasal 86A)
kesempatan
untuk
2.
Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.
3.
Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam
pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya.
4.
Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan
kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran Tahunan masing-masing instansi.
9
HAK DAN KEWAJIBAN ASN
1.
PNS berhak memperoleh:
a.
b.
c.
d.
e.
2.
gaji, tunjangan, dan fasilitas;
cuti;
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
perlindungan; dan
pengembangan kompetensi.
PPPK berhak memperoleh:
a.
b.
c.
d.
gaji dan tunjangan;
cuti;
perlindungan; dan
pengembangan kompetensi
(Pasal 21,22)
10
• Prestasi Kerja
•
Formasi
•
•
•
•
Standar Kompetensi
Penilaian Kinerja
Disiplin Pegawai
Diklat Pegawai
•
Klasifikasi Jabatan
•
•
•
•
•
Informasi Jabatan
PETA JABATAN
Standar Jabatan
Persyaratan Jabatan
Evaluasi Jabatan
• Horizontal
• Vertikal
• Diagonal
Karier yang dapat dicapai
setiap PNS berdasarkan
kompetensi, kualifikasi dan
keahliannya
• Pangkat
• DP3
* Jabatan struktural adalah jabatan yang
secara tegas ada dalam struktur organisasi
(PP 100/2000 jo PP 13/2002)
•Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak
secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi,
tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh
organisasi.
(PP 16/1994 & Keppres 87/1999)
Peta jabatan ISI Surakarta
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN KARIER



Menerapkan prinsip the right man on the
right job secara konsisten
Proses penempatan pegawai dalam jabatan
struktural maupun fungsional dilaksanakan
secara obyektif dan transparan didasarkan
pada kompetensi dan prestasi kerja.
JPT melalui proses seleksi terbuka
JABATAN STRUKTURAL
1.
PNS yg akan diangkat dlm jabatan struktural harus memenuhi
persyaratan normatif dan persyaratan obyektif lainnya (Ps 5 PP
No. 100 Th 2000 & Ps. 7 PP No. 13 Thn 2002)
2. Prosedur pengangkatan pejabat struktural melalui mekanisme
Baperjakat – Permendiknas No. 2 Th 2006
Fungsi Baperjakat antara lain:
Memberi pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
dalam dan dari jabatan struktural.
3. JPT (eselon I dan II) melalui seleksi terbuka (pasal 108 UU ASN)
15
•
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR (eselon III)
• DAN PENGAWAS (eselon IV)
PASAL 72:
Promosi pejabat administrasi dan fungsional PNS dilakukan oleh pejabat
pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja
PNS pada kementerian
UU ASN tidak mengamanatkan pengisian jabatan melalui promosi terbuka
untuk jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV), karena
merupakan sistem karier tertutup kementerian yang juga sebagai bagian dari
pola karier PNS kementerian.
Dimungkinkan promosi seleksi terbuka jabatan Administrator, Pengawas atau
jabatan strategis lainnya apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat
SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,
sebagaimana dinyatakan huruf D Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014:
PERSYARATAN: PS 5 PP No.100 TH 2000 &
PS 7 PP No. 13 TH 2002
1. Berstatus PNS
2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 tingkat
di bawah jenjang pangkat yg ditentukan.
3. Memiliki kualifikasi & tingkat pendidikan yang
ditentukan;
4. Semua unsur DP3 min. baik dlm 2 thn terakhir;
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
6. Sehat jasmani dan rohani; dan
7. Lulus diklatpim yang ditentukan.
senioritas pangkat – usia – pengalaman
 faktor yang mesti dipertimbangkan
17
JENJANG PANGKAT & ESELON
ESELON
PANGKAT/GOLONGAN
TERENDAH
PANGKAT
Ia
Pembina Utama Madya
Ib
Pembina Utama Muda
IIa
Pembina Utama Muda
IIb
Pembina Tk.I
TERTINGGI
GOL
PANGKAT
GO
L
IV/d Pembina Utama
IV/c Pembina Utama
IV/e
IV/c Pembina Utama Madya
IV/b Pembina Utama Muda
IV/d
IIIa Pembina
IIIb Penata Tk.I
IV/a Pembina Tk.I
III/d Pembina
IV/b
IVa Penata
IVb Penata Muda Tk.I
III/c Penata Tk.I
III/b Penata
III/d
Va
III/a Penata Muda Tk.I
18
III/b
Penata Muda
IV/e
IV/c
IV/a
III/c
Pasal 72 - PROMOSI PNS
Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian
atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari
tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender,
suku, agama, ras, dan golongan.
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim
PNS pada Instansi Pemerintah.
penilai kinerja
•
•
Ketentuan mengenai pembentukan dan persyaratan
Tim Penilai Kinerja belum diatur, maka fungsi
pertimbangan calon pejabat dapat dilaksanakan oleh
Baperjakat.
Tugas Baperjakat (Pasal 4 PP No. 100 Tahun 2000):
memberikan pertimbangan kepada PJYBW untuk:
a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jab struktural eselon II
ke bawah sesuai dengan kewenangannya
b. kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,
menunjukkan prestasi luar biasa, menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara; dan
c. perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II
BAPERJAKAT PADA PTN

Contoh: pada Universitas/Institut;
susunan keanggotaan Baperjakat terdiri atas:
a. KETUA merangkap anggota: PR II
b. SEKRETARIS: KA. BAU/BAUK
c. ANGGOTA: SEMUA PD II FAKULTAS

Penetapan keanggotaan oleh Rektor
Kedudukan di BAU/BAUK
Anggota Baperjakat yang sedang dipertimbangkan
jabatan/pangkatnya, tidak diikutsertakan dalam rapat
Baperjakat


21
KETENTUAN LAINNYA YG PERLU DIPERHATIKAN
1.
PS 23 PP No. 99 Th 2000: PNS yg berpangkat lebih rendah tdk
boleh membawahi PNS yg berpangkat lbh tinggi, kecuali PNS
tsb menduduki jabfung.
2. CALON YG DIPERTIMBANGKAN UNT PROMOSI JABATAN HRS LEBIH
DARI 2 ORANG DG KUALIFIKASI YANG SETARA.
3. Kewajiban Pelantikan & sumpah jabatan (PS 27 UU NO. 8 TH 1974).
PASAL 4(2) PP 100 Th 2000 Jo No.13 Th 2003 - PNS yg diangkat dlm jab
strukt WAJIB dilantik & mengucapkn sumpah di hadapan PJYBW.
Selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan Keputusan (Penjelasan
Kep KA BKN No. 13 Th 2002).
4. Ps 8 PP No. 100 Th 2000 jo No. 13 Th 2003: PNS yg menduduki jab
strukt tidak dapat menduduki jab rangkap baik dg jab strukt lainnya
atau jab fungsional, KECUALI JAKSA, PENELITI, &PECUNDANG (PP NO.
47 TAHUN 2005)
22
Keputusan KA BKN No. 13 Tahun 2002 ttg Juklak
Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2002


PNS yg belum mengikuti dan lulus Diklatpim
dapat diangkat sebagai pej.strukt definitif,
namun tetap diharuskan mengikuti dan lulus
DIKLATPIM sesuai dg kompetensi yg ditetapkan
unt jab tsb (kebijakan DUK DIK).
Promosi jab setingkat lebih tinggi dapat
dilakukan apabila ybs telah 2 tahun dlm
jabstrukt yg pernah dan/atau msh
didudukinya,kecuali jabstrukt yg menjadi
wewenang Presiden.
23
Pemberhentian
PASAL 10 PP NO. 100 TAHUN 2000
PNS dapat diberhentikan dari jabstruk karena:
Mengundurkan diri dari jabatan;
Mencapai batas usia pensiun;
Diberhentikan sebagai PNS;
Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
Cuti di luar tanggungan negara;
Tugas belajar lebih dari 6 bulan;
Adanya perampingan organisasi pemerintah;
Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
Hal-hal lain yang ditentukan dalam per-UU-an yang berlaku.
24
PNS yg menduduki jabatan struktural dan
pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang
pangkat terendah untuk jabatan itu, dapat
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,
apabila:
a.
b.
c.
telah 1 thn dlm pangkat yg dimilikinya;
sekurang-kurangnya 1 thn dlm jabatan
struktural yg didudukinya; dan
setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dlm 2 thn terakhir.
25
Penjelasan Keputusan KA BKN No. 12 TAHUN 2002
mengenai Kenaikan Pangkat Pilihan:

Apabila pej struktural & pangkatnya masih
satu tingkat di bawah jenjang pangkat
terendah untuk jabatan yg diduduki, maka
apabila ybs telah 4 tahun atau lebih dalam
pangkatnya maka ybs dapat diusulkan
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada
periode kenaikan pangkat yang terdekat.
26

BAGAIMANA DENGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
s.d. kondisi Juli Tahun 2014
129 JFT
JABATAN FUNGSIONAL KEMDIKBUD

JF ANGKA KREDIT:
KEMDIKBUD SEBAGAI PEMBINA 8 JF: DOSEN, GURU,
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, PRANATA LAB PENDIDIKAN,
PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG BELAJAR, PENILIK, PAMONG BUDAYA
KEMDIKBUD SEBAGAI PENGGUNA 17 JF: PENELITI, PEREKAYASA,
PRANATA KOMPUTER, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, ARSIPARIS,
ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR, AUDIWAN, PENERJEMAH,
WIDYAISWARA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA,
PARAMEDIS (DOKTER, PERAWAT, FISIOTERAPIS, RADIOGRAFER), DOKTER
PENDIDIK

JF NONANGKA KREDIT: KAMUS JF DITETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI
PEMBINA PROFESI PEJABAT FUNGSIONAL ANGKA KREDIT
1
2
3
4
• INSTANSI PEMBINA
• PIMPINAN UNIT KERJA PEJABAT FUNSIONAL
• ATASAN LANGSUNG
• PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN
• TIM PENILAI ANGKA KREDIT
UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISME
JABATAN FUNGSIONAL
1. Menetapkan formasi
2. Menetapkan standar kompetensi
3. Pengusulan tunjangan
4. Melakukan sosialisasi
5. Penyusunan kurikulum Diklat
6. Penyelenggaraan Diklat
7. Pengembangan sistem informasi
8. Fasilitasi pelaksanaan
9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi
10. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
11. Melakukan monitoring dan evaluasi
30
Misal jabfung Arsiparis, Kemdikbud merumuskan
fungsi pembinaan intenal antara lain meliputi:
a. Penyusunan formasi jabatan arsiparis;
b. Sosialisasi jabatan arsiparis serta petunjuk
pelaksanaannya;
c. Pengembangan sistem informasi jabatan
arsiparis;
d. Fasilitasi pelaksanaan jabatan arsiparis;
e. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Arsiparis;
f.
Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan
jf arsiparis
g. Menyusun rencana pengembangan kapasitas dan
karir arsiparis.
CONTOH:
TUGAS PEMBINAAN
ARSIPARIS
ANRI-PEMBINA
KEMDIKBUD-PENGGUNA
(Pasal 5 Permenpan PER 3/MPAN/3/2009
1. Penetapan Juknis JF Arsiparis (JFA)
Menerapkan pelaksanaan JFA sesuai
ketentuan yang berlaku
2 . Menetapkan Pedoman Formasi JFA
Arsiparis
Menyusun Formasi JFA
3. Menetapkan Standar Kompetensi JFA
Melaksanakan Uji Kompetensi dan
Sertifikasi Kompetensi
4. Menetapkan kurikulum diklat
fungsional/teknis dan sertifikasinya
Melaksanakan diklat
5. Melakukan monef JFA
Melaksanakan monef prestasi kerja
6. Penetapan etika profesi dan kode etik
7. Fasilitasi pembentukan organisasi
profesi
Membentuk Forum Arsiparis
32
SISTEM KARIER DALAM JABATAN DAN PANGKAT
ARSIPARIS
PLP
PUSTAKAWAN
ANALIS KEPEGAWAIAN
AHLI
PERTAMA III/a
UTAMA IV/e
AHLI
PERTAMA III/a
MADYA IV/c
TERAMPIL
PELAKSANA II/c
PENYELIA III//d
TERAMPIL
PELAKSANA II/c
PENYELIA III/d
PUSTAKAWAN
5, 9%
5, 9%
MADYA
MUDA
7, 13%
28, 51%
PERTAMA
PENYELIA
PEL. LANJUTAN
10, 18%
totaL = 55
PERLU ANALISIS DATA INDIVIDUAL:
1. TMT JABATAN/PANGKAT
2. LAMA JABATAN YANG PERLU DIWASPADAI YANG TELAH
LEBIH DARI 4 TAHUN
3. SANKSI DIBERLAKUKAN YANG TELAH 5 TAHUN (BEBAS
SEMENTARA) DAN 6 TAHUN (PEMBERHENTIAN)
4. YANG TELAH KARIER PUNCAK (PENYELIA ATAU UTAMA)
BERLAKU ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN PER TAHUN
ARSIPARIS
2, 15%
1, 8%
1, 8%
0, 0%
1, 8%
MADYA
MUDA
PERTAMA
PENYELIA
PEL. LANJUTAN
PELAKSANA
8, 61%
Total=13
Pranata Laboratorium
Pendidikan
2, 3%
MADYA
MUDA
PERTAMA
PENYELIA
PEL. LANJUTAN
PELAKSANA
11, 20%
13, 23%
13, 23%
PERLU ANALISIS DATA
INDIVIDUAL:
1. TMT JABATAN/PANGKAT
2. LAMA JABATAN YANG PERLU
DIWASPADAI YANG TELAH
LEBIH DARI 4 TAHUN
3. SANKSI DIBERLAKUKAN
YANG TELAH 5 TAHUN
(BEBAS SEMENTARA) DAN 6
TAHUN (PEMBERHENTIAN)
4. YANG TELAH KARIER
PUNCAK (PENYELIA ATAU
UTAMA) BERLAKU ANGKA
KREDIT PEMELIHARAAN PER
TAHUN
16, 29%
1, 2%
Total=56
BERLAKU SAMA
UNTUK ANALIS KEPEGAWAIAN
JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN DAN
ARSIPARIS AHLI
Utama
UTAMA
IV/d = 850 ak 200
IV/e = 1050
ak
Madya
MADYA
Muda
Pertama
MUDA
IV/c = 700 ak
IV/b = 550 ak
IV/a = 400 ak
III/d = 300 ak
100
III/c = 200 ak
PERTAMA
III/b = 150 ak
III/a = 100 ak
50
150
JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT PLP & ANALIS
KEPEGAWAIAN AHLI
Madya
Madya
Muda
Muda
Pertama
III/d = 300 ak
III/c = 200 ak
Pertama
III/b = 150 ak
III/a = 100 ak
50
IV/c = 700 ak
IV/b = 550 ak
IV/a = 400 ak
100
150
JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT
PUSTAKAWAN, ARSIPARIS, PLP , ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL
PENYELIA
PENYELIA
PELAKSANA
LANJUTAN
III/d = 300 ak
III/c = 200 ak
PELAKSANA
LANJUTAN
PELAKSANA
III/b = 150 ak
III/a = 100 ak
PELAKSANA
II/d = 80 ak
II/c = 60 ak
20
50
100
• Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
merupakan prestasi kerja pejabat fungsional tertentu.
• Penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
setelah mendpat pertimbangan Tim Penilai Angka Kredit JFT, maka
perlu dibentuk TPAK untuk masing-masing JFT.
• Pada hakikatnya TPAK bertugas membantu pejabat penetap angka
kredit.
• Pada JFT seperti PLP dan Pustakawan sudah diatur keharusan
penilaian angka kredit setiap tahun sejalan dengan PP Nomor 46
Tahun 2011 yaitu kontrak kinerja (SKP).
• Arsiparis dan Analis Kepegawaian sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011
maka wajib pula melakukan penilaian angka kredit setiap tahun
meskipun belum diatur dalam masing-masing Peraturan Menpan
mengenai Jabfung tersebut,
CONTOH PADA PLP:
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 12
1.Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap PLP wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan.
2.Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap
kegiatan PLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
3.Penilaian dan penetapan angka kredit PLP yang akan
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 40
Pasal 29 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
1. PLP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
telah ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat
berikutnya.
2. PLP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun
kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% angka
kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatan tugas pokok.
Pasal 9 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PLP
yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka PLP yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara
tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 10: Ketentuan Angka Kredit (AK)
Jika Melakukan Tugas di atas atau
di bawah Jenjang Jabatan
Apabila PLP melakukan tugas :
di atas
Jenjang
Jabatan
dinilai 80% dari besaran AK
di bawah
Jenjang
Jabatan
dinilai 100% dari besaran AK
DP3 mulai 2014
PP No. 46 Tahun 2011
ANGKA
KREDIT
SKP
PENGAMATAN
Pelaksanaan tugas
unsur utama dan
penunjang
PERILAKU
60%
40%
CONTOH
UNSUR YANG DINILAI
4.
a. Sasaran Kerja Pegawai(SKP)
b. Perilaku Kerja
Jumlah
..... x 60 %
1. Orientasi pelayanan
Baik
2. Integritas
Baik
3. Komitmen
Baik
4. Disiplin
Baik
5. Kerja sama
Baik
6. Kepemimpinan
Jumlah
Nilai rata-rata
Nilai Perilaku Kerja
Baik
......x 40 %
NILAI PRESTASI KERJA
??
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal,
………………………..
Usulan Kenaikan Pangkat PNS tidak dapat
diproses apabila :
 Pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) terdapat unsur yang bernilai kurang.
 Sedang dalam proses atau sedang menjalani
Hukuman Disiplin berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Unsur dan Subunsur Kegiatan JFT
UNSUR UTAMA ≥ 80%
1.
2.
3.
PENDIDIKAN
TUGAS POKOK
PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR UTAMA: ≥ 80%
Termasuk/tidak termasuk subunsur
Pendidikan Sekolah
UNSUR PENUNJANG ≤ 20%
UNSUR
PENUNJANG
PENUNJANG TUGAS
KETENTUAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA UNTUK
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JFT
UNSUR UTAMA ≥80%
PUSTAKAWAN
(PERATURAN BARU)
PLP
ARSIPARIS
ANALIS KEPEGAWAIAN
TIDAK TERMASUK SUBUNSUR
PENDIDIKAN SEKOLAH/FORMAL
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
NO
I
UNSUR
%
PELAKSANA
PELAKSANA
LANJUTAN
PENYELIA
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
60
60
60
60
60
60
-
16
32
72
112
190
UNSUR UTAMA
A.PENDIDIKAN:
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN LABORATORIUM
≥80%
2
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN
YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS
PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
-
4
8
18
28
100%
60
80
100
150
200
48
49
300
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D IV
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
I
UNSUR
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
%
PERTAMA
MUDA
MADYA
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
100
100
100
100
100
100
100
-
40
78
116
234
350
468
2
4
6
10
12
120
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B.PENGELOLAAN LABORATORIUM
≥80%
C.PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS
PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
-
10
20
80
60
90
100%
100
150
200
300
400
550
700
50
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
UNSUR
%
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PERTAMA
I
MUDA
MADYA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
150
150
150
150
150
150
-
38
116
194
310
428
2
4
6
10
12
-
10
30
50
80
110
150
200
300
400
550
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN LABORATORIUM
C.
II
≥80%
PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
≤20%
JUMLAH
100%
51
700
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
UNSUR
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
PERSENTASE
MUDA
I
MADYA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
200
200
200
200
200
-
76
154
270
388
4
6
10
12
20
40
70
100
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN
LABORATORIUM
≥80%
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
100%
-
200
300
400
550
52
700
PPENGEMBANGAN KARIER
DALAM JABATAN DAN PANGKAT
PASAL 26
KENAIKAN JABATAN
PASAL 27
KENAIKAN PANGKAT
1. TELAH 1 TAHUN DALAM
1. TELAH 2 TAHUN DALAM
PANGKAT TERAKHIR
JABATAN TERAKHIR
2. MEMENUHI ANGKA
KREDIT YANG
DITENTUKAN
3. SETIAP UNSUR DP3
BERNILAI BAIK 1 TAHUN
TERAKHIR
2. MEMENUHI ANGKA
KREDIT YANG
DITENTUKAN
3. SETIAP UNSUR DP3
BERNILAI BAIK 2 TAHUN
TERAKHIR
BATAS USIA
PENSIUN
- TUNJANGAN
JABATAN
- TUKIN
TUNJANGAN JABATAN PLP
BERDASARKAN PERPRES NO.21 TAHUN 2013
JENJANG JABATAN
PLP MADYA
BESAR TUNJANGAN
Rp. 1.260.000,00,-
PLP MUDA
PLP PERTAMA
PLP PENYELIA
PLP PELAKSANA LANJUTAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
PLP PELAKSANA
Rp. 360.000,00,-
960.000,00,540.000,00,780.000,00,450.000,00,-
TUNJANGAN KINERJA
PERPRES NOMOR 88 TAHUN 2013
KETENTUAN BESARAN TUKIN TERTENTU DIATUR
DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 107 TAHUN 2013



Bagi CPNS 80%
Pegawai yang dibebaskan dari jabatan
karena tugas belajar 75%
Pegawai yang dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional tertentu karena tidak
dapat mengumpulkan angka kredit 50%, dan
dapat dibayarkan secara utuh sejak tanggal
keputusan pengangkatan kembali dalam
jabatan fungsional ybs
PASAL 3 PERPRES NOMOR 88 TAHUN 2013 –
TUKIN TIDAK DIBERIKAN BAGI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu
Yang diberhentikan sementara atau nonaktif
Yang diberhentikan dari jabatan organik dengan diberikan
uang tunggu (belum diberhentikan dari pegawai negeri)
Yang dpk/dpb diluar instansi Kemdikbud
Yang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau MPP
Yang diangkat sebagai dosen atau guru
PNS pada badan layanan umum (BLU) yang telah mendapat
remunerasi sbgmn diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2005
jo NOmor 74 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Keuangan BLU
TUNJANGAN KINERJA PLP
JENJANG
JABATAN
PENETAPAN
KELAS JABATAN ANRI
KELAS JABATAN
TUKIN *)
KEMDIKBUD (Rp.)
(INFAK 2012)
KEMDIKBUD
AHLI MADYA
11
AHLI MUDA
9
9
2.915.000,00,-
AHLI PERTAMA
8
8
2.535.000,00,-
PENYELIA
8
7
2.304.000,00,-
PELAKSANA
LANJUTAN
7
6
2.095.000,00,-
PELAKSANA
6
5
1.904.000,00,-
*) PERPRES NO. 88
TAHUN 2013


Kemdikbud melakukan evaluasi jabatan
untuk memperbaiki kelas jabatan yang
ditetapkan tahun 2012
Untuk sementara kelas jabatan:
JENJANG JFT
AHLI UTAMA
KELAS JABATAN
13
MADYA
11
MUDA
9
PERTAMA
8
TERAMPIL: PENYELIA
8
PEL. LANJUTAN
7
PELAKSANA
6
PEMULA
5
PP NOMOR 21 TAHUN 2014
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI
BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
JFT
JFT
Pasal 2
JENJANG
PERTAMA
MUDA
TERAMPIL
BUP
58
MADYA
UTAMA
OKTER
DOKTER PENDIDIK
KLINIS
PERTAMA, MUDA
WI
MUDA, MADYA
DOKTER PENDIDIK
KLINIS
PUSTAKAWAN
UTAMA
60D
65
UTAMA
*) mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014
.
KETENTUAN BESARAN TUKIN TERTENTU DIATUR DALAM
PERMENDIKBUD NOMOR 107 TAHUN 2013



Bagi CPNS 80%
Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena
tugas belajar 75%
Pegawai yang dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit 50%, dan dapat
dibayarkan secara utuh sejak tanggal
keputusan pengangkatan kembali dalam
jabatan fungsional ybs
SANKSI: PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PEMBEBASAN
SEMENTARA
JENJANG JABATAN
Pelaksana II/b s.d
Penyelia III/c
Pertama (III/a) s.d Madya
IV/b
Terampil (Penyelia III/d)
Ahli (Madya IV/c)
5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan
6 tahun tidak dapat
mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan
Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 10 angka kredit dari kegiatan
tugas pokok
Tahun berikutnya angka
kredit belum terpenuhi
Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 20 angka kredit dari kegiatan
tugas pokok
1.
2.
Semua jenjang
PEMBERHENTIAN
3.
4.
5.
Dijatuhi hukuman disiplin
penurunan pangkat
Diberhentikan sementara
sebagai PNS
Ditugaskan secara penuh di
luar unit jf.
Cuti di luar tanggungan negara
Tugas belajar lebih 6 bulan


Dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat kecuali
penurunan pangkat
Telah mencapai batas usia
pensiun PNS
63

Implikasi jft yang telah lebih dari 5 tahun dan kurang dari 6
tahun dalam jabatan/pangkat terakhir serta PLP yang
tidak memenuhi angka kredit pemeliharaan per tahun:
a. dibebaskan sementara dari jabatannya
b. dihentikan tunjangan jabatannya
c. tunjangan kinerjanya diberikan 50%
 Dapat diangkat kembali setelah memenuhi angka kredit yang
dipersyaratkan.
 SE KEPALA BKN NO. K26-30/V.1-1/99 Tanggal 2 Januri 2015
tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementera, dan
Pemberhentian PNS Dari Jabatan Fungsional, menegaskan
BKN menerapkan ketentuan yang berlaku pada masingmasing JFT. Dalam hal ini termasuk ketentuan 5 tahun dan
6 tahun tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL
1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional;
2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang
memadai dibanding dengan jabatan struktural;
3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestis dibanding
jabatan fungsional;
4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas;
5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif;
6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP;
7. Belum
tegasnya
komitmen
pimpinan
dalam
mengembangkan
jabatan
fungsional
serta
mendayagunakan secara optimal pejabat fungsional
65
sesuai dengan tupoksinya.
TERIMA KASIH..

similar documents