PowerPoint 프레젠테이션 - Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan

Report
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN
Muhtar Mahmud
Opini TMP dan TW diberikan oleh BPK sebagian besar dis
ebabkan kelemahan sistem
pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan pemerint
ah daerah. Kelemahan
tersebut tercermin dari belum memadainya pengendalian
fisik atas aset, kelemahan
manajemen kas, pencatatan transaksi yang belum akurat
dan tepat waktu serta
masalah disiplin anggaran.
Kelemahan SPI yang sering terjadi terutama dala
m pengendalian aset tetap seperti
nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biayabiaya yang telah dikeluarkan,
perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pa
da neraca dengan dokumen sumber
dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil in
ventarisasi dan penilaian. Hal-hal
tersebut berpengaruh terhadap saldo aset tetap s
ehingga mempengaruhi kewajaran
laporan keuangan
Kelemahan SPI lainnya yang juga berpengaru
h terhadap kewajaran
penyajian laporan keuangan antara lain : pen
gelolaan kas belum tertib, nilai persediaan
yang dilaporkan tidak berdasarkan inventarisa
si fisik, pencatatan penyertaan modal
pemerintah dan dana bergulir tidak sesuai de
ngan Standar Akuntansi Pemerintah,
realisasi belanja yang tidak sesuai dengan pe
runtukannya, dan peraturan-peraturan
tentang pengelolaan keuangan daerah belum
dibuat.
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah
Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
• Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
DASAR HUKUM
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005/PP 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi;
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah;
DASAR HUKUM
• Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 /
Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengada
an Barang dan Jasa Pemerintah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan d
an Materiil Daerah;
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah
yang Baru Dibentuk
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
DASAR HUKUM
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang N
omor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/
Kabupaten Kota;
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah;
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2006 tentang Stand
arisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P
edoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
AZAS PENGELOLAAN BARANG MIL
IK DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Azas
Azas
Azas
Azas
Azas
Azas
fungsional;
kepastian hukum;
transparansi;
efisiensi,;
akuntabilitas;
kepastian nilai.
AZAS FUNGSIONAL
• yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan ma
salah dibidang pengelolaan barang milik daerah
yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang,
pengguna barang, pengelola barang dan Kepala
Daerah
sesuai
fungsi,
wewenang
dan
tanggungjawab masing-masing;
AZAS KEPASTIAN HUKUM
• yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilak
sanakan berdasarkan hukum dan peraturan perun
dang-undangan;
AZAS TRANSPARANSI
• yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik d
aerah harus transparan terhadap hak masyarakat
dalam memperoleh informasi yang benar;
AZAS EFISIENSI
• yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan
agar barang milik daerah digunakan sesuai batasa
n-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dal
am rangka menunjang penyelenggaraan tugas po
kok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
AZAS AKUNTABILITAS
• yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik da
erah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat;
AZAS KEPASTIAN NILAI
yaitu pengelolaan barang milik daerah harus diduku
ng oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang d
alam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah
tanganan barang milik daerah serta penyusunan ner
aca Pemerintah Daerah.
SISTEMATIKA Permendagri 17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KETENTUAN UMUM
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
PENGADAAN
PENERIMAAN DAN PENYALURAN
PENGGUNAAN
PENATAUSAHAAN
PEMANFAATAN
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
PENILAIAN
PENGHAPUSAN
PEMINDAHTANGANAN
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBIAYAAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
KETENTUAN LAIN-LAIN
SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PENATA
USAHAAN
.....
PEMANFAATAN
PENGAMANAN
& PEMELIHARAAN
PENGGUNAAN
PENERIMAAN
PENYIMPANAN
PENYALURAN
PERMENDAGRI
NO 17 TAHUN 2007
PASAL 4 AYAT 2
PENGADAAN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN &
PENGANGGARAN
PENILAIAN
PENGHAPUSAN
PEMINDAH
TANGANAN
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBIAYAAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PENATAUSAHAAN BARANG
DAERAH
Ruang Lingkup
• Kegiatan Penatausahaan meliputi kegiatan pembukuan, in
ventarisasi dan pelaporan
• Kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD se
bagai Pengguna adalah melakukan pendaftaran, pencatatan,
pembukuan, inventarisasi, pembuatan Buku Inventaris dan
Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ru
angan dan Kartu Inventaris Barang serta melakukan pelapo
ran.
Penjelasan Permendagri no.17 Tahun 2007 bab I. Umum. Butir 5
Sistimatika Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah Huruf g penata usahaan
Kegiatan Pembukuan
Daftar
Barang
Pengguna
Barang
Milik
Daerah
Pendaftaran
Penggolongan
Kodefikasi
Barang
Kodefikasi :
pemberian
pengkodean
barang pada
setiap barang
inventaris milik
Pemerintah
Daerah yang
menyatakan kode
lokasi dan kode
barang
Kartu
Inventaris
Barang
Kegiatan Inventarisasi
Inventarisasi
Kartu
Inventaris
Ruang
Buku
Inventaris
Pemanfaatan
Mutasi
Pelaporan
Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris,
Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi
Barang,Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang
Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus,
Daftar
Barang
Milik
Daerah
yang
Digunausahakan .
KODE LOKASI
14 Digit
KODE KOMPONEN
PEMILIK BARANG
KODE PROVINSI
KODE KAB/KOTA
KODE BIDANG
KODE UNIT
BIDANG
Kodefikasi lokasi adalah pemberi
an nomor kode yang menggam
barkan atau yang menjelaskan
dimana dan pada unit kerja
perangkat daerah mana aset itu
berada
Kode urutan kepemilikan
(Pusat=00,Provinsi=25,
Kab/Kota=11
Kode urutan Provinsi
Kode urutan Kabupaten/ Kota
dalam Provinsi
Pengelompokan Bidang
Tugas (22 bidang)
Penjabaran dari Bidang
Tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
KODE TAHUN PEM
BELIAN
Tahun Pembelian/Pengadaan/
Pembangunan
KODE SUB UNIT /
SATUAN KERJA
Nomor urut Kode sub unit
sesuai struktur organisasi
perangkat daerah
Kodefikasi kepemilikan ba
rang adalah pemberian No
mor Kode yang menggambar
kan atau yang menjelaskan
status pemilikan barang/aset
Nomor kode barang diklasifika
sikan kedalam 6 (enam) golong
an yaitu:
1. Tanah.
2. Mesin dan Peralatan.
3.Gedung dan Bangunan.
4.Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5.Aset Tetap Lainnya.
6.Konstruksi dalam Pengerjaan.
Penggolongan barang terbagi a
tas Bidang, Kelompok, Sub
Kelompok dan Sub-Sub Kelom
pok/Jenis Barang
Nomor urut pencatatan dari
setiap barang, pencatatan
terhadap barang yang sejenis,
tahun pengadaan sama,
besaran harganya sama
KODE BARANG
14 Digit
KODE
GOLONGAN
KODE
BIDANG
KODE
KELOMPOK
KODE
SUB KELOMPOK
KODE SUB
SUB KELOMPOK
NOMOR KODE
REGISTER
Pembukuan
• Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaf
taran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar
Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP).
• Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaf
taran dan pencatatan sesuai format :
•
•
•
•
•
•
•
Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan
Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
KARTU INVENTARIS BARANG
• Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat
barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan
/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk,
type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut,
yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain
dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
KIB A -TANAH
TANAH
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran,
Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah
Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan
Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
KIB B –PERALATAN DAN MESIN
1. ALAT ALAT BESAR
Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain
sejenisnya.
2. ALAT ALAT ANGKUT
Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat
Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut
Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.
3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain
sejenisnya.
4.ALAT PERTANIAN/PETERNAKAN
Alat Pengolahan
Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan
Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.
6. ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.
7. ALAT KEDOKTERAN
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran
Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat
Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.
8.ALAT LABORATORIUM
Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain
sejenisnya.
9. ALAT KEAMANAN
Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan
lain-lain sejeinsnya.
KIB C – GEDUNG DAN BANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi,
Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung
lainnya yang sejenis.
BANGUNAN MONUMEN
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain
sejenisnya.
KIB D – JALAN, IRIGASI, JARINGAN
1. JALAN DAN JEMBATAN
Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.
2. BANGUNAN AIR DAN IRIGASI
Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang,Bangunan Air Pengembangan Rawa dan
Polder, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan
Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenis.
3. INSTALASI
Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi
Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan
lain-lain sejenisnya.
4. JARINGAN
Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.
KIB E – ASET TETAP LAINNYA
1. BUKU PERPUSTAKAAN
Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu
Bahasa, Matematika dan Pengetahuan
Alam, Ilmu
Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi,
Biografi,sejarah dan lain-lain sejenisnya.
4. BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan,
Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah
Raga, Tanda
Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
3. HEWAN/TERNAK DAN TUMBUHAN
Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas,
Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang
dan lain-lain sejenisnya.
Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni,
Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya
termasuk pohon ayoman/pelindung.
KIB F – KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk men
catat barang– barang inventaris yang ada dalam
ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini ha
rus dipasang di setiap ruangan kerja, pemasang
an maupun pencatatan inventaris ruangan men
jadi tanggung jawab pengurus barang dan Kepa
la Ruangan disetiap SKPD
KARTU INVENTARIS RUANG
AKTIVITAS INVENTARISASI
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melaku
kan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan , pengaturan,
pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam
unit pemakaian.
Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menun
jukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Pengelola dan pengguna melaksanakan inventarisasi barang
milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku
Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi ba
rang milik pemerintah daerah.
Maksud, Tujuan, Sasaran Inventarisasi
• Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, penca
tatan dan pelaporan hasil pendataan BMD.
.
• Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai
serta kondisi BMD yang sebenarnya dengan tujuan agar semua
BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib
administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan
BMD.
• Sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau dipero
leh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang
berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna
Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola
Barang
Masalah Yang Sering Dijumpai
dalam Inventarisasi/Sensus BMD
• Status Kepemilikan Barang
• Adanya barang-barang yang sedang tidak dalam
penguasaan p
engguna/pengelola barang (dipinjam, dititipkan, dikuasai oleh piha
k ke tiga)
• Adanya barang-barang yang status kepemilikannya belum jelas (
misalnya masih dalam sengketa, atau bukti kepemilikan tidak dikete
mukan.
• Pemanfaatan Barang
• Dijumpai barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan (idle)
• Kondisi Fisik Barang
• Dijumpai kondisi fisik barang yang rusak ringan atau rusak berat
• Barang yang tidak diketemukan atau hilang
• Dijumpai barang berlebih (tidak tercatat secara administratif)
•
Nilai Barang
• Dijumpai barang yang tidak diketahui nilai perolehannya
Solusi
• Status Kepemilikan Barang
• Adanya barang-barang yang sedang tidak dalam
pengua
saan pengguna/pengelola barang (dipinjam, dititipkan, diku
asai oleh pihak ke tiga)
• Diupayakan diperoleh bukti-bukti kepemilikan/peminjaman/
titipan sebagai dasar untuk menarik kembali penguasaan dari pi
hak ke tiga)
• Adanya barang-barang yang status kepemilikannya belum
jelas (misalnya masih dalam sengketa, atau bukti kepemilika
n tidak diketemukan).
• Dokumen kepemilikan barang diupayakan untuk diperoleh, dilak
ukan upaya penyelesaian status hukum kepemilikan melalui pe
ngadilan dsb.
• Pemanfaatan Barang
• Dijumpai barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan (idle)
• Diupayakan untuk memanfaatkan BMD yang idle tersebut .
Solusi
• Kondisi Fisik Barang
• Dijumpai kondisi fisik barang yang rusak ringan atau rusak
berat
• Dicatat dan dilaporkan sebagai bahan penyusunan rencana pe
meliharaan barang
• Barang yang tidak diketemukan atau hilang
• barang yang hilang/tidak diketemukan agar ditindaklanjuti
• sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Dijumpai barang berlebih (tidak tercatat secara administratif)
• Ditelusuri asal kelebihan jumlah barang, dimasukkan dalam pen
catatan barang milik daerah apabila tidak ada gugatan/tuntutan
dari pihak lain (diakui sebagai hibah)
•
Nilai Barang
• Dijumpai barang yang tidak diketahui nilai perolehannya
• Dilakukan prosedur penilaian atas barang berdasarkan ketentua
n yang berlaku
Pertanyaan
Apakah masih ada permasalahan lain dalam inventarisasi
/Sensus Barang Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah
1.
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penga
manan dan penyusunan neraca daerah;
2. Penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Aku
ntansi Pemerintah Daerah;
3. Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung denga
n data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik da
erah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik dae
rah;
4. Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk peny
usunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangk
a pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan
Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah.
 Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat meli
batkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilai
an asset;
 Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah
perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penil
ai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan esti
masi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diper
oleh nilai wajar;
 Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ber
dasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhati
kan kondisi fisik aset tersebut;
 Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga In
dependen yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan de
ngan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkul
asi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai stand
ar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.
Buku Inventaris
Buku Inventaris (BI) adalah himpunan catatan data teknis dan
administratif yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris
barang dari KIB-A, s/d KIB-F ditiap-tiap SKPD yang memuat da
ta meliputi lokasi, jenis/ merk type, jumlah, ukuran, harga,
tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya
.
Pelaporan
Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan
pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima)
tahunan kepada pengguna.
Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang
semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada
Kepala Daerah melalui pengelola.
Jenis Laporan
Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, Laporan Mutasi
Barang, Daftar Mutasi Barang,Rekapitulasi Daftar Mutasi
Barang Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus, Daftar
Barang Milik Daerah yang Digunausahakan .
KONDISI BARANG
Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan
rusak berat.
KONDISI BARANG
Baik
Peralatan, mesin, kendaraan,
furniture, hewan, tumbuhan
Barang
Bergerak
Rusak Ringan
Rusak Berat
Barang Milik
Daerah
Baik
Tanah, gedung, bangunan air (dam,
irigasi), jalan dan jembatan, instalasi
jaringan, bangunan bersejarah (herita
ge), dll.
Barang
Tidak
Bergerak
Rusak Ringan
Rusak Berat
Baik (B)
Rusak Ringan (RR)
Rusak Berat (RB)
Barang Bergerak
Apabila kondisi barang ter
sebut masih dalam keada
an utuh dan berfungsi de
ngan baik
Apabila kondisi barang tersebut ma
sih dalam keadaan utuh tetapi ku
rang berfungsi dengan baik. Untuk
berfungsi dengan baik memerlukan
perbaikan ringan dan tidak memerlu
kan penggantian bagian utama/ ko
mponen pokok.
Apabila kondisi barang tersebut ti
dak utuh dan tidak berfungsi lagi
atau memerlukan perbaikan be
sar/ penggantian bagian utama/
komponen pokok, sehingga tidak
ekonomis untuk diadakan perba
ikan/ rehabilitasi
Barang Tidak Bergerak - TANAH
Apabila kondisi tanah ter
sebut siap dipergunakan
dan/atau dimanfaatkan
sesuai dengan peruntukan
nya.
Apabila kondisi tanah tersebut ka
rena sesuatu sebab tidak dapat di
pergunakan dan/atau dimanfaat
kan dan masih memerlukan pengo
lahan/perlakuan (misalnya pe
ngeringan, pengurugan, perataan
dan pemadatan) untuk dapat di
pergunakan sesuai dengan perun
tukannya.
Apabila kondisi tanah tersebut ti
dak dapat lagi dipergunakan dan
/atau dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya karena
adanya bencana alam, erosi dan
sebagainya.
Baik (B)
Rusak Ringan (RR)
Rusak Berat (RB)
Barang Tidak Bergerak – JALAN DAN JEMBATAN
Apabila kondisi fisik ba
rang tersebut dalam ke
adaan utuh dan ber
fungsi dengan baik
Apabila kondisi fisik barang ter
sebut dalam keadaan utuh
namun memerlukan perbaikan
ringan untuk dapat diperguna
kan sesuai dengan fungsinya.
Apabila kondisi fisik barang
tersebut dalam keadaan ti
dak utuh/tidak berfungsi
dengan baik dan memerlu
kan perbaikan dengan biaya
besar.
Barang Tidak Bergerak – BANGUNAN
Apabila bangunan terse
but utuh dan tidak me
merlukan perbaikan
yang berarti kecuali pe
meliharaan rutin
Apabila bangunan tersebut ma
sih utuh, memerlukan pemeliha
raan rutin dan perbaikan ringan
pada komponen-komponen bu
kan konstruksi utama.
Apabila bangunan tersebut
tidak utuh dan tidak dapat di
pergunakan lagi.
Pemeliharaan
Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar
semua barang selalu dalam kedaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang
sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah,
menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi
asal .
Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik dae
rah yang ada di bawah penguasaannya.
Jenis Pemeliharaan
•Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan se
hari-hari oleh Unit pemakai / pengurus barang tanpa membe
bani anggaran;
•Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan
yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih
yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan
•Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan
yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pe
laksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat di
perkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan
anggaran.
Rencana pemeliharaan barang
1.
Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindak
an atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhada
p barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis m
emuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau
volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan p
elaksanaannya.
2. Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan
barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
3.
Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerj
aan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan
pelaksanaannya;
Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana
Tahunan Pemeliharaan Barang; dan
Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengel
ola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedom
an selama tahun anggaran yang bersangkutan.
Pelaksanaan Pemeliharaan
1.
Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan
oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna se
suai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daer
ah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD.
2. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan de
ngan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditan
datangani oleh Kepala SKPD.
3. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik da
erah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memu
at:
•
•
•
•
•
•
•
•
1) Nama barang inventaris;
2) Spesifikasinya;
3) Tanggal perawatan;
4) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
5) Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
6) Biaya pemeliharaan/perawatan;
7) Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;
8) Lain-lain yang dipandang perlu
Pengayaan Hasil Simulasi
• Dengan Ssimulasi ini dapat dilihat, bahwa kebutha
n tenaga yang tingkat pengguna atau Kuasa Peng
guna barang terdiri dari:
• Penyimpan Barang (Ttd; Penyimpan dan atasan Langs
ung
• Pengurus Barang (Ttd; Pengurus Barang dan Kepala
SKPD/Kepala UPT)
TERIMA KASIH

similar documents