PEMIDAAN DALAM TINDAKAN PIDANA KORUPSI - stai al

Report
PEMIDANAAN DALAM
TINDAKAN PIDANA
KORUPSI
Oleh : R. Azharyadi Priakusumah, SH., MH.
Wakil Ketua PN Ciamis
Hakim TIPIKOR Jawa Barat
Ketua STAI Al-Azhary Cianjur
PERKEMBANGAN TEORI
PEMINDANAAN
• Sejalan dengan aliran abolisionis yang mengintrodusir untuk
menuju pada upaya pembaharuan pemidanaan, dalam kurun
waktu dua dasawarsa terakhir, muncullah inspirasi dan wacana
baru dalam upaya menjawab ketidakpuasan terhadap
efektivitas bekerjanya hukum pidana dan hukum acara pidana
yang berlaku.
Jika aliran abolisionis menghapuskan sistem
PERADILAN RESTORATIF
• Karena sistem peradilan pidana yang dipandang kurang
bermanfaat, sementara alran perdilan restoratif tetap berupaya
mempertahankan mekanisme dengan kerangka yang berbeda
• Peradilan restoratif melakukan inprovisasi dengan
memfokuskan perhatian serta menyimbangkan kepentingan
didalam penyelesaian suatu perkara bukan hanya
semata-mata pada kepentigan pelaku kejahatan saja, akan tetapi
juga memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan
masyarakat.
Selajutnya pemidanaan bergerak pada orientasi baru dimana
penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang
seyogianya dapat menguntungkan bagi semua pihak
SUMBER HUKUM
A.
MATERIEL :

KUHP

UU No. 31 th. 1999

UU No. 20 th. 2001
B. Formel

UU No. 8 Th. 1981 (KUHP)

UU No. 30 Th. 2002
TUJUAN PEMIDANAAN
1.
Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaka
norma hukum demi perlindungan masyarakat
2.
Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tidak pidana,
memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat
3.
Memasyarakatkan terpidana melalui cerrectional service
4.
Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
UNSUR PEMIDANAAN
1.
Pemidanaan harus mengandung rasa kehilangan
(devriation) atau netapa / kesengsaraan. (Distress) yang
seharusnya dirumuskan secara wajar dan proporsional
2.
Pemidanaan harus dijatuhkan oleh institusi yang
berwenang (memiliki legitimasi)
3.
Institusi yang berwenang berhak menjatuhkan pidana
hanya terhadap subyek yang telah terbukti bersalah
melalui proses pembuktian sesuai aturan hukum yang
berlaku
BASIS PEMIDANAAN DIATUR
DALAM PASAL 10 KUHP
• Pasal 10 buku I KUHP sebagai aturan umum ketentuan
pemidanaan yang menjadi dasar / sumber ketentuan
peidana pada perundang-undangan lain “4 (empat) jenis pidana
pokok dan 3 (tiga) jenis pidana tambahan.
Jenis pdana pokok adalah :
1.
Pidana Mati
2.
Pidana Penjara
3.
Pidana Kurungan
4.
Pidana Denda
Sedangkan jenis pidana tambahan ialah:
1.
Pencabutan hak – hak tertentu
2.
Perampasan barang-barang tertentu
3.
Pengumuman putusan hakim
PIDANA MATI
• Tentang pidana mati yang pelaksanaanya diatur dengan
perpres No. 2/1964 jo. UU No. 5/1969, ttg. Tata cara
pelaksanaan pidana mati, dilaksanakan dengan jalan ditembak
mati dihadapan regu tembak
catatan : Pidana mati kini menjadi kontroversi karena pendapat
yang kontra menyatakan sesuai pasal 28 I UUD 1945, bahwa
hak untuk hidup sebagai salahsatu hak yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun
PASAL 12 KUHP PIDANA
PENJARA
1.
Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu
tertentu
2.
Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek
adalah satu hari, dan paling lama lima belas tahun berturutturut.
3.
Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan
untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan
yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati,
seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu,
Atau anatara pidana penajara seumur hidup dan selama waktu
tertnetu ; begitu juga dala hal batas lima belas tahun dapa
dilampaui karena perbarengan (concursus) (pasal 63, 65, 66
KUHP) pengulangan (residivis) atau karena yang ditentukan
dalam pasal 52, 52 a.
4. Pidana penjara selama waktu tertntu sekali-kali tidak boleh
lebih dari dua puluh tahun.
PIDANA KURUNGAN
Pasal 18 KUHP
1.
Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama
satu tahun
2.
Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena
perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan
pasal 52 dan 52 a. Kurungan dapat ditambah menjadi satu
tahun empat bulan
3.
Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari tahun empat
bulan
PIDANA DENDA
Pasal 30
1.
Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen,
2.
Jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan,
3.
Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu
hari dan paling lama enam bulan
KURUNGAN PENGGANTI TIDAK
BOLEH LEBIH 8 BULAN
4. Jika pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau
pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a. Maka
kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan
bulan.
5. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan
bulan.
LAMANYA PIDANA PENJARA
PENGGANTI
Pasal 18 (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka
dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum pidana pokok (pasal 18 (3) ).
Ahli waris tersangka / terdakwa / terpidana korupsi dapat
digugat membayar kerugian negara (pasal 35 (1) ).
ASAS – ASAS PEMIDANAAN
PERKARA TIPIKOR
• Bersifat komulasi beberapa ketentuan mengatur ancaman
pidana yang bersifat komulasi dan alternatif (pasal 2 s/d 13)
(double tract system)
• Mengatur ancaman pidana minimum dan maksimum (antara
1th. Sampai 20 th) dan ancaman pidana denda antara Rp. 50
Juta sampai 1 Miliyar
• Pidana tambahan yang diatur dalam KUHP dalam pasal tertntu
plus ketentuan dalam pasal 18 antara lain “perampasan dan
pembayaran uan pengganti”
PIDANA TAMBAHAN
PERMAPASAN
1. Pasal 18 (1) UU No. 31 th. 1999 yo. UU No. 20 th. 2001 (a) :
perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk
perusahan-perusahan mikik terpidana dimana tindak pindana
korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut
PERAMPASAN HARTA BENDA
PIHAK KETIGA
Pasal 19
(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang – barang
bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak
pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan
(2) Dalam hal putusan pengdilan sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat 1 termasuk juga barang pihak ketiga yang
mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat
mengajukan keberatan kepada pengadilan yang
bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan
setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk
umum
(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
putusan pengadilan
(4) Dalam keadaan sebagaimaa dimaksud dalam ayat 2, hakim
meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang
berkepentingan.
(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah
Agung oleh pemohon atau penuntut umum
Catatan :
Apabila keberatan pihak ketiga diterma oleh hakim setelah
eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian
kepada phak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang
tersebut
PERAMPASAN HARTA
TERDAKWA MENINGGAL DUNIA
Pasal 38
(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan
dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang
bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka
hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan
perampasan barang-barang yang telah disita
(6) Penetepan perampasan sebagamana dimaksud dalam ayat
5, tidak dapat dimohonkan upaya banding.
PENYELAMATKAN UANG
NEGARA
Ketentuan pasal 38 (5) dimaksud untuk menyelematkan uang /
kekayaan negara, tanpa mengabaikan kepentingan pihak
ketiga, oleh karena itu selanjutnya diatur dalam ayat (7) “setiap
orang yang berkepentingan” dapat mengajukan keberatan
pada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu 30 (tiga
pulu) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3)
IN ABSENSIA & PERAMPASAN
Pasal 38
Ayat (1) dalam hal terdakwa telah dipanggil secara syah, dan
tidak hadir disidangkan pengadilan tanpa alasan yang syah
maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa
kehadirannya
Ayat (3) putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa
diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman
pangadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan
melalui kuasanya.
UPAYA HUKUM TERHADAP
PUTUSAN IN ABSENSIA
Pasal 38 terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas
putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Catatan :
 Putusan in absensia terdakwa yang sengaja melarikan diri (itikad
buruk), jika diberikan hak banding seyogianya hadir sendiri
(tidak boleh diwakili kuasa)
Dari segi pemberantasan tipikor, ketentuan mana tidak
menunguntungkan. Karena akan mendorong para pelaku
melarikan diri, toch akan tetap mendapat perlindungan hukum
dan hak upaya hukum sam dengan yang hadir dipersidangan
PIDANA PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI
• Pasal 17 selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2,3,5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat
dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dala
pasal 18.
• Pasal 18 (1.b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi
UANG PENGGANTI TIDAK
DIBAYAR
Pasal 18 (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hurup b, paling lama
dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.
HARTA BENDA TIDAK
MENCUKUPI
• Pasal 18 (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana
dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan
dalam undang undang ini dan lamanya pidana tersebut suda
ditentukan dalam putusan pengadilan.
KORPORASI SEBAGAI PELAKU
• Pasal 20 aya (1) dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh
atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana
dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Catatan :
• Ketentuan ini belum di implementasikan sesuai semangatnya.
Selama ini hanya diajukan pengurusnya saja, sehingga korporasi
yang dimiliki harta kekayaan terpisah dengan pengurusnya,
jarang diajukan sebagai tersangka/terdakwa
KORPORASI DIAJUKAN
BERSAMA SAMA PENGURUS
• Dilihat dari aspek perampasan asset, maka seyogianya pengurus
dan korporasi diajukan bersama sama. Sehingga negara akan
dapat menarik kembali asset/uang negara yang diperoleh dari
korupsi.
• Pasal 20 (2) tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
maupun bersama sama.
KORPORASI DIWAKILI
PENGURUS
• Pasal 20 (3) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus,
pengurus yang mewakili sebagimana dimaksud dalam ayat (3)
dapat diwakili oleh orang lain, hakim dapat memerintahkan
supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan
dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut
dibawa ke sidang pengadilan.
PEMIDANAAN TERHADAP
KORPORASI
• Pasal 20 (6) dalam hal tuntutan pidana dilakukan
terhadap korporasi maka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan
tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat
pengurus berkantor.
• Pasal 20 (7) pidana pokok yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi hanya “denda” dengan
ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3
(sepertiga)
PIDANA TAMBAHAN
• Pasal 35 pencabutan hak :
• 1). Hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang
ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 Hak memasuki angkatan bersenjata.
 Hak memilih/dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum
dan seterusnya butir 4, 5 dan C
 2). Hakim tidak wenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturanaturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.
Pasal 38 jika dilakukan pencabutan Hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai
berikut :
o Dalam hal pidana mati atau seumur hidup, lamanya pencabutan “seumur hidup”
LAMANYA PENCABUTAN
• Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan,
lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling
banyak lima tahunlebih lama dari pidana pokoknya :
• Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua
tahun dan paling banyak lima tahun
• Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat
dijalankan.
PIDANA PERAMPASAN
• Pasal 39 KUHP :
• 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan
atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat
dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas
tetapi hanya dalam Hal-halyang ditentukan di dalam Undang-undang.
3. Perampasan dapat juga dilaksanakan dapat juga dilakukan terhadap
orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah,
tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
• Catatan :
• Ketentuan mana sejalan dengan aturan Umum didalam KUHP.
Yakni Pasal : 39 (3) KUHP
PEMBUKTIAN TERBALIK DAN
PERAMPASAN HARTA
KEKAYAAN
• Pasal 38 B (1) “ Setiap orang yang didakwa melakukan salah
satu tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam
pasal : 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 UU No. 20 th. 2001 pasal 5
sampai dengan pasal 12 UU No. 31 th. 1999, wajib
membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang
belum di dakwakan, tetapi jga, diduga berasal dari tindak
pidana korupsi.
• Pasal 38 dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa
harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh
bukan karena tindak pidana korupsi harta benda tersebut
dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan
hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta
benda tersebut dirampas untuk negara.
TUNTUTAN PERAMPASAN
• Pasal 38 tuntutan perampasan harta benda sebagimana
dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh PU pada saat
membacakan tuntutan pada perkara
• Pasal 38 B pembuktian bahwa harta benda sebagimana
dimaksud dalAm ayat 1 bukan berasal dari TPK diajukan
terdakwa pada saat membacakan pembelaan dalam perkara
perkara dapat diulang pada sat naik banding/kasasi
• Pasal 38 B (6) apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan
lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok maka
tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud
dalm ayat 1 dan 2 harus ditolak oleh hakim
GUGATAN PERDATA
• Pasal 38 C apabila setelah putusan pengadilan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat
harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga
juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan
perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal
38 B (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana atau ahli warisnya.
BEBERAPA FAKTOR UNTUK
MENENTUKAN PIDANA
• 1. besar kecilnya kesalahan pelaku tindak pidana
• 2. motiv dan tujuan perbuatan pidana
• 3. sikap batin pelaku tindak pidana
• 4. sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
• 5. pengaruh atau akibat perbuatan pelaku terhadap korban
atau keluarga korban
• Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan berencana dan
seriusnya akibat dari perbuatan pelaku
KEPASTIAN HUKUM VERSUS
KEBENARAN DAN KEADILAN
• Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian
hukum
• Tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan perlindungan
hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan
• Semakin serius akibat dan sifat kejahatan maka semakin besar
nilai keadilan yang harus dicapai lebih dari nilai kepastian
hukum.
PIDANA PERCOBAAN DALAM
PERKARA TIPIKOR
• Pidana percobaan sebaiknya dihindari dan tidak diterapkan
dalam perkara tipikor karena tidak sesuai dengan ancaman
pidana minimum dalam pidana tipikor, lagi pula Undangundang tipikor merupakan lek spesialis dari KUHP. Guna
menyeimbangan dengan rasa keadilan dimasyarakat, maka
dapat diterapkan pengenaan pidana minimal tanpa pidana
denda kepada terdakwa (Vide Pasal (3) UU Tipikor
TERIMAKASIH
DAN
SEMOGA ADA
MANFAATNYA
BOLEHKAN ANCAMAN PIDANA
MINIMUM DISIMPANGI..?
• Penerapan ancaman pidana minimal dan atau pidana maksimal
didalam UU tipikor tidak dapat disimpangi. Artinya Hakim
tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman
minimal, ancaman pidana didalam UU tipikor merupak lek
spesialis dari aturan umum didalam KUHP
PIDANA DENDA TANPA PIDANA
PENJARA
• Didalam UU tipikor pada dasarnya telah mengatur secara
khusus ancaman pidana dengan menggunakan double track
sistem (dua ancaman pidana pokok) dan didalam beberapa
pasal hakim diberikan diskresi yang bersifat pilihan
sungguhpun demikian hakim tidak dibenarkan hanya
menjatuhkan pidana denda, tanpa pidana badan karena
penjatuhan pidana badan akan lebih memiliki dittern effect,
dibandingkan jenis pidana lainnya seperti denda atau
kurungan.

similar documents