BAPERMASPUAN&KB

Report
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
MELALUI
KEGIATAN WIRAUSAHA
Oleh:
Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang
DASAR HUKUM
UU Nomor 52 Tahun 2009
• Pasal 47:
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menerapkan kebijakan pembangunan
keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung
keluarga agar dapat melaksanakan fungsi
keluarga secara optimal.
• Pasal 48:
(1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:
a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses
informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan
tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan
anak;
b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses
informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang
kehidupan berkeluarga;
c. Peningkatan kualitas hidup Lansia agar tetap produktif
dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan
pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan
keluarga;
d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan
perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri
agar setara dengan keluarga lainnya;
e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
• Pasal 48 (lanjutan)
f. Peningkatan akses dan peluang terhadap
penerimaan informasi dan sumber daya
ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan
bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin;
dan
h. Penyelenggaraan upaya penghapusan
kemiskinan terutama bagi perempuan yang
berperan sebagai kepala keluarga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur
dengan peraturan menteri yang terkait sesuai
dengan kewenangannya.
8 FUNGSI KELUARGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fungsi Agama
Fungsi Sosial Budaya
Fungsi Kecintaan
Fungsi Perlindungan
Fungsi Reproduksi
Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
Fungsi Ekonomi
Fungsi Pelestarian Lingkungan
ISU STRATEGIS
1. ICPD: strategi pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan kependudukan dan keluarga (people and
family centered development).
2. MDG’s (target a.l: mengurangi kematian anak dan ibu,
HIV/AIDS, kemiskinan).
3. Hanoi Statement: “Pembangunan Pro-Keluarga” untuk
mempersiapkan SDM berdasarkan siklus hidup.
4. UUD 1945, pasal 28 B ayat 1 dan 2:
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 Masih rendahnya pastisipasi keluarga dalam kelompok
kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS).
 Keluarga miskin masih tinggi ditandai dengan jumlah
keluarga Pra-S dan KS-1 sebesar 153.784 keluarga (44,17%)
dari total jumlah keluarga sebesar 348.142 keluarga (Hasil
Pendataan Keluarga 2013) dan masih rendahnya
keluarga Pra-S dan KS-1 dalam melaksanakan usaha
ekonomi produktif keluarga.
 Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui
kelompok UPPKS belum menjadi program prioritas bagi
stakeholder dan mitra kerja.
 Masih kurangnya jumlah tenaga pengelola dan
kader/pendamping program pemberdayaan ekonomi
keluarga, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
 Masih minimnya aksesibilitas sumber daya ekonomi
(manajemen, produksi, alat teknologi, permodalan, dan
pemasaran) untuk kelompok UPPKS.
VISI dan MISI
• Visi
“Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I anggota
Kelompok UPPKS yang sejahtera
dan mandiri dalam ber KB”
• Misi
“Mengembangkan
keberlangsungan usaha ekonomi
keluarga Pra Sejahtera dan
Sejahtera I melalui kegiatan
kelompok UPPKS dalam
mendukung terwujudnya Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera”
TUJUAN
Meningkatkan kesejahteraan
keluarga peserta KB terutama
Keluarga Pra Sejahtera dan
Sejahtera I anggota kelompok
UPPKS
melalui
proses
pembelajaran usaha agar
lebih kreatif, inovatif, maju,
mandiri, dan memiliki etos
kerja yang tinggi dalam
rangka
meningkatkan
kesertaan, pembinaan dan
kemandirian ber KB.
KEBIJAKAN
a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam
program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
b. Meningkatkan peran stakeholder dan mitra kerja dalam
program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
c. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam program
pemberdayaan ekonomi keluarga di segala tingkatan
wilayah.
d. Meningkatkan kapabilitas para pengelola dan mitra kerja
program pemberdayaan ekonomi keluarga.
e. Mengintegrasikan kelompok UPPKS dengan kelompok
Tribina, PIK R/M, dan ada Gallery UPPKS disetiap PPKS.
f. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi program
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok
UPPKS kepada pengelola dan pelaksana.
STRATEGI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Penggerakan dan pemberdayaan bagi pengelola dan pelaksana di
lini lapangan dalam program PEK.
Meningkatkan pembinaan dan perluasan akses pelayanan,
pemerataan program PEK di seluruh tingkatan wilayah.
Penguatan kelompok UPPKS Dasar dan Paripurna.
Melakukan advokasi dan KIE program Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga.
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan kader
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
Mengembangkan galeri UPPKS di provinsi dan kabupaten/kota.
Meningkatkan advokasi dan KIE program PEK dengan fokus pada
keluarga, khususnya keluarga yang memiliki Balita, remaja, dan
Lansia.
Peningkatan sarana dan prasarana program pemberdayaan
ekonomi keluarga (ATTG).
Peningkatan akses dan kualitas data dan informasi melalui
berbagai media.
POKOK-POKOK KEGIATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan
Program PEK secara terpadu
 Monitoring dan Evaluasi
 Bimbingan Teknik
2. Menyusun dan menindaklanjuti
kesepakatan bersama (MoU) Program PEK
dengan stakeholder dan mitra kerja
dengan PT, LSM, Swasta, dll.
3. Lomba pengelola Kelompok UPPKS.
4. Sosialisasi Program PEK dan PK3 pada
momentum tertentu.
Hari Keluarga
Hari Anak Nasional
Hari AIDS
Hari Ibu, dll
5. Peningkatan kompetensi pengelola dam
pelaksana Program PEK melalui Pelatihan,
Orientasi, Magang, dan Studi Banding.
6. Dukungan sarana dan prasarana Program PEK
Materi, Modul/Prototype Program PEK
Bantuan alat sablon, siller, plastik.
7. Peningkatan kompetensi pengelola dan
pelaksana Program PK3
TOT bagi pengelola dan pelaksana program
Tribina dan PIK R/M.
Orientasi Program PK3 termasuk Capacity
Building.
Pendampingan kelompok UPPKS oleh
mahasiswa KKN/LSM.
PROGRAM KEGIATAN
1.
Advokasi dan Evaluasi
a. Kelompok Tribina (BKB, BKR,
BKL) di 21 Kecamatan
b. Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) di 21
Kecamatan
c. Evaluasi Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Petugas Pembantu KB Desa
(PPKBD)
Sub PPKBD
PLKB
lanjutan…
2. Orientasi Kader Tribina (BKB,
BKR, BKL) dari 21 Kecamatan.
3. Pelatihan Kewirausahaan dan
Kemitraan UPPKS.
Pelatihan keterampilan bagi
anggota UPPKS
4. Advokasi Program
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
a. Bantuan modal usaha
b. Pembinaan manajemen
pengelolaan UPPKS
Lanjutan…
5. Pemberdayaan dan Operasional
PPKBD
a. 372 PPKBD se Kabupaten Magelang
b. Masing-masing PPKBD menerima
Rp.250.000 per tahun
6. Pembentukan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS)
7. Pelatihan Pendidik Sebaya dan
Konselor Sebaya
TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013





Keluarga Pra Sejahtera
Keluarga Sejahtera I
Keluarga Sejahtera II
Keluarga Sejahtera III
Keluarga Sejahtera Plus
: 93.256 Keluarga
: 60.528 Keluarga
: 71.100 Keluarga
: 103.436 Keluarga
: 19.822 Keluarga
DATA JUMLAH KELOMPOK UPPKS DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014
NO.
KECAMATAN
JUMLAH
KELOMPOK
NO.
KECAMATAN
JUMLAH
KELOMPOK
1.
Salaman
38
12.
Kajoran
31
2.
Borobudur
28
13.
Kaliangkrik
32
3.
Ngluwar
24
14.
Bandongan
28
4.
Salam
22
15.
Candimulyo
34
5.
Srumbung
33
16.
Pakis
30
6.
Dukun
25
17.
Ngablak
34
7.
Sawangan
31
18.
Grabag
36
8.
Muntilan
17
19.
Tegalrejo
24
9.
Mungkid
34
20.
Secang
22
10.
Mertoyudan
32
21.
Windusari
18
11.
Tempuran
16
JUMLAH
589
MATUR NUWUN…

similar documents